Rekap Suara di Kecamatan Diwarnai Protes

Laporan : Khalidin│Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM – Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan Simpang Kiri yang digelar, Rabu (30/10/2013) diwarnai aksi protes. Iwan Husein, saksi tim nomor urut 4 pasangan Asmauddin/Salihin Bertu (ASLI) melakukan protes karena para saksi kubu ini dilaporkan tidak mendapatkan formulir C1.

Iwan mengaku heran kenapa hanya saksi nomor 4 yang tidak mendapat formulir C1 seperti saksi pasangan kandidat lainnya. Protes lain menyangkut jumlah pemilih yang tidak terdata di DPT namun mencoblos berdasarkan KTP dan KK. Saksi ASLI dan pasangan nomor urut 1 Affan Alfian Bintang/Pianti Mala (AMAL) meminta kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) agar merekapitulasi berapa pemelih berdasarkan KTP dan KK serta yang mencoblos dari TPS lain.

Selain itu, saksi pasangan ASLI dan AMAL juga meminta data akurat jumlah kertas suara yang tidak terpakai dan suara rusak karena dikhawatirkan akan mempengaruhi hasil perolehan suara. Sampai berita ini disusun proses penghitungan suara masih berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.(*)

16.24 | 0 komentar | Read More

Warga Diajak Pantau Proyek Via Opentender

BANDA ACEH - Anggota Badan Pekerja Indonesian Corruption Watch (ICW), Sely Martini, mengajak warga Aceh untuk ikut memantau pelaksanaan proyek pembangunan pemerintah melalui website mereka www.opentender.net. Di website ini, siapa saja bisa melihat nilai kontrak proyek, bahkan perusahaan atau kontraktor yang sudah dicoret.

Sely Martini menyampaikan hal itu saat berdiskusi dengan wartawan di Hotel Oasis Banda Aceh, Selasa (29/10). Diskusi diadakan ICW dan Badan Pekerja Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) bertema 'Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik di Banda Aceh'. Menurut Sely, warga perlu memantau pelaksanaan tender ini, bahkan melapor ke penegak hukum jika menemukan adanya indikasi korupsi.

"Website ini sudah ada sejak 2012, warga kita ajak untuk memantau ini karena mereka penerima manfaat langsung dari proyek pemerintah itu. Ya, siapa saja warga bisa memantau proyek untuk kebutuhannya sudah sesuai atau belum, misal proyek jalan di sekitar tempat tinggalnya. Begitu juga proyek di sekolah, mana tahu sudah ada dalam proyek pemerintah, tetapi masih tetap dibebankan kepada siswa," kata Sely Martini.

Didampingi rekannya dari ICW, Kes Tuturoong, Sely mengatakan semua proyek pemerintah yang telah masuk dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), tak terkecuali dari Aceh terbaca di www.opentender.net. Bahkan informasinya lebih lengkap, termasuk potensi korupsi terhadap sesuatu proyek, misal karena nilai kontrak sangat besar, peserta tender tak banyak, dan proyek akhir tahun yang dikejar waktu.

"Nanti dalam website itu juga ada modul tentang tata cara investigasi terhadap proyek berpotensi korupsi, terutama kepada wartawan, semoga dengan website ini bisa menjadi info awal untuk menginvestigasi. Ya, sudah ada beberapa kasus korupsi yang data awalnya ada di www.opentender.net, seperti proyek pembangunan Geulanggang Remaja di Jakarta yang sedang berjalan, begitu juga proyek-proyek keluarga Gubernur Banten Ratu Atut, semua bisa dilihat," ujar Sely.

Diskusi dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dan berlangsung hingga dua jam ini juga diikuti Koordinator MaTA, Alfian dan aktivis MaTA, Hafiz.(sal)

16.24 | 0 komentar | Read More

Banyak Pemilih Terdata di Dua Daerah

* Pembersihan Data Ganda Selesai, 2 November Direkap

BANDA ACEH - Kelompok Kerja (Pokja) Pemutakhiran Data Pemilih KIP Kabupaten/Kota se-Aceh, telah menuntaskan pembersihan data pemilih yang terdaftar ganda. Pembersihan data ganda ini dilakukan dalam rapat kerja (raker) yang berlangsung di Hotel Hermes Palace Banda Aceh, selama dua hari, Senin dan Selesai (28-29/10).

Pokja Pemutakhiran Data Pemilih KIP Aceh Fauziah menyampaikan, data pemilih ganda yang banyak ditemukan dan dibersihkan adalah pemilih yang terdaftar di dua kabupaten/kota. Selain pemilih yang terdaftar di dua gampong, dua kecamatan, dan dua Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Untuk pembersihan data ganda antarkabupaten sudah selesai tadi sore (kemarin sore-red). Namun beberapa kabupaten/kota masih harus menyelesaikan pembersihan data ganda antarTPS, antargampong, dan antarkecamatan. Untuk hal ini, nanti masing-masing kabupaten/kota yang melakukannya," kata Fauziah kepada Serambi, Selasa (29/10).

Pembersihan data ganda ini, kata dia, masih dapat dilakukan sampai penutupan portal Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) pada 1 November 2013. Menurutnya, Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Provinsi Aeh kemungkinan akan berubah lagi.

"Dengan adanya pembersihan data ganda ini, jumlah DPT untuk Aceh kemungkinan akan berkurang. Namun jelasnya itu akan diketahui setelah dilakukan rekapitulasi seluruh data hasil pembersihan data ganda tersebut," jelasnya.

Ditambahkan, penyerahan berita acara hasil pembersihan data ganda ke KIP provinsi ini dijadwalkan 2 November 2013. "Kalau penetapan DPT yang lalu kita plenokan berdasarkan data manual, maka data yang nanti akan kita plenokan kembali adalah data Sidalih. Karena portal Sidalih dapat membaca data ganda secara otomatis," ujarnya.

Pleno yang dijadwalkan setelah penutupan portal Sidalih itu, menurutnya dimaskudkan agar tidak ada lagi perubahan. Sebagaimana perintah Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 716/KPU/X/2013 perihal perbaikan daftar pemilih, rekapitulasi tingkat provinsi dijadwalkan 2 November 2013. Sementara rekapitulasi tingkat nasional akan dilaukan KPU pada 4 November 2013.(sr)

16.24 | 0 komentar | Read More

Tolak UMP Aceh Rp 2,3 Juta, Apindo Usul Rp 1,65 Juta

BANDA ACEH - Kalau sebelumnya para buruh yang mendatangi gedung DPRA, menggelar aksi menuntut Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh sebesar Rp 2,3 juta per bulan, maka Selasa (29/10) kemarin giliran para pengusaha yang berdelagasi ke gedung dewan.

Kedatangan rombongan pengusaha yang dipimpin oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Aceh, Dahlan Sulaiman, itu, bertujuan untuk menyampaikan penolakan terhadap tuntutan upah Rp 2,3 juta. Kedatangan mereka disambut oleh Ketua DPRA, Hasbi Abdullah, serta unsur pimpinan dan anggota dewan lainnya.

"Semua asosiasi pengusaha di Aceh sepakat menolak permintaan Serikat Pekerja yang meminta UMP Rp 2,3 juta," kata Dahlan kepada Serambi, kemarin.

Dia menjelaskan, tuntutan UMP sebesar Rp 2,3 juta itu tidak sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003, Kepmennaker Nomor 13 Tahun 2003, dan Inpres Nomor 9 Tahun 2013. Dalam aturan tersebut, kata Dahlan, penetapan UMP harus didasarkan kepada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang didapatkan melalui survei. "Hasil survey, KHL yang terendah itu Rp 1,6 juta," sebut Dahlan.

Di samping KHL, faktor lain yang juga harus diperhatikan dalam penetapan UMP adalah produktivitas pekerja dan pertumbuhan ekonomi daerah. "Produktivitas rata-rata pekerja di Aceh masih rendah. Kondisi perekonomian Aceh juga tidak tumbuh, tetapi malah turun," ucapnya.

Karena itu, sambung Dahlan, pengusaha di Aceh mengusulkan dan merekomendasikan kepada gubernur untuk menetapkan UMP Aceh sebesar Rp 1.650.000. Atau naik Rp 100 dari UMP tahun lalu yang sebesar Rp 1.550.000.

"Ketua DPRA mengatakan akan memperhatikan dan mempertimbangkan apa yang disampaikan pengusaha, dan akan menyampaikannya kepada Gubernur.

Pimpinan DPRA, kata Dahlan, sangat sadar bahwa UMP yang tinggi akan memberatkan dunia usaha, yang memungkinkan dunia usaha akan angkat kaki dari Aceh. Selai itu, dengan UMP yang tinggi, investor juga tidak akan datang ke Aceh.(yos)

16.24 | 0 komentar | Read More

Lagi, Dua Jamaah Haji Aceh Dirawat

BANDA ACEH - Dua jamaah haji Aceh kembali dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi karena mengalami sakit. Masing-masing jamaah tersebut adalah Zulkarnain bin Sulaiman (54) yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 4 dan Syakuni binti Ahmad (55) kloter 6.

"Sebelum dibawa ke rumah sakit sekitar pukul 11.00 Waktu Arab Saudi (WAS), kedua jamaah tersebut sempat dirawat di pemondokan," kata Kabid Haji dan Umrah Kementerian Agama  (Kemenag) Aceh, Drs Herman MSc kepada Serambi, Selasa (29/10).

Ia mengatakan Zulkarnain yang merupakan warga Lhokseumawe mengalami sakit edema paru sedangkan Syakuni asal Aceh Utara belum diketahui pasti sakit yang dialaminya.

Selain itu, Herman mengatakan dua jamaah haji yang tergabung dalam kloter 1 atas nama Asiah Beramat Adam binti Beramat (63) dan Asmaini Amat binti Amat (40) tidak dapat berangkat ke Madinah Selasa (29/10).

"Kondisi keduanya tidak memungkinkan untuk menuju ke Madinah karena masih dalam kondisi belum sehat. Apabila sudah sehat maka akan menyusul ke Madinah bersama kloter lainnya," kata Herman.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Asiah warga Ulee Tanoh, Kecamatan Julok, Aceh Timur mengalami gagal ginjal kronis dan pembengkakan jantung. Sedangkan Asmaini warga Peureulak, Aceh Timur mengidap diabetes melitus dan kini keduanya masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi.

Sementara tiga jamaah haji lainnya yang tergabung dalam kloter 3 sempat dirawat di Balai Pengobatan Ibadah Haji (BPIH) Mekkah dan sektor, kata Herman berdasarkan informasi yang diperoleh dari ketua kloter sudah kembali ke pemondokan. Masing-masing jamaah tersebut adalah Jahidin Usman Muhammad (74), warga Grong-Grong, Kabupaten Pidie yang dilaporkan mengalami dehidrasi, dan dirawat di BPHI. Dua jamaah lainnya yang sempat dirawat di sektor yakni Muhammad Ali Nur (56), warga Desa Sagoe Langien, Bandarbaru, Kabupaten Pidie Jaya yang didera sesak napas dan Zubaidah binti Muhammad Yusuf (58), warga Desa Cot Keuraji, Peusangan, Kabupaten Bireuen mengalami gastritis dan dehidrasi.(hs)

16.24 | 0 komentar | Read More

Target Penerimaan 2014 tak Rasional

* Komisi C Minta Dinas Pendapatan Merevisi Kembali

BANDA ACEH - Komisi C DPRA meminta Dinas Pendapatan dan Aset Aceh merevisi kembali target Penerimaan Asli Aceh (PAA) 2014 karena dianggap tidak rasional. Dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS), target PAA 2014 ditetapkan sebesar Rp 926,719 miliar.

Menurut anggota Komisi C, Mawardi Ali, target penerimaan 2014 itu hanya meningkat Rp 1,090 miliar dari tahun 2013 yang sebesar Rp 925,629 miliar. Padahal semestinya, dengan Rp 12,4 triliun total pagu belanja pembangunan yang diusul Gubernur, target PAA minimal harus sebesar 10 persen.

"Kalau belanjanya saja sudah mencapai Rp 12,4 triliun, target penerimaan minimal harus 10 persen atau senilai Rp 1,2 triliun. Apabila di bawah 10 persen, publik bisa menilai Dinas Pendapatan dan Aset Aceh malas mencari sumber penerimaan baru," katanya kepada Serambi, Selasa (29/10), seusai acara pertemuan dengan Dinas Pendapatan dan Aset Aceh.

Mawardi didampingi sejumlah anggota Komisi C yang lain, Nurlelawati, Ridwan, Murhaban Makam, Erly Hasyim, dan T Syarifuddin, Mawardi Ali, menambahkan, alasan lain perlunya dilakukan revisi adalah adanya perbedaan pagu dana Otsus antara yang ditetapkan oleh pihak ekskutif dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam dokumen KUA dan PPAS 2014, kata Mawardi, pihak eksekutif masih menggunakan pagu penerimaan dana otsus 2013 sebesar Rp 6,2 triliun. Padahal Pemerintah Pusat telah menyebutkan pagu penerimaan dana otsus Aceh nilainya mencapai Rp 6,8 triliun. "Ini berarti telah terjadi selisih sekitar Rp 600 miliar," ujar Mawardi.

Selain itu, masih ada sumber pemasukan lain yang belum tercatat, yaitu biaya sewa aset alat berat dan kantor peninggalan NGO dan BRR, penerimaan dari jasa giro dan tabungan Pemerintah Aceh yang setiap tahun terus mengalami peningkatan.

Komisi C DPRA juga menyorot soal target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB). Dinas Pendapatan dan Aset Aceh menetapkan target 2014 sama dengan tahun lalu, yaitu Rp 221,969 miliar untuk PKB dan Rp 290,712 miliar untuk BBNKB.

"Sedangkan jumlah kenderaan bermotor di Aceh setiap tahunnya bertambah siknifikan. Per tahun, kenderaan roda dua bertambah antara 100.000 sampai 120.000 unit dan mobil sekitar 10.000 sampai 12.000 unit," kata Mawardi.

Karena itu, sambung Ketua Komisi C DPRA, Ermiadi Abdul Ramhan, penolakan pihaknya terhadap target PAA 2014 memiliki dasar alasan yang cukup kuat. Komisi C, dia tegaskan, meminta Dinas Pendapatan dan Aset Aceh agar merevisi kembali target tersebut.

Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Aceh, Muhammad, ketika dikonfirmasi Serambi menjelaskan, penyusunan target PAA yang menggunakan asumsi penerimaan tahun 2013 dibuat sebelum dirinya dilantik menjadi Kepala Dinas.

Meski demikian, pihaknya akan berupaya menaikkan target PAA 2014 menjadi Rp 1,2 triliun. Dia yakin bahwa kepala dinas yang lama memiliki alasan yang kuat untuk tidak menaikkan target penerimaan tersebut.

"Untuk membuat targetnya memang mudah, tapi yang sulit merealisasi targetnya. Kita harus mencari sumber penerimaan baru, yang tidak memberatkan rakyat dan kegiatan ekonomi daerah," kata Muhammad.

Sumber penerimaan yang baru itu di antaranya adalah tiga rancangan qanun yang akan dijadikan dasar untuk peningkatan penerimaan dari retribusi dari pos jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. "Tetapi sampai sekarang qanunnya belum disahkan DPRA," ujar Muhammad.

Sementara alasan merevisi penerimaan dari pos PKB dan BBNKB dan pajak BBM, Muhammad bisa menerima. Begitu juga dengan pos penerimaan dana otsus, karena setiap tahun dana otsus yang kita terima terus meningkat.

"Kita akan membuat usulan target yang baru. Minimal kita akan naikkan target sampai Rp 1 triliun. Jika pada akhir tahun nanti realisasinya terlampui, Alhamdulillah, dan tahun berikutnya kita bisa menaikkan lagi sekitar 20 sampai 25 persen lagi," ujar Muhammad.(her) 

16.24 | 0 komentar | Read More

KIP Se-Aceh Bersihkan Data Ganda

BANDA ACEH - Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih KIP kabupaten/kota se-Aceh, Senin (28/10) kemarin, melakukan rapat kerja (raker) untuk membersihkan data pemilih ganda antar kabupaten/kota se-Aceh. Raker di Aula Kantor KIP Aceh, Banda Aceh ini, dilakukan berdasarkan Surat Edaran yang ditandatangani Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik, Nomor 716/KPU/X/2013 perihal Perbaikan Daftar Pemilih.

Pokja Pemutakhiran Data Pemilih KIP Aceh, Fauziah mengatakan, saat ini masih terdapat sekitar lima ribuan data pemilih ganda. "Data ganda ini terbaca di Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) oleh KPU dari hasil rekapitulasi yang kita serahkan ke KPU," katanya kepada Serambi.

Ia menjelaskan, dalam raker kemarin setiap pokja pemutakhiran data pemilih membersihkan data pemilih yang ada di daerahnya. "Jadi jika ada data pemilih yang ganda, maka nanti setiap pokja dapat memutuskan langsung untuk mencoret salah satu daerah di mana pemilih terdaftar. Karenanya, semua pokja hari ini berkumpul untuk menyinkronkan data pemilih sesuai dengan Surat Edaran KPU," jelasnya.

Selain masalah data ganda, ia juga menyebutkan bahwa masih banyak terdapat data administrasi pemilih yang belum lengkap seperti tidak lengkapnya NIK/NKK, usia, dan nama yang masih kosong. Ia menjelaskan bahwa hasil dari perbaikan data pemilih tersebut nanti akan diserahkan KIP kabupaten/kota kepada KIP Aceh dalam bentuk berita acara.

"Ini pembersihan untuk data ganda antarkabupaten/kota, sementara untuk pembersihan data pemilih ganda antarprovinsi akan dilakukan besok (hari ini-red) di KPU RI," katanya.

Untuk rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) nasional, lanjutnya, akan dilakukan oleh KPU pada 4 November 2013.  Amatan Serambi, proses pembersihan data ganda yang semula dilaksanakan di Aula Kantor KIP Aceh itu terpaksa dipindah ke Hotel Hermes Palace Banda Aceh karena gangguan jaringan internet. "Masalah ini harus diselesaikan segera, karenanya kita pindah lokasi agar permasalahan ini bisa selesai tepat waktu," ujar Fauziah.(sr)

16.24 | 0 komentar | Read More

Situasi Pencoblosan di Subulussalam Aman

Laporan ; Khalidin│Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM – Situasi pencoblosan pilkada wali kota/wakil wali kota yang berlangsung, Selasa (29/10/2013) di Kota Subulussalam berlangsung aman dan kondusif. ''Sejauh ini kondisi pencoblosan dari pagi hingga siang relatif kondusif dan aman, semoga tidak ada gangguan hingga selesai," kata Dandim 0109 Aceh Singkil Letkol Inf.Puguh Binawanto kepada Serambinews.com.

Dandim Puguh memastikan kondisi kamtibmas di daerahnya masih kondusif. Menurutnya tidak ada persoalan krusial yang muncul. Kendati demikian, pihak TNI bersama aparat kepolisian terus melakukan pengamanan ekstra ketat guna menghindari munculnya hal-hal tak diinginkan. Pantauan Serambi, pencoblosan yang dimulai pukul 08.00 WIB antusias masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya masih terlihat minimnya.

Namun mulai pukul 09.00 WIB, sejumlah masyarakat berbondong-bondong ke TPS untuk mencoblos. Tampak para petugas KPPS tampak mengimbau masyarakat dengan pengeras suara agar datang ke TPS untuk mencoblos. Tingginya animo masyarakat ini diduga karena pada umumnya warga memiliki jagoan yang diusung sehingga mereka ikut berpartisipasi. Di sisi lain sejumlah warga tampak kebingungan karena namanya tidak terdaftar dalam DPT."Kami bingung mau milih kemana karena tidak ada dalam DPT," ujar Sudir, seorang warga Subulussalam Utara. (*)

16.24 | 0 komentar | Read More

Semua Kandidat Menggunakan Hak Pilih

Laporan : Khalidin│Subulussalam

SUBULUSSALAM, SERAMBINEWS.COM -  Pemungutan suara pemilihan Wali Kota/Wakil Wali Kota (Pilwako) Subulussalam periode 2014-2019 digelar hari ini, Selasa (29/10/2013 sejak pukul 08.00 WIB pagi. Berikut ini alamat Tempat Pemungutan Suara (TPS) empat kandidat yang maju sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota Subulussalam dalam memberikan hak suaranya.

Pasangan nomor urut 1 Affan Alfian Bintang di TPS 12 Jalan Malikussaleh, Subulussalam Kota. Sedangkan wakilnya, Pianti Mala Pinem di TPS 9 Jalan Teuku Umar, Subulussalam Utara. Sementara pasangan nomor urut 2 Syarifuddin memilih di TPS 1 Rantau Panjang, Kecamatan Longkib dan wakilnya Musmulyadi Jabat di TPS 3 Jalan Syekh Hamzah Fansury, Subulussalam Selatan.

Kemudian pasangan nomor urut 3 Merah Sakti mencoblos di TPS 5 Jalan Syekh Hamzah Fansury, Subulussalam Selatan dan wakilnya Salmaza memilih di TPS 7 Subulussalam Selatan. Lalu pasangan nomor urut 4 Asmauddin menggunakan hak suaranya di TPS 1 Subulussalam Kota sedangkan wakilnya Salihin Berutu di TPS 3 Jalan Syekh Hamzah Fansury, Subulussalam Selatan.

Sejauh ini, situasi pencoblosan terpantau aman dan lancar. Antusias warga memberikan hak pilihnya juga tampak cukup tinggi. Banyak kalangan partisipasi pemilih mencapai 90 persen. Hal itu karena hampir semua masyarakat memiliki kandidat jagoan yang diharapkan memenangkan pilkada di sana. (*)

16.24 | 0 komentar | Read More

KIP Langsa Sosialisasikan Pemilu ke Pemilih Marginal

LANGSA - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa, Senin (28/10) kemarin, kembali menggelar sosialisasi dan pendidikan terhadap pemilih pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014. Kegiatan yang berlangsung di aula KIP ini diikuti kelompok masyarakat marginal atau kelas bawah, seperti tukang becak, tukang sapu jalan, tukang parkir, pedagang, petani, pembantu rumah tangga, termasuk masyarakat pinggiran.

Ketua KIP Kota Langsa, Agusni AH SE mengatakan, sosialisasi pemilu bagi masyarakat marginal ini sangat penting dalam rangka menyukseskan Pemilu 9 April 2014. Para warga marginal ini diharapkan menjadi motor penggerak di tingkat akar rumput, guna menggerakkan semua pemilh untuk berpartisipasi aktif di masing-masing gampong.

"Kepada peserta diminta untuk tidak terjebak pada pemahaman bahwa pemilu itu tidak penting, yang kemudian ikut memilih sikap golput. Karena, satu suara sangat menentukan nasib daerah dan bangsa ini ke depan," katanya.

Komisoner KIP, Marida Fitriani, yang menjadi pamateri pada sosialisasi dan pendidikan itu menjelaskan, ada beberapa pertisipasi masyarakat dalam pemilu, diantaranya ikut memantau penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara dari luar TPS.

Masyarakat juga diharapkan dapat menyampaikan laporan jika mendapati indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan penghitungan suara. Laporan ini bisa disampaikan melalui saksi peserta pemilu atau pengawas pemilu.(c42)

16.24 | 0 komentar | Read More

KPK Kembali Periksa Bupati Pijay

* Terkait Dugaan Suap DPID

BANDA ACEH - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembali  memeriksa Bupati Pidie Jaya (Pijay) Gade Salam, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) di Kabupaten Pijay pada 2012. Pemeriksaan Gade Salam kali ini, Senin (28/10) siang, berlangsung di Mapolda Aceh.

Informasi pemeriksaan Bupati Pijay ini diperoleh Serambi dari Koordinator Badan Pekerja Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian. Menurutnya, Maret atau April 2013, KPK juga sudah pernah memanggil Gade Salam untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini. Namun, Alfian memperkirakan saat itu Gade Salam tidak hadir karena kurang sehat.

"Tadi informasinya KPK memeriksa Bupati Pidie Jaya di Mapolda Aceh, sejak pukul 13.30 WIB. Pemeriksaannya sebagai saksi terkait suap oleh tersangka Haris Surahman yang selama ini diinisialkan HS. Sebelumnya ketika di Kantor KPK Jakarta, KPK juga sudah pernah memeriksa mantan Wakil Bupati Aceh Besar, Anwar Ahmad dan mantan Bupati Bener Meriah, Tagore Abu Bakar," sebut Alfian.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Gustav Leo yang sedang berada di Subulussalam untuk memantau pelaksanaan Pilkada, mengaku tak mengetahui informasi adanya pemeriksaan Gade Salam oleh KPK di Mapolda Aceh.

Namun, kata Gustav, pemeriksaan saksi terkait kasus yang ditangani KPK bisa saja berlangsung di Mapolda Aceh. Karena KPK yang belum memiliki perwakilan di daerah, biasanya menggunakan ruang pemeriksaan di kepolisian maupun kejaksaan untuk perkara di luar Jakarta.

Sebelumnya, pada Selasa (2/4/2013), KPK memanggil Bupati Pidie Jaya Gade Salam, sebagai saksi untuk melengkapi berkas tersangka Haris Surahman, dalam kasus dugaan suap DPID.

Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, mengatakan, Gade Salam diperiksa seputar peran tersangka Haris Surahman, dalam menggiring alokasi DPID untuk Kabupaten Pidie Jaya.

Untuk kasus ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yaitu Wa Ode Nurhayati (politisi PAN) yang telah menjalani proses hukum banding, pengusaha Fahd El Fouz (Ketum MKGR), dan tersangka yang masih berproses adalah Haris Surahman (politisi Golkar).

Wa Ode Nurhayati telah divonis enam tahun penjara. Sedangkan Fahd yang juga anak pedangdut (Alm) A Rafiq divonis 2,5 tahun penjara, dan saat ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Kasus ini berawal dari peran Wa Ode Nurhayati sebagai anggota Banggar DPR dari PAN, yang dipercaya mengurus penerimaan alokasi DPID untuk tiga kabupaten, yakni Aceh Besar, Bener Meriah, dan Pidie Jaya, oleh Haris dan Fadh.

Wa Ode diduga menerima imbalan hingga Rp 6 miliar atas jasanya. Namun, karena tak berhasil, Wa Ode pun diadukan oleh Haris dan Fadh, hingga ia dijadikan tersangka dalam kasus DPID.(sal)

16.24 | 0 komentar | Read More

Tidak Terdaftar dalam DPT, Dua Kandidat Tak Bisa Nyoblos

Laporan : Idris Ismail | Pidie Jaya

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Dua kandidat Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya, Drs Adb Rahman Puteh MM dan Said Mulyadi tidak bisa melakukan pencoblosan pada Pilkada yang berlangsung Selasa (29/10). Pasalnya, Kedua kandidat itu, selain tidak terdaftar dalam DPT,  juga tidak memilki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berdomisili di Pidie Jaya

Ketua Komisi Independen (KIP) Pidie Jaya, Musman SH kepda Serambinews.com, Selasa (29/10/2013) mengatakan, kedua kandidat calon Bupati yang diusung dari Partai Amanat Nasional (PAN) Drs Abd Rahman Puteh dan kandidat calon Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Aceh (PA) Said Mulyadi SE MSi tidak dapat hak untuk melakukan pemberian suara (Pencoblosan).

"Kedua kandidat itu tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga tdak diberikan  hak untuk memberikan hak suara dalam pencoblosan pada Pilkada kali ini,"ujarnya.

Ia mengatakan, selain tidak tidak terdaftar dalam DPT, juga tidak memilki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berdomisili di Pidie Jaya. Untuk Abd Rahman Puteh, hanya memiliki KTP yang berdomisili di Gampong Keuramat Dalam, Kecamatan Kota Sigli, Pidie. "Demikian juga Said Mulyadi dengan KTP di Gampong Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli,Pidie,"tukasnya. (*)

16.24 | 0 komentar | Read More

Pangdam Resmikan Makodim Bireuen

Laporan : Ferizal Hasan | Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Panglima Kodam (Pangdam) Iskandar Muda, Mayjen TNI Pandu Wibowa, meresmikan Makodim 0111/Bireuen, Desa Blang Blahdeh, Kecamatan Jeumpa, Bireuen, Senin (28/10/2013).

Dalam sambutannya Pangdam meminta seluruh prajurit di jajaran Kodim 0111/Bireuen, untuk terus meningkatkan kemanunggalan TNI dan rakyat demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Turut hadir dalam acara peresmian Makodim Bireuen, Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Hifdizah,  Bupati Bireuen Ruslan Daud, para perwira TNI, Ulama Kharismatik Aceh Abu Tumin Blang Blahdeh, Ketua KPA Wilayah Batee Iliek Tgk Darwis Djeunieb, serta puluhan undangan lainnya.

16.25 | 0 komentar | Read More

Bangkai Kapal Keruk Terkubur di Area Pelabuhan Lampulo

BANDA ACEH - Tim Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh menemukan benda asing berupa besi/logam yang teridentifikasi sebagai bangkai kapal keruk di alur masuk area kolam labuh Pelabuhan Perikanan Besar Lampulo, Banda Aceh. Bangkai kapal yang diperkirakan sepanjang 42 meter dengan berat 12 ton itu diduga karam ketika mengerjakan proyek pelabuhan baru tersebut di era rehab-rekons Aceh-Nias.

Keberadaan benda asing di alur masuk kolam labuh Pelabuhan Perikanan Besar Lampulo diketahui oleh tim DKP yang sedang melakukan berbagai persiapan menjelang beroperasinya pelabuhan baru tersebut. Laporan itu dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi lintas sektor dan stakholders di Kantor Administrasi UPTD Pelabuhan Perikanan Besar Lampulo, Kamis (10/10) lalu.

Kadis Kelautan dan Perikanan Aceh, Dr drh Raihanah MSi kepada Serambi, dua hari lalu mengatakan, temuan itu sudah ditindaklanjuti dengan menurunkan tim identifikasi. Berdasarkan penelitian tim diyakini benda asing itu adalah mata bor kapal keruk milik 'Tenaga Inti' yang disewa BRR pada saat-saat awal pengerjaan pelabuhan tersebut. "Sebenarnya ini bukan benda asing pertama yang ditemukan dalam pengerjaan lanjutan (pengerukan) area pelabuhan, sudah banyak yang lain, termasuk bangkai kapal nelayan dan pukat," kata Raihanah didampingi Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Besar Lampulo, Teuku Nurmahdi.

Menurut Raihanah, bangkai kapal keruk tersebut terkubur di alur masuk pelabuhan bahkan sudah berada pada area kolam labuh yang sangat membahayakan pergerakan kapal, karena keberadaannya hanya 1,5 meter di bawah permukaan air ketika pasang. Benda itu sendiri berukuran panjang sekitar 42 meter dengan besaran di bagian ujung 7x3x2 meter dan berat diperkirakan 12 ton.

Pihak DKP Aceh, kata Raihanah akan memprioritaskan evakuasi kapal keruk tersebut karena jika dibiarkan bisa mengenai lambung kapal saat melakukan olah gerak (turning basin) ketika kapal berlabuh atau keluar kolam pelabuhan. "Persoalan ini harus tuntas menjelang operasional minimum pelabuhan pada akhir Desember 2013," kata Raihanah.

Untuk mengangkat bangkai kapal keruk yang terkubur di area Pelabuhan Perikanan Besar Lampulo, menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, Raihanah, sebenarnya gampang-gampang susah. "Bisa saja kalau langsung kita angkat namun kita tak mau ada persoalan dengan pemilik kapal ketika proses itu sudah kita lakukan," kata Raihanah.

Menurut Raihanah, langkah awal yang dilakukan oleh tim DKP adalah menyurati pemilik kapal untuk ditawarkan opsi, yaitu diangkat oleh tim DKP Aceh tanpa ada tuntutan apapun--termasuk hasil penjualan besi bekas--atau diserahkan sepenuhnya kepada pemilik kapal untuk mengangkatnya sampai areal pelabuhan dipastikan bersih.

"Nah, kita harus ada hitam di atas putih. Yang pasti bangkai kapal keruk itu harus segera kita singkirkan sebelum memasuki operasional minimal pelabuhan," demikian Raihanah.(nas)

16.25 | 0 komentar | Read More

Logistik Pilkada Subulussalam Didistribusikan

Laporan : Khalidin│SUBULUSSALAM

SUBULUSSALAM, SERAMBINEWS.COM – Logistik untuk Pilkada Kota Subulussalam 2013, berupa kotak dan surat suara, mulai didistribusikan, Senin (28/10/2013). Sesuai jadwal, pencoblosan akan berlangsung Selasa (29/10/2013).

Proses pendistribusian logistik ini mendapat pengawalan ekstra ketat dari aparat kepolisian, mulai  dari pengemasan hingga penyaluran ke kecamatan dan desa.

Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam, Alamin kepada serambinews.com mengatakan logistik Pilkada antara lain, surat suara, tinta, alat tulis kantor (ATK), formulir, bantalan, paku, kotak suara, dan bilik suara dipastikan sampai ke titik distribusi.

KIP juga telah menyalurkan perangkat pendukung lainnya, seperti poster berisi petunjuk pelaksanaan Pilkada, kursi serta meja yang dananya telah diberikan sebelumnya. Pantauan Serambi, proses pendistribusian logistik pilkada ke TPS masing-masing akan dikawal ketat oleh aparat keamanan Polres, Brimob dan TNI.

Sementara Wali Kota Subulussalam, Merah Sakti mengimbau semua warga yang terdaftar agar menggunakan hak pilihnya dan  menghindari golongan putih (golput).

16.25 | 0 komentar | Read More

Gubernur Respon Impor via Krueng Geukueh dengan Jalan Tembus

Laporan: Yarmen Dinamika | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah menyatakan senang karena status Pelabuhan Umum Krueng Geukueh kini sudah ditingkatkan menjadi pelabuhan impor barang-barang tertentu.

Untuk menyikapi hal itu, Gubernur memprioritaskan peningkatan kualitas jalan dari Aceh Tengah-Bener Meriah, tembus ke Desa Jamuan, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara seterusnya ke Pelabuhan Krueng Geukueh.

Hal itu diungkapkan Gubernur Zaini Abdullah dalam acara jiep kuphi bungoh (coffee morning) dengan elite Serambi Indonesia di Restoran Pendapa Gubernur Aceh, Senin (28/10) pagi.

"Pelabuhan Krueng Geukueh bisa mengimpor 840 item barang-barang tertentu, itu sebuah kemajuan. Tapi kita tidak mungkin mengimpor saja dan membiarkan kapal pengangkut barang pulang dalam keadaan kosong. Kita gunakan kesempatan emas ini untuk ekspor," kata Gubernur Zaini menjawab Serambi.

Untuk ekspor, Gubernur Zaini mengandalkan komoditas kopi dan berbagai hortikultura yang dihasilkan di Aceh Tengah dan Bener Meriah. "Untuk itu, jalan tembus dari Aceh Tengah-Bener Meriah ke arah Krueng Geukueh harus kita prioritaskan tahun depan, sehingga ekspor komoditas kopi dan hortikultura lainnya dari Dataran Tinggi Gayo bisa lebih lancar, tidak terkendala pengangkutannya," kata Zaini.

Ditanya, apakah mungkin mengalihkan jalur kereta api dari Aceh Tengah ke Krueng Geukueh, sebagaimana disarankan Bupati Aceh Tengah Nasaruddin, menurut Gubernur Zaini, itu tidak mungkin direalisasi saat ini.

"Kereta api itu proyek multiyears pusat. Yang sangat mungkin kita realisasi dalam waktu dekat adalah menyelesaikan jalan tembus dan meningkatkan kualitas jalan dari Aceh Tengah ke Krueng Geukueh," kata Zaini Abdullah.

Bukan cuma ruas jalan Aceh Tengah-Krueng Geukueh, tapi juga ada 10 ruas jalan lainnya yg terbagi dalam 14 paket yang akan direalisasi mulai tahun depan untuk menguak keterisoliran Aceh pedalaman.

Ruas-ruas jalan itu terbanyak berada di wilayah tengah dan barat selatan Aceh. Acara jiep kuphi morning itu dihadiri Kepala Bappeda Aceh Prof Dr Abubakar Karim, Kepala Biro Humas Setda Aceh, Nurdin F Joes, dan beberapa pejabat lainnya, termasuk Dr Suraiya IT dan Fakhrul Razi selaku Tim Asistensi Gubernur Aceh. Rombongan dari Serambi dipimpin H Sjamsul Kahar selaku Pimpinan Umum Harian Serambi Indonesia.

16.25 | 0 komentar | Read More

Majelis Taqlim Pidie Jaya Dapat Bantuan Pemerintah

Laporan Abdullah Gani | Pidie Jaya

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Wakil Bupati Pidie Jaya, M Yusuf Ibrahim, Senin (28/10) menyerahkan bantuan dana untuk semua majelis taqlim di semua desa di Pidie Jaya. Wabup berharap, penyaluran dana rp 1 Juta per dea ini harus tepat sasaran.

Penyerahan secara simbolis untuk tiga keuchik dilakukan dalam sebuah upacara khusus berlangung di oproom kantor bupati lama dan dihadiri ke 222 pimpinan gampong di delapan kecamatan.

Kepala Dinas Syariat Islam Pidie Jaya, Anwar A. Gani,  dalam laporannya menyebut sumber dana untuk majelis taqlim berasal dari APBK 2013. Bantuan tersebut, kata Anwar, harus diutamakan bagi yang  melaksanakan pengajian di meunasah.

16.25 | 0 komentar | Read More

Pemkab Bireuen Gelar Donor Darah

Laporan: Ferizal Hasan | Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN – Pemerintah Kabupaten Bireuen, menggelar donor darah masal di komplek kantor bupati kawasan Desa Cot Gapu, Senin (28/10/2013) mulai pukul 09.00- 17.00 WIB. Donor darah tersebut dilaksanakan dalam rangka HUT ke-14 Bireuen.

Donor darah yang diikuti ribuan pegawai negeri sipil (PNS), LSM, BUMN, Perbankkan, pengusaha, masyarakat umum, dan berbagai elemen lainnya, berlangsung tertib dan meriah.

Bupati Bireuen Ruslan Daud merupakan pendonor pertama, kemudian diikuti Ketua DPRK Bireuen Ridwan Muhammad, Wakapolres Bireuen Kompol Warsito Eko Sulistyo, Ketua PMI Bireuen Murdani Yusuf.

Bupati Bireuen menyebut donor darah merupakan kegiatan kemanusian yang sangat bermanfaat bagi masyarakat banyak, terutama masyarakat yang membutuhkan bantuan darah. "Darah yang terkumpul disumbangkan ke RSUD dr Fauziah Bireuen untuk diberikan kepada masyarakat atau pasien dan untuk warga luar Bireuen yang membutuhkannya, " kata Ruslan.

Pantauan Serambinews.com, antusias PNS, LSM, BUMN, Perbankkan, pengusaha, masyarakat umum, dan berbagai elemen lainnya untuk mendonorkan darahnya cukup tinggi. Hingga siang ini petugas dari PMI dan Unit Tranfusi Darah  (UTD) RSUD dr Fauziah sudah mengumpulkan darah sebanyak 800 kantong darah.

16.25 | 0 komentar | Read More

Dandim Pidie Ingatkan Peserta Pilkada Hindari Intimidasi

MEUREUDU - Komandan Distrik Militer (Dandim) 0102/Pidie dan Pidie Jaya, Letkol Inf M Soeharto Amir, mengingatkan pasangan calon bupati/wakil bupati Pidie Jaya, beserta seluruh pendukungnya, untuk tidak melakukan intimidasi dan teror kepada masyarakat pemilih. Selama minggu tenang, masyarakat harus benar-benar diberikan kesempatan untuk menentukan pilihan sesuai hati nurani, tanpa terpengaru dengan teror maupun iming-iming uang. 

Pernyataan itu disampaikan Dandim Pidie M Soeharto menyusul banyaknya laporan tentang aksi intimidasi dari para pendukung pasangan calon tertentu. "Dalam suasana minggu tenang, seharusnya kandidat dan para tim sukses melakukan kegiatan bersifat internal dan melaksanakan evaluasi dari hasil kegiatan kampanye," ujar M Soeharto Amir kepada Serambi Sabtu (26/10).

Dandim menambahkan, masa tenang yang berlangsung selama tiga hari ini, harusnya dimanfaatkan oleh para pendukung dan timses untuk menyiapkan diri guna menghadapi hari pemungutan suara, Selasa (29/10). "Bukan malah digunakan untuk mengintimidasi dan melakukan praktik politik uang," ujarnya.

Dandim M Soeharto mengharapkan masyarakat yang mendapatkan intimidasi dan mengetahui tindakan money politics supaya berani melaporkannya kepada panwaslu dan aparat penegak hukum. Dandim juga menegaskan, aparat  TNI selalu siap membackup tugas polisi untuk mengintensifkan kegiatan patroli sampai ke pelosok gampong-gampong. "Semua ini dalam rangka memberikan kenyamanan bagi masyarakat," jelasnya.

Menurut Dandim, jajaran TNI juga ikut membantu razia yang dilaksanakan Polri dalam rangka mengantisipasi masuknya penyusup dari luar Pidie Jaya yang berpotensi mengacaukan pelaksanaan pilkada. "Jauh sebelumnya kami telah memerintahkan Babinsa untuk mendampingi masyarakat menggiatkan kegiatan siskamling, sehingga keamanan dapat terwujud dan pilkada berjalan lancar, damai, dan tenang," demikian  Soehato Amir.(c43)

16.24 | 0 komentar | Read More

Gadis Tangse yang Mengalami Patah Kaki Saat Gempa Mulai Membaik

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Naziaton Hikmah (18), warga Desa Neuboh Badeuk, Kecamtan Tangse, Pidie, salah satu korban yang mengalami patah kaki kanannya akibat gempa berkekuatan 6.5 SR yang menggucang Aceh pada Selasa lalu, kini kondisinya sudah mulai membaik.

Perawat yang menangani pasien, Noranda, yang dijumpai Kompas.com, Sabtu (26/10/2013) sore mengatakan, Naziaton menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Pidie sejak hari pertama pasca-gempa.

"Kondisi pasien sekarang sudah banyak kemajuan setelah mejalani operasi, kakinya sudah dipasang gip sejak lima hari lalu, untuk menyatukan tulang yang patah dan retak, dan direncakan pasien hari Senin nanti akan dioperasi lagi untuk dipasang pen," jelas Noranda.

Menurut Noranda, kondisi kaki pasien kemungkinan bisa kembali normal, tetapi membutuhkan jangka waktu yang lama. "Kita usahakan semaksimal mungkin sehingga bisa normal kembali. Pengalaman kami sebelumnya ada kasus seperti ini, bisa normal," katanya.

Gadis Tangse merupakan anak ketiga dari pasangan Halimah dan Yusri. Saat terjadi gempa, Naziaton sedang mengendarai sepeda motor sambil membawa sekarung padi yang disimpan di belakang motor. Ia merasakan guncangan gempa yang kuat, sehingga  dia langsung berhenti di pinggir jalan.

"Saat saya berhenti, tiba-tiba jalannya langsung retak. Kaki sebelah kanan saya masuk ke aspal yang retak itu, saya terjatuh dan kaki patah karena terjepit aspal," kata Naziaton yang masih terbaring di Ruang Rawat Bedah RSUD Pidie.

Gadis Tangse ini berharap, setelah menjalani perewatan kondisi kaki sebelah kanannya bisa kembali normal seperti sebelumnya.(*)

16.24 | 0 komentar | Read More

PNS Pijay Diliburkan Pada Hari Pencoblosan Bupati/Wakil Bupati

SERAMBI/IDRIS ISMAIL

Tiga pasangan kandidat calon Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya (tengah) diapit oleh Dandim 0102/Pidie, Letkol Inf M Mahmud Soeharto Amir (kanan) dan Kapolres Pidie/Pidie Jaya, AKBP Sunarya SIk (Kiri) secara bersama-sama mengikrartkan Pilkada Damai, Kamis (3/10) pada acara Coffee Morning di Pasadena Mapolres. 

Laporan : Abdullah Gani | Pidie Jaya

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Selasa (29/10) mendatang, masyarakat Pidie Jaya akan memilih pemimpin untuk priode 2014-2019. Berkaitan dengan hal tersebut, semua pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemkab setempat diliburkan pada hari tersebut, termasuk juga para PNS dibawah komando pusat seperti Kantor Kementerian Agama serta Badan Pusat Statistik (BPS) diberlakukan sama.

Sekdakab Pidie Jaya, H Ramli Daud SH, MM  melalui ponselnya Minggu 27/10) kepada serambinews.com, mengatakan pada Selasa (29/10) nanti seluruh PNS di jajaran pemkab Pijay diliburkan, supaya mereka bisa berpartisipasi memberikan hak suaranya untuk memilih pemimpin Pijay periode lima tahun mendatang.

Ramli mengaku secara resmi pihaknya atas nama bupati setempat, telah menandatangani surat pemberiltahuan libur sehari pada hari pencoblosan itu, dan pada Senin (28/10) surat tersebut diteruskan kepada semua kepala SKPK yang ada di wilayahnya.

"Surat tentang itu sudah saya teken dan Senin disebarkan,"imbuh Ramli sembari mengulangi hanya Selasa saja satu hari diliburkan.

Kepala Kantor Kementerian Agama Pijkay, H Iqbal SAg mengatakan kantor yang dipimpinnya juga libur pada pada hari pencoblosan.(*)

16.24 | 0 komentar | Read More

Warga Keluhkan Pemutaran Video Kampanye di Warkop

MEREUDU - Sejumlah warga di Kecamatan Bandar Baru, Meureudu, dan Bandar Dua, mengeluhkan pemutaran rekaman video kampanye salah satu kandidat pada beberapa warung kopi di ketiga kecamatan itu. Pasalnya, pemutaran VCD kampanye ini berlangsung pada minggu tenang.

"Kami meminta pihak terkait, terutama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pidie Jaya menindak pelaku pemutaran alat peraga kampanye pada minggu tenang. Panwaslu harus mengusut tindakan pelanggaran aturan yang mengusik minggu tenang ini," ungkap seorang warga Bandar Dua yang enggan disebut namanya.

Ketua Panwaslu Pidie Jaya, M Yusuf SPd yang dihubungi Serambi, mengakui adanya laporan warga terkait pemutaran video kampanye di warung-warung kopi. Menurut Yusuf, segera setelah mendapat laporan, pihaknya langsung turun ke tiga kecamatan dimaksud.

"Namun saat kita datang ternyata tidak ada lagi warkop yang memutarkan video kampanye. Mungkin dihentikan karena informasi kedatangan panwaslu telah bocor. Kami berharap seluruh masyarakat dapat menjaga ketertiban dan kenyamanan, dengan tidak melakukan kegiatan apapun yang berbau kampanye pada minggu tenang ini," tukasnya.(c43)

16.24 | 0 komentar | Read More

Bappenas-TDMRC Adakan Kursus Pengurangan Risiko Bencana

Laporan: Yarmen Dinamika I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerja sama dengan Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) Unsyiah Banda Aceh menyelenggarakan Kursus Manajemen Pengurangan Risiko Bencana yang dibuka Minggu (27/8/2013)  pukul 20.00 WIB di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh.

Direncanakan, acara tersebut akan dibuka oleh Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Prof Dr Samsul Rizal MEng, mengingat TDMRC berada di bawah Unsyiah.Training Course on Disaster Risk Management itu diikuti 100 peserta yang berasal dari Kota Banda Aceh dan luar Banda Aceh.

Menurut Pelaksana Harian (Plh) Kabag Humas Pemko Banda Aceh, kepada Serambinews.com, Minggu (27/10/2013) siang, acara pembukaan akan dihadiri oleh Deputi Pendanaan Pembangunan Bappenas; Rektor Unsyiah Banda Aceh, Minister Counsellor, Kedutaan Besar Fiji; Minister Counsellor, Kedutaan Besar Papua Nugini; Minister Counsellor, Kedutaan Besar Timor Leste; Minister Counsellor, Kedutaan Besar Srilanka;  para Direktur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; dan Direktur Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC); Dr Khairul Munadi.

Training ini berlangsung dua hari dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan keterampilan warga Kota Banda Aceh dan Aceh umumnya dalam mengurangi risiko bencana, mengingat warga Aceh ditakdirkan berada di atas cincin api (ring of fire) yang dengan sendirinya harus terbiasa berdampingan hidup dengan berbagai bencana alam, terutama gempa bumi, tsunami, longsor, banjir, badai, dan angin puting beliung.

Materi training ini meliputi pelatihan GIS dan Remote Sensing untuk berbagai macam aplikasi analisa manajemen risiko bencana, terutama bencana tsunami.

Instrukturnya, antara lain, staf ahli  TDMRC, Dr Ella Meilianda MT dan Dedy Alfian MSc. Saat ini TDMRC  mendapat kepercayaan untuk menjadi Pusat Unggulan (Center of Excellence) dari Kerja Sama Negara Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) di bidang Disaster Risk Management (DRM) oleh empat pilar (Bappenas, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan,  dan Setneg). (*)

16.24 | 0 komentar | Read More

Panwaslih Subulussalam Tertibkan Atribut Kampanye

SUBULUSSALAM - Panitia Pengawas Pemilihan Calon Wali Kota/Wakil Wali Kota Subulussalam, bersama petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP),  Sabtu (26/10), membersihkan seluruh atribut kampanye dari lokasi publik.

Ketua bidang pengawasan Panwas Pilkada Kota Subulussalam Karmila Firdaus didampingi koleganya Amansyah Padang mengatakan, beberapa hari sebelum masa tenang, pihaknya telah menyampaikan ke masing-masing calon dan timsesnya untuk menurunkan atribut kampanye pada masa tenang. Namun hingga kemarin, pihak panwaslih masih menemukan atribut kampanye pasangan calon.

Hanya saja, atribut kampanye yang masih ditemukan di lapangan berupa poster dan stiker. Sedangkan baliho dan spanduk telah terlebih dahulu dibuka oleh masing-masing tim sukses kandidat. Dikatakan, kalaupun ada baliho yang terpajang di sejumlah desa tidak dibuka karena diklaim pihak kandidat sebagai posko pemenangan. "Ada beberapa baliho tapi diklaim kandidat sebagai posko pemenangan jadi kita tidak turunkan," kata Karmila.

Karmila mengimbau kepada tim pemenangan, simpatisan maupun masyarakat agar melepas atribut kampanye pasangan calon dari kendaraan mereka. "Kami masih melihat adanya atribut berjalan (di sepeda motor dan mobil) selama masa tenang. Jadi kami mohonlah agar masyarakat maupun simpatisan membuka atribut kampanye kandidat karena itu tidak dibenarkan," kata Karmila.(kh)

16.24 | 0 komentar | Read More

Kaki Seorang Jamaah Haji Aceh Diamputasi

* Banyak yang Flu

BANDA ACEH - Seorang jamaah haji Aceh yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 1 diamputasi kaki kirinya oleh tim kesehatan, setelah dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi karena mengalami diabetes mellitus dan gangren. Jamaah yang diamputasi itu bernama Asmaini Amat binti Amat (40), warga Peureulak, Aceh Timur.

Informasi tersebut disampaikan Kabid Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Aceh, Drs H Herman MSc kepada Serambi, Jumat (25/10) setelah ia peroleh keterangan dari ketua kloter di Mekkah. "Saya belum mendapat informasi bagaimana keadaannya setelah kaki kirinya diamputasi," ujar Herman saat ditanya kondisi jamaah tersebut.

Jamaah lainnya yang tergabung dalam kloter 4 bernama Kasih binti Sertan (78) asal Aceh Tenggara masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya ia terjatuh dari tempat tidur saat terlelap di pemondokan.

Herman mengatakan, berdasarkan informasi yang diperolehnya dari ketua kloter 4, kemungkinan Kasih binti Serta pun akan menjalani operasi karena persendian pinggul kanannya tergeser.

Jamaah haji Aceh yang juga kini dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi adalah Siti Nurbaya (79), warga Aceh Selatan. Jamaah yang tergabung dalam kloter 5 itu sebelumnya dirawat karena mengalami sesak napas. Sedangkan Tajuddin (55) asal Woyla, Aceh Barat dan Huriah binti Tamboyon (62) yang sempat dirawat karena sesak napas di Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) kini telah kembali ke pemondokan.

 Terserang flu
Seorang jamaah haji asal Lhokseumawe yang tergabung dalam kloter 4, Haji Yuswardi Mustafa melaporkan tadi malam, jamaah di kloter itu umumnya terserang flu, pilek, dan demam.

Hal itu, menurutnya, dipengaruhi oleh suhu di Mekkah yang mencapai 40 derajat Celsius, sementara jamaah haji Aceh ketika berada di kampungnya terbiasa dengan suhu 27-35 derajat Celsius.

"Di dalam hotel dingin, sedangkan saat ke luar hotel terasa panas menyengat, sehingga jamaah mengalami dehidrasi. Dokter pun sudah menyarankan agar jamaah banyak minum. Selain suhu yang panas, ditambah dengan banyaknya debu di sekitar Masjidil Haram karena pembangunan gedung yang sedang dikerjakan," jelasnya melalui BBM.

Menurut mantan wartawan Serambi Indonesia ini, jamaah umumnya terserang flu, pilek, dan batuk sepulang dari Mina dan tawaf ifadah di Mekkah. Namun, belum ada jamaah yang dirawat karena serangan flu dan pilek. (hs)

16.24 | 0 komentar | Read More

GeRAK: Dana Terkuras tak Sesuai Kinerja

GERAKAN Antikorupsi (GeRAK) Aceh menyerukan Pemerintah Aceh dan DPRA harus menyikapi koreksi atau klarifikasi Mendagri terhadap RAPBA-P 2013. "Jika memaksakan penggunaan anggaran yang dilarang, bisa menjadi masalah hukum di kemudian hari," tandas Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani menanggapi klarifikasi Mendagri terhadap RAPBA-P 2013.

Menurut GeRAK, pengalokasian anggaran yang terlalu besar untuk pos anggoran tertentu sehingga Mendagri minta dikurangi, harus laksanakan dengan baik. "Menurut hasil analisis dan pengamatan kami, anggaran yang digunakan Pemerintah Aceh untuk melaksanakan roda pemerintahannya sudah besar belanja operasional daripada target yang mau dicapai," kata Askhalani.

Dicontohkannya, daya serap keuangan APBA 2013 sampai Jumat 25 Oktober 2013, menurut Tim P2K APBA Setda Aceh, baru mencapai 47 persen dari pagu APBA murni Rp 11,7 triliun. Sedangkan realisasi fisiknya baru mencapai 55 persen.

Kondisi itu menggambarkan sangat bertolak belakang atau belum sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk belanja pegawai dan operasional kantor. Misalnya, pembayaran TPK, menurut informasi dari pegawai, telah diterima sampai bulan September. Begitu juga pembayaran honor PNS dan honor non-PNS. "Belanja untuk pegawai kemungkinan sudah mencapai 70 persen, tapi belanja publiknya masih sekitar 47 persen," ujar Koordinator GeRAK Aceh tersebut.

GeRAK juga menyayangkan karena sampai kini ada 110.000 anak yatim, piatu dan yatim piatu belum menerima dana bantuan pendidikan (beasiswa) Rp 1,8 juta/orang/tahun. Sebanyak 67.000 guru PNS belum menerima dana tunjangan kesejahteraan Rp 2,2 juta/tahun/orang, dan ratusan SMA/SMKN/SMA Swasta belum menerima dana BOS SMA/SMK Provinsi, serta ribuan mahasiswa belum menerima beasiswa dan bantuan lainnya.

DPRA, kata Askhalani, wajib meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap pelaksanaan APBA 2013. Selanjutnya, pembahasan KUA dan PPAS 2014 sudah harus dimulai bulan ini agar pengesahan dan pelaksanaan APBA 2014 tidak terlambat.

 Sorot hibah dan bansos
Anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRA, Ilyas Yunus kepada Serambi, Jumat (25/10) mengatakan, ketika berlangsung rapat TAPA dengan Banggar Dewan dirinya menanyakan soal penyaluran dana hibah untuk KPA Pusat Rp 17,5 miliar dalam dua pos anggaran dan untuk Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A) eks BRA sebesar Rp 75,8 miliar.

Ilyas mempertanyakan apa manfaat dana tersebut bagi rakyat. Apakah proses perdamaian yang telah berjalan cukup bagus selama delapan tahun ini belum memberikan perbaikan nasib bagi mantan kombatan dan elite GAM? Fakta di lapangan, kata Yunus, mereka banyak yang sudah berhasil dalam karir politik. Banyak yang telah menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah, anggota legislatif dan pimpinan legislatif di kabupaten/kota maupun provinsi.

Begitu juga untuk korban konflik yang rumahnya dibakar atau terbakar pada masa konflik, juga telah diberikan bantuan rumah, dana untuk pemberdayaan ekonomi, pelayanan pengobatan gratis, beasiswa pendidikan, dan lainnya.

Program itu telah dilakukan sejak lahirnya BRA, BRR NAD-Nias dan dilanjutkan oleh SKPA sampai tahun ini. "Apakah program reintegrasi dan pemberdayaan ekonomi bagi korban konflik dan mantan kombatan yang dilaksanakan BRA, BRR NAD-Nias, NGO dan SKPA, dalam lima tahun terakhir ini belum tepat sasaran sehingga perlu ditangani khusus oleh BP2A sebagai pengganti BRA," tanya Yunus Ilyas.

Begitu juga bantuan dana hibah untuk KPA Pusat sebesar Rp 17,5 miliar dalam dua pos anggaran. Pengalokasian anggaran hibah yang sangat besar kepada KPA Pusat, menurut Yunus bisa menimbulkan tanda tanya besar bagi publik dan kecemburuan organisasi profesi, ormas, kepemudaan dan lainnya di Aceh.

"Pertanyaan kami belum dijawab secara rinci oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh yang hadir. Ini karena keterbatas waktu karena hari Jumat sehingga pertemuan dipadai hingga pukul 11.00 WIB," demikian Yunus Ilyas.(her)

yang dilarang
dalam rapba-p
* Proyek multiyears jalan, gedung, dan pengawasan senilai Rp 279,1 miliar * Bantuan hibah untuk pihak ketiga dalam kegiatan seni tradisional, masjid, dan umrah sebesar Rp 539,9 juta
* Belanja pegawai untuk bantuan hukum Rp 500 juta
* Pengadaan sapi untuk Idul Adha dan uang meugang sebesar Rp 8,9 miliar

16.24 | 0 komentar | Read More

Kategori Kuning untuk Biaya Perjalanan Dinas

WAKIL Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), Prof Dr Abubakar Karim MS yang dimintai tanggapannya mengenai alokasi biaya perjalanan dinas dalam RAPA-P 2013 yang dikoreksi Mendagri, mengatakan, anggaran sebesar Rp 311,056 miliar itu merupakan plafon. "Anggaran itu pada akhir tahun nanti tidak habis dipakai dan masuk dalam sisa anggaran yang tak terpakai (silpa)," kata Abubakar yang juga Kepala Bappeda Aceh.

Belanja perjalanan dinas yang dikoreksi Mendagri itu, kata Abubakar Karim masuk dalam kategori kuning yaitu pos anggaran yang jumlahnya akan dikurangi.

Menurut Abubakar, pada Jumat 25 Oktober 2013, TAPA bersama Badan Anggaran DPRA telah duduk bersama membicarakan catatan hasil klarifikasi Mendagri terhadap RAPBA-P 2013. Dalam pertemuan tertutup

di Ruang Sekretaris DPRA tersebut, TAPA menguraikan satu per satu pos anggaran yang menjadi sorotan Mendagri atau yang tidak boleh digunakan.

Khusus biaya perjalanan dinas, Abubakar menjelaskan,  Gubernur Aceh telah merevisi pergub perjalanan dinas sebagaimana juga diminta oleh anggota DPRA.

Alasannya, nilai satuannya terlalu besar, terutama untuk biaya transportasi udaranya, tarifnya untuk site eksekutif. "Pergubnya telah direvisi gubernur, dan ini merupakan langkah untuk mengurangi biaya perjalanan dinas luar daerah dan luar negeri," kata Abubakar.

Abubakar Karim juga menginformasikan, secara umum, dalam APBA murni, anggaran dana hibah telah dikurangi sebesar Rp 233 miliar dari Rp 1,573 triliun menjadi Rp 1,340 triliun. Sedangkan dana bansos dinaikkan Rp 59 miliar dari Rp 293 miliar menjadi Rp 352 miliar.

Rasionalisasi anggaran dana hibah itu, kata Abubakar Karim, tetap dilakukan supaya penggunaannya bisa lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. "TAPA bersama Badan Anggaran Dewan sepakat untuk menguranginya. Tapi, sebelum dilakukan pengurangan, kita kaji kembali dulu tujuan dari pengusulan anggarannya dan manfaat dana hibah itu untuk apa," katanya.

Selanjutnya, biaya ATK yang mencapai Rp 20,9 miliar, sewa rumah, gedung, gudang dan parkir capai Rp 33,1 miliar, pengadaan bibit tanaman, ternak, jasa adm, BBM gas, cetak, kursus, dan lainnya Rp 688,9 miliar. "Untuk masalah ini, SKPA harus menyesuaikan dengan aturan standarnya dan selektif," demikian Abubakar Karim.(her)

16.24 | 0 komentar | Read More

Borok RAPBA-P Makin Melebar

* Mendagri Juga Sorot Biaya Perjalanan Dinas Rp 311,056 Miliar

BANDA ACEH - Permasalahan yang oleh beberapa kalangan diistilahkan sebagai 'borok' makin meruyak dalam RAPBA-P 2013 sebagaimana hasil koreksi Mendagri. Jika sebelumnya telah dilansir sejumlah temuan pelanggaran, kini biaya perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah, dan luar negeri yang dialokasikan untuk Pemerintah Aceh dan DPRA sebesar Rp 311,056 miliar juga tak luput dari sorotan.

Dalam surat klarifikasi Mendagri terhadap RAPBA-P 2013 Nomor 903.6970 Tahun 2013 Tanggal 22 Oktober 2013, untuk pos anggaran belanja perjalanan dinas itu Mendagri meminta dilakukan secara selektif. Frekuensi, jumlah hari, dan pesertanya dibatasi dengan memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas tersebut.  

Mendagri menegaskan, perjalanan dinas yang dilakukan harus relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Aceh. Hasilnya harus dilaporkan secara transparan dan akuntabel, sebagaimana yang telah diatur dalam butir III.2.b.3) Lampiran Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2013.

Sedangkan untuk penyediaan anggaran perjalanan dinas luar negeri, menurut Mendagri harus mempedomani Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Luar Negeri dan Permendagri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.

Pemerintah Aceh bersama DPRA dalam RAPBA-P 2013 mengusulkan penambahan anggaran yang cukup besar. Misalnya, untuk plafon perjalanan dinas dalam daerah, anggarannya sudah besar mencapai Rp 162,1 miliar namun ditambah lagi Rp 20,961 miliar sehingga menjadi Rp 183,071 miliar. Untuk perjalanan dinas luar daerah juga ditambah Rp 11,984 miliar dari Rp 98,838 miliar sehingga menjadi Rp 110,822 miliar. Hal yang sama juga terjadi untuk anggaran perjalanan luar negeri ditambah Rp 2,402 miliar dari Rp 14,760 miliar menjadi Rp 17,163 miliar.

Dalam surat klarifikasi Mendagri terhadap RAPBA-P 2013, Mendagri juga memperingatkan Pemerintah Aceh tentang besaran dana tunjangan prestasi kerja (TPK) yang telah mencapai Rp 396,5 miliar ditambah uang lembur Rp 8,5 miliar. Juga anggaran untuk honor PNS dan non-PNS yang totalnya mencapai Rp 451,3 miliar.

 Empat yang dilarang
Berdasarkan hasil identifikasi Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) terhadap klarifikasi Mendagri, tercatat ada empat pos mata anggaran yang dilarang Mendagri dalam RAPBA-P 2013.

Penelusuran Serambi ke sejumlah sumber, termasuk Kepala Bappeda Aceh, Abubakar Karim, keempat pos mata anggaran yang dilarang itu, pertama; untuk proyek multiyears jalan, gedung, dan pengawasan senilai Rp 279,1 miliar. Untuk pos mata anggaran ini Mendagri menyarankan agar dimasukkan ke dalam RAPBA murni 2014.

Kedua; bantuan hibah untuk pihak ketiga dalam kegiatan seni tradisional, masjid, dan umrah sebesar Rp 539,9 juta. Kecuali untuk hadiah, dibenarkan.

Ketiga; belanja pegawai untuk bantuan hukum Rp 500 juta dan keempat; pengadaan sapi untuk Idul Adha dan uang meugang sebesar Rp 8,9 miliar.

Kecuali itu, kata Kepala Bappeda Aceh, masih ada beberapa lagi pos mata anggaran yang masuk kategori selektif dan perlu dikurangi. Antara lain, pos anggaran untuk honor PNS dan non-PNS yang jumlahnya telah mencapai Rp 451,3 miliar. Kemudian biaya perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri, total anggarannya mencapai Rp 311 miliar.(her)

16.24 | 0 komentar | Read More

Kejati Aceh Tangkap Terpidana Korupsi

 
* Sudah Dua Tahun Lebih DPO

BANDA ACEH - Tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh bersama Polresta Medan menangkap buronan perkara korupsi proyek pembangunan barak pengungsi korban tsunami di Aceh Besar, Tajuddin (50), di sebuah kafe yang diduga miliknya di Medan, Sumatera Utara, Kamis (24/10) sekitar pukul 19.00 WIB. Kemarin, terdakwa dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Banda Aceh untuk menjalani hukuman pidana empat tahun.  

Kasi Penkum dan Humas Kejati Aceh, Amir Hamzah SH mengatakan kepada Serambi, Jumat (25/10) kemarin, Tajuddin selaku kontraktor pembangunan barak sudah dinyatakan melarikan diri sejak 15 Agustus 2011. Kemudian, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jantho yang menangani perkara ini menetapkan dia dalam daftar pencarian orang (DPO). Bahkan pada 20 September 2011, pihak Kejagung juga menetapkan yang bersangkutan dalam DPO.

"Penetapan DPO karena dia masih tetap kabur, padahal putusan kasasi MA RI, 19 Agustus 2009 sudah berkekuatan hukum tetap, yaitu menolak permohonan kasasi Tajuddin. Artinya, vonis banding majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh-lah yang berlaku, yaitu menghukum terdakwa empat tahun penjara, denda Rp 200 juta atau bisa diganti dengan kurungan tambahan (subsider) enam bulan kurungan serta harus membayar uang pengganti Rp 2.260.517.036," kata Amir Hamzah.

Menurutnya, Tajuddin bisa kabur karena dalam proses sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jantho, majelis hakim yang menyidang perkara ini sempat memberi penangguhan penahanan kepadanya lantaran ketika itu ia sakit, sejak 6 Oktober 2007 hingga ia sembuh.

Tapi setelah sembuh ia justru melarikan diri, sehingga ditetapkan sebagai buronan ketika sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap.

Sejak saat itu pihak Kejati tak mengetahui keberadaannya. Namun, baru dalam sepuluh hari terakhir pihak Kejati Aceh mengetahui bahwa yang bersangkutan berada di Medan, sehingga tim Kejati Aceh mengintai keberadaannya dan kemudian menangkapnya di Kafe Raja. Kafe itu diduga milik Tajuddin, berlokasi di Jalan Sei Berutu Nomor 83, Medan. "Penangkapannya berkat kerja sama kita dengan Polresta Medan," ujar Amir Hamzah.

Kurang volume
Menurut Amir Hamzah, setelah penangkapan itu terdakwa sempat diinapkan di sel Kejati Medan satu malam. Kemudian, pagi sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa di bawah pengamanan personel Polresta Medan dan Tim Kejati Aceh dibawa pulang menggunakan pesawat Garuda dari Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumut ke Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Blangbintang, Aceh Besar.

Setiba di Bandara SIM terdakwa dengan tangan diborgol dan di bawah pengamanan petugas, termasuk petugas Bandara SIM langsung dibawa ke mobil tahanan Kejati Aceh. "Kemudian dia diawa ke Kejati untuk pemeriksaan kesehatan, setelah itu langsung dibawa ke LP Banda Aceh di kawasan Lambaro, Aceh Besar, untuk menjalani hukuman empat tahun," tegas Amir Hamzah.

Adapun peran Tajuddin dalam proyek didanai Departemen Pekerjaan Umum pada 2005 itu adalah selaku Direktur PT Banda Lista Perkasa (rekanan proyek ini). Proyek pembangunan barak dan fasilitas pendukung itu ketika dikerjakan ternyata kurang volumenya, tapi terdakwa telah menerima pembayara penuh. Akibatnya sesuai hasil penghitungan ahli, bernama Samsul Bahri (dari Dinas Perumahan dan Permukiman Aceh) negara mengalami kerugian Rp 2.260.517.036. (sal)

16.24 | 0 komentar | Read More

Asyiknya Memerah dan Minum Susu Unta

YUSWARDI MUSTAFA, mantan wartawan Harian Serambi Indonesia/Prohaba, Koordinator Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI), melaporkan dari Mekkah

BANYAK hal dilakukan oleh jamaah haji untuk mengisi waktu ibadah haji di Mekkah, Arab Saudi. Saat ini semua jamaah sudah melakukan rukun dan wajib haji. Jamaah kloter I malah sudah dipulangkan ke Tanah Air. Kini, yang tinggal di Mekkah Al-Mukarramah hanya jamaah kloter terakhir, termasuk dari Aceh. Mengisi waktu senggang digunakan oleh jamaah haji untuk ziarah ke beberapa lokasi bersejarah di Mekkah. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Masjid Hudaibiyah. Jarak masjid ini dengan penginapan kami di Jarwal Taisir sekitar 30 kilometer. Masjid Hudaibiyah merupakan masjid bersejarah dalam likur sejarah Islam. Di masjid inilah Rasulullah saw membuat perjanjian dengan kaum Quraisy agar bisa melaksanakan ibadah haji. Banyak jamaah haji datang ke tempat ini. Para pembimbing ibadah haji memaparkan tentang sejarah masjid ini. Tak ada bangunan yang baru di Masjid Hudaibiyah. Bangunan masjid yang luasnya sekitar 20 x 20 meter tampaknya biasa saja. Tidak ada menara megah layaknya bangunan masjid di Aceh. Di areal belakang masjid ada bangunan mirip benteng masa perang. Bahan bangunan ini adalah batu gunung. Di dalam bangunan itulah, Rasulullah dan kaum Quraisy sekitar tahun 6 Hijriah membuat perjanjian penting dengan kaum Quraisy.

 Susu unta    
Waktu tempuh dari penginapan kami ke Hudaibiyah sekitar 45 menit dan itu karena jalannya macet. Menariknya, di sepanjang jalan terlihat hamparan padang pasir serta gubuk kecil yang dihuni warga berkulit hitam. Mereka adalah penggembala unta. Bus jamaah haji yang melintas di lokasi ini umumnya singgah sejenak, karena jamaah haji ingin berfoto dengan unta. Pemilik kebun pun menyediakan susu unta untuk jamaah haji. Bahkan bagi mereka yang berani bisa memerah susu unta di lokasi itu. Pengalaman yang mengasyikkan.

Susu unta itu dijual 5 rial atau sekitar Rp 16.000 segelas. Kami sangat menikmati susu unta, apalagi rasanya sangat lezat dan tidak amis. "Saya jarang minum susu, tetapi rasa susu unta enak dan jadi obat," ujar Hj Nurhayati SAg, jamaah haji dari Lhokseumawe.

Seusai "tamasya unta", kami lanjutkan perjalanan ke beberapa objek menarik lainnya. Jalan-jalan di Mekkah adalah bagian dari ibadah. Maka, ketika kami memperbanyak berjalan, itu bermakna memperbanyak ibadah. Semoga mendatangkan pahala. [email penulis: yuswardi_mustafa@yahoo.com]

* Bila Anda punya informasi menarik, kirimkan naskah dan fotonya serta identitas Anda ke email: redaksi@serambinews.com

16.24 | 0 komentar | Read More

Mendagri: Kurangi Dana Hibah

* Termasuk Dana untuk KPA dan BP2A

BANDA ACEH - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi telah menandatangani dan menyampaikan hasil klarifikasi serta koreksinya terhadap RAPBA Perubahan 2013 senilai Rp 12,3 triliun  kepada Gubernur Aceh dan DPRA pada 22 Oktober lalu. Terdapat 33 poin koreksi yang disampaikan Mendagri yang intinya mengharuskan alokasi dana hibah yang ditampung dalam RAPBA-P itu dikurangi.

Dana hibah yang dikoreksi Mendagri itu termasuk penyaluran bantuan hibah untuk Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat sebesar Rp 17,5 miliar dan kepada Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A), lembaga pengganti Badan Reintegrasi Aceh (BRA), sebesar Rp 75,8 miliar. Dana bantuan hibah untuk KPA Pusat itu, di dalam RAPBA-P 2013 malah terdapat dalam dua rekening pos anggaran. Satu pos anggaran sebesar Rp 10 miliar akan digunakan untuk penguatan kelembagaan KPA Pusat dan satu pos anggaran lagi (Rp 7,5 miliar), akan digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Mendagri meminta bantuan dana hibah dan bantuan sosial yang terdapat pada poin 29 koreksiannya itu, dikurangi karena masih ada beberapa pos anggaran yang alokasinya masih sangat minim. Antara lain untuk urusan Pemuda dan Olah Raga baru dialokasikan 1,52 persen pari pagu belanja RAPBA-P 2013 Rp 12,3 triliun.

Kemudian untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak alokasi anggarannya tak sampai 1 persen, atau baru 0,19 persen dari pagu RAPBA P 2013. Selain itu, urusan sosial, alokasi anggarannya baru 1,23 persen dari pagu Belanja RAPBA-P 2013.

Mendagri juga meminta usulan belanja hibah tahun depan jumlahnya sudah bisa dikurangi dari jumlah yang sekarang. Dana hibah yang terdapat dalam RAPBA-P 2013 ini nilainya mencapai Rp 5,037 triliun atau 40,63 persen dari pagu belanja RAPBA-P 2013 Rp 12,3 triliun.

Mendagri menyarankan untuk menggunakan Dana Otsus dan Dana Migas itu untuk enam bidang yang diperintah Pasal 183 UUPA yang diprediksi bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi dan usaha rakyat serta bisa meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh ke depan menjadi di atas Rp 1 triliun.

Selanjutnya, Mendagri mengingatkan agar dalam penyaluran hibah Pemerintah Aceh harus memedomani PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Mendagri juga mengoreksi pagu belanja pendidikan dalam RAPBA-P 2013 yang belum mencapai 20 persen (baru 17,60 persen) atau senilai Rp 2,181 triliun, dari total pagu belanja RAPBA-P 2013 Rp 12,3 triliun.

Begitu juga dengan belanja kesehatan yang dialokasikan sebesar Rp 1,079 triliun, itu artinya baru 9,05 persen, sedangkan seharusnya 10 persen dari total pagu belanja RAPBA P 2013.

Dalam penilaian Mendagri, untuk urusan pendidikan dan kesehatan, Pemerintah Aceh tak hanya melanggar PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pendanaan Kesehatan, tapi juga UU pemerintahannya sendiri, yakni UU Nomor 11 Tahun 2006 (UUPA). Itu karena tidak komit melaksanakan isi Pasal 183 UUPA dan perintah mengalokasikan dana bagi hasil migas untuk pendidikan mencapai 30 persen.

Belanja modalnya juga belum mencapai 29 persen sebagaimana diharuskan Perpres Nomor 5 Tahun 2010. Belanja modal yang teralokasi baru mencapai 16,48 persen atau senilai Rp 2,042 triliun dari pagu total RAPBA-P 2013 Rp 12,3 triliun.

Dalam evaluasinya, Mendagri juga menemukan penyediaan anggaran dobel pada program Kegiatan Pemetaan Sekolah Sesuai Standar Pelayanan Minimum. Pada satu pos anggaran dialokasikan Rp 1,450 miliar dan satu lagi Rp 1,834 miliar.

Selanjutnya, Mendagri meminta usulan anggaran untuk pembangunan jalan dengan menggunakan tahun jamak (multiyears) senilai Rp 257,2 miliar, tidak diusulkan dalam RAPBA-P, melainkan dalam RAPBA murni.

Wakil Ketua I DPRA, Muhammad Tanwier Mahdi yang dimintai Serambi konfirmasinya, Kamis (24/10), mengenai klarifikasi Mendagri terhadap RAPBA-P 2013 mengatakan, klarifikasi Mendagri itu wajib disikapi oleh Pemerintah Aceh bersama DPRA. Soalnya, apa yang dilarang oleh Mendagri itu punya dasar hukum yang kuat, baik berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) maupun UU lainnya.

Pimpinan DPRA, Badan Anggaran DPRA, bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), akan membahas dan menyesuaikan klarifikasi Mendagri tersebut dengan peraturan yang berlaku. "Kita tak boleh melanggarnya, karena itu bagian dari pengawasan melekat yang dijalankan Mendagri terhadap pemerintah bawahannya. Semakin cepat Pemerintah Aceh bersama DPRA menyesuaikan dan memperbaiki klarifikasi dan koreksi RAPBA-P 2013 itu, semakin baik," kata politisi Partai Demokrat ini.

Menurutnya, di dalam RAPBA-P itu terdapat dana bantuan pendidikan bagi yatim, piatu, dan yatim piatu sebesar Rp 209 miliar.

"Seharusnya dana itu telah disalur pada Juli atau Agustus 2013 lalu pada saat masuk tahun ajaran baru. Tapi sampai kini belum disalur, karena dimasukkan ke dalam bantuan hibah. Seharusnya dimasukkan ke dalam anggaran program. Begitu juga dengan bantuan dana kesejahteraan guru, dana pembangunan masjid, pesantren, dayah dan lainnya," rinci Tanwier Mahdi.

Mendagri Gamawan Fauzi juga menyorot dana tunjangan prestasi kerja (TPK) pegawai di lingkungan Pemerintah Aceh yang terus meningkat. Dalam RAPBA-P 2013, total nilainya sudah mencapai Rp 396,5 miliar. Kecuali itu, masih ada uang lembur Rp 8,5 miliar, selanjutnya untuk pembayaran honorarium PNS nilainya telah mencapai Rp 153 miliar.

Kemudian, honorarium non-PNS juga terus bertambah nilainya dalam RAPBA-P 2013 ini, yakni mencapai Rp 297,6 miliar.

Untuk dua hal ini, Mendagri menyarankan, harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan. Untuk pembayaran honorarium PNS dan non-PNS, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program. (her)

16.24 | 0 komentar | Read More

Massa Kampanye Saling Serang, 15 Orang Terluka

* Tiga Mobil Diobrak-abrik

MEUREUDU - Massa kampanye dua pasangan kandidat bupati/wakil bupati Pidie Jaya nomor urut 1 (Saiful Bahri/Iqbal Idris) saling lempar dengan massa pasangan nomor urut 2 (Tgk Aiyub Abbas/Said Mulyadi MSi), Kamis (24/10) pukul 18.30 WIB. Akibatnya, sembilan orang terluka di pihak Saiful/Iqbal, enam orang di pihak Aiyub/Said.

Di antara 15 korbam ada yang mengalami luka robek dan memar pada bagian wajah dan badan. Selain itu, tiga mobil Avanza dari pendukung Aiyub Abbas/Said Mulyadi (ASLI) diobrak-abrik massa.

Sebagai pihak yang merasa dirugikan, Saiful Bahri dan Iqbal Idris didampingi Drs Bahrom Rasyid selaku juru kampanye mereka, kepada Serambi, Kamis (24/10) di Seuramoe Induk (pos pemenangan Saiful/Iqbal) mengatakan, insiden yang tak diharapkan itu terjadi saat massa pendukung mereka hendak pulang dari Trienggadeng menuju Pangwa Trienggadeng.

Menurutnya, saat berpapasan di jalan, massa pendukung ASLI yang berada di atas mobil dumptruck langsung melemparkan batu yang telah dipersiapkan dalam botol mineral. Mereka juga melemparkan air kencing yang ditampung di dalam botol tersebut persis di perbatasan antara Simpang Briweuh Gampong Pulau U, Kecamatan Meureudu dengan Kecamatan Trienggadeng.

"Kami menduga pelemparan ini telah direncanakan oleh massa Partai Aceh yang diduga dari luar kabupaten. Mereka sengaja menyerang pendukung kami," kata Saiful Bahri.

Akibat pelemparan itu, kata Saiful, sembilan pendukungnya mengalami luka robek dan memar pada bagian wajah. Namun, kemarin petang semua korban sudah kembali ke rumah masing-masing. Saiful berharap insiden ini diproses secepatnya secara hukum oleh kepolisian bersama panwaslih setempat.

Sementara itu, kandidat wakil bupati dari Partai Aceh (PA), Said Mulyadi SE MSi secara terpisah mengatakan, insiden peleparan ini sebenarnya tidak diharapkan terjadi, apalagi sampai jatuh korban di kedua belah pihak. Dari pihaknya, enam orang terluka dan hingga tadi malam masih berada di RSUD Pidie di Sigli. Di antaranya termasuk adik dari Aiyub Abbas, kandidat bupati dari PA.

"Kami tetap beriktikad menuntaskan persoalan ini secara damai sebagaimana ikrar pilkada damai yang telah sama-sama diucapkan. Kami bahkan secara bersama-sama ingin membesuk korban yang jatuh dari kedua belah pihak," ujarnya.

Kapolres Pidie, AKBP Sunarya SIK mengatakan, kasus ini sudah ditangani secara cepat. Pascabentrok, anggota yang telah disebar langsung beraksi untuk menetralisir aksi susulan.

"Untuk sementara pihak korban telah melaporkan secara resmi di Mapolsek Trienggadeng. Tiga unit mobil Avanza pendukung Aiyub Abbas/Said Mulaydi yang diobrak-abrik dalam peristiwa itu sudah diamankan di Mapolsek Trienggadeng," demikian Sunarya. (c43/naz)

16.24 | 0 komentar | Read More

Massa Saiful/Iqbal Padati Pantai Kuthang

* Jurkam Sorot Berbagai Ketimpangan

MEUREUDU - Massa pendukung pasangan cabup/cawabup Pidie Jaya nomor urut 1, Saiful Bahri/Iqbal Idris, Kamis (24/10) kemarin memadati Pantai Kuthang Trienggadeng. Massa dari delapan kecamatan di Pijay ini terlihat bersemangat mengikuti kampanye yang menurunkan sejumlah mantan elit GAM, seperti Sofyan Dawod dan Munawarliza. 

Kampanye terakhir pasangan nomor urut ini berlangsung meriah. Yel-yel dukungan untuk Saiful/Iqbal terdengar bertalu-talu, terutama ketika para Sofyan Dawod melontarkan kritikan-kritikan tajam terhadap kondisi pemerintahan di Aceh saat ini.

Mantan jubir militer GAM ini, yang tampil sebagai orator utama kampanye Saiful/Iqbal, mengajak masyarakat Pijay untuk jangan lagi terjebak dalam sistem pemerintahan yang menipu warga, termasuk kaitannya dengan persoalan bantuan untuk anak yatim.

Supaya jangan lagi terjerembab dalam lubang yang sama, Sofyan Dawod mengajak warga Pidie Jaya memilih Saiful Bahri/Iqbal Idris pada pilkada tanggal 29 Oktober 2013 mendatang.  Menurutnya, pasangan ini sosok yang berani melawan kezaliman, ketidakadilan, dan kesombongan, serta istiqamah dalam membela kepentingan orang banyak.

Dengan gaya khasnya, Sofyan Dawod, turut pula mengulas sejarah perjuangan panjang semasa konflik, perdamaian, hingga kepemimpinan sekaranga. Ia juga mengingatkan kembali keberhasilan pemerintahan sebelum periode ini, seperti program pendidikan dan kesehatan gratis, serta menaruh kepedulian yang tinggi terhadap anak yatim.

Sebelumnya, mantan wali kota Sabang, Munawarliza Zainal mengatakan, Saiful/Iqbal merupakan orang yang betul-betul berjuang untuk kepentingan rakyat sebagaimana diamanahkan MoU Helsinki. "Kami bersama sejumlah juru runding GAM pada prosesi penandatanganan MoU di Helsinki hadir ke sini adalah sebagai bentuk nyata dukungan kepada Saiful/Iqbal," ungkap Munawarliza yang ikut terlibat dalam proses perundingan dan penandatanganan MoU damai di Helsinki, 15 Agustus 2005.

Suasana semakin gegap gempita saat pasangan cabup/cawabup nomor urut 1 Saiful Bahri/Iqbal Idris yang tampil dengan gaya khasnya memaparkan sejumlah program unggulannya.

Jurkam lainnya, Drs Bahrom M Rasyid mengkritisi habis-habisan pemerintahan saat ini yang menurutnya banyak sekali ketimpangan dan penyimpangan. Dengan semangat tinggi, anggota DPRK Pijay ini menyampaikan sederetan program-program unggulan yang bakal dilaksanakan, jika pasangan cabup/cawabup Saiful/iqbal terpilih nantinya.(ag)

16.24 | 0 komentar | Read More

Massa ASLI Tumpah Ruah di Kampanye Pamungkas

* Jurkam Tawarkan Empat Program Unggulan

MEUREUDU - Massa Partai Aceh (PA) Pidie Jaya tumpah ruah ke arena kampanye pasangan cabup/cawabup Pidie Jaya nomor urut 2, Aiyub Abbas/Said Mulyadi (ASLI), di lapangan sepakbola Kecamatan Bandar Dua, Kamis (24/10).  Dalam kampanye pamungkas (terakhir) ini, ASLI menurunkan sejumlah juru kampanye andalan, seperti Wakil Ketua Umum DPA Partai Aceh, Kamaruddin Abubakar atau Abu Razak, serta mantan Danrem 011/Lilawangsa, Khairawan.

Pantauan Serambi, massa mulai berduyun-duyun menuju arena kampanye ASLI sejak pukul 13.00 WIB. Massa dari delapan kecamatan di Pijay ini datang dengan menggunakan iring-iringgan mobil bak terbuka hingga memacetkan ruas jalan negara Banda Aceh-Medan. Mereka tak henti-hentinya meneriakkan yel yel "hidup PA", "Hidup No 2", dan "Hidup ASLI (Aiyub Abbas/Said Mulyadi)".

Wakil Ketua DPA PA, Kamaruddin Abubakar (Abu Razak) mengatakan, saat ini sejumlah kader yang hendak memburu kursi kekuasaan, sedang gencar-gencarnya menjelek-jelekkan para pemimpin mereka. Abu Razak mengatakan, para kader itu merupakan orang-orang kecewa yang telah keluar dari garis perjuangan.

"Kami berharap masyarakat Aceh, khususnya di Pidie Jaya, tidak perlu terpengaruh dengan orang-orang yang telah 'durhaka' politik. Maka kami berharap agar masyarakat di Pidie konsisten memilih kandidat usungan PA, Aiyub Abbas/Said Mulyadi dengan nomor urut 2," ujar Abu Rzak.

Setali dengan Abu Radak, Ketua DPW PA Bireuen, Darwis Jeunib yang tampil khas dengan bahasa Aceh kental, mengajak massa bersatu padu serta berketetapan hati memilih pasangan yang telah didukung oleh PA. Mantan panglima wilayah Batee Iliek ini mengatakan, bangsa Aceh telah lama menderita dan dibohongi. Ia menyatakan, dengan segenap doa para syuhada, pasangan usungan PA ini mampu mewujudkan kesejateraan rakyat.

"Untuk tahun pertama (2014), pasangan  Aiyub Abbas/Said Mulyadi  berkomitmen mengratiskan beras raskin bagi 222 penerima di Pidie Jaya sebagaimana yang telah dijalankan di Aceh Utara. Jika tak direalisasikan kami sendiri yang akan segara menagihnya," ujarnya.

Darwis mengatakan, dengan dukungan kuat dari eksekutif dan legislatif (DPRA) di tingkat provinsi, akan memudahkan pasangan ASLI untuk melaksanakan program memakmurkan rakyat di Pijay. Darwis pun berpesan kepada massa untuk menyampaikan kepada segenap keluarganya untuk menetapkan pilihan pada pasangan ASLI. "Perjuangan kita masih panjang dan saat ini belumlah selesai. Maka marilah dengan setulus hati pada hari H, Selasa (29/10) pada pasangan nomor 2,  ASLI," kata Darwis.

Sebelumnya, pasangan cabup/cawabup Pijay, Aiyub Abbas/Said Mulyadi dalam orasi politiknya memaparkan sejumlah program unggulan. Antara lain pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan pendidikan, serta insfrastruktur yang jauh lebih baik.

"Termasuk dengan komitmen pembangunan pelabuhan berkelas internasional yang direncankan di Kecamatan Panteraja dengan kerja sama negara Korea Selatan, sebagaimana komitmen Ketua PA Pusat, Muzakkir Manaf pada kampanye perdana di Lueng Putu," tegas Aiyub Abbas yang kerap disapa Abua.

Sementara itu, mantan Danrem 011/Liliawangsa, Khairawan dalam orasi politik singkat mengatakan, MoU setelah perdamaian dengan secara perlahan telah memberikan bukti untuk memakmurkan rakyat Aceh lewat Partai Aceh.

"Hanya pasangan ASLI yang pantas dan layak  untuk memimpin Pidie Jaya ke depan. Meski adanya tudingan fitnah yang menyebutkan koalisi PA dengan Gerindra adalah untuk menghancurkan Aceh, itu jelas pembohongan total yang yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.

Tak ketinggalan jurkan, Drs Salman Ishak MSi bersama Bupati Pidie, Sarjani Abdullah serta TA Khalid dan Fazlun menggajak masyarakat Pidie Jaya secara matang untuk menetapkan pilihan kepada pasangan nomor urut 2 yang diusung oleh Partai Aceh (PA).

"Sebagai program awal, kandidat yang diusung oleh partai terbesar di Aceh adalah tak lain hanyalah untuk memakmurkan rakyat dengan peningkatan ekonomi yang berbasis kerakyatan terutama sektor pertanian, perkebunan, perikanan serta peningkatan SDM yang berlandakan Syariat Islam," demikian TA Khalid.(c43)

16.24 | 0 komentar | Read More

Ratusan Anak Korban Gempa Belajar di Tenda

* Korban Capai 2.613 Orang
* Tanggap Darurat hingga 3 November

SIGLI - Proses belajar-mengajar (PBM) di lima sekolah dalam Kecamatan Tangse, Pidie, yang jumlah muridnya mencapai 597 orang, berlangsung di bawah tenda, Kamis (24/10), karena gedung sekolah mereka rusak diguncang gempa 5,6 SR pada Selasa (22/10) siang.

Lima sekolah yang muridnya belajar di tenda itu adalah SDN Neubok Badeuk 1 (160 orang), SDN Neubok Badeuk 2 (101 orang), dan SDN 3 Keude Tangse (183 orang), MIN Pulo Kawa (101 orang), dan TK Harapan Ibu Pulo Kawa (52 orang).

"Sekolah-sekolah tersebut tergolong rusak berat akibat gempa," kata Kepala Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) Pendidikan Wilayah IX Tangse, Saibullah SPd, kepada Serambi, Kamis (24/10).

Diakuinya, sehari sebelumnya PBM di SDN Neubok Badeuk terhenti karena murid takut ke sekolah di bawah bayang-bayang gempa susulan. Namun, Kamis (24/10) kemarin PBM di sekolah itu sudah berlangsung kembali. "Cuma anak-anak belajarnya di bawah tenda darurat," ujar Saibullah.

Murid di tiga sekolah yang kini belajar di tenda itu diperkirakan mencapai 300 orang. Cuma tingkat kehadiran murid kemarin belum maksimal. Ia berharap anak-anak segera aktif sekolah kembali.

UPTD Pendidikan Wilayah IX Tangse yang bernaung di bawah Dinas Pendidikan Pidie mendata ada 19 SD yang dirusak gempa kali ini. Secara terpisah, Kepala SDN Neubok Badeuk 2, Abdul Muthaleb SPd yang ditanyai Serambi menyatakan, hingga pukul 11.00 WIB kemarin, aktivitas belajar-mengajar di sekolah itu sudah normal. "Cuma dari 101 murid, yang hadir cuma setengahnya," ujar Abdul Muthaleb.

Pihak relawan dibantu masyarakat setempat sudah mendirikan tenda di halaman sekolah. "Tenda sudah dipasang, insya Allah anak-anak tidak libur lagi," sebutnya.

Menurutnya, kehadiran guru juga sudah normal seperti biasa. Semua PBM dilaksanakan di halaman sekolah. Cuma anak-anak masih dirundung trauma psikis, karena khawatir terjadi gempa susulan. "Gempa sesekali dalam skala kecil memang masih terjadi pada saat anak-anak belajar," katanya.

 Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie menyebutkan, hingga Kamis (24/10) jumlah korban gempa di Tangse mencapai 2.199 jiwa (547 kepala keluarga). Sementara jumlah rumah rusak mencapai 547 unit di 16 desa.

"Tiga puluh persen dari korban akan tinggal di tenda karena rumah mereka rusak berat. Mereka tak berani tinggal di rumah lantaran gempa berskala kecil masih terus terjadi," ujar Kepala BPBD Pidie, Apriadi.

Total kerugian, menurutnya, belum diketahui pasti, karena masih ditaksir satu demi satu, sesuai tingkat kerusakan bangunan dan lainnya. Sejauh ini BPBD Pidie sudah mengusulkan 150 unit tenda keluarga dan 10 tenda pleton. "Tenda keluarga dipasang di dekat rumah yang rusak berat. Tenda peleton untuk aktivitas anak-anak sekolah," tukas Apriadi.

Di sisi lain, ia informasikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta sudah membantu kegiatan tanggap darurat berupa uang Rp 200 juta. Bantuan itu diserahkan Direktur Kedaruratan BNPB Pusat, Junjungan Tambunan yang diterima Bupati Pidie, Sarjani Abdullah di Pendapa Bupati Pidie, Rabu (23/10) malam.

 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Jarwansyah, mengatakan, berdasarkan hasil rapat di Pendapa Bupati Pidie, Rabu (23/10), telah ditetapkan bahwa gempa Tangse berstatus bencana kabupaten. Penetapan itu berdasarkan jumlah korban, jumlah kerusakan, dan jumlah kerugian sebagai dampak gempa berkekuatan 5,6 SR yang terjadi Selasa (22/10) pukul 12.40 WIB itu.

"Eskalasi gempa di Tangse tidak sama dengan gempa di Gayo. Kalau di sana warga yang meninggal dunia mencapai puluhan, sehingga status gempanya digolongkan bencana nasional," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, katanya, ditetapkan juga bahwa masa tanggap darurat gempa Tangse selama 12 hari ke depan. Sejak Rabu (23/10) hingga Minggu (3/11/2013).

Menurut Jarwansyah, sampai kini tim BPBA Aceh telah mendata rumah rusak berat dan rusak ringan di 15 desa dalam Kecamatan Tangse. "Untuk Kecamatan Mane dan Geumpang belum ada laporan rumah rusak akibat gempa," kata Jarwansyah.

Untuk bantuan masa panik yang bersumber dari Pemerintah Aceh, kata Jarwan, sudah disalurkan. Selain dari Dinas Sosial Aceh juga ada yang dibawa langsung oleh BPBA berupa mi instan 40 dus, beras 1 ton, dan minyak goreng 200 liter.

Paket yang disalurkan Dinsos Aceh berupa mi instan 200 dus, minyak goreng 200 liter, beras 2 ton, dan 50 tenda. "Kita sudah serahkan bantuan ke kantor camat. Setelah itu kita gelar rapat dengan keuchik, untuk mendengarkan apa keluhan warga," kata Jarwansyah.

Camat Tangse, Jafaruddin, kepada Serambi mengatakan, bantuan masa panik yang sempat tertahan di Aula Kantor Camat Tangse, Rabu (23/10) telah dibagikan kepada korban gempa melalui keuchik. "Keterlambatan itu hanya karena belum didata jumlah korban gempa sebagai penerima bantuan," kata Jafaruddin. (naz/aya)

16.24 | 0 komentar | Read More

Pedagang Bongkar Kios di Rama Setia

BANDA ACEH - Belasan kios yang selama ini ditempati oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Rama Setia, Gampong Lampaseh Kota, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh, Kamis (24/10) siang, mulai dibongkar sendiri oleh pemiliknya. Sebagian pedagang lainnya juga terlihat mulai memindahkan barang-barang dagangannya.

Kasatpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Ritasari Pujiastuti AP, mengatakan mulai Selasa 29 Oktober 2013, giliran 118 PKL di pinggir Jalan Rama Setia, Lampaseh Kota yang akan ditertibkan. Tapi, kemarin, sudah banyak pedagang yang membongkar sendiri tanpa harus menunggu dibongkar oleh petugas.

"Kesadaran seperti ini yang diharapkan. Karena selama ini kondisi di Jalan Rama Setia, sudah mulai sulit dilalui akibat banyaknya kios PKL yang didirikan di pinggir jalan. Masyarakat setempat sudah beberapa kali meminta PKL di jalan itu dipindahkan. Apalagi, kawasan tersebut merupakan jalur evakuasi jika terjadi bencana," kata Rita.

Ia menyebutkan meski sebagian kios dari kawasan itu mulai dibongkar sendiri oleh pemiliknya, namun pemerintah tetap akan menyampaikan terlebih dahulu terkait rencana penertiban itu.

"Besok (hari ini-red) Muspika Kutaraja dibantu Disperindagkop akan mengumumkan ke seluruh PKL di kawasan Jalan Rama Setia bahwa penertiban akan dilaksanakan Selasa ini. Kami harap kios dan barang dagangan yang masih ada di sana agar segera dipindahkan," kata Rita.

Menurut Rita, langkah yang ditempuh sebagian pedagang yang dengan sadar membongkar sendiri kios miliknya di pinggir jalan umum itu, patut dicontoh.

Penertiban itu, kata Rita, akan terus dilaksanakan sampai rencana Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh memulihkan semua hak-hak milik publik yang selama ini terampas oleh kesemrawutan PKL, terwujud.

Pascapenertiban 211 PKL di Jalan Chik Pante Kulu, Banda Aceh, pada Rabu (23/10) pagi, mulai kemarin Pemerintah Kota Banda Aceh menempatkan tiga pos penjagaan di kawasan tersebut. Hal ini untuk mengawasi adanya PKL yang kembali secara diam-diam untuk berjualan kembali di jalan tersebut.

Kasatpol PP dan WH Kota Banda Aceh itu menyebutkan bahwa petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Muspika Baiturrahman serta sejumlah pihak terkait lainnya, akan terus disiagakan sampai 31 Desember 2013.

"Kami juga telah menempatkan satu pos penjagaan di depan Pasar Atjeh Baru. Rencananya ke depan, Pasar Atjeh Baru tersebut akan difungsikan pada malam hari. Sehingga harapan kami tidak ada lagi PKL yang berjualan di sepanjang jalan tersebut," kara Ritasari Pujiastuti.(mir) 

16.24 | 0 komentar | Read More

Rp 5,1 T Dana Otsus tak Tepat Sasaran

* Kepala Bappeda: Blueprint Ditetapkan Mulai Tahun Ini

BANDA ACEH - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh mengungkapankan, dari Rp 21,1 triliun dana otonomi khusus (otsus) yang diterima Aceh sejak 2008 hingga 2012, ada sekitar Rp 5,1 triliun atau 24,17 persen tidak tepat sasaran atau belum fokus penggunaannya.

Informasi penggunaan dana otsus yang tidak tepat sasaran tersebut disampaikan utusan BPK Perwakilan Aceh pada Diskusi Penggunaan Dana Otsus yang dilaksanakan Jaringan Peduli Anggaran (JPA) Aceh di Kantor Forum LSM Aceh, kawasan Lambhuk, Banda Aceh, Rabu (23/1). Utusan BPK Perwakilan Aceh yang hadir dalam diskusi tersebut yaitu Radiansyah dan Rizaldi.

Baik Radiansyah maupun Rizaldi mengatakan, BPK RI sudah dua kali melakukan audit terhadap dana Otsus Aceh. Ada beberapa temuan, antara lain kekurangan dan kelebihan transfer dana otsus ke kabupaten/kota.

Selain itu, banyak usulan program dan pembangunan proyek tanpa ada koordinasi, sehingga hasil proyek yang didanai dari sumber dana otsus belum bisa digunakan atau dimanfaatkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Sebelumnya Kepala Perwakilan BPK Aceh, Maman Abdurrahman juga melansir ada sekitar Rp 5,1 triliun dana otsus Aceh yang penggunaanya belum terarah atau tidak fokus pada tujuan yang telah ditetapkan.

Angka Rp 5,1 triliun itu, pertama berasal dari selisih dana yang dialokasikan pemerintah pusat sejak 2008 sampai 2012 jumlahnya mencapai Rp 21,1 triliun, sementara Pemerintah Aceh membuat pagu indikatifnya dengan jumlah Rp 19,2 triliun. Sehingga terjadi selisih Rp 2,006 triliun. "Untuk apa saja dana itu digunakan, belum dijelaskan secara rinci," kata Radiansyah mengutip hasil audit BPK.

Selain itu, BPK juga menemukan sisa dana otsus sebesar Rp 3,1 triliun (2008-2012) yang belum disalurkan pada tahun berjalan atau tepat waktu. "Inilah yang dimaksud BPK penggunaan dana otsus itu belum tepat sasaran. Perkiraan nilainya mencapai Rp 5,1 triliun," kata Radiansyah dibenarkan Rizaldi.

Dana otsus, sesuai UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Aceh digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan.

Kepala Bappeda Aceh, Prof Dr Abubakar Karim MS yang juga hadir dalam Diskusi Penggunaan Dana Otsus mengatakan, Blueprint Pengelolaan dan Penggunaan Dana Otsus Aceh targetnya akan ditetapkan tahun ini.

Pernyataan Kepala Bappeda Aceh itu tentu saja mengejutkan 35 peserta yang hadir dalam forum diskusi. Karena, sudah enam tahun Aceh menerima kucuran dana otsus, tapi gubernur bersama DPRA belum membuat blueprint atau buku petunjuk pengelolaan dana tersebut.

Menurut Abubakar Karim, untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyelewenngan sisa anggaran dana otsus yang belum terpakai pada akhir tahun nanti, maka mulai 2013 ini sisa anggaran (silpa) dana otsus yang belum terpakai akan dipisah dari sisa anggaran lainnya.

Kepala Bappeda Aceh itu menjelaskan, setelah perubahan Qanun Nomor 2 Tahun 2008 menjadi Qanun Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otsus, rasio pembagian persentase dana otsus telah berubah.

Sebelumnya 40 persen provinsi, 60 persen kabupaten/kota. Sekarang terbalik, 60 persen provinsi dan 40 persen kabupaten/kota.

Usulan perubahan rasio pembagian dana otsus itu dilakukan Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah kepada DPRA karena beban belanja pembangunan yang harus dipikul Pemerintah Provinsi setiap tahunnya terus meningkat.

Contohnya, pada tahun anggaran 2013, dari Rp 6,2 triliun dana otsus yang akan diterima Provinsi Aceh, provinsi mengelola Rp 3,248 triliun. Dari jumlah itu, sebesar Rp 2,218 triliun telah digunakan untuk pembiayaan program rutin tahunan prorakyat. Antara lain, program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), sebesar Rp 419,1 miliar, Bantuan Keuangan Pemakmu Gampong (BKPG) Rp 451,5 miliar, dana bantuan pendidikan (beasiswa) bagi anak yatim, yatim piatu Rp 421,4 miliar, beasiswa bagi Perguruan Tinggi Rp 73 miliar, dana kesejahteraan guru Rp 170 miliar, beasiswa mahasiswa, dana BOS SMA/SMK Rp 550 miliar, untuk guru kontrak Rp 52,6 miliar, dan program keberlanjutan perdamaian Rp 79,8 miliar.

Sisanya, Rp 1,030 triliun lagi digunakan untuk pelaksanaan program reguler 54 SKPA. Misalnya, untuk pembiayaan 14 program jalan tembus, bangun dan rehab jaringan irigasi, waduk, bangun rumah duafa, penyaluran bantuan bibit padi, kedelai, jagung, sapi, bibit tanaman perkebunan, pupuk, obat-obatan, bantuan traktor, buat boat tangkap ikan nelayan dan lainnya.

Sedangkan 40 persen lagi, yaitu Rp 2,48 triliun disalurkan ke kabupaten/kota secara tunai, sesuai dengan tahapan dana otsus yang diterima Pemerintah Aceh dari pemerintah pusat. Dana otsus yang ditransfer ke daerah itu digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan berbagai proyek usulan kabupaten/kota yang dimasukkan ke dalam APBA.

Anggota Jaringan Peduli Anggaran (JAA) Aceh, Abdullah mengatakan, diskusi yang dilaksanakan itu bertujuan untuk mengkaji sejauh mana perbaikan pengelolaan dan penggunaan dana otsus di Aceh setelah perubahan Qanun Nomor 8/2008 menjadi Nomor 2/2013. Juga untuk mendalami akar masalah dari hasil temuan BPK RI, kenapa ada dana otsus sebesar Rp 5,1 triliun yang penggunaannya belum tepat sasaran.

"Berdasarkan diskusi ini, blueprint penggunaan dana otsus perlu segera dibuat dan disahkan gubernur bersama DPRA agar apa yang ingin dicapai dalam penggunaan sisa dana otsus yang tinggal 13 tahun lagi bisa memberikan kemakmuran, kesejahteraan, keadilan serta kedamaian bagi masyarakat Aceh pada tahun 2027 nanti," demikian Abdullah.(her)

16.24 | 0 komentar | Read More

KIP Siapkan TPS Khusus

* Untuk Pemilih tak Masuk DPT

 LHOKSEUMAWE – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe menyiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus bagi warga yang tidak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kebijakan tersebut sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9  Tahun 2013.

"Masih ada kesempatan bagi mereka yang tidak masuk DPT untuk mendaftarkan diri hingga menjelang Pemilu nanti. Pertimbangannya banyak warga, tidak hanya di Lhokseumawe tapi juga di seluruh Indonesia yang apatis dan baru tahu menjelang pencoblosan," ujar Ketua KIP Lhokseumawe, Syahril M Daud kepada Serambi, Rabu (23/10).

Disebutkan, jumlah warga Lhokseumawe yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 121.809 orang yang terdiri atas 59.832 laki-laki dan 61.977 perempuan. Jumlah telah, menurutnya, berkurang 79 orang dari daftar pemilih sementara (DPS). Hal itu, tambahnya, terjadi karena ada pemilih ganda antarkecamatan, kabupaten/kota, dan antarprovinsi.

Selain itu juga karena ada pemilih yang meninggal dan pindah. Adapun TPS di Lhokseumawe sebanyak 283 buah yang tersebar di empat kecamatan dan 68 gampong. "Jadi jumlah pemilih masih ada kemungkinan berubah dan kesempatan mendaftar diberikan untuk meminimalisir warga agar bisa memilih di Pemilu nanti," pungkasnya.(nr)

16.24 | 0 komentar | Read More

Enam Parpol Sampaikan Laporan Rekening Kampanye

LANGSA - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa hingga kini telah menerima laporan rekening dana kempanye dari enam partai politik (parpol) peserta Pemilu 2013. Dengan demikian, masih ada sembilan parpol lagi yang belum melapor. Laporan dana kampanye menjadi salah satu kewajiban yang harus dijalankan parpol peserta pemilu 2014.

Ketua Pokja Pantarlih dan Kampaye KIP Kota Langsa, Ngatiman T SPd, kepada Serambi, Rabu (23/10), menyebutkan, enam parpol yang telah menyampaikan rekening khusus dana kempanye, yaitu Gerindra, Demokrat, PPP, PDA, PA, dan PBB. "Walaupun belum semua parpol melapor, tapu ini jadi gambaran tingkat kesadaran dan tanggung jawab partai politik dalam kaitannya dengan transparansi dana kampanye," katanya.

Dari enam parpol yang telah melaporkan rekening kampanye, lanjut Ngatiman, jumlah dananya belum final. "Untuk sementara, jumlah dana kampanye dari parpol yang sudah mendaftar berkisar antara  100 ribu sampai 34 juta rupiah," rincinya. Kepada parpol yang belum menyampaikan rekening dana kempanye, ia berharap untuk segara mempersiapkan dan menyampaikan ke KIP Kota Langsa sampai batas waktu yang telah ditetapkan.

"Konsekuensi parpol yang tidak menyampaikan laporan dana kempanye ke KIP, akan dikenakan sanksi yaitu pembatalan sebagai peserta pemilu dan calon terpilih. Jadi, kita berharap ini dapat dipatuhi oleh parpol sesuai jadwal yang telah ditetapkan KIP," harapnya. Ditambahkan, pihaknya juga membuka posko konsultasi pelaporan dana kempanye parpol dan siap memberi pelayanan maksimal agar parpol tak bermasalah dikemudian hari.(c42)

16.24 | 0 komentar | Read More

Pemilih Pindah TPS Masuk DPTB

BANDA ACEH - Masyarakat yang telah masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 masih dimungkinkan untuk mengubah tempat pemilihan atau pindah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bagi masyarakat yang tidak dapat memilih di tempat ia terdaftar, harus melapor ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat. Nanti nama mereka akan dimasukkan ke dalam kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTB).

"Misalnya seorang warga terdaftar sebagai pemilih di gampong A, namun karena ada sesuatu hal ia harus pindah dan tidak dapat memilih di gampong tersebut. Nah, ini dia harus melapor ke PPS setempat bahwa ia ingin memilih di tempat lain, dengan catatan yang bersangkutan telah terdaftar dalam DPT," kata Pokja Pemutakhiran Data Pemilih KIP Aceh, Fauziah, kepada Serambi, Rabu (23/10).

Selanjutnya, kata dia, PPS akan menindaklanjuti laporan tersebut dan mencoret namanya di tempat awal ia terdaftar. Menurutnya, hal ini dilakukan untuk menghindari ada data ganda. "Kalau masyarakat tersebut sudah melapor ke PPS, nanti namanya akan dimasukkan sebagai DPTB di daerah tempat ia akan memilih dan namanya yang telah terdaftar sebelumnya akan dicoret," katanya.

Secara mekanisme, sambung Fauziah, masyarakat yang ingin pindah tempat memilih akan diberi surat pengantar oleh PPS yang isinya menjelaskan warga itu akan memilih di tempat lain.

Dikatakan, nama-nama yang masuk dalam DPTB tersebut akan disahkan KIP Aceh tiga hari sebelum hari pemungutan suara. "Jadi, warga masih punya waktu jika ada yang ingin berpidah tempat memilih. Perpindahan ini boleh antardesa, antarkecamatan, antarkabupaten, maupun antarprovinsi," demikian Fauziah. Jumlah pemilih untuk Aceh yang telah ditetapkan sebagai DPT pada 20 Oktober 2013 3.337.545 jiwa yang akan memilih di 10.848 TPS.(sr)

16.24 | 0 komentar | Read More

GeRAK: Proses Anggota Dewan tak bayar TKI

BANDA ACEH - Aktivis LSM Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh mendukung kebijakan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh yang memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di seluruh Aceh untuk menagih pengembalian dana tunjangan insentif komunikasi (TKI) yang belum dikembalikan anggota DPRK dan DPRA periode 2004-2009. Jika ada anggota dewan yang tak melunasi dana itu, GeRAK meminta aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas dan memprosesnya sampai ke pengadilan.

"Dalam menagih tunggakan dana TKI tersebut, hendaknya pihak kejaksaan memberi batas waktu. Misalnya jika dalam dua minggu tak dilunasi, ambil tindakan hukum dan memprosesnya sampai ke meja hijau," ujar Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani, kepada Serambi, Selasa (21/10).

Sebab, menurutnya, waktu yang telah diberikan kepada mantan anggota DPRK maupun DPRA yang masih menunggak dana TKI itu untuk mengembalikannya sudah delapan tahun yaitu mulai 2005 sampai 2013. "Rasanya, sangat tidak adil jika aparat kejaksaan dalam menagih tunggakan dana TKI memberi waktu yang lama lagi untuk  mantan anggota dewan maupun yang kini masih duduk di lembaga legislatif, tapi tetap saja tidak mau melunasi tunggakan dana TKI tersebut," ungkap Askhalani.

Ia mencontohkan anggota DPRA. Dari 69 orang, yang telah melunasi dana itu menurut sumber dari Sekretariat DPRA adalah 14 orang (8 orang dari PKS, 3 orang dari Golkar, 1 orang dari PDI-P, 1 orang dari PBR, dan 1 orang dari PAN). Sedangkan 45 orang lainnya ada yang telah mencicil dan ada juga yang belum membayarnya sama sekali.

"Sementara di Banda Aceh, dari 30 orang anggota DPRK baru 19 orang yang telah melunasinya termasuk dua orang pimpinan. Sisanya, delapan orang lainnya sedang menyicil tapi belum lunas. Sedangkan tiga orang lagi sampai kini menurut informasi dari Sekretariat DPRK Banda Aceh, belum membayar satu rupiah pun," timpal Askhalani.

Bagi mantan anggota dewan yang belum membayar satu rupiah pun dana tunggakan TKI, menurut Askhalani, sudah sepantasnya pihak kejaksaan memanggil dan menahannya untuk diproses secara hukum. Sedangkan bagi yang telah mencicil, lanjutnya, bisa diberi waktu sedikit lagi. "Jika sudah sampai pada batas waktu yang diberikan, yang bersangkutan tak melunasinya, proses saja secara hukum. Hal ini kita maksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada rakyat," tegasnya.

Karena, tambah Askhalani, masyarakat yang menunggak kredit di bank, aset atau agunannya bisa dilelang. "Tapi, mengapa anggota dewan yang menunggak TKI sudah begitu lama, belum ada tindakan hukum. Ini jadi tugas kejaksaan untuk menuntaskannya," pungkas Askhalani. Menurut laporan dari BPK, jumlah tunggakan dana TKI di Aceh mencapai Rp 28,7 miliar. (her)

16.24 | 0 komentar | Read More