Delapan Kepala SD Banda Aceh Diganti

BANDA ACEH - Sebanyak delapan kepala Sekolah Dasar (SD), tiga kepala tata usaha dan dua kepala seksi (kasi) di lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Banda Aceh, diganti. Pejabat baru itu dilantik Kadisdikpora Banda Aceh, Syaridin MPd di Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Jumat (28/3).

Kedelapan kepala SD yang dilantik masing-masing, Asnani MPd sebagai Kepala SDN 64, Ratnawati SPd (Kepala SDN 19), Fahmi SPd (Kepala SDN 63), Yusriah SPd (Kepala SDN 3), Dra Siti Fachriah Hanum (Kepala SDN 51), Mariani SPd (Kepala SDN 70), Cut Aja Irawati (Kepala SDN 34), dan Sarinande SPd (Kepala SDN 52).

Sementara tiga kepala tata usaha sekolah yang dilantik yaitu, Yusnidar menjadi Kepala TU SMAN 1, Rina Keumala SE (Kepala TU SMAN 7 dan Idavanti SIP (Kepala TU SMPN 1). Sedangkan dua kasi yang dilantik (keduanya pada Bidang Pemuda Olahraga) yaitu Kamarsyid MPd sebagai Kasi Olahraga dan Zulfan MJ SE sebagai Kasi Pemuda. Zulfan menggantikan Syafii SEAk yang pindah ke Kopertis Aceh.

Kadisdikpora Banda Aceh, Sayridin mengatakan dengan hadirnya tenaga baru baik sebagai kepala sekolah, kepala seksi, dan kepala tata usaha sekolah, diharapkan pelayanan pendidikan di Banda Aceh ke depan akan semakin bagus. "Kita ingin memberikan yang terbaik. Baik dalam mutu dan layanan umum lainnya," kata Syaridin.(sir)

16.25 | 0 komentar | Read More

Irwandi Yusuf Disambut Meriah di Aceh Tenggara

KUTACANE - Mantan gubernur Aceh, Irwandi Yusuf disambut meriah saat berkunjung ke pasar-pasar tradisional di Aceh Tenggara, Sabtu (29/3). Irwandi Yusuf dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Partai Nasional Aceh (PNA), melakukan kampanye dialogis dengan para pedagang di tiga pasar, yakni Pasar Pagi Mbacang Lade, Kecamatan Lawe Bulan, Pasar Inpres Kutacane, Kecamatan Babussalam, dan Pasar Lawe Sigala-gala, Kecamatan Lawe Sigala-gala.

Irwandi Yusuf didampingi sejumlah mantan kombatan dan panglima GAM yang kini bergabung dengan PNA, seperti Win KK, Ligadinsyah, dan lainnya. Ikut serta calon legislatif (caleg) DPRA dan DPRK dari PNA, di antaranya Mujurwati, Suryadi, Gamaluddin, Bahrum MS, Inspektur alias Rahmansyah, dan M Asri.

Dalam kampanye dialogis itu, Irwandi Yusuf memaparkan sejumlah program yang telah dilakukannya selama menjabat gubernur Aceh, serta program-program yang akan dilakukan oleh caleg PNA di parlemen kelak. Menurutnya, pedagang di pasar tradisional termasuk dalam program prioritas PNA. Di antaranya dengan terus memberikan bantuan modal usaha, membenahi pasar, serta mewujudkan keamanan dan kenyamanan di pasar-pasar tradisional.

Irwandi Yusuf juga mengatakan, pihaknya akan tetap melanjutkan program yang dicetus timnya saat dia menjabat gubernur Aceh, seperti program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang kini berubah nama menjadi JKRA, serta menggratiskan listrik 2 ampere bagi masyarakat miskin.

Program lainnya yang masih terus berjalan sampai sekarang adalah, pemberian beasiswa bagi anak yatim sampai tamat SMA, serta bagi mahasiswa berprestasi, di dalam maupun luar negeri. Ini semua dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang pintar, sehat, dan beriman. "Jika PNA menang kita akan benahi pendidikan, kesehatan, perekonomian rakyat," ujar Irwandi Yusuf.

Kedatangan Irwandi Yusuf disambut meriah para pedagang. Sesekali terdengar teriakan "hidup Irwandi Yusuf" serta "Menangkan PNA".

"Beberapa pedagang pria malah memeluk Irwandi Yusuf sembari meminta foto bersama. Suasananya sangat gembira penuh canda dan tawa," kata Sekretaris PNA Aceh Tenggara, Bahrum MS melalui telepon kepada Serambi.

Ia menambahkan, usai meninjau pasar, Irwandi Yusuf melakukan pertemuan dengan simpatisan dan kader PNA di rumah Gamaluddin, caleg DPRK di Desa Tanjung Kecamatan Darul Hasanah.(as) 

16.25 | 0 komentar | Read More

Sofyan Dawood Bakar Semangat Massa PNA

* Awali Kampanye Terbuka di Pidie Jaya

MEUREUDU - Mantan juru bicara militer GAM yang kini menjabat Sekretaris Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Partai Nasional Aceh (PNA), Sofyan Dawood, membakar semangat massa PNA, saat berkampanye di lapangan sepakbola Meureudu, Pidie Jaya, Sabtu (29/3) sore. PNA menjadi parpol pertama yang menggelar kampanye terbuka di Pijay pada Pemilu 2014.

Selain Sofyan Dawood, kemarin PNA juga menurunkan sejumlah jurkam lainnya, termasuk mantan wali kota Sabang, Munawar Liza Zainal, yang kini menjabat Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP PNA. 

Dalam orasinya, Sofyan Dawood mengulas kilas balik semasa negeri ini dilanda konflik dan perannya dalam perjuangan. Dengan nada berapi-api, Sofyan Dawood mengaku mengenali betul sosok orang-orang yang dulunya sama-sama atau seperjuangan dalam GAM, tapi sekarang ini sudah mendirikan partai dan mencaci maki PNA.

Sofyan Dawood mengatakan, pada dasarnya semua partai di Aceh (parnas atau parlok) adalah alat untuk memperjuangkan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Tapi terkadang oknum di dalam partai menyelewengkan amanah rakyat, sehingga citra parpol menjadi tidak baik. "Ke-15 partai semuanya baik, hanya oknum orang yang jelek," kata Sofyan Dawood disambut gemuruk tepuk tangan massa.

Sofyan Dawood menyindir orang-orang yang menginginkan jabatan politik dengan cara-cara kekerasan. Ia juga mengingatkan kembali sejumlah janji-janji manis para penguasa saat berkampanye, tapi kemudian malah diingkari.

"Di Aceh ini, hanya gara-gara merebut kursi empuk, teman, saudara, dan bahkan adik-abang saling berkelahi. Kalau sekarang, semua yang dijanjikan akan dipenuhi. Tapi buktinya sudah ada, begitu naik tahta memimpin negeri ini, HP pun tak aktif lagi saat dihubungi. Apa ke depan mau lagi seperti itu?" ujar Sofyan Dawood.  

Kepada warga Pijay, Sofyan Dawood mengajak agar pada pemilu tanggal 9 April 2014, mencoblos PNA. "Kami tidak bisa menjanjikan apa-apa, tapi yakinlah kalau Allah mengizinkan PNA menang, Insya Allah aspirasi masyarakat akan dipenuhi. Berilah kami kesempatan untuk memimpin," kata Sofyan Dawood.

Sementara Munawar Liza mengajak masyarakat Pijay bersatu padu melawan kezaliman dan menjadikan Aceh ke depan lebih baik dari sekarang. PNA, menurut Munawar, mampu membawa negeri ini lebih maju di masa mendatang. Sebagai orang yang ikut serta pada perundingan dan penandatanganan MoU Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005, mantan wali kota Sabang ini mengaku tahu seluk beluk perjanjian dan hal-hal yang perlu dilakukan untuk membawa perubahan Aceh ke arah yang jauh lebih baik. "Beberapa poin pada perjanjian Helsinki saat ini belum semuanya terealisasi," kata Munawar Liza.(ag)     

16.25 | 0 komentar | Read More

Malaysia akan Bentuk Panel Internasional

* Untuk Menyelidiki Hilangnya MH370

KUALALUMPUR - Tiga pekan berlalu sejak pesawat Malaysia Airlines (MAS) MH370 menghilang pada 8 Maret lalu. Kementerian Transportasi Malaysia pun akan membentuk komite internasional untuk menyelidiki hilangnya pesawat Boeing 777-200ER tersebut.

Pembentukan komite internasional tersebut disampaikan Plt Menteri Transportasi Malaysia Datuk Seri Hishammuddin Hussein seperti dilansir kantor berita AFP, Sabtu (29/3).

Dikatakan Hishammuddin, badan-badan aviasi internasional dan intelijen juga akan diminta untuk ikut serta dalam panel internasional tersebut. Panel ini juga akan membahas pertanyaan-pertanyaan mengenai industri aviasi, pertahanan dan keamanan Malaysia.

"Saya telah mengindikasikan bahwa bukan hanya Angkatan Udara Kerajaan Malaysia (RMAF) yang melakukan penyelidikan, Kementerian Transportasi juga punya panel internasional yang saat ini tengah dibentuk," tutur Hishammuddin.

"Saya yakin bahwa semua mitra kita dan negara-negara yang terlibat dalam pencarian dan penyelamatan ingin melihat apa yang kita temukan. Anda harus mengerti, kita punya Boeing, Rolls Royce, National Transportation Safety Board (NTSB), Federal Aviation Administration (FAA), badan-badan China dan Air Accidents Investigation Branch (AAIB) dari Inggris," papar pejabat tinggi negeri Jiran itu.

Dia juga mengungkapkan bahwa, Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) telah melakukan penyelidikan atas simulator penerbangan milik pilot pesawat Malaysia Airlines (MAS) MH370, Kapten Zaharie Ahmad Shah. Namun FBI tak menemukan sesuatu yang seram atau buruk dalam simulator tersebut.

Namun pejabat tinggi Malaysia itu menolak berkomentar lebih jauh mengenai masalah ini sampai temuan-temuan FBI tersebut selesai dibahas dengan kepolisian Malaysia.

"Hal itu akan diumumkan oleh Inspektur Jenderal Kepolisian, yang telah menyorot empat kemungkinan skenario tentang apa yang menyebabkan pesawat menghilang, yakni terorisme, pembajakan, masalah pribadi dan psikologi, atau kegagalan teknis," tutur Hishammuddin.

"Skenario-skenario tersebut telah dibahas panjang lebar dengan badan-badan intelijen yang berbeda," imbuh Hishammuddin.

Disampaikannya, selain FBI, badan Central Intelligence Agency (CIA), Dinas Intelijen Rahasia Inggris (MI6) dan badan-badan Cina juga terlibat dalam penyelidikan atas simulator penerbangan milik Kapten Zaharie.

Sebelumnya pada 14 Maret lalu, aparat polisi menggeledah kediaman Kapten Zaharie (53) dan menyita simulator penerbangannya untuk diperiksa. Hal itu dilakukan setelah PM Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan bahwa pesawat MH370 diduga telah dialihkan ke rute lain dengan sengaja. Kepolisian Malaysia juga telah menggeledah rumah kopilot Fariq Abdul Hamid (27).(afp/rtr/dtc/ask)

16.25 | 0 komentar | Read More

3.021 Linmas Amankan Pemilu di Aceh Besar

BANDA ACEH - Pemkab Aceh Besar, Sabtu (29/3) menggelar apel siaga dan penyerahan anggota Linmas kepada Polres Aceh Besar dan Polresta Banda Aceh di Lapangan Bungong Jeumpa, Kota Jantho. Sebanyak 3.021 personil Linmas akan bertugas mengamankan jalannya pemilu 9 April mendatang di 23 kecamatan di Aceh Besar. Hadir pada apel tersebut, pejabat dari Polres Aceh Besar dan Polresta Banda Aceh, para kepala SKPK, dan tokoh masyarakat.

Wakil Bupati Aceh Besar, Drs H Syamsulrizal MKes yakin 3.021 orang personel Linmas tersebut merupakan insan-insan terbaik di bidangnya yang dimiliki Aceh Besar. Sehingga, sudah sepantasnya semua pihak menggantungkan harapan kepada mereka untuk bisa mengamankan Pemilu agar berjalan dengan sukses dan aman bersama para aparat penegak hukum. "Kami ucapkan terima kasih kepada Badan Kesbang, Politik, dan Linmas Aceh Besar yang telah melaksanakan Apel Siaga Anggota Linmas dalam rangka pengamanan TPS Pemilu Legislatif Tahun 2014 ini," katanya.

Wabup juga yakin anggota Linmas tersebut sudah siap diterjunkan untuk mendukung tugas pengamanan di bawah tanggung jawab kepolisian di wilayah hukum Polres Aceh Besar dan Polresta Banda Aceh. Karena itu, ia berharap anggota Linmas fokus dalam bertugas dengan menjaga keamanan dan ketertiban, mulai dari pemungutan suara, perhitungan suara di TPS, hingga pengamanan kotak suara dari TPS sampai ke PPK dan sekretariat KIP. "Persiapkan fisik dan mental saudara serta jaga hubungan baik dengan semua pihak," pesam Wabup.

Sementara Kepala Badan Kesbangpol Linmas Aceh Besar, Drs TM Nur MM menyebutkan, 3.021 anggota Linmas tersebut akan bertugas pada 604 gampong di 23 kecamatan se-Aceh Besar. Ia berharapkan, personel Linmas dapat bertugas dengan baik untuk sama-sama menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.(jal)

16.25 | 0 komentar | Read More

Caleg PA Singkil Mengaku Telah Berhenti dari Imum Mukim

SINGKIL - Zainal Abidin Tumangger caleg DPRK Dapil III Aceh Singkil dari Partai Aceh, mengaku telah diberhentikan dari Imum Mukim Biskang Kecamatan Danau Paris. Pemberhentian tersebut, dilakukan 11 Desember lalu, melalui surat keputusan Camat Danau Paris dan telah diajukan ke bupati melalui Kabag Pemerintahan.

Pernyataan itu disampaikan Zainal, Sabtu (29/3) mengklarifikasi pemberitaan tentang pencoretan dirinya dari caleg DPRK, lantaran tidak mengisi surat pengunduran diri dari imum mukim. Menurut Zainal, dirinya telah diberhentikan dari imum mukim sejak Desember lalu, namun surat pemberhentian dari bupati tidak keluar.

"Saya ingin mengklarifikasi jangan sampai menyesatkan, dalam berita saya dicoret karena tidak mundur dari imum mukim. Saya sudah diberhentikan camat sejak Desember, suratnya sudah diajukan ke bupati cq kabag pemerintahan namun tidak diproses," kata Zainal.

Zainal menyatakan, pihaknya akan mengadukan KIP dan Panwaslu Aceh Singkil, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara langkah yang telah diambil partai katanya, melaporkan keputusan pencoretan dirinya ke KIP Aceh dan Bawaslu. "Saya akan melakukan gugatan resmi ke DKPP," ujar Zainal.

Zainal juga menyatakan, kalaupun harus mundur, mengapa saat pendaftaran lalu berkasnya dinyatakan lengkap oleh KIP. Kemudian jika alasan harus mundur karena imum mukim menerima honor dari uang negara, mengapa pekerjaan lain seperti DPRK yang sama-sama mendapat honor dari negara tidak diminta mundur.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Singkil mencoret Zainal Abidin Tumangger dari daftar caleg DPRK setempat Dapil III nomor urut satu dari Partai Aceh (PA). Penyebabnya, yang bersangkutan tak mengisi surat pengunduran diri dari Imum Mukim Biskang, Kecamatan Danau Paris, Singkil.

Informasi pembatalan caleg PA itu diperoleh Serambi dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Singkil, Adnan Beuransah yang protes terhadap hal ini melalui wartawan di Banda Aceh, Selasa (25/3) sore.

"KIP Singkil mengeluarkan keputusan yang diteken Ketua KIP setempat, Yarwin Adi Dharma, 20 Maret 2014 untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu setempat. Rekomendasi Panwaslu itu tercantum dalam berita acara rapat pleno mereka, 2 Maret 2014 yang diteken Ketua Baihaqi, Anggota Salman, dan Zainuddin," kata Adnan sambil memperlihatkan surat Panwaslu dan KIP Singkil.(c39)

16.25 | 0 komentar | Read More

Caleg DPRA dari PAN Babak Belur Dikeroyok 20 Pemuda

Laporan Yusmadi Yusuf | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI -- Aksi kekerasan terhadap caleg kembali terjadi. Korban kali ini adalah, Muliadi alias Radja, caleg DPRA dari Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil 6 meliputi wilayah Aceh Timur dilaporkan dikeroyok oleh 20 pemuda di desanya sendiri di Dusun Teupin Kule, Desa Sineubok Rambong, Idi Rayeuk, sekitar pukul 12.02 WIB, Jumat (28/03/2014). Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka sobek di kening dan saat ini dirawat di RSUD Idi.

Informasi dihimpun Serambinews.com, warga Lorong Rumoh Gedong, Desa Sineubok Rambong, Idi Rayeuk ini diduga dikeroyok oleh kelompok Komeng.

Komeng sendiri merupakan kader dari salah satu partai lokal. Pelaku dan korban disebut-sebut dulu adalah sama-sama mantan kombatan GAM. (*)

16.25 | 0 komentar | Read More

Sekwan jangan Lagi Bekerja ‘ABS’

BANDA ACEH - Wakil Ketua DPRA, Drs Sulaiman Abda, mengingatkan para sekretaris dewan (Sekwan) se-Aceh agar jangan lagi bekerja dengan budaya lama yang hanya bertujuan untuk menyenangkan anggota dewan.

Sulaiman Abda menegaskan, sekretaris dewan bersama kepala bagian keuangan harus bisa membuat perencanaan keuangan yang baik untuk kelancaran dan kesuksesan serta kenyamanan tugas bagi anggota legislatif. Jangan sampai nanti justeru akan memberikan konsekwensi hukum bagi anggota dewan yang menggunakannya.

"Inilah yang kami maksud. Seorang Sekretaris Dewan itu jangan lagi bekerja menggunakan sistem 'asal bapak senang' atau ABS. Sistem kerja itu sudah harus dibuang juah-juah dan diharamkan masuk ke lembaga dewan," tegas Sulaiman Abda.

Ia menyampaikan hal itu dalam rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Sekretariat DPRK se-Aceh, yang dihadiri 23 sekretaris DPRK dan kepala bagian keuangan masing-masing.

Dia berharap rakor kemarin bisa dijadikan landasan bagi sekwan-sekwan se-Aceh untuk menghasilkan sebuah sistem pengelolaan keuangan menjadi akuntabel, yaitu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat.

Sementara itu, Sekretaris DPRA, A Hamid Zein, selaku Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan mengatakan, tujuan dilaksanakan rakor tersebut adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan tata cara sekretariat dewan dalam mengelola keuangan daerah.

"Tugasnya melayani pengelolaan keuangan anggota legislatif, tidak berarti akan bebas dari jeratan hukum. Sekwan dan bendahara yang melakukan pelanggaran dalam pengelolaan keuangan anggota legislatif, tetap akan diproses secara hukum," tegas Hamid Zein.

Dalam rapat kemarin, Hamid Zein mengatakan, mendatangkan nara sumber dari Itjen Depdagri, Biro Pemerintahan, Inspektur dan pihak terkait lainnya. "Ini kita maksudkan agar semua setwan DPRK dan bendahara mendapat informasi baru mengenai tata kelola keuangan anggota legislatif," demikian Hamid Zein.(her)

16.25 | 0 komentar | Read More

Benda Diduga Bom Gegerkan Posko Caleg Nasdem

Laporan: Yusmadi Yusuf | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI -- Sebuah benda mencurigakan dalam kotak dibalut plastik hitam yang diduga bom ditemukan di depan Posko Pemenangan Caleg Nasdem, Auzir Fahlevi SH, sekitar pukul 10.00 WIB, Jumat (28/03/2014) di Desa Pucok Alue Dua, Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur.

Auzir Fahlevi kepada Serambinews.com, mengabarkan, saat ia pulang takziah dari salah seorang rumah warga di Desa Pucok Alue, ia sempat singgah di dekat Posko tersebut. "Saya memutar arah sepeda motor, lalu singgah di warung depan Posko sambil menyerahkan kunci sepmor, saya tanya benda apa di depan Posko," ujar Auzir.

Karena penasaran, lantas Auzir bersama-sama warga yang ada di warung melihat kotak berbalut plastik hitam tersebut yang terletak di pinggir kantor. Karena khawatir, ia lalu mengabarkan Kapolsek Simpang Ulim dan Danramil Simpang Ulim.

Sampai berita ini diturunkan polisi dari Polsek Simpang Ulim sudah memberikan police line di Posko tersebut. Tim Jihandak dari Gegana dikabarkan sedang turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP. (*)

16.25 | 0 komentar | Read More

Benda Diduga Bom di Depan Posko Caleg Nasdem Ternyata Printer

Laporan Yusmadi Yusuf | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI -- Setelah menerima laporan adanya sebuah benda mencurigakan dalam kotak dibalut plastik hitam yang diduga bom ditemukan di depan Posko Pemenangan Caleg Nasdem, Auzir Fahlevi SH, sekitar pukul 10.00 WIB, Jumat (28/03/2014) di Desa Pucok Alue Dua, Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur. Aparat Polres Aceh Timur bekerja sama dengan Tim Jibom Brimob Subden B Aramia langsung melakukan olah TKP.

Ternyata, setelah dijinakkan/discrupter, benda tersebut adalah hanya sebuah printer. Barang bukti tersebut sudah diamankan di Mapolres Aceh Timur. Hal itu disampaikan Kapolres Aceh Timur, AKBP Muhajir Sik kepada Serambinews.com, Jumat (28/03/2014) siang tadi.

Sebelumnya diberitakan, Auzir Fahlevi SH, caleg Nasdem melaporkan, sebuah benda mencurigakan dalam kotak dibalut plastik hitam yang diduga bom terletak di depan Posko Pemenangan Caleg Nasdem di Desa Pucok Alue Dua, Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur. (*)

16.25 | 0 komentar | Read More

MaTA: Pengelolaan Keuangan Parpol Masih Buruk

BANDA ACEH - Aktivis Masyarakat Transparansi Anggaran (MaTA) Aceh menyorot tentang masih buruknya pengelolaan keuangan dana partai politik di Aceh. Mereka menyatakan belum ada satu pun parpol di Aceh yang bisa menunjukkan data pengelolaan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Hal ini diungkap Menejer Program dan Evaluasi LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Abdullah Abdul Muthaleb yang menjadi nara sumber dalam acara diskusi Transparansi Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik di Aceh, di Banda Aceh, Kamis (28/3).

Selain Abdullah, diskusi yang dilaksanakan MaTA ini juga mengundang Komisi Informasi Aceh (KIA), Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, pakar Hukum dan Politik dari Unsyiah, Syaifuddin Bantasyam, serta 15 partai politik peserta pemilu legislatif 2014. Tapi dari 15 parpol yang diundang, hanya dua parpol yang mengirimkan utusannya, yaitu PKB diwakili Zahratul Jannah, dan PKPI diwakili H Juliar.

Abdullah memaparkan, aturan tentang pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel termaktub dalam UU Nomor 2 tahun 2011, pasal 39.

Perintah hampir serupa juga terdapat dalam UUPA. Pada Pasal 81 huruf h sampai j, menjelaskan partai politik di Aceh berkewajiban membuat pembukuan, daftar penyumbang, dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya membuat laporan keuangan secara berkala dan memiliki rekening khusus dana partai.

Meski menjadi perintah undang-undang, kata Abdullah, tapi tetap saja sangat sulit mengetahui pengelolaan dana parpol. Bahkan, tak jarang permintaan data keuangan parpol ini harus berakhir dengan gugatan ke Komisi Informasi Aceh (KIA). "Padahal, kalau mengacu kepada kedua UU itu, tidak harus digugat ke Komisi Informasi, baru diberikan kepada pihak yang memintanya," kata dia.

Koordinator MaTA, Alfian, manambahkan, bukti lain pengelolaan dana parpol kurang baik terlihat dari audit tahunan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada tahun 2010, BPK menemukan kasus kelebihan pembayaran dan kekurangan dana bantuan parpol.

Pemerintah, dalam hal ini Badan Kesbanglinmas Aceh, dinilai telah kelebihan membayar dana bantuan parpol kepada tiga parpol besar yang meraih kursi terbanyak di DPRA, yaitu kepada Partai Aceh berlebih Rp 129,241 juta, kemudian Partai Demokrat Rp 29,863 juta dan selanjutnya Partai Golkar Rp 12,605 juta.

Menurut informasinya, dana itu sudah dikembalikan ke tiga parpol itu ke kas daerah. Sedangkan kekurangan pembayaran yang terjadi kepada 8 partai parpol  yang mendapat kursi sedikit di DPRA, yaitu PAN, PKS, PPP, PDA, PKPI, Patriot, PKB dan PPB, dengan nilai total Rp 62,629 juta, menurut informasi dari Badan Kesbangpol Linmas Aceh, juga sudah dibayar kembali kepada parpolnya.

"Kelebihan bayar dan kekurangan bayar itu terjadi setelah KIP melakukan klarifikasi terhadap jumlah suara sah dalam pemilu legislatif 2009 lalu," kata Alfian.

Dosen Fakultas Hukum Unsyiah, Syaifuddin Bantasyam mengatakan, apapun kondisinya partai politik, dalam melaksanakan operasionalnya, harus memenuhi ketentuan peraturan. Laporan keuangan yang belum baik, harus dibenahi menjadi lebih bagus. Buat laporan keuangan yang jelas, transparans, dan akuntabel.

"Kalau laporan keuangannya bagus, rakyat akan menilai orang-orang yang berada di dalam parpol itu juga bagus, dan kredibelitas parpol tersebut di mata rakyat menjadi tinggi. Tapi sebaliknya, jika laporan keuangannya belum tidak trasparan dan akuntabel, bagaimana rakyat mau memberikan kepercayaan kepada parpol dan calon anggota legislatifnya  untuk memimpin daerah ini," ujar Syaifuddin.(her)      

16.25 | 0 komentar | Read More

Anggota Panwaslu Jadi Lima Orang

JAKARTA - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh dan Panwaslu Kabupaten/Kota disepakti menjadi lima orang. Anggaran sepenuhnya ditanggung APBN.

Sebelumnya Bawaslu Pusat telah mengukuhkan tiga anggota Bawaslu Aceh dan panwaslu kabupaten/kota seluruh Aceh. Dua tambahan anggota Panwaslu akan diusulkan oleh DPRA dan DPR kabupaten/kota.

Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan antara delegasi Pemerintah Aceh, DPR Aceh, dan Bawaslu yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Kamis (27/3). Pertemuan dipimpin Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Prof Djohermansyah Djohan.

Asisten I Pemerintah Aceh Dr Iskandar A Gani seusai pertemuan menjawab Serambi, menjelaskan, draf kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam satu surat keputusan yang diteken oleh Gubernur Aceh, Ketua DPRA, dan Ketua Bawaslu Pusat. "Draf kesepakatan ini kita serahkan dulu kepada gubernur dan Ketua DPRA," kata Iskandar.

Pada saat pembahasan kesepakatan draf tentang status anggota Panwaslu Aceh bersifat permanen atau ad-hoc, Ketua Komisi A DPRA Adnan Beuransah didampingi anggota Komisi A Mansyur N Hakim memutuskan meninggalkan ruang pertemuan atau walk-out.

Ia tidak sepakat status anggota Panwaslu Aceh bersifat permanen selama lima tahun. "Sesuai  UUPA keanggotaan Panwaslu Aceh  adalah ad-hoc, masa kerjanya berakhir tiga bulan setelah pemilu," tukas Adnan.

Ia menuding  Bawaslu tidak menghargai kekhususan UUPA, yang menyatakan bahwa anggota Panwaslu Aceh bersifat ad-hoc.

Ketua Bawaslu Pusat Muhammad, seperti dikutip Asisten I Iskandar A Gani dan Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, Edrian, SH, sebetulnya tidak keberatan anggota Panwalsu Aceh bersifat ad-hoc. "Hanya saja Ketua Bawaslu kuatir akan digugat oleh tiga anggota Panwas yang sudah lebih dulu dikukuhkan. Surat keputusan Bawaslu,  menetapkan masa kerja mereka lima tahun," kata Iskandar. Bawaslu tidak keberatan, jika dua anggota Panwaslu yang akan diusulkan DPRA dan DPRK bersifat ad-hoc.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Provinsi Aceh, Nasir Zalba menyatakan, Panwaslu Aceh harus segera dikukuhkan secepatnya sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Ini demi untuk menjaga stabilitas politik di Aceh.

"Kalau Panwaslu tidak lengkap, akan dipersoalkan oleh peserta pemilu, karena ini menyangkut pengawasan. Pemilu akan berlangsung 9 April," katanya.

Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh Edrian, SH, mengatakan, dua anggota Panwaslu tambahan akan diusulkan oleh DPRA dan DPR kabupaten/kota. "Mudahan-mudahan kesepakatan ini secepatnya ditandatangani, dan DPRA/DPRK segera mengusulkan dua nama anggota Panwaslu," katanya.(fik)

16.25 | 0 komentar | Read More

KIP Nagan dan Lhokseumawe Kekurangan Surat Suara

SUKA MAKMUE - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Nagan Raya hingga kini kekurangan 2.049 surat suara yang sudah dikirim Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat. "Kekurangan surat suara ini ditemukan berdasarkan hasil rekapitulasi pelipatan surat suara yang kita lakukan," kata Ketua Pokja KIP Nagan Raya, Said Mudhar didampingi Juni Safriadi, Kasubbag Umum KIP setempat kepada Serambi di Jeuram, Rabu (26/3).

Dikatakand, kekurangan surat suara bisa bertambah mengingat surat suara yang sudah dilipat akan disortir ulang guna memastikan tak ada lagi surat suara yang rusak, karena hal itu nanti dikhawatirkan akan mengganggu pemberian suara oleh pemilih.

"Kalau ada surat suara yang rusak lagi, akan kita laporkan kembali ke KPU pusat agar dapat diganti. Jumlah surat suara untuk Nagan Raya sebanyak 450.488 lembar dengan surat suara pemilu ulang untuk tiga daerah pemilihan sebanyak 3.000 lembar untuk pemilihan DPRK," katanya.

Sementara KIP Lhokseumawe masih kekurangan 204 surat suara dari total yang dikirim KPU pusat ke kota itu beberapa waktu lalu. Surat suara yang rusak itu terdiri atas 48 surat suara DPD Aceh dan 160 lembar surat suara DPRA di daerah pemilihan Lima.

"Tahap awal, surat suara yang dikirim ke kita sudah mencukupi untuk semua item. Namun, karena ada yang rusak, maka terjadi kekurangan surat suara," ujar Ketua KIP Lhokseumawe, Syahrir M Daud dalam pertemuan dengan wartawan di Wisma Kuta Karang Lama Lhokseumawe, Rabu (26/3).

Terkait hal itu, lanjut Syahrir, pihaknya beberapa hari lalu sudah mengirim surat dan email ke KPU dan sudah melaporkan ke KIP Aceh. Namun, tambahnya, sampai kini belum ada surat suara yang dikirim ulang untuk menutupi jumlah yang kurang tersebut.(edi/bah)

16.25 | 0 komentar | Read More

120 Replika Senpi Pesanan BPPIP Aceh

Laporan: Rahmad Wiguna | Sumatera Utara

SERAMBINEWS.COM, MEDAN - Keberadaan 120 pucuk replika senjata api yang disita petugas Kantor Pos Medan diyakini tidak terkait aksi kriminalitas. Kepastian itu diperoleh setelah Serambinews.com menelusuri identitas penerima replika senjata api itu.

Di kotak pengiriman tertulis penerima replika senjata itu bernama Budimantoro beralamat di BPPIP Aceh, Krueng Raya, Desa Durung, Mesjid Raya, Aceh Besar.

Ketika dikonfirmasi melalui telepon, Budimantoro mengakui kalau 120 replika senjata api dan dua pucuk senapan angin itu pesanannya. "Benar pak. Replika, bukan senjata api," kata Budimantoro.

Ia menjelaskan senjata itu tidak berkaitan dengan aksi kriminalitas maupun teror. Pengadaan replika senjata itu hanya untuk keperluan pelatihan taruna BPPIP Aceh. "Untuk latihan pak. Untuk lari, untuk senam. Termasuk yang senapan angin," ujarnya.(*)

16.25 | 0 komentar | Read More

KIP Singkil Coret Seorang Caleg PA

* Tak Mundur dari Imum Mukim

BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Singkil mencoret Zainal Abidin Tumangger dari daftar caleg DPRK setempat Dapil III nomor urut satu dari Partai Aceh (PA). Penyebabnya, yang bersangkutan tak mengisi surat pengunduran diri dari Imum Mukim Biskang, Kecamatan Danau Paris, Singkil.

Informasi pembatalan caleg PA itu diperoleh Serambi dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Singkil, Adnan Beuransah yang protes terhadap hal ini melalui wartawan di Banda Aceh, Selasa (25/3) sore.

"KIP Singkil mengeluarkan keputusan yang diteken Ketua KIP setempat, Yarwin Adi Dharma, 20 Maret 2014 untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu setempat. Rekomendasi Panwaslu itu tercantum dalam berita acara rapat pleno mereka, 2 Maret 2014 yang diteken Ketua Baihaqi, Anggota Salman, dan Zainuddin," kata Adnan sambil memperlihatkan surat Panwaslu dan KIP Singkil itu.

Dalam dokumen Panwaslu Singkil itu, disebutkan dugaan pelanggaran administrasi karena tak terpenuhinya persyaratan pencalonan Zainal yang dilapor anggota Panwaslu setempat, Salman. Menindaklanjuti laporan itu, Panwaslu Singkil mengumpulkan bukti-bukti sehingga diperoleh sejumlah fakta hukum, antara lain Zainal berakhir masa jabatan sebagai Imum Mukim, 7 Maret 2015.

Dalam salinan daftar riwayat hidup (BB-11), 15 April 2013, Zainal juga mencantumkan riwayat pekerjaannya sebagai Imum Mukim Biskang. Ia juga mengaku masih menerima honor sebagai Imum Mukim sampai Desember 2013. Zainal berasumsi jabatan itu tak termasuk dalam UU Pemilu, sehingga tak mengisi BB-7 tentang pengunduran diri itu saat ia mendaftar sebagai caleg ke KIP Singkil.

Masih dalam surat Panwaslu Singkil, sesuai keterangan Kabag Pemerintahan Setdakab setempat, Azwir SH mengakui Zainal masih aktif sebagai Imum Mukim dan tak pernah mengajukan surat pengunduran diri. Azwir juga mengakui honor Imum Mukim dari APBK Singkil. Atas berbagai kajian dan temuan tersebut, Panwaslu Singkil merekomendasikan KIP setempat mencoret nama Zainal dari caleg Partai Aceh.

Adnan Beuransah mengatakan rekomendasi Panwaslu Singkil tak sah dan seharusnya diabaikan KIP. Pasalnya, Panwaslu Singkil sendiri cacat hukum karena dibentuk Bawaslu Aceh, bukan DPRK setempat sesuai UUPA yang juga dikuatkan putusan MK, 16 Januari 2014 atas gugatan DPRA.

"Selain itu sesuai Qanun Nomor 12 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (WN), Mukim tak lagi lembaga di bawah Camat, melainkan di bawah WN sebagai pimpinan adat. Jadi Imum Mukim tak perlu mengisi formulir B7 tentang pengunduran diri itu," kata Adnan.

Begitu pun, Adnan mengatakan Zainal sudah mengundurkan diri dari Imum Mukim, Agustus 2013. Kalau pun surat pengisian pengunduran itu wajib, menurutnya, hal itu belum dilakukan Zainal karena kelalaian KIP setempat yang sebelumnya sudah menyatakan semua dokumen terkait pencalonan Zainal sudah memenuhi syarat. "Karena itu kita akan melapor hal ini ke KIP Aceh agar Zainal dikembalikan menjadi caleg seperti yang sudah tercantum dalam DCT," demikian Adnan.(sal)  

16.25 | 0 komentar | Read More

Rumah Bantuan Baitul Mal Aceh di Pijay Segara Dirampungkan

Laporan: Abdullah Gani | Pidie Jaya

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Sebanyak 14 unit rumah zakat bantuan Baitul Mal Aceh untuk Pijay yang hingga kini belum selesai dikerjakan, kini mulai ditangani kembali dan hingga Kamis (27/3) rata-rata sudah selesai 70 persen.

Dijadwalkan minggu ketiga April 2014 seluruhnya harus sudah rampung. Hal tersebut diutarakan, Ketua Komite Baitul Mal Aceh, Jusma Eri, SH, MH menjawab Serambinews.com disela-sela memantau rumah yang hingga saat ini masih dalam pengerjaan.

Jusma menyebutkan, untuk merampungkan bangunan dimaksud, pihaknya sudah mengganti sejumlah rekanan terdahulu dengan yang baru.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, rumah zakat yang disalurkan Baitul Mal Aceh ke Pijay tahun 2013 lalu adalah 41 unit. Dari jumlah tersebut, 21 unit yang sudah siap seratus persen dan enam unit sudah mencapai 90 persen. Sementara 14 unit lagi selama ini terbengkalai. Yang terbengkalai itul telah dialihkan ke rekanan lain untuk segera dirampungkan.(*)

16.25 | 0 komentar | Read More

Nasdem Pijay Sumbangkan 55 Kantong Darah

Laporan: Abdullah Gani | Pidie Jaya

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Partai Nasdem Pijay pada kegiatan donor darah di Markas Besar partai tersebut di Meureudu, Kamis (27/3) hanya mampu mengumpulkan 55 kantong darah dari 150 kantong yang direncanakan. Kegiatan yang dilakukan DPD Nasdem, dinilai sangat penting bagi masyarakat yang membutuhkannya. Darah yang terkumpul itu, selanjutnya diserahkan untuk UDD (Unit Donor Darah) Bireuen.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Pijay, Ir H Yusri Yusuf, kepada Serambinews.com mengatakan, para pendonor selain masyarakat luas juga keluarga besar partai yang dipimpinnya terutama caleg. Kegiatan semacam itu, direncanakan akan terus berlanjut. Apalagi, darah sangat penting terutama bagi pasien yang memerlukan dalam secara dadakan. Diakui, jika pendonor kali ini minim.

Yusri menghendaki, ke depan bentuk kegiatan sosial lainnya yang akan digagas pihaknya antara lain, bantuan kepada masyarakat miskin atau kaum dhuafa, santunan anak yatim, bakti sosial serta beberapa kemudahan lain yang sifatnya dapat dinikmati langsung oleh masyarakat.(*)
 

16.25 | 0 komentar | Read More

KIP tak Rekomendasikan Satpol PP dalam Pengamanan Pemilu

SABANG - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang tidak merekomendasikan Satpol PP dalam pengamanan pemilu 9 April 2014. Tugas keamanan di TPS pada hari pencoblosan itu sudah diatur oleh undang-undang, yakni Linmas dan penegak keamanan.

"KIP tidak merekomendasikan petugas Satpol PP sebagai pengaman pemilu pada hari pencoblosan. Untuk pengamanan hari pencoblosan itu sudah ada Linmas, Polri/TNI," kata Pokja Sosialisasi KIP Kota Sabang, Tris Kurniawan.

Hal itu ditegaskannya dalam acara sosialiasi perhitungan dan rekepitulasi suara pemilu kepada perwakilan semua partai politik (parpol) peserta pemilu 2014 di Aula Hotel Nagoya, Selasa (26/3). Hadir pada acara tersebut, Ketua KIP Marzuki Harun, Ketua Panwaslu Muallimin.

Penegasan Pokja Sosialiasi itu muncul karena adanya pertanyaan dari sejumlah para caleg tentang kebijakan pemko setempat yang telah mensiagakan 330 petugas Satpol PP untuk pengamanan di TPS yang tersebar di desa-desa dalam wilayah Kota Sabang.

Sebab, bila memang  pada pengamanan pemilu itu melibatkan petugas Satpol PP, para caleg khawatir akan terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu legislatif 9 April mendatang. "Kami minta ketegasan KIP, bahwa pada pengamanan pemilu ini tidak melibatkan petugas Satpol PP," kata salah seorang caleg.

Dikatakan, selain Satpol PP yang telah disiapkan oleh pemerintah setempat, KIP ujar Tris Kurniawan juga tidak merekomendasikan Satgas Parpol untuk pengamanan di TPS-TPS. Tapi bila kehadiran mereka hanya untuk memantau jalannya pemilu tidak dilarang, karena siapapun boleh melakukan pemantauan.

Karena itu, pihaknya meminta kepada para caleg dari parpol tidak perlu ragu, karena untuk pengamanan pemilu itu sudah ada Linmas dengan dibantu aparat kepolisian. "Meskipun Pemko telah menyiagakan ratusan petugas Satpol PP untuk pengamanan pemilu, namun KIP tidak akan merekomendasikan, karena sesuai aturan yang bertugas memberikan pengamanan pemilu itu adalah Linmas dibantu Polri/TNI," tegasnya.(az)

16.25 | 0 komentar | Read More

Peralatan Elektronik Picu Kebakaran di Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM/ZAINUN YUSUF

Kepala BPBK Aceh Barat Daya, Jusbar sedang melihat bangunan dapur rumah Tgk M Amin (56), di Dusun Kuta Padang, Desa Kuta Tinggi, Blangpidie, Aceh Barat Daya, yang mengalami musibah kebakaran, Rabu (26/3/2014) siang. SERAMBINEWS.COM/ZAINUN YUSUF 

Laporan Zainun Yusuf | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - kebakaran rumah terjadi di Dusun Kuta Padang, Desa Kuta Tinggi, Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Rabu (26/3/2014), sekira pukul 11.00 WIB, tadi.
 
Rumah milik Tgk M Amin (56), nyaris habis dimangsa yang bersumber dari peralatan elektronik di bagian dapur rumah. Empat unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Proses pemadaman ikut dibantu warga.

"Alhamdulillah, sekitar 20 menit, kobaran api sudah berhasil kita kuasai," kata Kepala BPBK Aceh Barat Daya, Jusbar, kepada Serambinews.com di lokasi musibah.

Dugaan awal, api dipicu dari blender yang sedang dipakai di ruang dapur rumah korban. Kebakaran itu menghanguskan bagian dapur rumah dan melukai tangan dan kaki Tgk Amin, sang pemilik rumah.

16.25 | 0 komentar | Read More

Rumah Bantuan Baitul Mal Selesai Diperbaiki

Laporan: Dede Rosadi | Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Tiga unit rumah fakir miskin bantuan Baitul Mal Aceh, di Kabupaten Aceh Singkil, telah selesai diperbaiki pihak rekanan. Sebelumnya pengawas bantuan rumah tahun 2013 tersebut, meminta rekanan memperbaikinya, lantaran di beberapa bagian belum sempurna.

Pengawas dan Pendataan Rumah Fakir Miskin Bantuan Baitul Mal Aceh, Warman, Rabu (26/3/2014) mengatakan, pihaknya menyampaikan terimakasih kepada rekanan yang telah memperbaiki kekurangan dalam waktu cepat.

"Kami menyampaikan terimakasih pada rekanan karena langsung merespon begitu diminta memperbaiki kekurangannya," kata Warman.

Menurut Warman, dengan selesainya perbaikan tiga unit rumah bantuan di Kecamatan Suro. Maka, sebanyak 33 unit rumah fakir miskin bantuan Baitul Mal Aceh tahun 2013 di Aceh Singkil, telah dimanfataatkan penerimanya.

"Penyerahan secara simbolis belum dilakukan, namun penerima manfaat dipersilahkan menempati rumah bantuan Baitul Mal begitu selesai dibangun," ujar Warman.

16.25 | 0 komentar | Read More

Jembatan Pulo Kedep Dibakar

Laporan : Khalidin│Subulussalam

SUBULUSSALAM, SERAMBINEWS.COM - Satu unit jembatan yang terletak di Desa Pulo Kedep, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulssalam, Rabu (26/3/2014) dibakar. Beruntung, api yang mulai membesar tersebut cepat dketahui sehingga berhasil dipadamkan.

"Ada warga yang nampak api lalu melapor sama kami saat itu juga saya perintahkan anggota untuk ke lokasi memadamkan api," kata Kapten M.Musa, Danramil Sultan Daulat kepada serambinews.com di lokasi kejadian.

Pantauan serambinews.com, jembatan sepanjang 15 meter tersebut memang masih berkonstruksi kayu sehingga mudah untuk dibakar. Di lokasi kejadian, api yang diperkirakan terjadi sekitar pukul 04.30 WIB sudah sempat melalap satu meter persegi tepat berada dalam lintasan mobil.

Akibatnya, untuk dapat dilintasi kendaraan roda empat harus ekstra hati-hati. Sedangkan kendaraan truk yang berkapasitas sama sekali tidak bisa melintas.

Sementara itu, puluhan personil TNI yang berada di wilayah Sultan Daulat turut ke lokasi kejadian. Tampak pula Kapolsek Sultan Daulat Ipda Tepanur bersama sejumlah anggota dan masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan belum diketahui motif maupun pelaku pembakaran jembatan yang menjadi penghubung bagi Desa yang berada di Kecamatan Runding ke Kecamatan Sultan Daulat tersebut.

16.25 | 0 komentar | Read More

Dokter Spesialis Mata RSU Pidie Jaya Jarang Masuk Kantor

Laporan Abdullah Gani  | Pidie Jaya

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Oknum Dokter Spesialis Mata pada Rumah Sakit Umum Pidie Jaya, berinisial Mhd, sudah berbulan-bulan dilaporkan jarang masuk kantor. Padahal, yang bersangkutan sudah berstatus pegawai negari sipil.

Direktur RSU Pidie Jaya, Dr Ernida, membenarkan hal tersebut dan mengaku sudah berulangkali menegur yang bersangkutan.

Teguran disampaikan dengan lisan maupun melalui surat, tapi yang bersangkutan tampaknya tetap saja tidak menggubrisnya. Ernida menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melaporkan masalah itu langsung ke bupati.

"Dalam waktu dekat akan saya lapor ke bupati," kata Ernida.

16.25 | 0 komentar | Read More

25 Mantan Anggota DPRK Bireuen Janji Lunasi Dana TKI

BIREUEN - Sebanyak 25 mantan anggota DPRK Bireuen periode 2004-2009, berjanji akan melunasai tunggakan dana Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) yang mereka terima saat menjadi anggota dewan periode lalu. Sebanyak 11 orang anggota dewan telah melunasi dana tunjangan komunikasi tersebut.

Pernjanjian mereka akan membayar disampaikan  Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen, M Thohir melalui kepala seksi perdata dan tata usaha negara (Datun), Miftahuddin SH menjawab Serambi, Selasa (25/3) kemarin. Dari 25 mantan anggota dewan yang masih menunggak dana TKI itu, lima orang di antaranya telah meninggal dunia. Sedangkan sisanya sebanyak 20 orang telah dipanggil ke kantor jaksa.

"Mereka yang telah kami panggil ke kantor jaksa berjanji akan melunasi semua tunggakan dana TKI itu, namun mereka meminta pertimbangan kepada kami untuk menyelesaikan atau melunasi tunggakan dana TKI tersebut setelah pemilu legistif 9 April mendatang," kata Miftahuddin.

Disebutkan, setiap mantan anggota dewan periode 2004-2009 memperoleh dana TKI masing-masing Rp 64.260.000. Sedangkan jumlah tunggakannya rata-rata sebanyak 50 juta per mantan anggota dewan, termasuk mantan ketua dan wakil ketua DPRK. Sehingga jumlah dan TKI yang masih menunggak mencapai Rp 1,25 miliar (Rp 1.250.000.000). Jika dana TKI tersebut lunas, seluruhnya langsung akan disetor ke Kas Daerah Kabupaten Bireuen.

Sementara itu sebanyak 11 mantan anggota dewan yang telah melunasi dana TKI adalah H Abu Bakar, Ir Saifuddin Muhammad, Dra Hj Nurbaiti A Gani, H Ahmad B Namploh, H Yusri Abdullah, Tgk M Hasan, Zulfahmi ST, M Fauzi SSi, Syafii M Isa Ibrahim, H Zulkifli SE (Cek Dun), dan Hj Rosnani Bahruny Apt.

"Kami memanggil para mantan anggota DPRK Bireuen untuk mengembalikan seluruh dana TKI tersebut sesuai dengan surat kuasa khusus (SKK) Bupati Bireuen H Ruslan Daud nomor 900/039/2014, tanggal 21 Januari 2014, tentang pengembalian dana TKI anggota DPRK Bireuen periode 2004-2009," pungkas Miftahuddin.(c38)

16.24 | 0 komentar | Read More

KIP Bireuen Kekurangan 435 Surat Suara

BIREUEN - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bireuen masih kekurangan sebanyak 435 surat suara untuk pemilu legislatif 9 April mendatang. Jumlah kekurangan tersebut sudah termasuk 183 surat suara yang rusak. Kekurangan surat suara juga disampaikan pihak KIP Nagan Raya.

Ketua Divisi Logistik KIP Bireuen, Abdul Hadi, kepada Serambi Sabtu (22/3) kemarin mengatakan, setelah seluruh surat suara dilipat dan dihitung sejak 10 hari lalu hingga kemarin, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 252 lembar dan rusak sebanyak 183 lembar. Sehingga surat suara yang kurang mencapai 435 lembar.

"Surat suara yang rusak dan masih kurang itu Insya Allah akan kami laporkan ke KIP Aceh dan Biro Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Jakarta, Senin (24/3). harapan kita sebelum surat suara didistribusikan ke kecamatan dan tempat pemungutan suara (TPS) yang masih kurang dan rusak sudah ada penggantinya," kata Abdul Hadi.

Kekurangan surat suara juga dilaporkan oleh pihak KIP Nagan Raya. Ketua KIP setempat, Firdaus mengaku kekurangan surat suara untuk DPR RI, DPD, DPRA, dan DPRK ini, sudah disampaikan ke KPU pusat dan KIP Aceh. "Berapa jumlah yang kurang saya tidak ingat. Tapi kekurangan sudah kami sampaikan dengan harapan segera dikirim," kata Firdaus kepada Serambi Sabtu (22/3).

Menurut Firdaus, seluruh surat suara sudah dilipat dan kini sedang menunggu surat suara yang kurang dari KPU dan KIP Aceh. Pihaknya juga sudah melaporkan surat suara yang rusak. "Alhamdulillah, sejauh ini pelaksanaan Pemilu di Nagan Raya berjalan lancar," ujar Firdaus.

Hanya saa, hingga hari keenam masa kampanye terbuka, belum ada satu pun parpol yang menggunakan kesempatan untuk melaksanakan kampanye terbuka.

Sementara itu, Ketua KIP Aceh Barat, Bahagia Idris kemarin mengatakan, terhadap surat suara sudah mencukupi dan kini sduah siap dilipat dan sedang dalam pengepakan guna selanjutnya akan diteruskan ke kecamatan. Bahagia didampingi Ketua Pokja Kampanye, Saiful Asra menambahkan, untuk pelaksanaan kampanye di lapangan sesuai data diperoleh tidak ada yang menggunakan lapangan untuk berkampanya pada Sabtu meski ada beberapa parpol sudah ada jadwal.

Laporan kerusakan surat suara juga disampaikan pihak KIP di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tenggara. Ketua KIP Galus, Ketua KIP Galus, Alfin Anhar, melalui Subbag Teknis dan Humas, Arthiani SPSi, kepada Serambi Sabtu (22/3) mengatakan, proses pelipatan surat suara di kantor KIP Galus telah selesai dilakukan oleh petugas KIP yang dibantu dengan melibatkan 49 masyarakat. Ditemukan 89 lembar surat suara dalam kondisi rusak.

"Jumlah surat suara yang diterima KIP Galus sebelumnya sebanyak 59.926 lembar, sedangkan untuk kekurangannya akan di kirim kembali nantinya dari pusat, bahkan kekurangannya dalam proses  pengurusan," sebut Arthiani.

Sementara di Aceh Tenggara, jumlah surat suara rusak terdata sebanyak 71 lembar. Ketua Pokja Logistik dan Anggaran Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tenggara, Sudirman, kepada Serambi Sabtu (22/3) mengatakan, kerusakannya antara lain, kolom nama caleg koyak, gambar lambang tidak lengkap, tertimpa tinta, dan lainnya.(c38/riz/c40/as)

16.24 | 0 komentar | Read More

Hikayat Prang Sabi Semangati Massa PA

BLANGPIDIE - Hikayat Prang Sabi yang dipimpin Tgk Junaidi Rais membakar semangat massa Partai Aceh (PA) yang memenuhi arena kampanye di lapangan Desa Padang Sikabu, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Abdya, Jumat (21/3) sore.

Salah seorang ulama dari Kecamatan Kuala Batee yang menjadi jurkam PA itu, mengajak massa dari Kecamatan Kuala Batee dan Babahrot yang hadir di lokasi untuk memenangkan caleg PA baik untuk DPRK maupun DPR Aceh pada Pileg 9 April mendatang. "Caleg PA harus menang untuk memperjuangkan nasib bangsa Aceh," tegasnya.

Kampanye terbuka yang dilaksanakan sekitar pukul 16.00 WIB kemarin, dalam suasana sinar matahari menyengat, namun tidak melunturkan semangat massa untuk mendengarkan pidato politik yang disampaikan sejumlah jurkam PA dengan gaya tersendiri.

Sebelum tampil jurkam utama Tgk Jufri Hasanuddin (Wakil Sekretaris PA Provinsi Aceh), dilakukan perkenanalan satu per satu caleg PA untuk DPRK Abdya dari daerah pemilihan (dapil) 1, Kuala Batee dan Babahrot, dilanjutkan perkenalan satu persatu caleg PA untuk DPR Aceh dari dapil 9. Mereka mengajak masyarakat untuk memilih caleg PA baik untuk DPRK Abdya dan DPR Aceh pada 9 April mendatang.

Sejumlah tokoh PA dan KPA juga berorasi politik dengan penuh semangat, seperti Tgk Nasir Alue (mantan Panglima GAM daerah 2), Tgk Am Nasir, termasuk T Tgk Kamaluddin alias Tgk Yong. Orasi politik yang disampaikan, dibumbui dengan kritis-kritik pedas terhadap pemerintah Jakarta tampak massa semakin bergelora dengan meneriakkan yel-yel, PA menang, PA menang.

Tidak kalah seru pidato politik dari Ahmad Yani atau lebih dikenal Ahmad Gagap. Mantan kombatan ini menegaskan, tidak ada pilihan lain bagi bangsa Aceh, keuali memenangkan PA pada 9 April mendatang.

Jufri Hasanuddin antara lain mengatakan, parlemen atau lembaga dewan harus dapat dikuasi kader PA sehingga perjuagan secara politik dapat dilakukan secara maksimal. Jufri juga menyampaikan apa yang sudah dilakukan atau diperjuangkan sewaktu menjadi Anggota DPR Aceh, seperti dana aspirasi seluruhnya diberikan untuk  kepentingan atau kemaslahatan umat.

Data dan pantauan Serambi, hingga hari keenam masa kampanye terbuka kemarin, baru PA yang melaksanakan kampanye terbuka. Sementara 14 partai lainnya masih "tiarap". "Hasil pantauan kami, hanya PA yang melaksanakan kampanye rapat umum hari ini (Jumat)," kata Hasbi, Ketua Pokja Kampanye KIP Abdya, ketika dihubungi Serambi, Jumat malam.(nun) 

16.24 | 0 komentar | Read More

Bupati: Oknum PNS Simeulue Tertangkap Main Judi Pasti Disanksi

SERAMBINES.COM/SARI MULIYASNO

Aparat kepolisian dari Resort Simeulue, didukung oleh anggota TNI dari Kodim 0115/Simeulue dan Lanal Simeulue, melakukan razia terhadap barang bawaan penumpang KMP Teluk Singkil, yang tiba di pelabuhan Kuta Batu, Sinabang. Sasaran razia tersebut yakni benda-benda yang dapat membahayakan seperti bahan peledak, senjata api, serta narkoba, foto direkam Sabtu (22/3/2014) malam. 

Laporan: Sari Muliyasno I Simeulue

SERAMBINEWS.COM,SINABANG - Bupati Simeulue Drs Riswan NS, mengegaskan bahwa oknum PNS yang diboyong polisi Simeulue saat sedang bermain judi di lokasi terminal Sinabang, dipastikan akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku jika oknum PNS itu terbukti melakukan maisir.

"Pasti dikenakan sanksi," ujar Bupati Simeulue dengan singkat menjawab Serambinews.com, Minggu (23/3/2014).

Seperti diberitakan, seorang oknum PNS Simeulue yang dibawa ke kantor polisi bersama empat orang rekannya, oleh aparat keamanan yang sedang melakukan patroli rutin di Simeulue. Karena ketahuan sedang bermain batu domino, Sabtu kemarin.

Penangkapan oknum PNS berinisial Walitman bersama oknum anggota DPRK Simeulue dan dua warga lainnya di siang bolong itu, berjalan mulus tanpa ada keributan di lapak judi tempat mereka bermain domino. Barang bukti satu set batu domino dan uang turut disita polisi sebagai barang bukti.(*)

16.24 | 0 komentar | Read More

Sekretariat DPC PPP Pijay Dibangun

Laporan: Abdullah Gani | Pidie Jaya

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Keluarga Besar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Pidie Jaya bersama puluhan calon Legislatif (Caleg) daerah dan pusat partai itu, Minggu (23/3) pagi menggelar zikir bersama pada acara peletakan batu pertama pembangunan Sekretariat Partai berlambang Ka'bah itu di Gampong Masjid Tuha Kecamatan Meureudu. Pada kesempatan sama, belasan anak yaitim juga disantuni.

Ketua DPC-PPP Pijay, Drs H Bahrum Muhammad Rasyid dalam sambutan singkat mengatakan, pembangunan Kantor Sekretariat dinilai penting sebagai tempat berkumpulnya keluarga besar partai tersebut.

Agar "Rumah Besar Umat Islam" itu secepatnya selesai, Bahrom berharap adanya perhatian besar mulai dari tingkat bawah (gampong), kecamatan dan juga kabupaten. Kepada Ketua DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) juga dimohon bantuan seperlunya agar kantor dimaksud segera rampung.(*)  

16.24 | 0 komentar | Read More

Jerih Tgk Seumebuet Gampong Balee Ulim Hilang Misterius

Laporan: Abdullah Gani | dari Pidie Jaya

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Jerih untuk dua orang Tengku Seumeubeut (guru pengajian) Gampong Balee UIlim Kecamatan Ulim, Pijay yang disalurkan pemkab setempat jatah tahun 2013 lalu masing-masing Rp 1.200.000 per orang dilaporkan hilang misterius.

Kendati pada berita acara, uang tersebut sudah disalurkan dibuktikan dengan tanda tangan, tapi kedua guru pengajian dimaksud mengaku tidak menerimanya.

Keuchik Balee Ulim, Mustafa Muhammad kepada Serambinews.com, Sabtu (22/3) mengaku heran dan terkejut atas kasus yang dinilai sangat langka terjadi. Karena prihatin kepada kedua tengku seumebeut di gampongnya itu, sehingga Mustafa atas nama pribadi, berjanji dalam pekan ini akan membantu.

"karena kasihan, walau uang pribadi, tapi saya ikhlas untuk membantu kedua tengku tersebut," kata Keuchik Balee Ulim yang ikut didengarkan oleh seorang warga setempat.(*)  

16.24 | 0 komentar | Read More

Pelaku Penurun Atribut Caleg Partai Gerindra Diamankan Polisi

Laporan: Muhammad Nazar | Pidie

SERAMBINEWS.COM. SIGLI - Polres Pidie mengamankan ‎RS Bin RHM warga Glumpang Tiga yang ditangkap warga, karena ia terlibat menurunkan spanduk milik caleg DPR-RI Partai Gerindra Fadlullah alias Dek Fat yang dipasang di Gampong Kayei Jatou, Kecamatan Glumpang Tiga, Pidie, Sabtu (22/3) malam sekira pukul 21.40 WIB.

RS sempat diamankan di Mapolsek Glumpang Tiga, untuk mencegah amukan warga. "Kita telah menjemput RS Bin RHM yang kini kita amankan di Mapolres Pidie," kata Kapolres Pidie AKBP Sunarya SIK kepada Serambinews,com, Minggu (23/2).

Kata Sunarya, RS ditangkap warga karena menurunkan alat paraga kampanye caleg. Polisi akan menyerahkan RS kepada Panwaslu Pidie. "Kasus itu bukan wewenag kita, polisi hanya memback-up Panwaslu," katanya. (*)

16.24 | 0 komentar | Read More

KPU Banding Soal KIP Aceh Tengah

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan Surat Keputusan (SK) KPU No 706/KPTS/KPU/Tahun 2013 tanggal 12 September 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota KIP Aceh Tengah Periode 2013-2018.

Demikian dikatakan Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi, menjawab Serambi di Jakarta, Kamis (20/3). Informasi banding tersebut diperoleh Ridwan dari Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik. "Saya mendapat pemberitahuan dari Ketua KPU tentang upaya banding tersebut dan telah mendaftarkan memori bandingnya," kata Ridwan Hadi.

Ridwan mengatakan, komisioner KIP Aceh Tengah diminta tetap bekerja menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan pemilu sebelum ada keputusan baru dari KPU Pusat. "Yang digugat itu adalah KPU Pusat. Jadi komisioner KIP Aceh Tengah tetap bekerja seperti biasa, sampai ada surat keputusan baru dari KPU," katanya.

Sebelumnya PTUN Jakarta telah membatalkan SK KPU No 706/KPTS/KPU/Tahun 2013 tanggal 12 September 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota KIP Aceh Tengah Periode 2013-2018.

SK tersebut digugat oleh 15 anggota DPRK dan tujuh pimpinan partai politik di Aceh Tengah, karena dinilai cacat hukum. Gugatan dikuasakan melalui Kantor Hukum Alwien Desry dan Partner Jakarta.

Seusai pertemuan dengan KPU Pusat, Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi  juga  menyampaikan tentang dibolehkannya juru kampanye (jurkam) partai politik lokal (parlok) merangkap sebagai jurkam partai politik nasional (parnas). "Silakan saja jurkam parlok jadi jurkam parnas. Tidak masalah," kata Ridwan.

Ia juga menyatakan bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga boleh didirikan di halaman tempat rumah ibadah, seperti masjid atau meunasah. "Yang tidak boleh di dalam masjid atau rumah ibadah. Kalau di halaman, boleh," katanya.

Menjawab pertanyaan mengenai caleg DPD merangkap sebagai jurkam parpol, Ridwan Hadi mengatakan belum diatur secara jelas. "Mungkin hal itu bisa dikomunikasikan dengan Bawaslu," katanya.(fik)

16.25 | 0 komentar | Read More

Kiriman Uang TKI ke Aceh Capai Rp 120 M

BANDA ACEH - Kepala Balai Penempatan Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Aceh, Mukhtar SSos, mengatakan, minat masyarakat Aceh bekerja di luar negeri masih cukup tinggi terutama ke Malaysia.

"Buktinya 2013 lalu. Aktivitas pengiriman atau transfer uang secara informal (remiten) melalui keluarga atau kerabat sesama pekerja di luar negeri mencapai Rp 120 miliar. Bahkan, remiten Januari-pertengahan Maret 2014 ini mencapai Rp 25 miliar lebih," katanya kepada Serambi, Kamis (20/3).

Berkaitan dengan itu, BP3TKI berharap pemerintah Aceh, seyogyanya peduli dan pro aktif terhadap program penempatan dan perlindungan pekerja asal Aceh ke luar negeri. "Walaupun akhir-akhir ini ada gangguan hubungan Indonesia-Malaysia, tetapi minat masyarakat Aceh mencari nafkah di luar negeri, khususnya ke Malaysia, terus meningkat," kata Mukhtar.

Menurutnya, tingginya animo masyarakat bekerja di luar negeri ini terlihat dari jumlah yang mendaftar. Dari target pengiriman sebanyak 500 orang setiap tahun, jumlah yang mendaftar melebihi kapasitas yang dibutuhkan.

"Kecuali TKI formal yang pasarnya relatif terbatas, bagi TKI profesional, Malaysia, Arab Saudi, Brunei Darussalam, Korea dan Jepang, masih terbuka lebar," imbuh Mukhtar.

Ia mengatakan TKI yang dikirim ke Malaysia sebagian besar masih merupakan tenaga kerja kasar yang  bekerja di ladang perkebunan kelapa sawit. Namun demikian ada juga sebagai penjaga toko, sopir dan pembantu rumah tangga.(awi)

16.25 | 0 komentar | Read More

Bawa Sabu, Oknum Polisi Terjaring Razia

Laporan: Misran Asri | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Briptu Fauzan (26), anggota Polresta Banda Aceh, bersama seorang teman wanitanya berinisial Ru (30) ditangkap karena kedapatan membawa dua paket kecil sabu-sabu.

Oknum polisi tersebut terjaring dalam razia yang digelar tim gabungan jelang pemilu di kawasan Bundaran Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Kamis (20/03/2014) malam.

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Moffan MK SH, mengatakan selain dua paket sabu, bersama pelaku juga ditemukan alat isap berupa bong. Berdasarkan hasil pemeriksaan urine, Briptu Fauzan positif menggunakan narkoba. Sementara teman wanita negatif.

"Briptu Fauzan bersama teman wanitanya itu tertangkap pukul 23.00 WIB. Pelaku ditahan di Mapolresta Banda Aceh," demikian Moffan.(*)

16.25 | 0 komentar | Read More

Briptu Fauzan yang Tertangkap Bawa Sabu Terancam Dipecat

Laporan: Misran Asri | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Briptu Fauzan, yang tertangkap membawa dua paket sabu-sabu berukuran kecil saat berlangsung razia Kepolisian di Bundaran Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Kamis (20/03/2014) malam, terancam dipecat.

Penegasan itu disampaikan Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Moffan MK SH, kepada wartawan, Jumat (21/03/2014).  Menurut Moffan oknum yang bersangkutan baru tiga hari bertugas di Mapolresta Banda Aceh. Sebelumnya, dia bertugas di Direktorat Sabhara Polda Aceh.

"Pecat! Itu kosekwensi yang harus dia terima. Persoalannya dia sudah pernah mendapat pembinaan dan diwanti-wanti oleh pimpinan agar tidak mengulangi perbuatannya. Eh, ternyata dia mengulangi lagi. Artinya, dia memang tidak pantas lagi menjadi anggota polisi," pungkas Kombes Moffan.(*)

16.24 | 0 komentar | Read More

Bupati Simeulue Rombak Kabinet

Laporan: Sari Muliyasno I Simeulue

SERAMBINEWS.COM, SINABANG - Bupati Simeulue Drs Riswan NS, merombak kabinetnya dalam jumlah besar pada semester pertama tahun anggaran 2014. Pelantikan seratusan pejabat mulai eselon II, III dan IV itu berlangsung di gedung DPRK Simeulue, Jumat (21/3/2014) siang.

Hingga berita ini diturunkan, pejabat di daerah itu yang terkena mutasi sudah mulai berdatangan ke gedung DPRK setempat. Sejumlah pejabat yang ditanyai Serambinews.com, masih belum mengetahui posisi ataupun jabatan baru yang akan diisi oleh pejabat yang bersangkuta.

"Belum tahu (jabatannya), tadi dapat undangan hadir saja," ujar seorang pejabat sebelum memasuki ruang pelantikan. Bocoran mutasi dalam jumlah besar yang dilakukan Bupati Simeulue, tidak sampai menjadi perbincangan di kalangan pejabat, sebab tidak ada bocoran dari hari sebelumnya.(**)

16.24 | 0 komentar | Read More

Beras Import Juga Layak Disalurkan untuk Raskin

Laporan: Abdullah Gani | Pidie Jaya

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Kepala Bulog Divre Pidie, H Ridwan A Gani mengatakan, jika mengandalkan beras dalam daerah atau beras lokal dipastikan tidak mencukupi guna disalurkan untuk raskin .

Karenanya, beras import juga tetap layak didistribusikan untuk raskin. Menyangkut dengan kualitas atau mutu, malah jauh lebih bagus. Hanya saja karena sudah tersimpan agak lama, maka wajar saja bila baunya kurang sedap.

Hal tersebut diutarakan Ridwan menjawab Serambinews.com melalui ponselnya, Jumat (21/3), mengenai masih banyaknya stok beras asal Vitnam yang tersimpan di Gudang Bulog Meureudu, Pijay.  Ridwan mengatakan, stok beras import asal Vitnam yang ada disana lebih 800 ton dan segera akan disalurkan untuk rumah tangga miskin.

Sementara Bupati Pijay, H Aiyub Abbas, dalam berbagai kesempatan sering menyampaikan, mulai Bulan Maret 2014, beras yang disalurkan untuk raskin berkualitas bagus, karena berasal dari dalam daerah, bukan beras  import sebagaimana didistribusikan selama ini.(*)    

16.24 | 0 komentar | Read More

KMP Labuhan Haji Gantikan KMP BRR

* Doking di Belawan Mulai 23 Maret

SABANG - Kapal Motor Penyeberangan (KMP) BRR yang selama ini melayani pengangkutan penumpang dan barang Balohan-Ulee Lheu, dilaporkan segera masuk galangan atau doking tahunan. Untuk kelancaran transportasi laut, pihak Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) sudah menyiapkan KMP Labuhan Haji sebagai penggantinya.

Supervisi Lintas ASDP Perwakilan Sabang, Husaini, kepada Serambi Rabu (19/3) mengatakan, izin kelayakan berlayar KMP BRR akan berakhir pada 29 Maret 2014. "Tapi doking dipercepat, dan direncanakan mulai 23 Maret 2014," kata Husaini seraya menambahkan belum ada tanggal pasti kapan KMP Labuhan Haji mulai beroperasi.

Menurutnya, KMP BRR yang berkapasitas 350 penumpang, 35 unit mobil dan 150 unit sepeda motor itu, akan naik dok di Belawan, Sumatera Utara. Selain rehab dan bongkar mesin, doking yang diperkirakan memakan waktu selama satu bulan, juga memeriksa kondisi as as propeller (baling-baling).

Sementara KMP Labuhan Haji, tambah Husaini, sudah stand by di Pelabuhan Penyebarangan Ulee Lheue, Banda Aceh, sejak sepekan lalu. KMP Labuhan Haji ini berkapasitas 350 penumpang, sama dengan kapasitas penumpang KMP BRR. Namun, KMP Labuhan Haji lebih pendek, sehingga daya angkut kendaraan juga lebih sedikit dari KMP BRR.(az)

16.24 | 0 komentar | Read More

Sekda Abdya Jadi Tersangka

BLANGPIDIE - Kejaksaan Negeri (Kejari) Blangpidie menetapkan Drs Ramli Bahar, Sekretaris Daerah (Sekda) Abdya sebagai tersangka dugaan penyimpangan pengadaan alat kesehatan (alkes) RSUD Teungku Peukan bernilai Rp 6,336 miliar lebih bersumber dari APBN 2013. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Safrial SKM juga ditetapkan sebagai tersangka kasus yang sama.

Penetapan dua tersangka kasus dugaan penyimpangan alkes RSUD Teungku Peukan Blangpidie tersebut diumumkan Kajari Blangpidie, Umar Z SH MH kepada pers, Rabu (19/3) malam. "Penyelidikan kasus dugaan penyimpangan alkes pada RSUD Teungku Peukan sudah kita tingkatkan menjadi penyidikan, sekaligus penetapan dua tersangka, RB dalam kapasitas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan S selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK)," ungkap Kajari Umar Z didampingi Kasi Pidsus Adenan Sitepu SH dan Kasi Intelijen Rahmad Ridha SH.

Seperti diketahui, RB adalah Ramli Bahar yang juga Sekda Abdya, di mana saat pengadaan alkes menjabat sebagai Plt Direktur RSUD Teungku Peukan sekaligus selaku KPA pengadaan alkes. Akan halnya S adalah Safrial yang menjabat selaku PPK pengadaan alkes.

Penetapan RB dan S sebagai tersangka, menurut Kajari Blangpidie, setelah dalam penyelidikan menemukan menimal dua alat bukti sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang. Alat bukti dimaksud berupa surat atau dukumen-dukumen terkait dengan pengadaan alkes dan bukti berupa keterangan beberapa orang yang sudah dipanggil sebelumnya.

Kajari Blangpidie menjelaskan, dalam proses penyelidikan yang dilaksanakan sejak 20 Januari 2014, penyidik kejaksaan sudah meminta keterangan 14 orang yang terkait dengan pengadaan alkes. Selain keterangan KPA, RB dan S, juga keterangan dari Direktur RSUD Teungku Peukan, bendahara, pemeriksa barang sebanyak 4 orang, panitia lelang sebanyak 3 orang, serta Dirut PT BSL selaku perusahaan pelaksana pengadaan alkes yang berdomisili di Jakarta. Penyidik kejaksaan juga sudah memiliki tidak kurang 13 dukumen terkait dengan kasus tersebut. "Tidak tertutup kemungkinan tersangka bertambah. Itu sangat tergantung dalam penyidikan terhadap tersangka RB dan S," kata Umar.(nun)

16.24 | 0 komentar | Read More

Mantan Direktur RS Fakinah Klaim tak Ada Penggelapan

BANDA ACEH - Mantan Direktur Rumah Sakit Teungku Fakinah Banda Aceh yang juga mantan Direktur Akper Teungku Fakinah Banda Aceh, dr HM Saleh Suratno (78), mengklaim tak pernah menggelapkan dana yayasan tersebut selama dirinya menjabat.

Meski bantahan atas dugaan penggelapan yang dilakukannya sudah ditanggapi pengacaranya, Azfilli Ishak SH, seperti diberitakan Serambi, kemarin, Saleh merasa perlu menanggapi langsung Penyidik Ditreskrim Um Polda Aceh, yang sudah lama menetapkannya sebagai tersangka penggelapan dana Yayasan Teungku Fakinah sebesar Rp 7 miliar lebih itu.

"Hasil audit auditor independen, setiap tahun selalu sesuai antara pemasukan dan pengeluaran. Kecuali 2007, ada hasil audit yang hilang. Perkiraan saya, kalau bukan hilang saat tsunami, berarti hilang saat ruang kantor saya dibongkar oleh orang yang tak senang pada saya tahun 2011," katanya. Kasus pembongkaran itu sudah ia laporkan ke polisi.

Saleh juga membantah telah mengambil dana yayasan dengan memerintahkan bendahara dari kedua lembaga itu mencairkan dana. Menurut Saleh, bendahara RS Fakinah, Akper Fakinah, Yayasan Teungku Fakinah, dan Yayasan Harapan Bangsa, adalah satu orang. "Saya hanya meng-acc kwitansi tagihan dan meneken cek serta giro yang dicairkan bendahara," jelas Saleh.

Ia juga membantah telah mengajukan permohonan pemindahan bunga deposito Rp 2 miliar dari dua rekening RS Fakinah ke rekening pribadinya yang totalnya Rp 126.500.389 selama setahun. Saleh juga mengatakan, yayasan berutang padanya Rp 4 miliar, karena selama menjabat, ia mengeluarkan uang pribadi untuk pembangunan RS Fakinah (belakang RS lama).

Seperti diberitakan Serambi kemarin, Ketua Umum Yayasan Teungku Fakinah, Dra Siti Maryam melaporkan Saleh ke Mapolda Aceh, 16 April 2011. Namun, ia baru ditetapkan sebagai tersangka perkara penggelapan ini, 8 Oktober 2013, seiring adanya bukti surat soal penggelapan itu.(sal)

16.24 | 0 komentar | Read More

Pemerintah Aceh Perlu Siapkan Diri Hadapi AEC 2015

BANDA ACEH - Penerapan ASEAN Economic Community (AEC) yang akan dimulai pada 31 Desember 2015 bakal menjadi babak baru bagi pengembangan perekonomian Indonesia. Aceh sebagai bagian dari stakeholder penting dalam implementasi AEC di Tanah Air, harus mempersiapkan diri mengadapi persiangan global tersebut.

"Dalam skala nasional, Pemerintah Pusat sedang melakukan berbagai upaya strategis untuk melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam memahami dan menghadapi implementasi AEC. Kami harap Pemerintah Aceh juga dapat melakukan hal yang sama untuk memperkuat upaya proteksi terhadap potensi dan produk lokal," kata anggota DPR RI, M Ali Yakob, dalam pernyataan tertulisanya kepada Serambi, Rabu (19/3).

Pada dasarnya, lanjut dia, penerapan AEC akan menunjang perluasan integrasi ekonomi regional dalam kawasan ASEAN. AEC sendiri dideklarasikan untuk mempercepat realisasi kawasan yang stabil, sejahtera, dan berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan liberalisasi perdagangan.

Di satu sisi diperkirakan, penerapan AEC cukup positif menunjang pengembangan perekonomian Indonesia. "Namun kalau pemerintah daerah tidak ikut serta secara aktif melibatkan masyarakat untuk menghadapi AEC, hal itu juga akan menjadi boomerang. Karenanya mau tidak mau kita harus mempersiapkan para nelayan kita untuk menghadapi AEC 2015," tandasnya.

Impementasi AEC akan mempengaruhi semua sektor perekonomian masyarakat. Aceh sebagai daerah agraris dan lumbung pangan nasional memiliki tiga sektor utama yang memerlukan pemroteksian ganda dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh sendiri. Ketiga hal itu meliputi pertanian dan perkebunan, kelautan, dan UMKM dengan sejumlah produk ekspornya.

"Karena itu kalangan nelayan, para petani dan pelaku UMKM di Aceh juga perlu diingatkan untuk menghadapi AEC 2015. Apalagi diketahui saat ini, pengelolaan pertanian, perkebunan, dan kelautan di Aceh pada umumnya belum optimal menggunakan peralatan berteknologi. Kondisi ini mengakibatkan terbatasnya nilai produksi di setor-sektor tersebut, dan akan menjadi ancaman tersendiri karena produk-produk sejumlah negara tetangga memiliki kuantitas dan kualitas yang tinggi," jelas Ali Yacob.(yos)

16.24 | 0 komentar | Read More

KIP Aceh Terkendala Dana

* Sosialisasi Pemilu Terhambat

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh hingga kini belum menyalrkan dana hibah Rp 5 miliar kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Jumlah itu sesuai dengan permintaan lembaga penyelenggara Pemilu tersebut. Eksesnya, tahapan Pemilu Legislatif 9 April mendatang tak dapat terlaksana dengan maksimal. Selain itu, gaji pegawai tenaga honorer di sekretariat KIP Aceh menunggak sejak Januari lalu.

"Karena dana hibah itu belum disalurkan Pemerintah Aceh, KIP Aceh tak dapat menyosialiasikan pelaksanaan tahapan pemilu terkait kekhususan Aceh terutama untuk tiga partai lokal peserta pemilu di Aceh. Tenaga honorer di Sekretariat KIP Aceh juga belum menerima gaji sejak Januari 2014," ungkap Wakil Ketua KIP Aceh, Basri M Sabi kepada Serambi, Rabu (19/3).

Dikatakan, KIP Aceh sudah mengajukan usulan dana hibah Rp 5 miliar untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tahapan Pileg 2014 melalui pembahasan di DPRA. "Proses itu sudah kita lakukan dan sudah selesai semua. Anggaran lima miliar rupiah itu juga sudah ditetapkan," ujar Basri.

Namun, lanjutnya, karena muncul penasfiran lain yang mengatakan harus ada verifikasi dari dinas terkait dalam hal ini Kesbangpol Aceh, maka dana itu belum bisa dicairkan. "Kita sudah capek berkoordinasi dengan Kesbangpol Aceh, tapi Kesbangpol Aceh tidak mau memverifikasi dengan berbagai alasan. Karena itulah, dana tersebut belum bisa dicairkan," pungkasnya.

Pada bagian lain, Basri mengatakan, KIP yang merupakan bagian dari KPU sesuai ketentuan bisa mendapatkan dana APBA yang antara lain digunakan untuk dukungan logistik. Hal itu sesuai dengan amanah UU Nomor 15/2011 Pasal 126 ayat (1) dan (2) tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Dalam pasal itu, menurutnya, antara lain disebutkan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan dan fasilitas sebagaimana dimaksud antara lain berupa penugasan personel pada sekretariat Panwaslu kabupaten/kota, PPK, Panwaslu kecamatan dan PPS. Pelaksanaan sosialisasi, kelancaran transportasi, pengiriman logistik, dan monitoring penyelenggaraan pemilu.(sr)

16.24 | 0 komentar | Read More

Di Abdya, Minim Parpol Gelar Kampanye Terbuka

BLANGPIDIE - Memasuki hari keempat kampanye terbuka, Rabu (19/3), hanya Partai Aceh (PA) yang melaksanakan kampanye rapat umum di lapangan Ujong Padang Manggeng pada hari pertama Minggu (16/3) lalu.

Salah satu alasan parpol bersikap begitu adalah sebagian besar partai politik (parpol) di Abdya, menilai kampanye rapat umum pemilu legislatif April mendatang tak efektif. Padahal, Komisi Independen Pemilihan (KIP) setempat menetapkan jawal kampanye selama 21 hari sejak 16 Maret sampai 5 April mendatang. Selain itu, 15 panggung kampanye lengkap pengeras suara sudah disediakan Pemkab setempat di 15 lokasi. 

Wakil Ketua DPD PAN Abdya, Elizar Lizam mengakui pihaknya tidak melaksanakan kampanye rapat umum untuk pileg anggota DPRK Abdya. Selain tidak efektif, masalah anggaran juga menjadi kendala. "Anggaran yang kita maksud bukan untuk dibagi kepada simpatisan, melainkan keperluan operasional, seperti tansportasi dalam mobolisasi massa," katanya. Karenannya, PAN Abdya caleg DPRK hanya melakukan kampanye dialogis.

Tidak efektifnya kampanye rapat umum untuk Pileg DPRK juga dikemukakan Ketua DPD Partai Golkar Abdya, H RS Darmansyah SE. "Kampanye terbuka akan kami lakukan pada minggu terakhir jadwal kampanye," ungkapnya. Ketua Partai Nasdem Abdya, Syamsul Bahri juga mengatakan, akan melaksanakan kampanye terbuka pada minggu terakhir jadwal kampanye di tiga titik daerah pemilihan (dapil) 1, dapil 2, dan dapil 3.

Sekretaris Partai Demokrat (PD) Abdya, Rinaldi Bayur Syahputra ST juga mengatakan kampanye rapat umum tidak efekif. PD akan menggunakan kampanye terbuka pada putaran terakhir di masing-masing dapil. Pendapat yang sama, datang dari Ketua Partai Bulan Bintang (PBB), Syamsul Bahri, dan Ketua Patai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdya, H Munir H Ubit.

Karena tidak ada parpol yang tertarik melaksanakan kampanye rapat umum, pangung kampanye yang telah tersedia di 15 titik lokasi dalam tiga dapil di sembilan kecamatan sampai Rabu (19/3) menjadi mubazir atau kosong.(nun)

16.24 | 0 komentar | Read More

Polres Abdya Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu

* Melibatkan 206 Polisi, 190 TNI, dan 1.002 Linmas

BLANGPIDIE - Polres Abdya melakukan Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Rencong dalam rangka pengamanan Pemilu 2014, di halaman Mapolres setempat, Selasa (18/4) kemarin. Apel ini untuk mengecek kesiapan pasukan dalam pengamanan tahapan Pemilu 2014.

Bertindak selaku Inspektur Kapolres Abdya, AKBP Eko Budi Susilo SIK, Komdan apel, AKP Erjan Dasmi, Kasubbagbinops Polres Abdya. Di hadiri, Dandim 0110 Letkol Arm E Dw Karyono AS, Wakil Ketua DPRK Elizar Lizam SE Ak, Bupati diwakili Asisten Pemerintahan Umum Drs Macrivai MSi, Kajari Blangpidie diwakili Fahmi SH, Dansubdenpom, Lettu CPM Joko Mursodo SSh, sejumlah kepala dinas terkait, para Camat, Kapolsek, Danramil, serta pengurus partai politik (parpol).

 Peserta upacara terdiri personel Polres, pasukan  TNI dari Kodim 0110 dan Yonif 115 Macan Leuser, Satpol PP, LLAJ dari Dinas Perhubungan, Senkom, petugas Pemadam Kebakaran, Satpam, RAPI, SAR, dan OKP setempat.

 Kapolres Abdya, AKBP Eko Budi Susilo SiK, dalam apel gelar pasukan tersebut membacakan amanat Kapolri Jenderal Pol Sutarman. Intinya, minta kesiapan pasukan mengamankan pelaksanaan tahapan Pemlu 2014. Operasi  Mantap Brata Rencong 2014, dilaksanakan selama 224 hari.

Kapolres Abdya menambahkan, pengamanan pelaksanaan tahapan Pemilu Anggota Legislatif (Pileg) 2014 di Kabupaten Abdya, diterjunkan 206 personel polisi, dibantu 190 personel TNI serta 1.006 personel Linmas. Menurut Kapolres, pasukan siap mengamankan 344 TPS yang tersebar dalam 132 desa/gampong dan sembilan kecamatan di Kabupaten Abdya.(nun)

16.26 | 0 komentar | Read More

Hari ke-4 Kampanye, Panwaslu Simeulue Belum Temukan Adanya Pelanggaran

Laporan: Sari Muliyasno I Simeulue

SERAMBINEWS.COM, SINABANG - Memasuki hari ke empat kampanye partai politik di Kabupaten Simeulue, belum ditemukan pelanggaran yang dilanggar oleh parpol di lapangan saat melangsungkan kampanye di titik kampanye yang sudah ditentukan.

Hal ini disampaikan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Simeulue, Karisah Hamzah menjawab Serambinews.com, Rabu (19/3/2014). Seperti diketahui, kampanye parpol di Pulau Simeulue belum semuanya diisi parpol untuk melakukan kampanye.

Hanya beberapa parpol yang sudah mengisi panggung kampanye. Tak hanya parpol, calon dari DPD RI juga belum juga menggelar kampanye hingga memasuki hari ke empat ini.

16.26 | 0 komentar | Read More

Ensem Bangun Sarana Air Bersih di Kuta Batu

Laporan: Dede Rosadi | Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Perusahan pabrik kelapa sawit PT Ensem Lestari, membangun sarana air bersih di Desa Kuta Batu, Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil, senilai Rp 50 juta. Langkah itu, sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap masyarakat sekitar.

Selain itu, Ensem juga memberikan bantuan, pembangunan pagar TK Bina Persada Desa Kuta Tinggi.Mereka juga memberikan honor dua orang guru TPA Lae Riman sebesar Rp 600 ribu per bulan.

"Bantuan ini, merupakan program CSR PT Ensem Lestari. Ini membuktikan bahwa kehadiran perusahan memberikan dampak positif untuk masyarakat sekitar," kata Abdullah, Kepala Bagian Humas dan Personalia PT Ensem Lestari, Rabu (19/3/2014).

Bantuan tersebut, diserahkan Mill Manager PT Ensem Lestari, Agus Salim didampingi, KTU Malimin serta Humas dan Personalia, Abdullah. Bantuan diserahkan di kantor camat Simpang Kanan, yang diterima Kepala Desa Kuta Batu, untuk pembangunan sara air bersih. Sedangkan bantuan pembangunan pagar sekolah TK dan honor TPA diterima masing-masing pengurusnya.

Kepala Desa Kuta Batu, Agunawan mewakili penerima bantuan mengatakan, kehadiran perusahan hendaknya terus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Manfaat yang dirasakan masyarakat hendaknya dimanfaatkan serta yang belum ditingkatkan.

"Sejak kehadiran perusahaan tercipta lapangan kerja, nilai jual kelapa sawit meningkat, dan munculnya warung hendaknya dipertahankan. Kemudian apa yang menjadi kekurangan supaya segera diperbaiki," ujarnya.

16.26 | 0 komentar | Read More

Belasan Ribu RTS di Pidie Jaya Terima Raskin Gratis

Laporan Idris Ismail | Pidie Jaya

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Bupati Pidie Jaya, iyub Abbas, Rabu (19/3/2014) siang menyerahkan Beras Rakyat Miskin (Raskin) sebanyak 188.415 Kg untuk 12.561 Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Mereka adalah warga dari delapan kecamatan di kabupaten setempat. Secara simbolis, raskin dibagikan sekaligus pada program Lauching Raskin gratis.

"Program Lauching Raskin gratis ini merupakan komitmen kami kepada masyarakat di Pidie Jaya selama lima tahun untuk tidak menebus beras raskin karena pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 5 miliar,"ujar Aiyub Abbas.

16.26 | 0 komentar | Read More

NasDem Prioritaskan 10 Program untuk Rakyat Aceh

Laporan: Sri Wahyuni | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Selain menjadi juru kampanye untuk Partai NasDem, kedatangan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pada kampanye terbuka di halaman Stadion Lampineung Banda Aceh, Minggu (16/3) itu juga membawa 10 program prioritas untuk masyarakat Aceh dan rakyat Indonesia umumnya.

Berikut 10 program prioritas Partai NasDem jika terpilih dalam Pemilu Legislatif 2014:

1. Subsdisi untuk rakyat miskin Rp 1 juta per KK setiap bulan selama 5 tahun.
2. Menyediakan pupuk dan alat pertanian dengan semurah murahnya selama 5 tahun.
3. Membangun infrastruktur umum selama 5 tahun
4. Menaikan gaji PNS, TNI/ Polri dengan terus menurus.
5. Gratis biaya pendidikan SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi selama 5 tahun.
6. Menyediakan beasiswa baik dalam maupun luar negeri untuk 100 ribu lulusan SLTA keluar negeri.
7. Membangun bidang keamanan untuk menjaga dan melindungi rakyat.
8. Membangun infrastruktur jaringan listrik dan air bersih di pedesaan.
9. Menciptakan 10 juta lapapangan kerja baru.
10. Mendirikan dan meningkatkan fasilitas Pusksesmas untuk rawat inap pasien selama lima tahun.

Selain itu dalam pidato orasi politiknya Nasdem juga siap memperjuangkan kepentingan Aceh untuk kesejahteraan rakyat dan menolak segala bentuk kekerasan politik di Aceh.

"Aceh memang daerah modal, Aceh daerah istimewa, dan Aceh daerah yg melahirkan tokoh pahlawan. Kepada saudara semua saya titip harapan untuk terus menjaga persaudaraan anda," katanya dalam orasi politik kampanye Partai NasDem.(***)

16.25 | 0 komentar | Read More

Hari Pertama Kampanye Sepi di Medan

Laporan: Parlaungan Lubis | Sumatera Utara

SERAMBINEWS.COM, MEDAN - Di Medan, Sumatera Utara, tak Ada partai politik (parpol) yang memanfaatkan hari libur menggelar kampanye akbar di hari pertama. Padahal, pada hari tersebut, (Minggu, 16/3), merupakan "jatah" PPP, PBB, Hanura, dan PKPI.

Empat partai ini tak memanfaatkan kampanye terbuka di hari libur diakui Ketua Panwaslu Medan, Teguh Satya Wira. "Tak ada tembusan  disampaikan kepada kami mengenai pemberitahuan kampanye terbuka tersebut," kata Ketua Panwaslu Medan, Teguh Satya Wira, Minggu (16/3).

Sementara itu, Komisioner KPU Medan Rahmat Kartolo menyebutkan, mereka sudah menerima pemberitahuan dari seluruh partai politik yang mendapat giliran untuk melaksanakan kampanye terbuka pada hari pertama ini. Namun dalam surat pemberitahuan tersebut, sebagian diantara mereka menyebut hanya melaksanakan kampanye pada ruangan tertutup saja.

"Hanura hanya menyelenggarakan pertemuan tertutup dikantor mereka, kalau PKPI menyampaikan akan menggunakan lapangan Rengas Pulau tapi sepertinya mereka hanya konvoi sebentar saja, sedangkan PPP mereka mengatakan akan menggelar kampanye namun tidak menyebutkan lapangan mana yang mereka gunakan, dan PBB juga demikian," jelasnya.

Sesuai peraturan, kampanye terbuka atau rapat umum mulai dilaksanakan pada 16 Maret hingga 5 April 2014. Setelah itu 6-8 April minggu tenang dan semua atribut kampanye parpol harus dibersihkan.
Semua partai politik peserta Pemilu memiliki kesempatan tujuh kali menggelar kampanye terbuka dalam bentuk rapat umum di Sumatera Utara. (***)

16.25 | 0 komentar | Read More

Peringati Maulid, Warga Lam Glumpang Kenduri Raya

Laporan: Reza Munawir | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Warga Desa Lam Glumpang, kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh, Minggu (16/3/2014) menggelar kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW.  Tak tanggung-tanggung, warga memasak 27 kuah beulangoeng (lauk kambing/lembu khas Aceh).

Kuchik Lam Glumpang, M Zainy Yunus mengatakan, seluruh hidangan berasal dari warga dan sejumlah tokoh masyarakat.

"Nanti sore semua warga, kaya miskin akan dibagikan kuah beulangoeng. Warga juga membawa hindangan dari rumahnya untuk di makan bersama-sama di Meunasah," jelas M Zainy.

M Zainy menambahkan, kenduri seperti ini terus di pertahakan setiap tahunnya

16.25 | 0 komentar | Read More

Agara Mulai Diguyur Hujan

Laporan: Asnawi Luwi | Aceh Tenggara

SERAMBINEWS.COM,KUTACANE - Kabupaten Aceh Tenggara, mulai diguuyur hujan deras, Minggu (16/3/2014). Hujan yang membasahi kabupaten itu membuat warga senang dan sangat bersyukur.

Pasalnya, Agara selama ini mengalami kekeringan selama dua bulan lebih karena dilanda kemarau panjang, sehingga banyak tanaman milik warga di perkebunan terancam punah dan gagal panen.

"Alhamdulillah Agara turun hujan dan sebelumnya sepekan lalu Bupati Agara bersama masyarakat telah mengelar shalat minta turun hujan (Istisqa). Semoga hujan ini membawa keberkahan." Ujar Denny F Roza, Warga Kutacane,  kepada Serambinews.com, Minggu (16/3/2014).(*)

16.25 | 0 komentar | Read More

Lokasi Kampanye di Simeulue Masih Sepi

Laporan: Sari Muliyasno I Simeulue

SERAMBINEWS.COM, SINABANG - Memasuki hari pertama kampanye partai politik (Parpol) peserta pemilu di Kabupaten Simeulue, Minggu (16/3/2014), untuk sejumlah lokasi kampanye dilaporkan masih terlihat sepi atau belum ada aktifitas sama sekali.

Amatan Serambinews.com di lapangan, panggung kampanye yang sudah disediakan untuk para parpol melakukan kampanye belum digunakan dihari pertama kampanye terbuka. Kabag Ops Polres Simeulue, AKP Wisnu, yang ditanyai Serambinews.com juga membenarkan dihari pertama kampanye belum ada aktifitas parpol untuk berkampanye.

"Belum ada (kampanye), izin yang masuk ke Polres sudah ada untuk kampanye parpol beberapa hari ke depan," kata Wisnu menjawab Serambinews.com. Hal yang sama disampaikan ketua KIP Simeulue, Nagur, bahwa untuk kampanye parpol di daeranya belum ada pada hari pertama pelaksanaan kampanye terbuka.(*)

16.25 | 0 komentar | Read More

Puluhan Kios di Beureunuen Terbakar

SERAMBINEWS.COM/MUHAMMAD NAZAR

Puluhan Kios di pusat perbelanjaan pasar Beureunuen Pidie, Minggu (16/3) sekira pukul 13.00 WIB, terbakar. Insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.

Laporan: Muhammad Nazar | Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI- Puluhan kios ‎di pinggir jalan nasional pusat perbelanjaan Beureunuen, tepatnya Simpang Keumangan Pidie, Minggu (16/3) sekira pukul 13.00 WIB, terbakar. Peristiwa itu tidak menimbulkan korban jiwa.

Kebakaran tersebut menyebabkan arus lalintas sepanjang satu kilometer lebih macet total. Kemacetan tersebut terjadi selama satu jam, mulai pukul 13. 15 WIB hingga ‎pukul 14.45 WIB. Empat unit armada pemadam kebakaran yang dikerahkan kelokasi berhasil memadamkan titik api. ‎Sehingga sebagian kios papan itu selamat.

Kasat Reskrim Polres Pidie, AKP Ibrahim SH, yang dihubungi Serambinews,com mengaku belum mengetahui Jumlah kios yang terbakar tersebut.

Hasil penelusuran Serambinews,com, kemarin, jumlah kios terbakar 40 unit dari total 72 kios. Sisanya 32 tidak terbakar. Kios-kios terbakar tersebut milik Hafid tiga pintu, Irwan dua pintu, Bakri Ahmad satu pintu, Efendi, ‎Fatdai dan Syahrul.(*)

16.25 | 0 komentar | Read More

Tim Gabungan Sita Ratusan Atribut Caleg di Langsa

LANGSA - Tim gabungan terdiri dari unsur Panwaslu, Polres Langsa, Satpol PP dan WH, KIP, Pemadan Kebakaran (Damkar) BPBD, dan KP2T Kota Langsa, Kamis (13/3) menyita ratusan baliho dan atribut (poster) caleg yang dipasang di sepanjang Jalan A Yani dan sekitarnya.

Tim yang dibagi dalam dua grup ini bergerak setelah mengikuti briefing di Mapolres Langsa, sekitar pukul 10.00 siang. Grup pertama melakukan penertiban atribut para caleg di sepanjang Jalan A Yani, dimulai dari Simpang Komodore, Gampong Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro hingga Simpang Tugu Polantas, Kecamatan Langsa Kota.

Sedangkan grup kedua melakukan pembersihan alat peraga baik baliho dan poster caleg di sepanjang Jalan Negara diawali dari Titi Kembar Gampong Baroh, Kecamatan Langsa Lama, hingga kawasan sekitar Mapolres Langsa, antara Gampong Baro dan Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota.

Puluhan personil gabungan langsung mencopot spanduk/poster maupun baliho caleg dari pohon dan tiang-tiang di jalan umum. Ratusan alat peraga kampanye yang dipasang melanggar Perwal Nomor 72 Tahun 2013 tentang pemasangan alat peraga kampanye pemilu anggota DPRK, DPRD, DPRA, dan DPRK Langsa.

Penertiban berlangsung tertib dan lancar, tidak ada menimbulkan insiden apapun. Seluruh atribut yang disita diangkut ke Sekretariat Panwaslu Kota Langsa. Ketua Panwaslu Kota Langsa, Husaini, kepada Serambi mengatakan, baliho dan poster caleg yang disita tersebut diperkirakan berjumkah ratusan lembar.(zb)

16.24 | 0 komentar | Read More

YARA Gugat PLN Aceh

* Karena tak Mampu Layani Konsumen dengan Baik

BANDA ACEH - Direktur Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin SH bersama Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Aceh sekaligus mewakili masyarakat, Anwar, mendaftarkan gugatan untuk kepentingan publik (class action) terhadap PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Wilayah Aceh, ke Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh, Kamis (13/3).

Gugatan tersebut diajukan terkait pemberlakuan pemadaman bergilir oleh PT PLN Wilayah Aceh sejak Februari 2014, sehingga menyebabkan seluruh kegiatan masyarakat yang memerlukan arus listrik menjadi terganggu.

Safaruddin mengatakan, gugatan didaftarkan ke Bagian Perdata PN Banda Aceh, Nomor 15/Pdt G/2014/PN-BNA tertanggal 13 Maret 2014. Dalam gugatan itu, Direktur PT PLN Wilayah Aceh sebagai tergugat I, dan Presiden RI Cq Gubernur Aceh sebagai tergugat II. Gugatan yang didaftarkan sekitar pukul 11.00 WIB itu diterima Panmud Perdata PN Banda Aceh.

Menurut Safaruddin, tergugat I telah melanggar kewajiban hukum selaku penyedia tenaga listrik sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Dalam pasal itu disebutkan, konsumen berhak mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keadaan yang baik. Tapi ini tidak dilakukan PLN.

"Akibat pemadaman listrik yang dilakukan tergugat I secara sepihak, menyebabkan seluruh kegiatan penggugat sebagai perwakilan warga Aceh yang memerlukan arus listrik menjadi terganggu. Selain itu, barang elektronik milik warga rusak, dan terjadi kebakaran rumah masyarakat di beberapa tempat di Aceh," katanya kepada Serambi, usai mendaftarkan gugatan tersebut.

Selama pemadaman listrik, tambah Safaruddin, masyarakat menghabiskan lilin sebanyak enam batang dengan harga Rp 7.000/batang. Dalam sebulan, masyarakat harus mengeluarkan dana Rp 210.000. Jumlah pelanggan listrik berdasarkan data PLN tahun 2011 sebanyak 951.165 sambungan.

"Kalikan saja, berapa banyak uang yang dikeluarkan masyarakat Aceh untuk beli lilin. Belum lagi biaya perbaikan peralatan elektronik milik masyarakat yang rusak akibat listrik yang hidup mati tak menentu. Karena ini kami mohon majelis hakim menghukum tergugat I mengganti kerugian material dan immaterial yang dialami penggugat," ujar Safaruddin.(hs)

16.24 | 0 komentar | Read More

Oknum Polisi Tembak Tiga Warga di Montasik

BANDA ACEH - Seorang oknum polisi yang dikabarkan sedang mabuk diduga menembak tiga warga di kawasan Aneuk Galong, Montasik, Aceh Besar, Kamis (13/3) sekitar pukul 21.00 WIB. Suara tembakan yang membahana sempat membuat warga sekitar lokasi panik. Pelaku yang diduga perwira polisi di Polda Aceh itu langsung melarikan diri setelah peristiwa tersebut.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Serambi tadi malam dari berbagai kalangan, insiden ini bermula ketika Herman, Syahrial, Baihaqi, dan Toni sang oknum polisi diduga minum tuak dari air aren yang difermentasikan.

Setelah mabuk tuak, Toni tiba-tiba mengeluarkan senjata api dan menembak ketiga rekannya tersebut. Lalu tersangka melarikan diri.

Akibat penembakan itu, Herman (33), warga Lubuk, terkena peluru di bahu, Syahrial (35), warga Montasik, kena tembak di dada. Selanjutnya Baihaqi (40). warga Lamteungoh, Ingin Jaya, terkena tembakan di paha.

Syahrial dan Baihaqi tadi malam langsung dilarikan naik ambulans untuk dirawat di RSUZA Banda Aceh. Sedangkan Herman sempat dirawat di RS Aisyah, Aneuk Galong.

Pascaperistiwa itu, aparat keamanan langsung mengejar pelaku. Hingga pukul 23.00 WIB belum ditemukan.

Namun, menjelang pukul 00.00 WIB tadi malam, seorang warga Aceh Besar mengirim sms ke Serambi bahwa pelaku penembakan itu sudah tertangkap dan dibacok oleh pihak yang mengejarnya. Apakah akibat pembacokan itu nyawa korban melayang atau tidak, hingga dini hari tadi Serambi belum mendapatkan kepastian.

Informasi tentang penembakan tersebut dengan cepat beredar di kalangan masyarakat Aceh Besar dan Banda Aceh. (adi/mir)

16.24 | 0 komentar | Read More

Pandam IM: Aceh Kondusif untuk Pemilu

MEULABOH - Panglima Kodam Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayjen TNI Pandu Wibowo mengutarakan meski ada beberapa kasus terjadi di Aceh jelang pelaksanaan Pemilu 2014, tetapi kondisi Aceh masih cukup kondusif untuk pelaksanaan Pemilu.

Pangdam berharap masyarakat untuk tetap menjaga sehingga pesta demokrasi lima tahun ini berjalan lancar dan baik. "Saya melihat masih cukup kondusif," katanya kepada wartawan di sela kunjungan di Kodim 0105 Aceh Barat, Kamis (13/3) sore.

Pangdam dan rombongan tiba di Kodim Aceh Barat sekitar pukul 17.30 WIB setelah lawatan kunjungan kerja ke sejumlah Kodim dan satuan di wilayah barat selatan Aceh. Pangdam ke Kodim Aceh Barat turut didampingi Danrem 012/TU, Kol Bambang Ismawan.

Turut menyambut kedatangan Pangdam, Dandim Aceh Barat, Letkol Deny Azhar Rizaldi, Sekda Aceh Barat, Bukhari MM, Kajari Mara Ongku Nasution dan pejabat sipil dan TNI lainnya. Sekitar pukul 18.30 WIB, Pangdam yang didampingi istri dan rombongan dari Kodim Aceh Barat kembali bertolak ke Banda Aceh.

Menurut Pangdam, terhadap adanya sejumlah kasus seperti pembakaran, penembakan dan bentuk lainnya jelang pelaksanaan Pemilu kini sedang diungkap oleh polisi termasuk penembakan di Aceh Selatan. Karena itu diharapkan pelaku segera terungkap sedangkan dalam hal ini TNI siap membantu. "Harapan kita segera diungkap oleh polisi," kata Pangdam.

Pandu Wibowo mengajak masyarakat untuk tidak takut dalam memberikan hak suaranya guna menentukan lima tahun ke depan. Kalau ada gangguan dan hal lainnya dilaporkan baik ke polisi dan TNI sehingga orang yang mengganggu pelaksanaan Pemilu dapat ditindak.

Pangdam Mayjen Pandu Wibowo mengatakan, dalam membantu polisi guna menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2014 yang hari 'H' pada 9 April 2014 ini sudah dekat, sudah disiapkan sebanyak 1.300 prajurit TNI yang disebarkan ke Kodim-kodim di Aceh. "Prajurit ini diperbantukan guna membantu tugas polisi dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilu di Aceh," katanya.

Kapendam IM, Kol Subagio Irianto kepada wartawan menambahkan, kedatangan Pangdam IM ke wilayah barat selatan Aceh guna kunjungan kerja dari Aceh Jaya hingga ke Aceh Singkil yang dimulai sejak Senin lalu. Selain itu dalam lawatan ke Pulau Banyak Barat di Singkil dengan menempuh laut sekitar 3 jam itu melakukan peletakan batu pertama pembangunan Koramil. "Kunjungan ini dalam rangka melihat kesiapan dan penekanan terhadap kesiapan pelaksanaan Pemilu yang diperbantukan kepada polisi," kata Kapendam IM.(riz)

16.24 | 0 komentar | Read More

Pemkab Aceh Besar Gelar Rakor Pemantapan Pemilu

BANDA ACEH - Pemkab Aceh Besar, Kamis (13/3) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantapan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Aula HT Bachtiar Panglima Polem Setdakab Aceh Besar, Kota Jantho. Rapat yang dibuka Bupati Aceh Besar, Mukhlis Basyah itu dihadiri Setdakab H Jailani Ahmad, unsur Muspida, muspika, pengurus Parpol peserta Pemilu, KIP, dan Panwaslu.

Bupati dalam sambutannya antara lain berharap melalui rakor itu dapat terjalin kerja sama yang sinergis dalam rangka menyukseskan Pemilu 9 April mendatang. Karena, menurutnya, even nasional itu sangat bermakna dalam menentukan maju mundurnya negara dan daerah selama lima tahun ke depan. "Mari kita sukseskan pemilu sesuai bidang tugas masing-masing secara profesional dan proporsional," ajak Bupati.

Dengan kerja sama yang baik dan sinergis antaraparatur pemerintah baik sipil maupun militer mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai gampong, menurut Mukhlis, semua masalah dapat diselesaikan dengan baik. "Mudah-mudahan menjelang pemilu, keamanan di Aceh Besar tetap kondusif, sehingga Pemilu dapat berjalan lancar, damai, dan sukses," ungkapnya.

Dikatakan, salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan Pemilu adalah kesiapan dan profesionalitas penyelenggara pemilu seperti KIP dan Panwaslu. "Menjaga dan memelihara stabilitas keamanan bukan hanya tanggung jawab TNI/Polri semata, tetapi juga merupakan tugas kita semua termasuk para pengurus partai politik dan calon legislatif," pungkas Bupati.

Sementara Kepala Badan Kesbangpol Linmas Aceh Besar, Drs TM Nur MM menjelaskan, kegiatan sehari itu diikuti 120 peserta. Menurutnya, narasumber yang diundang adalah Kapolres Aceh Besar, Kapoltabes Banda Aceh, Dandim 0101/BS, Kajari Kota Jantho, pimpinan DPRK Aceh Besar, serta Ketua KIP dan Panwaslu Aceh Besar. Para narasumber menjelaskan secara tugas dan fungsi merela masing-masing dalam menyukseskan Pemilu kali ini.(jal)

16.24 | 0 komentar | Read More

Terminal Terpadu Pijay Difungsikan April

Laporan:  Abdullah Gani |  Pidie Jaya

SERMBINEWS.COM, MEUREUDU -Terminal Terpadu Pidie Jaya di kawasan Simpang Empat Kecamatan Meurahdua, direncanakan pada Bulan April atau paling lambat Mai 2014 mendatang akan difungsikan.

Semua fasilitas pendukung di areal kurang lebih enam hektare kini sudah lengkap dibangun, dan hanya menunggu keluarnya qanun. Kecuali itu, tim penyusun RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), Jumat (14/03) pagi sudah meninjau lapangan.

Informasi akan difungsikannya terminal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kebudayaan Pariwisata Komunikasi dan Informatika (Kadishubbarkominfo) Pijay, Drs H Rizal Mahfud MSi, mernjawab Serambinews.com saat menemani tim RDTR, Jumat (14/3).

Menururt Rizal, jika terus dibiarkan kosong melompong seperti itu,  lokasi terminal tersebut mubazir bahkan dikhawatirkan akan disalah gunakan oleh pihak lain. Karena itu Terminal Terpadu Pidie Jaya di kawasan Simpang Empat harus segera difungsikan.(*)    

16.24 | 0 komentar | Read More

Dukung Pemilu Demokratis, KAMMI Demo KIP Aceh

SERAMBINEWS.COM/BUDI FATRIA

Personel polda Aceh membubarkan massa dalam simulasi pengamanan pemilu 2014 di halaman Kantor KIP Aceh, Sabtu (1/3/2014). Polda Aceh mempersiapkan 8.000 personel untuk mengamankan pemilu di Aceh. SERAMBI/BUDI FATRIA 

Laporan : Sri Wahyuni | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Puluhan Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Aceh mendemo kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Selasa (11/3/2014).

Mereka meminta seluruh pihak terkait seperti Gubenur, KIP Aceh, Bawaslu Aceh, dan pihak kepolisian menindak tegas pelaku kekerasan jelang Pemilu 2014 yang terus terjadi.

"Kita meminta tegas KIP mencoret partai yang mengintimidasi partai lain. Kita ingin pemilu berdasi (bersih, damai, dan demokrasi)," kata orator dalam aksi demo.

Demo yang berlangsung di halaman Kantor KIP Aceh itu disambut Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi dan Wakil Ketua KIP Aceh Basri M Sabi. Menanggapi tuntutan pendemo, Ridwan mengatakan pihaknya akan terus berupaya melaksanakan pemilu yang bersih, damai, dan berdemokrasi.

"Indonesia adalah negara hukum dan pelaksanaan pemilu serta masalah pencoretan partai juga harus melalui hukum yang berlaku. Kita sama-sama akan menjaga dan menyukseskan pemilu ini agar berjalan lancar dan aman," kata Ridwan.

16.25 | 0 komentar | Read More

Bantuan Parpol Banyak Diselewengkan

* Untuk Honor Staf dan Operasi Kantor

BANDA ACEH - Bantuan dana dari pemerintah kepada partai politik yang memiliki kursi di lembaga legislatif (DPRA dan DPRK) di Aceh, banyak diselewengkan untuk pembayaran honor staf, pengurus partai, dan biaya operasi kantor. Padahal, berdasarkan Permendagri Nomor 26 tahun 2013, sebesar 60 persen dari total bantuan yang diterima parpol diperuntukan bagi peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat.

Informasi ini terungkap dalam diskusi publik tentang "Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik, Fakta dan Upaya Memperbaikinya", yang dilaksanakan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watc (ICW), di Kantor MaTA, Banda Aceh, Senin (10/3).

Aktivis MaTA, Abdullah mengatakan, hasil konfirmasi pihaknya mengenai audit dana bantuan parpol kepada pihak BPK Perwakilan Aceh, menujukkan bahwa penggunaan dana bantuan parpol lebih banyak digunakan untuk pembayaran honor staf dan biaya kantor. Sedangkan untuk peningkatan pendidikan politik kader partai dan masyarakat sekitar 20-40 persen.

"Ini artinya parpol penerima dana bantuan, tidak amanah dan menyelewengkan sebagian dana bantuan parpol tersebut, bukan seperti yang telah diatur dalam Permendagri pasal 22, Nomor 26 tahun 2013," tukas Abdullah. 

Kepala Badan Kesbangpol Linmas Aceh, Drs Nasir Zalba yang diwakili Kepala Bidang Politik Pemerintahan Masfirah SH memaparkan, jumlah bantuan dana parpol yang disalurkan kepada 11 parpai politik yang memiliki kursi di DPRA setiap tahunnya senilai Rp 1,377 miliar.

Bantuan dana parpol itu, menurut Permendagri Nomor 26 tahun 2013, pasal 22,  digunakan sebagai dana penunjang kegiatan politik dan operasional sekretariat kantor partai politik. Sebesar 60 persen dari nilai bantuan yang diterima setiap tahunnya oleh parpol, digunakan untuk pendidikan politik kader partai dan masyarakat.

Masfirah menyebutkan, materi dari pendidikan politik yang harus diajarkan kepada kader partai dan masyarakat, adalah pendalaman 4 pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik, dan pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Utusan dari PKPI Amiruddin Daroy mengatakan, bantuan untuk PKPI yang hanya berjumlah Rp 31.853.000 per tahun bahkan tidak cukup untuk membayar sewa kantor. Dengan dana yang sangat minim ini membuat PKPI tidak maksimal dalam memberikan pendidikan politik maksimal bagi kader dan masyarakat. Karenanya, ia berharap ke depan pemerintah bisa mengalokasikan dana khusus untuk keperluan kegiatan pendidikan politik ini, di luar dana bantuan untuk parpol.

Sementara Sabri Badrudin yang mewakili Partai Golkar mengatakan, jumlah dana bantuan yang diperoleh partainya sebesarnya Rp 109,893 juta/tahun hanya cukup untuk membiayai sewa dan operasional kantor. Meski demikian, kata Sabri, Partai Golkar tetap melaksanakan peningkatan pendidikan politik bagi kader partai dan masyarakat. "Kalaupun tidak cukup, kita gunakan dana iuran anggota legislatif yang mendapat kursi di legislatif," ujarnya.

Data Badan Kesbangpol Linmas Aceh menujukkan, dari 11 partai politik yang menerima dana bantuan parpol dari Pemerintah Aceh pada tahun 2013, baru enam parpol yang sudah melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana parpolnya. Yaitu, Partai Golkar, Partai Demokrat, PPP, PKS, PDA, dan PKPI.

Sedangkan lima parpol lainnya, yaitu Partai Aceh, PBB, PAN, Patriot, dan PKB, hingga Senin (10/3) kemarin, belum menyerahkan lapokan pertanggungjawaban penggunaan dana parpolnya.

Kepala Bidang Politik Pemerintahan Masfirah SH dalam diskusi di kantor Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Senin (10/3) kemarin mengatakan, menurut Permendagri Nomor 26 tahun 2013, penyerahan laporan pertanggungjawaban dana bantuan parpol itu harus sudah dilakukan satu bulan setelah berkahirnya tahun anggaran. Itu artinya, bantuan parpol tahun 2013, harus dipertanggungjawabkan paling lambat 31 Januari 2014.(her)

16.25 | 0 komentar | Read More