* Seruan Mahasiswa Saat Demo ke Bappeda Aceh
BANDA ACEH - Serombongan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Unsyiah, Sabtu siang kemarin berdemonstrasi ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh. Meski jumlah demonstran terbatas namun aksi tersebut dinilai oleh beberapa kalangan sangat 'beda dan berani' karena selama ini lembaga tersebut nyaris tak pernah tersentuh aksi unjuk rasa apalagi sampai mengusung isu yang sangat menantang.
"Perencanaan Bappeda memiskinkan Rakyat Aceh." Begitulah tulisan yang terpampang di satu spanduk putih yang diusung aktivis BEM Fakultas Hukum Unsyiah ketika berunjukrasa ke Bappeda Aceh, Sabtu (19/10) siang. Demonstran yang jumlahnya belasan orang itu juga menyerukan agar Bappeda tidak memainkan proyek untuk kepentingan politik 2014.
Pantauan Serambi, demonstran melancarkan aksi demo ke Bappeda Aceh sekitar pukul 10.20 WIB. Mereka memilih meluapkan uneg-uneg mereka dari luar pekarangan Bappeda Aceh dengan pengawalan sejumlah aparat kepolisian. Sebuah spanduk yang mereka usung dengan tulisan mencolok, "Perencanaan Bappeda Memiskinkan Rakyat Aceh" menarik perhatian masyarakat dan awak media.
Koordinator Aksi, Zia Urrahman didampingi Ketua BEM Fakultas Hukum Unsyiah, Maulana Ridha mengungkapkan, unjuk rasa itu terkait dengan tindakan Tim Evaluasi APBD dari Kemendagri yang mencoret usulan anggaran tambahan dalam RAPBA-P 2013 senilai Rp 112,921 miliar untuk pembangunan 14 ruas jalan tembus lintas tengah dengan sistem kontrak tahun jamak (multiyears).
Dalam orasinya maupun pernyataan tertulis yang dibagi-bagikan kepada wartawan, BEM Fakultas Hukum Unsyiah menandaskan, dicoretnya usulan anggaran tambahan itu oleh Tim Evaluasi APBD Kemendagri bukan karena Bappeda tidak paham perencanaan tetapi Bappeda Aceh sedang menyusun rencana pemiskinan rakyat Aceh secara sangat sistematis. "Itu bukan kelalaian tapi diduga ada unsur kesengajaan oleh Bappeda," tandas Zia Urrahman dalam orasinya.
Zia Urrahman yang di struktur pengurus BEM Fakultas Hukum Unsyiah duduk sebagai Kepala Divisi Kajian Hukum mengatakan, pencoretan sejumlah usulan dalam RAPBA-P 2013 sangat diapresiasi oleh BEM Fakultas Hukum Unsyiah. Menurut Zia, mereka meyakini usulan anggaran dalam RAPBA-P yang dicoret itu tidak menjurus untuk kemaslahatan rakyat tetapi lebih kepada bagi-bagi uang untuk kepentingan segelintir kroni/rezim penguasa demi kepentingan politik 2014. "Salah satunya termasuk 14 paket proyek yang ditender secara tertutup. Tender secara tertutup itu adalah bagian dari permainan yang dilakukan Bappeda Aceh," ungkapnya.
Seharusnya, lanjut Zia Urrahman, APBA diperuntukkan bagi kepentingan rakyat banyak bukan diarahkan untuk kepentingan segelintir kelompok yang malah membuat rakyat bertambah miskin. "Padahal mayoritas legislatif dan eksekutif lahir dari gerbong politik yang sama tetapi mengapa dalam hal perencanaan bermasalah. Ini pertanyaan yang sangat serius," tulis pernyataan BEM Fakultas Hukum Unsyiah.
Seperti diberitakan, Tim Evaluasi APBD dari Kemendagri mencoret usulan anggaran tambahan dalam RAPBA-P 2013 senilai Rp 112,921 miliar untuk pembangunan 14 ruas jalan tembus lintas tengah dengan sistem kontrak tahun jamak (multiyears).
Informasi dicoretnya usulan anggaran tambahan dalam RAPBA-P 2013 oleh Tim Kemendagri diungkapkan Wakil Ketua I DPRA Bidang Pemerintahan, Hukum dan Anggaran, Muhammad Tanwier Mahdi kepada Serambi, Rabu 16 Oktober 2013.
Menurut Tanwier, alasan pihak Kemendagri mencoret usulan anggaran tambahan itu karena DPRD dan Gubernur belum membuat kesepakatan bersama tentang besaran anggaran yang akan dialokasikan setiap tahunnya untuk penuntasan pembangunan 14 ruas jalan tembus lintas tengah tersebut. Pihak Kemendagri menginginkan proyek pembangunan 14 ruas jalan tembus itu dibuat komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif.
Alasan lainnya, kata Tanwier, tidak ada perencanaan besaran pengalokasian anggaran tahunan dari total anggaran yang dibutuhkan untuk menuntaskan 14 paket proyek jalan tembus lintas tengah itu sebesar Rp 2 triliun.
"Juga tidak ada penjelasan/perencanaan berapa tahun proyek itu selesai. Dokumen perencanaan alokasi anggaran tahunannya juga belum pernah diberikan kepada Kemendagri, sehingga mereka curiga," ujar Tanwier mengutip hasil rapat dengan Tim Kemendagri di Jakarta.(mir/nas)
Anda sedang membaca artikel tentang
Bappeda jangan Mainkan Proyek
Dengan url
http://acehnewinfo.blogspot.com/2013/10/bappeda-jangan-mainkan-proyek.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Bappeda jangan Mainkan Proyek
namun jangan lupa untuk meletakkan link
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar