Diberdayakan oleh Blogger.

Popular Posts Today

Polisi Sita Granat dari Tersangka Pengedar Narkoba

Written By wartini cantika on Jumat, 18 April 2014 | 16.24

Polisi Sita Granat dari Tersangka Pengedar Narkoba

SERAMBINEWS.COM/Yusmadi Yusuf

Kapolres Aceh Timur, AKBP Muhajir memperlihatkan sebuah granat jenis nenas yang disita dari tersangka pengedar narkoba di Desa Cot Keh, Kecamatan Peureulak Kota, Aceh Timur sekitar pukul 18.00 WIB, Rabu (16/04/2014), sore.

Laporan: Yusmadi Yusuf | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI -- Aparat kepolisian dari Polres Aceh Timur dilaporkan berhasil menangkap tersangka pengedar narkoba bernama Ibnu Sairin (27), warga Desa Cot Keh, Kecamatan Peureulak Kota, Aceh Timur sekitar pukul 18.00 WIB, Rabu (16/04/2014), sore kemarin.

Dari tersangka, polisi menemukan barang bukti lima paket sabu dan satu amplop daun ganja kering. Namun, saat rumahnya digerebek, polisi juga menemukan satu granat tangan jenis nenas yang masih aktif.

Kapolres Aceh Timur, AKBP Muhajir Sik MH kepada Serambinews.com, Kamis (17/04/2014), mengatakan, granat tersebut saat ini sudah diamankan Tim Jibom Brimob Aramiah.

"Tersangka dan barang bukti sudah kita amankan, kita sedang mengembangkan tersangka lain," pungkas Kapolres Aceh Timur. (*)


16.24 | 0 komentar | Read More

Pemilu Ulang di Pungki sudah Final

Laporan: Rizwan | Meulaboh

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat, menyatakan Pemilu ulang di satu tempat pemunggutan suara (TPS) di Desa Pungkie, Kecamatan Sungaimas, Aceh Barat dijadwalkan Sabtu (19/10/2014) sudah final.

"Hasil pleno sudah ditandatangi semua komisioner," kata Ketua KIP, Bahagia Idris didampingi anggota, Sabki Mustafa Habli kepada Serambinews.com, Jumat (18/4/2014).

Diakuinya, logistik Pemilu ulang hanya untuk DPRK itu sudah disiapkan dan langsung didistribusikan ke Pungkie yang sesuai DPT (daftar pemilih tetap) di desa itu sebanyak 122 orang.

Terhadap sudah final pemilu ulang sudah disampaikan kepada berbagai kalangan seperti Muspida, Panwaslu, dan pimpinan parpol.(*)


16.24 | 0 komentar | Read More

Penembak Jitu Amankan Kotak Suara di Pidie dan Pijay

Laporan: Muhammad Nazar | Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Polisi Resort (Polres) Pidie menempatkan 30 personel penembak jitu dari satuan Brimob Polda Aceh, guna mengamankan kotak surat suara DPRK, DPRA, DPR dan DPD RI di Pidie dan Pidie Jaya. Penembak jitu akan menjaga kotak suara sampai rapat pleno KIP didua kabupaten tersebut selesai dilaksanakan.

Di Pidie kotak surat suara diamankan di Gedung Pertemuan Pidie dijaga 15 personel penembak jitu. Sementara di Pijay kotak suara diamankan di Kantor KIP Pijaya dijaga 15 personel," kata Kapolres Pidie, AKBP Sunarya SIK kepada Serambinews,com, Kamis (17/4).

Kata Kapolres Sunarya, pihaknya telah menginstruksikan kepada penembak jitu untuk menembak di tempat jika ada pihak yang mencoba mengambil kotak surat suara pemilu. Sebab, di dalam kotak surat suara itu terdapat nama-nama anggota dewan yang telah dipilih dalam pesta demokrasi yang dilaksanakan pada tanggal 9 April.

"Masyarakat telah memilih mereka, jangan diotak atik lagi. Di tangan mereka yang terpilih itu akan ditentukan nasib Kabupaten Pidie untuk masa lima tahun kedepan," kata Sunarya. (*)


16.24 | 0 komentar | Read More

Ratusan Polisi Kawal Shalat Jumat di Masjid Pulo Raya

Laporan: Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS,COM. SIGLI - Ratusan polisi Polres Pidie dibantu Brimob dan TNI dari jajaran Kodim 0102 Pidie mengawal proses pelaksanaan Shalat Jumat di Gampong Masjid Pulo Raya, Kecamatan Titeu, Jumat (18/4). Pengawalan dilakukan menyusul aksi penghadangan massa menggunakan sepeda motor terhadap pelaksanaan Shalat Jumat di masjid tersebut.

"Massa datang menggunakan sepeda motor sekitar pukul 11.20 WIB, menghadang warga untuk tidak melaksanakan Shalat Jumat di Masjid Pulo Raya Titeu," kata Kapolres Pidie, AKBP Sunarya SIK, kepada Serambinews,com, Jumat (18/4).

Kata Kapolres Sunarya, motif penghadangan terhadap warga yang melaksanakan Shalat Jumat di Masjid Pulo Raya karena massa menuduh warga yang melaksanakan Shalat Jumat di masjid tersebut telah menyebarkan ajaran Sesat.

"Beruntung kami cepat datang sehingga tidak terjadi bentrok antara massa yang menggunakan sepeda motor dengan warga yang melaksanakan Shalat Jumat di Masjid Pulo Raya. Dan pelaksanaan shalat jumat berjalan aman," kata Sunarya didampingi Kodim 0102 Pidie, Letkol Inf M Mahmud Suharto Amir.***


16.24 | 0 komentar | Read More

LSM Desak Panwaslu Tuntaskan Kasus Ketua KIP Aceh Timur

Laporan: Yusmadi Yusuf | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM,  PEUREULAK -- Masih mengambangnya kasus dugaan pelanggaran administrasi terkait penyaluran logistik Pemilu Legislatif (Pileg) oleh Ketua Komisi Independen Pemilhan (KIP) Aceh Timur, Ismail SAg yang saat ini ditangani Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) setempat membuat elemen sipil mulai bersuara.

Salah satu adalah LSM Forum Rakyat Miskin (FPRM). Kepada Serambinews.com, Kamis (17/04/2014), Ketua FPRM, Nasruddin mengatakan,  kasus pendistribusian kertas surat suara yang dilakukan Ketua KIP Aceh Timur seorang diri, menurut dia, sangat menyalahi prosedur. "Kasus ini sudah menjadi isu nasional, jangan sampai terkesan Panwaslu Aceh Timur jalan di tempat," kata Nasruddin.

Nasruddin berharap, Panwaslu Aceh Timur lebih transparan dalam penanganan kasus tersebut. "Ini sangat penting agar masyarakat tahu apakah itu pelanggaran Pemilu atau bukan," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Panwaslu masih mendalami kasus itu dengan mengklarifikasi semua anggota komisioner hingga staf di bagian sekretariat.***


16.24 | 0 komentar | Read More

KUD Meurah Jaya Sudah Dua Tahun Tanpa RAT

Laporan: Abdullah Gani dari Pijay

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Koperasi Unit Desa (KUD) Meurah Jaya Kecamatan Meureudu, Pidie jaya, kini sudah dua tahun tidak melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT). Padahal, koperasi tertua di Pijay dan Pidie itu tergolong maju apalagi memiliki beberapa jenis usaha yang menguntungkan. Karenanya, para anggota berharap supaya pengurus tidak mendiamkan dan secepatnya menggelar rapat anggota.

Hal itu disampaikan beberapa tokoh masyarakat kepada Serambinews.com secara terpisah. Mereka menyesalkan koperasi ternama dan memiliki ribuan anggota terutama dari dua kecamatan (Meureudu dan Meurahdua), akhir-akhir ini terkesan sepertinya sudah tenggelam. Padahal, KUD dimaksud memiliki banyak asset baik barang bergerak maupun tidak.(*)  


16.24 | 0 komentar | Read More

Aceh-Jakarta Cooling-Down Lagi

Written By wartini cantika on Kamis, 17 April 2014 | 16.24

* Terkait Lambang dan Bendera

JAKARTA - Aceh-Jakarta kembali menempuh jalan 'cooling-down' atau masa tenang untuk kelima kalinya, karena belum dicapai kata sepakat mengenai qanun lambang dan bendera. Sebaliknya, Aceh menuntut penyelesaian segera Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengelolaan Migas, RPP Kewenangan, dan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Pertanahan.

"Aceh baru bersedia melakukan pembahasan klarifikasi qanun bendera, apabila Pemerintah Pusat sudah menuntaskan seluruh RPP dan Perpres seperti diamanatkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA)," kata Gubernur Aceh, Zaini Abdullah seusai bertemu Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta, Rabu (16/4). Pertemuan itu juga dihadiri Ketua DPRA Hasbi Abdullah, Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haytar, dan Asisten I Pemerintahan Aceh Iskandar A Gani. Sedangkan Mendagri didampingi Sekjen Kemendagri Malik Heru Santoso, Dirjen Otda Djohermansyan Djohan dan Direktur Penataan Daerah Otsus dan DPOD Teguh Setia Budi.

"Kita memandang RPP jauh lebih penting diselesaikan. Setelah itu tuntas baru kita bahas qanun lambang dan bendera," lanjut Zaini.

Kesepakatan 'cooling-down' ditetapkan sampai 16 Juni 2014. Ini adalah kesepakatan yang kelima kalinya. Cooling down pertama pada 24 Juli-14 Agustus 2013, kedua 15 Agustus-15 Oktober 2013, ketiga 16 Oktober 2013-15 Januari 2014, keempat 16 Januari 2014-16 April 2014, dan cooling down kelima 16 April-16 Juni 2014.

Selama masa 'cooling-down' akan dibahas kembali mengenai RPP dan Rancangan Perpres. Gubernur Zaini Abdullah mengatakan, apabila tidak juga tuntas, maka persoalan Aceh akan dilanjutkan pada Presiden baru. Menurut Zaini, RPP Pengelolaan Migas masih terganjal soal bagi hasil pengelolaan migas lepas pantai Aceh di atas 12 mil laut. Aceh menginginkan pembagian 70 persen dan Pusat 30 persen. Sementara bidang pertanahan, Aceh menginginkan kewenangan pengelolaan seluruh bagian pertanahan. Sementara yang baru disetujui diberikan kepada Aceh adalah kewenangan pengelolaan hak guna bangunan dan hak guna usaha dan menjadikan Badan Pertanahan Nasional Aceh sebagai perangkat daerah.

Gubernur Zaini menyatakan sesuai MoU Helsinki kewenangan Pusat hanya enam bagian, yaitu bidang luar negeri, pertahanan keamanan, moneter, keuangan, agama, yustisia. "Selebihya menjadi kewenangan Aceh," katanya.

Qanun lambang dan bendera Aceh yang disajikan 2013, oleh Pemerintah Pusat dikoreksi karena mirip dengan lambang dan bendera Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang bertentangan dengan bunyi MoU Helsinki dan UUPA.(fik)


16.24 | 0 komentar | Read More
Techie Blogger