BANDA ACEH - Sejumlah anggota DPRA ragu memberi persetujuan kepada eksekutif terkait rencana pembangunan 14 paket proyek jalan tembus lintas tengah tahun 2013. Salah satu penyebab keraguan itu adalah karena pada pemerintahan sebelumnya sudah pernah dibuat proyek serupa, tapi banyak yang telantar.
Di antara proyek yang telantar itu adalah proyek multiyears jalan Bireuen-Takengon. Proyek itu ada tiga seksi, tapi yang selesai cuma seksi I (Km 0-20). Seksi II belah bukit (Km 35-70) dan seksi III (Km 70-90) sampai kini masih ada beberapa ruas jalannya yang belum tuntas dikerjakan, sehingga telantar.
"Sudah telantar, belum ada pula kepastian kapan proyeknya dilanjutkan," kata Wakil Ketua II DPRA, Bidang Infrastruktur Drs Sulaiman Abda MSi kepada Serambi, Kamis (17/10), sesuai bertemu Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Aceh, T Idaman.
Menurut Sulaiman, tujuan ia bertemu dengan Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Aceh itu adalah untuk mempertanyakan proyek-proyek jalan multiyears yang pernah dilaksanakan, tapi di tengah jalan anggarannya dipangkas. Contohnya, proyek jalan multiyears Bireuen-Takengon yang semula tiga paket, tapi yang selesai cuma satu paket. Dua paket lagi sampai kini belum ada tanda-tanda kapan dikerjakan kembali.
Menanggapi pertanyaan Sulaiman Abda, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Aceh itu mengatakan, dua paket proyek multiyears lintas tengah Bireuen-Takengon, tidak lagi dianggarkan biaya kelanjutan pembangunan fisiknya melalui APBA, karena menurut informasi dari Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh yang lama, Ir Fajri, kelanjutan pembangunan fisik dan pembiayaannya telah diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Termasuk pengaspalan ruas jalan Cot Panglima yang telah dilebarkan melalui sumber dana APBA.
Menurut Idaman, ruas jalan Bireuen-Takengon itu masuk dalam ruas jalan nasional, sehingga kelanjutan proyeknya setelah pemutusan kontrak dua tahun lalu, diusulkan melalui sumber APBN.
Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh, lanjut Idaman, memutuskan kontrak kerja paket proyek jalan Bireuen-Takengon seksi II dan III itu didasarkan pada kunjungan Komisi D DPRA ke lokasi proyek untuk melihat laju pembangunannya yang berjalan sangat lamban.
Selain itu, kontraktornya pun berasal dari luar, sehingga pada saat hendak dihubungi untuk menanyakan kenapa pekerjaan fisiknya lamban, dewan tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Lalu diusulkan kepada Dinas BMCK Aceh agar kedua paket proyek jalan multiyears dan lainnya yang kinerjanya lamban itu distop saja anggarannya dan diusulkan melalui sumber dana APBN. "Sejak itu APBA tidak mengalokasikan kembali anggaran untuk kedua paket proyek jalan tersebut," ujar Idaman.
Untuk 14 paket proyek jalan tembus lintas tengah yang diprogramkan Gubernur Zaini Abdullah harus tuntas tahun 2016, Idaman menyarankan, paketnya dipecah kembali menjadi beberapa paket dengan pagu pekerjaan per paket sekitar Rp 40-Rp 60 miliar, kemudian dilelang secara umum/bebas kepada kontraktor lokal yang profesional dan bonafid (punya alat lengkap dan cukup dana).
Alasannya, banyak juga kontraktor lokal yang sudah mampu mengerjakan proyek senilai Rp 40-Rp 60 miliar. "Kalau kita lelang dengan pagu di atas Rp 100 miliar, maka yang akan menang perusahaan dari luar yang KD perusahaannya pernah memborong proyek di atas Rp 100 miliar," kata Idaman.
Kepala Dinas Bina Marga Aceh, Ir Zahruddin mengatakan, 14 paket proyek jalan tembus lintas tengah 2013 yang akan dilelang dengan sistem kontrak multiyears atau lebih dari satu tahun itu, sampai kini belum satu proyek pun yang dilelang.
Alasan pertama, kata Zahruddin, sejak diusulkan anggarannya dalam RAPBA murni dan RAPBA-P 2013, belum ada persetujuan dari DPRA. Jadi, jika Tim evaluasi APBD Kemendagri mencoret anggaran 14 paket proyek jalan tembus lintas tengah itu, faktor penyebabnya ya itu tadi. Selain itu, belum ada kesepakatan bersama antara gubernur dengan DPRA. "Setelah ada persetujuan dari Dewan, paketnya akan kita lelang secara terbuka dan tak perlu ada yang harus ditutup-tutupi," ucapnya.
Wakil Ketua II DPRA, Drs Sulaiman Abda MSi mengatakan, pimpinan DPRA belum memberi persetujuan untuk pelaksanaan 14 paket proyek jalan tembus di lintas itu, karena sampai kini belum ada pembahasan di tingkat Komisi C dan D DPRA.
Untuk masalah itu, kata Sulaiman, tiga pimpinan dewan akan melakukan pertemuan dengan Komisi C dan D dalam waktu dekat, membahas kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka pelaksanaan 14 jalan tembus lintas tengah yang merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf (Zikir) dari 10 program prioritasnya itu.
Kepala Bappeda Aceh, Prof Dr Abubakar Karim mengatakan, untuk menyikapi saran dari Kemendagri terhadap usulan anggaran 14 paket proyek jalan tembus lintas tengah yang telah dicoret dalam dokumen RAPBA-P 2013 oleh Tim Evaluasi APBD Kemendagri itu, maka seluruh anggarannya akan diusul kembali ke dalam KUA dan PPAS 2014 maupun RAPBA 2014.
"Kalau sudah sepakat, langkah berikutnya adalah dibuat perencanan pengalokasian anggarannya per tahun berapa dari perkiraan kebutuhan seluruhnya Rp 2 triliun. Sehingga pada waktu dokumen RAPBA 2014 yang telah disahkan DPRA nanti dibawa ke Mendagri untuk diklarifikasi, tidak dicoret lagi," ujar Abubakar. (her)
Anda sedang membaca artikel tentang
2 Paket Proyek Multiyears Bireuen-Takengon Telantar
Dengan url
http://acehnewinfo.blogspot.com/2013/10/2-paket-proyek-multiyears-bireuen.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
2 Paket Proyek Multiyears Bireuen-Takengon Telantar
namun jangan lupa untuk meletakkan link
2 Paket Proyek Multiyears Bireuen-Takengon Telantar
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar