Diberdayakan oleh Blogger.

Popular Posts Today

Tanggapan Anggota DPRA

Written By wartini cantika on Sabtu, 08 November 2014 | 16.24

Harus Uji Materiil ke MA

MANTAN Ketua Badan Legislasi  DPRA, Abdullah Saleh menyatakan, ada aturan dan mekanismen yang harus ditempuh jika Pemerintah Pusat ingin mengoreksi, mengevaluasi, dan melakukan pembatasan terhadap sebuah peraturan daerah atau qanun yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah Aceh.

"Misalnya pemerintah pusat kurang berkenan dengan sejumlah pasal dan isi Qanun Jinayah yang telah disahkan DPRA, tidak bisa dilakukan pembatalannya dengan perpres langsung, tapi harus lebih dulu melakukan uji materiil ke Makamah Agung," kata Abdullah Saleh, kepada Serambi Jumat (7/11) malam.

Abdullah Saleh yang terpilih kembali sebagai anggota DPRA periode 2014-2019 menyampaikan pendapat itu ketika dimintai tanggapannya tentang rencana Pemerintah Pusat mengevaluasi sejumlah qanun di Aceh, termasuk Qanun Hukum Jinayat.

Abdullah Saleh mengatakan, sampai akhir masa Pemerintahan Presiden SBY, 20 Oktober 2014 lalu, masih ada beberapa qanun Aceh yang telah disahkan DPRA, tapi belum disetujui Pemerintah Pusat. Antara  lain Qanun Bendera dan Lambang Aceh, Qanun Wali Nanggroe, Qanun Jinayat, Qanun Pembentukan Bank Aceh Syariah, Qanun Perubahan Pajak Aceh (BBNKB), Qanun Penyelenggaraan Pendidikan, Qanun Pengelolaan Keuangan Aceh, Qanun Ketenaga Kerjaan, dan lainnya.

Dari sejumlah qanun yang belum disetujui pusat itu, ada satu qanun yaitu qanun Wali Nanggroe, yang sudah setahun lebih disahkan DPRA, namun belum disetujui pusat. Tapi, Pemerintah Aceh tetap melaksanakan implementasinya. Antara lain dengan melakukan upacara pengukuhan dan pengucapan sumpah janji Wali Nanggroe Aceh yang baru, Malik Mahmud Al Haitar, menggantikan Wali Nanggroe yang lama, almarhum Tgk Hasan Muhammad Di Tiro.

Mengenai Qanun Hukum Jinayat yang disahkan DPRA bulan September 2014, Abdullah Saleh mengatakan, saat penyusunan materi qanun jinayah tersebut, Pansus DPRA telah melakukan konsultasi ke berbagai lembaga tinggi negara, termasuk kepada Kementerian Hukum dan HAM, Kemendagri, Menkopolhukam, dan lainnya. Hasil konsultasi, pejabat di pusat menyatakan, tidak keberatan jika DPRA mengesahkan qanun tersebut.

Abdullah Saleh juga mengaku mendengar kabar ada beberapa hal dalam Qanun Jinayat yang belum disetujui oleh Pemerintah Pusat. "Pusat akan mengundang tim Pemerintah Aceh bersama tim DPRA, untuk membicarakannya kembali.

Tapi, kapan pertemuannya akan dilakukan, sampai hari ini kita belum mendapat undangannya dari Kemendagri. Intinya, DPRA sudah siap untuk menghadiri undangan Mendagri," tegas Abdullah Saleh.

Khusus untuk qanun yang mengatur tentang pelaksanaan Syariat Islam, kata Abdullah Saleh, pusat tidak bisa membatalkannya dengan perpres, tapi harus lebih dulu mengajukan uji materiilnya ke Makamah Agung. Mekenisme ini diatur dalam UUPA.

Sementara untuk qanun yang menyangkut pelaksanaan pemerintahan umum dan keuangan atau fiskal, seperti RAPBA dan lainnya, pusat bisa langsung menerbitkan perpres. Atau Kemendagri bisa langsung meminta  isi qanun tersebut diperbaiki, melalui surat keputusannya.  

Karena itu, lanjut Abdullah Saleh, pihaknya tidak gelisah dengan putusan yang akan diambil Kemendagri terhadap sejumlah isi qanun yang telah disahkan DPRA, tapi belum disetujui pusat. "Mekanisme kerja pengambilan keputusannya sudah diatur dalam UU yang berlaku secara khusus, seperti UUPA maupun UU yang berlaku secara nasional," demikian Abdullah Saleh.(her)

Kunjungi juga :
www.serambinewstv.com | www.menatapaceh.com |
www.serambifm.com | www.prohaba.co |


16.24 | 0 komentar | Read More

Penjelasan Kadis Syariat Islam

Amanah Konstitusi

KEPALA Dinas Syariat Islam Aceh, Prof Dr Syahrizal Abbas MA menyatakan Qanun Hukum Jinayat yang dibentuk di Aceh merupakan amanah konstitusi pasal 18 UUD 1945 yang mengakui kekhususan dan keistimewaan daerah-daerah tertentu, seperti Aceh, Papua, dan Yogjakarta.

"Aceh juga memiliki dua landasan yuridis yang kuat memberikan amanah kepada kekhususan dan keistimewaan yaitu UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh, dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh," kata Syahrizal kepada Serambi, Jumat (7/11).

Dalam UU Nomor 44 Tahun 1999 disebutkan ada empat kekhususan Aceh yaitu di bidang agama, adat, budaya, pendidikan, dan peran ulama dalam menetapkan kebijakan daerah. Sementara UU Nomor 11 Tahun 2006 juga menyebutkan sejumlah keistimewaan di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, termasuk syariat Islam.

"Salah satu amanah yang terdapat dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 adalah pelaksanaan syariat Islam bagi masyarakat muslim di Aceh, dan bagi nonmuslim tidak diberlakukan," ujarnya.

Selain itu, tambah Syahrizal, pembentukan qanun di Aceh merupakan amanah UU Nomor 11 Tahun 2006, bukan kehendak sebagian masyarakat Aceh, anggota DPR Aceh, maupun pemerintah. "Tapi ini karena amanah UU Nomor 11 Tahun 2006. Dalam UU itu juga disebutkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," kata Syahrizal.

Guru Besar UIN Ar-Raniry ini juga menjelaskan, syariat Islam hadir untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia (HAM), dan hukuman yang ada dalam hukum syariat dan jinayah itu semata-mata untuk melindungi, menjamin, serta menghormati HAM. "Jangan hanya melihat sepintas saja dari luar, tapi resiko dari hukuman itu. Misalnya minum khamar, berzina kenapa dihukum dengan hukuman yang berat, karena untuk menjaga harkat dan martabat garis keturunan manusia," jelasnya.

"Agar bangsa ini memiliki keturunan dan kepribadian yang jelas, nasab yang bersih. Jadi, hukum syariat dengan cambuk itu untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia itu sendiri. Ajaran agama ini untuk menghormati dan menghargai manusia, menjunjung tinggi hak asasi manusia melalui aturan-aturannya," pungkas Syahrizal.(una)

Kunjungi juga :
www.serambinewstv.com | www.menatapaceh.com |
www.serambifm.com | www.prohaba.co |


16.24 | 0 komentar | Read More

Pakar Hukum: Pemekaran belum Waktunya

BANDA ACEH - Pakar hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Mawardi Ismail mengatakan bukan tidak mungkin pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) dan Provinsi Aceh Barat Selatan (Abas) dilakukan. Namun, ia menilai pelaksanaan pemekaran tersebut belum saatnya diwujudkan.

"Bukan berarti pemekaran tidak bisa dilakukan. Tapi sejauh mana pentingnya pemekaran saat ini? Kita jangan hanya melihat terpenuhinya persyaratan formal saja, tapi yang terpenting adalah persyaratan nonformal. Sebab, pemekaran harus benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Mawardi, ketika dimintai tanggapannya terkait Laporan Eksklusif Serambi berjudul "Siapkan ALA Abas Berpisah?" yang dilansir, Kamis (6/11).

Itu sebabnya, menurut Mawardi, dibutuhkan keterbukaan informasi publik mengenai apa saja yang diperlukan dan darimana biaya untuk mendirikan provinsi. Sehingga, masyarakat dapat memberi penilaian secara objektif terhadap rencana pemekaran itu. "Jadi, jangan hanya mengatakan pemekaran wilayah untuk mempersingkat rentang kendali pemerintahan," terangnya.

Mawardi mengatakan, tuntutan pemekaran yang disuarakan selama ini dikarenakan adanya perlakuan tidak adil terhadap wilayah tersebut. Namun demikian, ia menganjur Pemerintah Aceh untuk menjawab persoalan itu dengan fakta, bahwa tanpa pemekaran mereka tetap sejahtera. "Misalnya, bagaimana dana otsus dan APBD dibagi dengan proporsional antara barat selatan dengan timur utara," sebutnya.

Selain itu, tambahnya, Pemerintah Aceh harus mempublikasikan jumlah dana pembangunan setiap tahun kepada publik dan menjelaskan mekanisme dan kritiria yang digunakan ketika mengalokasikan dana pembangunan. "Inilah pentingnya transparansi APBD, dimana proyek-proyek itu dikerjakan secara proporsional atau  tidak, antara barat selatan dengan timur utara," ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan untuk melakukan pemekaran setiap daerah harus melewati tahapan daerah persiapan provinsi. Untuk membentuk daerah persiapan provinsi, kata Mawardi, harus melewati dua syarat yaitu, persyaratan dasar dan administratif. "Persyaratan dasar meliputi persyaratan dasar kewilayahan dan kapasitas daerah," jelasnya.

Mawardi mengungkapkan, persyaratan dasar kewilayahan mencakup jumlah wilayah, jumlah penduduk, batas wilayah, cakupan wilayah, dan batas usia minimal daerah provinsi. Sementara persyaratan  dasar kapasitas daerah merupakan kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dalam peraturan tersebut juga disebutkan, bahwa cakupan wilayah untuk daerah pemekaran minimal harus ada lima kabupaten atau kota.

Apakah persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan UUPA? Menurut Mawardi, sepanjang persyaratan tersebut terpenuhi, maka tidak ada persoalan dengan UUPA. Hanya saja, tambahnya, hambatan yang ditemukan hanya berdampak pada perubahan undang-undang terkait luas Aceh dan jumlah penduduk.(mz)

Kunjungi juga :
www.serambinewstv.com | www.menatapaceh.com |
www.serambifm.com | www.prohaba.co |


16.24 | 0 komentar | Read More

Gubernur Salurkan Dana Tanggap Darurat Rp 1,4 M

BANDA ACEH - Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyalurkan bantuan dana tanggap darurat senilai Rp 1,4 miliar kepada tujuh kabupaten yang terkena bencana banjir dan longsor. Bantuan bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kepala Biro Humas Setda Aceh, Mahyuzar  kepada Serambi Jumat (7/11) mengatakan, bantuan tanggap darurat itu diserahkan oleh pihak BNPB kepada Gubernur Aceh pada, Rabu (5/11) malam, di Meuligoe Aceh. Sehari setelahnya, Gubernur Zaini Abdullah bersama sejumlah kepala SKPA langsung terjun ke lapangan, mengunjungi korban banjir, sekaligus menyalurkan bantuan masing-masing senilai Rp 200 juta ke tujuh kabupaten yang dilanda bencana.

Mahyuzar menyebutkan, ketujuh kabupaten yang mendapat bantuan dana tanggap darurat dari BNPB adalah Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, dan Aceh Singkil. Ke tujuh kabupaten itu pula, Gubernur melakukan kunjungan sejak Kamis sampai Jumat.

Kepala Biro Humas Setda Aceh mengatakan, selain bantuan dana tanggap darurat dari BNPB, Pemerintah Aceh juga telah mengalokasikan dana Rp 2,1 miliar untuk membeli barang bantuan untuk disalurkan ke lokasi-lokasi posko pengungsi di daerah yang dilanda banjir dan tanah longsor.

Kunjungan lapangan
Wartawan Serambi dari sejumlah daerah melaporkan, setelah mengunjungi kawasan barat Aceh Besar dan Aceh Jaya, Kamis (6/11), Gubernur Zaini Abdullah bersama rombongan secara marathon mengunjungi titik-titik bencana dan lokasi penampungan korban banjir di lima kabupaten lainnya, yaitu Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, dan Aceh Singkil.

Di Aceh Barat, Gubernur Zaini Abdullah menegaskan larangan aktivitas penambangan batu gajah yang selama ini masih marak dilakukan di gunung-gunung khususnya kawasan pantai barat selatan Aceh. Pasalnya, dampak dari penambangan yang dilakukan oleh pengusaha atau kontraktor dapat menyebabkan malapetaka banjir dan tanah longsor yang kini melanda wilayah barat selatan Aceh.

"Itu sangat berbahaya dan harus segera dihentikan. Perlu diingat gunung adalah kepentingan umat maka segera stop pengangkutan batu gajah," tegas Gubernur Zaini kepada wartawan, di sela kunjungan ke lokasi pengungsi korban banjir di gedung STM Meulaboh, Aceh Barat, Kamis (6/11) sore.

Kedatangan gubernur dan rombongan dari Banda Aceh sekitar pukul 17.00 WIB disambut Bupati Aceh Barat, HT Alaidinsyah. Menurut Gubernur, batu gajah yang kini diangkut oleh sejumlah rekanan adalah kepentingan pribadi dan hal ini harus segera dihentikan sehingga banjir dan longsor ke depan diharapkan tidak lagi terulang.

Sementara di Nagan Raya, Gubernur Zaini meninjau sejumlah lokasi yang rusak akibat terjangan banjir di lintasan Kuala Tuha-Lamie di kawasan Lueng Keubeu Jagat serta Pasi Keubeu Dom yang mengalami kerusakan parah, akibat erosi Krueng Tripa yang terus mengikis badan jalan.

"Semua kerusakan ini akan ditangani, karena itu pemerintah kabupaten harus mengusulkan proposal untuk dilakukan perbaikan," katanya di hadapan Asisten II Setdakab Nagan Raya, HM Junid, Plt Kadis Bina Marga Nagan Raya Ir H Adi Martha, serta sejumlah pejabat dari jajaran SKPA, Kamis (6/11) malam, di Tripa Makmur.

Dalam kunjungan ini, Gubernur Zaini juga melihat sejumlah kerusakan yang diakibatkan terjangan banjir dan berjanji akan menangani persoalan ini secara serius. Mengingat erosi Krueng Tripa ini kerap menyebabkan banjir di pemukiman masyarakat di Nagan Raya, serta menyebabkan banjir besar di wilayah ini.

Tak hanya itu, dalam kunjungan tersebut, Gubernur Zaini juga melakukan kunjungan ke masyarakat korban banjir yang masih mengungsi akibat luapan air masih menggenangi rumah mereka. Dalam kegiatan ini, gubernur juga berdialog dengan masyarakat korban bencana.

Di Aceh Barat Daya (Abdya), Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, menerima laporan bahwa warga tiga dusun di Desa Gunung Samarinda, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Abdya, terancam tenggelam akibat abrasi Krueng Seumanyam yang semakin parah. Laporan disampaikan langsung Keuchik Gunung Samarinda, M Akhir kepada Gubernur, saat meninjau peristiwa abrasi sungai di perbatasan Kabupaten Abdya dengan Kabupaten Nagan Raya, Jumat (7/11) pagi.     

Dari lokasi atas jembatan Krueng Seumanyam, Keuchik Gunung Samarinda, M Akhir kepada Gubernur Zaini Abdulah menjelaskan, abrasi Krueng Semanyam semakin parah sekitar satu tahun belakangan. Bangunan lama masjid desa setempat sudah ambruk ke dalam sungai. Demikian juga tanaman  kelapa sawit dan tanaman lainnya milik warga di tebing sungai sepangang 500 meter arah atas jembatan dan 400 meter arah bawah jembatan.

Abrasi semakin menjadi-jadi dalam peristiwa banjir Sabtu (1/11) dan Senin (3/11) lalu. Bila tidak ditangani, kata Keuchik M Akhir, warga dalam tiga dusun bakal tenggelam akibat berpindah arus sungai ke dalm pemukiman penduduk melalui bekas sungai (alue matee) di bagian hulu dan hilir jembatan. "Warga di tiga dusun akan tewas (korban karena tenggelam) akibat berpindah arus sungai," tandas Keuchik  Akhir kepada Gubernur Aceh.            

Dari Abdya, Gubernur Zaini Abdullah bersama sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) melanjutkan kunjungan ke Kabupaten Aceh Selatan. Dalam perjalanan, rombongan sempat singgah di Gampong Peulokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat. Selain bersilahturahmi dengan tokoh masyarakat dan mengunjungi korban banjir, Gubernur menyempatkan diri melihat kondisi salah satu SD di gampong dimaksud yang rusak akibat banjir.

Beberapa saat setelah meninjau kondisi banjir di Gampong dimaksud, Gubernur Aceh beserta rombongan bertolak ke Tapaktuan dan singgah sejenak di Pendopo Bupati. Setelah itu, doto Zaini Abdullah melanjutkan perjalanan menuju Aceh Singkil menggunakan pesawat melalui Bandara Teuku Cut Ali di Gampong Teupin Gajah, Kecamatan Pasie Raja.

Pembalakan liar
Saat mengunjungi korban banjir di Desa Ujung Bawang, Aceh Singkil, Jumat (7/11), Gubernur Zaini Abdullah menilai banjir di Singkil merupakan yang terparah, karena sudah berlangsung selama  tujuh hari. "Banjir Aceh Singkil, merupakan yang terparah. Bila di daerah lain sudah surut, ini sampai tujuh hari," kata Zaini didampingi Bupati Aceh Singkil, Safriadi.

Ditanya rencana penanggulangan banjir, Zaini menyatakan khusus Aceh Singkil, akan dibangun tanggul sepanjang 13 kilometer mulai Tanah Merah, Gunung Meriah, hingga Singkil. Pembangunan tanggul tersebut, membutuhkan biaya sekitar 125 miliar. "Pelaksanaannya segera mungkin, secepatnya," ujar Gubernur.

Pada bagian lain, Gubernur mengungkapkan, akan melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap pelaku pembalakan liar (illegal loging). Sebab menurutnya, banjir yang melanda Aceh, selain faktor curah hujan tinggi. Juga karena adanya pembalakan liar di hulu sungai. "Kami akan cari aktor utama illegal loging," tegas Zaini.

Sementara itu, belasan anak-anak dan kaum ibu, terlihat berebut minta makanan di dapur umum BPBD di Desa Suka Makmur, Singkil. Mereka seakan tidak peduli dengan kehadiran orang nomor satu di Aceh, yang menjenguk dan memberikan bantuan.

Teriakan minta jatah makan pun silih berganti bersahutan. Malah Serambi, yang mengabadikan kejadian itu, tiba-tiba diminta menyodorkan mangkuk plastik oleh seorang bocah agar diisi makan petugas dapur umum BPBD.

Permintaan makan itu, menurut informai terus berlangsung, tak peduli siapa pun  yang hadir di sana. "Orang ini, udah pun dikasih, taruh di rumah datang minta lagi," kata seorang warga.

Lain di Suka Makmur, lain di Ujung Bawang. Di sana korban banjir, begitu melihat Gubernur datang, langsung berdampeng (kesenian tradisional). Dengan pakaian basah, kaum laki-laki menari diringi dendang berbahasa Singkil. "Bapak ibu, Pak Gubernur sudah datang meninjau dan memberikan bantuan untuk korban banjir di daerah kita," kata Bupati Safriadi.(her/riz/edi/nun/tz/de)

Kunjungi juga :
www.serambinewstv.com | www.menatapaceh.com |
www.serambifm.com | www.prohaba.co |


16.24 | 0 komentar | Read More

Belajar ke Negeri Tiongkok

ARIF ARHAM, PNS di Badan Investasi dan Promosi Aceh, melaporkan dari Tiongkok
 
SAYA sedang mengikuti pendidikan singkat di Tiongkok (Cina) terkait investasi, perdagangan, dan ketenagakerjaan yang diselenggarakan Kementerian Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Pertama kali menginjakkan kaki di Bandara Beijing, persepsi saya tentang Tiongkok yang kumuh, miskin, dan tertinggal langsung berubah 180 derajat. Bandaranya luas, bersih, dan modern seperti bandara di Amerika Serikat.

Peradaban Tiongkok adalah peradaban tua. Negeri itu jatuh bangun selama ribuan tahun. Sejak sekitar 200 tahun yang lalu, Kekaisaran Qing mulai melemah. Hingga pada tahun 1912, kekaisaran itu pun menjadi yang terakhir bertahan, berganti dengan republik yang silih berganti pemerintahnya.

Seusai Perang Dunia Kedua, pada tahun 1949 RRT diproklamasikan. Negara yang kala itu dijuluki "Negeri Tirai Bambu" ini benar-benar miskin, kumuh, dan lemah. Namun, dengan berbekal pengalaman ribuan tahun, peradaban ini bangun. Tiongkok kemudian memasuki babak baru, menjelma menjadi sebuah kekuatan baru ekonomi dunia dengan pertumbuhan rata-rata 10% per tahun. Ini tertinggi di dunia.

Ada lima hal yang mengubah Tiongkok menjadi maju seusai fase kemundurannya. Pertama, kepemimpinan (leadership). Sejak Deng Xiaoping memimpin pad tahun 1979, Tiongkok menetapkan visi pembangunan untuk seluruh rakyat. Visi Xiaoping tidak saja untuk lima atau sepuluh tahun, tapi 100 atau bahkan 200 tahun melampaui zamannya. Ia memimpin para birokrat dan politisi untuk mengabdi bagi rakyatnya.

Kedua, hukum ditegakkan. Kemunduran ratusan tahun yang dialami Tiongkok tidak saja karena intervensi asing melului perdagangan atau peperangan, tapi juga karena korupsi yang besar dalam pemerintahan. Karena itu, hukuman berat dan tanpa pandang bulu ditegakkan penguasa di seluruh Tiongkok.

Hal ketiga yang membuat RRT bangkit adalah pembangunan dengan pendekatan kewilayahan (zonasi). Xiaoping membuang "tirai bambu" yang menutupi negaranya dan mengajak negara-negara lain menjalin kerja sama. Tiongkok kala itu benar-benar awam dengan dunia, sehingga perlu berhati-hati. Filosofinya adalah bagai menyeberangi sungai: kaki melangkah meraba-raba batu di dasar sungai, jika aman, maka maju selangkah demi selangkah.

Perusahaan asing di Tiongkok hanya bisa membuka usahanya di satu kawasan tertentu yang ditentukan. Begitu berhasil, kawasan-kawasan lain dibuka sedikit demi sedikit sehingga menjangkau seluruh daratan Tiongkok.

Qingdao dapat menjadi alat ukur keberhasilan Tiongkok selama era keterbukaannya itu. Kota yang terletak di tepi Laut Kuning ini 30 tahun yang lalu hanyalah kampung nelayan miskin. Kemudian, Qingdao ditetapkan sebagai kawasan industri dan perdagangan sebagai uji coba.

Segala kemudahan investasi untuk perusahaan dalam dan luar negeri diberikan di Qingdao, sehingga menjadikannya kawasan yang sangat makmur di Tiongkok. Kawasan perhatian investasi yang ada di kota ini adalah: 1) Kawasan Ekonomi Khusus Teknologi Qingdao, 2) Kawasan Perdagangan Bebas Qingdao, 2) Kawasan Industri Berteknologi Tinggi Qingdao, dan 4) Kawasan Industri Universitas Qingdao.

Pembangunan dengan pendekatan kawasan diikuti dengan peningkatan sumber daya manusia, teknologi, konektivitas, dan produktifitas hasil-hasil usaha rakyat Tiongkok. Semua provinsi digerakkan untuk maju secara bersama. Tak heran, pusat pemerintahan memang di Beijing, tapi yang namanya Shanghai, Qingdao, dan daerah lain menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang memakmurkan 1,3 miliar orang rakyatnya.

Sejalan dengan semangat belajar dari keberhasilan daerah dan negara lain, Pemerintah Aceh saat ini sedang menyiapkan aturan tentang kawasan perhatian investasi. Mudah-mudahan, apa pun yang baik dari Tiongkok dapat kita contoh untuk kemajuan dan kemakmuran kita bersama. Bukankah Nabi Muhammad saw menyeru kita untuk menuntut ilmu hingga ke Negeri Cina? Nah, Aceh melakukannya sekarang. [email penulis: arifarham@gmail.com]

Jika Anda punya informasi menarik, kirimkan naskah dan fotonya serta identitas bersama foto Anda ke redaksi@serambinews.com


16.24 | 0 komentar | Read More

Pusat Evaluasi 85 Qanun Aceh

* Hukum Jinayat Jadi Sorotan

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menyatakan Pemerintah Pusat akan mengevaluasi puluhan qanun (peraturan) yang berlaku di Aceh. Salah satu yang mendapat sorotan adalah qanun yang mengatur tentang hukuman bagi pelanggar syariat Islam (Qanun Hukum Jinayat).

Hal tersebut disampaikan Tjahjo Kumolo usai melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (6/11). "Salah satu agenda rapat hari ini adalah RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) yang belum selesai. Ada 85 qanun yang sedang dievaluasi, yang belum mengena seluruh masyarakat Aceh," kata Tjahjo, seperti dilansir merdeka.com.

Sementara metrotvnews.com memberitakan, selain membahas RPP turunan UUPA, salah satu agenda rapat Mendagri dengan Wapres Jusuf Kalla kemarin adalah membahas tentang Qanun Hukum Jinayat di Aceh.

Tjahjo pun berharap, pembahasan mengenai qanun ini tidak hanya dibahas pemerintah pusat saja. Dia berencana mengundang perwakilan dari Pemprov dan DPR Aceh untuk duduk bersama membahas peraturan ini. "Mudah-mudahan minggu depan ada rapat kembali mengundang pihak Aceh untuk menyamakan persepsi," kata Tjahjo.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Sabtu 27 September 2014, telah mengesahkan 7 rancangan qanun. Salah satunya adalah qanun Jinayat. Qanun Jinayat merupakan qanun yang mengatur tentang pelanggaran syariat Islam di bumi Serambi Mekkah. (Lihat, tujuh qanun terakhir disahkan)

Kasus pelanggaran syariat Islam yang diatur dalam Qanun Jinayat berupa pelecehan seksual, perzinahan, pemerkosaan, mesum, minuman memabukkan, perjudian, dan menuduh orang lain berzina. Selain itu, juga berlaku untuk kaum gay dan Lesbian. Dendanya berupa hukuman cambuk maksimal 100 kali.

Persoalan kaum gay dan lesbian tersebut diatur dalam Pasal 61 dan 62 dengan denda bagi liwath (gay) dan musahabaqah (lesbian), berupa hukuman hukuman cambuk maksimal 100 kali atau membayar denda sebesar 1.000 gram emas.

Sejumlah situs berita berbasis nasional itu memberitakan, Qanun Hukum Jinayat merupakan qanun yang mendapat perhatian dari banyak pihak. Sekretaris Daerah Aceh Dermawan mengaku qanun ini memang merupakan qanun usulan dari Pemerintah Aceh sebagai perwujudan dan implementasi Undang-Undang Nomor 11/2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA).

Azriana, aktivis perempuan dari Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat (JMSPS), menyatakan prihatin qanun jinayat yang baru disahkan oleh DPRA dan Pemerintah Aceh pada rapat paripurna Sabtu (28/9/2014) lalu, mengabaikan hak-hak politik perempuan.

Menurut Azrina, Qanun Jinayat Pasal 53 tentang pokok-pokok syariat Islam menyebutkan bahwa syarat menjadi pemimpin di Aceh harus mampu membaca Alquran, mampu khutbah Jumat dan khutbah shalat Id, serta bisa memimpin shalat berjamaah.

Sementara Koordinator Jaringan Pemantau Aceh, Suraiya Kamaruzzaman berpendapat, penerapan peraturan pidana ini bertentangan dengan beberapa Undang Undang. "Qanun Jinayat bertentangan dengan UU HAM, UU Anti Penyiksaan, UU Penghapusan KDRT, dan lain-lain," kata Suraiya Kamaruzzaman, Rabu 5 November, seperti dilansir metrotvnews.com, Jumat (7/11).

Pengelolaan laut
Sementara situs detik.com memberitakan, Minggu depan, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dijadwalkan memimpin rapat bersama Gubernur Aceh Zaini Abdullah, untuk membahas qanun (peraturan daerah) yang berlaku khusus di Aceh. "Wapres mengusulkan pertemuan minggu depan. Mengundang lengkap gubernur, dan sebagainya (semua elemen di Aceh) mari duduk bersama supaya clear," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di kantornya, Jumat (7/11).

Tjahjo menyatakan batas wilayah pengelolaan laut sepanjang 12 mil juga bakal dibahas. Semua akan dicarikan jalan terbaik demi keadilan antar daerah. "Karena kalau salah, otonomi lain akan menuntut," kata Tjahjo.

Masalah lain yang akan dibahas pekan depan adalah masalah pembagian pengelolaan Sumber Daya Alam. Perkara pertanahan di Bumi Serambi Mekah juga akan ikut jadi bahasan."Tadi menteri ESDM juga ikut, karena terkait SDM yang cukup besar di Aceh. Lalu kementerian agraria karena persoalan pertanahan di Aceh. Tinggal cari waktu Minggu depan," kata Tjahjo.(*/nal)  

qanun belum disetujui pusat (antara lain)
tujuh qanun terakhir disahkan

  •  Qanun Bendera dan Lambang Aceh
  •  Qanun Wali Nanggroe
  •  Qanun Hukum Jinayat
  •  Qanun Pengelolaan Kekayaan Aceh (perubahan Qanun No 1/2008)
  •  Qanun Pajak Aceh (perubahan Qanun No 2/2012)
  •  Qanun Pembentukan Bank Syariah Aceh
  •  Qanun Pokok-pokok Syariat Islam
  •  Qanun Penyelenggaraan Pendidikan
  •  Qanun Ketenagakerjaan

Kunjungi juga :
www.serambinewstv.com | www.menatapaceh.com |
www.serambifm.com | www.prohaba.co |


16.24 | 0 komentar | Read More

Mulai Sekarang, PNS tak Boleh Lagi Rapat di Hotel

Written By wartini cantika on Jumat, 07 November 2014 | 16.24

SERAMBINEWS.COM - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran tentang larangan para pegawai negeri sipil (PNS) dari pusat sampai daerah menggelar rapat atau kegiatan kedinasan di hotel-hotel. Kebijakan ini membuat pengusaha hotel teriak.

Dilansir Kompas.com, Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) PHRI Kabupaten Semarang Sumardi mengatakan, selama ini kegiatan kedinasan instansi Pemerintah di hotel menyumbang hampir 50 persen dari total pendapatan hotel. Dengan adanya larangan bagi instansi pemerintah menggelar rapat atau kegiatan di hotel, dipastikan lambat laun bisnis perhotelan akan terpuruk.

"Secara pribadi sebagai pengusaha hotel menolak. Bagaimanapun juga ini sangat berpengaruh terhadap okupansi hotel, juga berpengaruh terhadap orang-orang yang bergantung dari atau berhubungan dengan hotel," kata Sumardi, Jumat (7/11/2014).

Kebijakan yang sama, ungkap Sumardi, pernah dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah, era Bibit Waluyo. Saat itu, kondisi bisnis perhotelan khususnya di Kabupaten Semarang juga mengalami kelesuan.

"Kebijakan yang terakhir saja (larangan PNS/instansi berkegiatan dihotel)-waktu zaman pak Bibit juga sangat berpengaruh terhadap bisnis perhotelan," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa anggota PHRI Kabupaten Semarang mencapai 150 hotel/restoran dan hampir 100 di antaranya berada di kawasan wisata Bandungan. Menyikapi hal itu, BPC PHRI Kabupaten Semarang berencana mengirimkan surat keberatan ke Badan Pimpinan Daerah (BPD) PHRI Jawa Tengah agar diteruskan ke Pemerintah pusat.

PHRI sebenarnya sangat mendukung upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran negara, naman disisi lain pihaknya meminta agar sektor perhotelan tidak terpuruk dengan adanya kebijakan itu.

"Secara informal sudah kami sampaikan ke BPD PHRI Jateng, suratnya menyusul. Intinya kami meminta langkah-langkah apa agar kebijakan itu bisa dievalusi, sehinga tujuan pemerintah untuk efisiensi tercapai, kami juga masih bisa survive," pungkasnya.


16.24 | 0 komentar | Read More
Techie Blogger