Tanggapan Anggota DPRA

Harus Uji Materiil ke MA

MANTAN Ketua Badan Legislasi  DPRA, Abdullah Saleh menyatakan, ada aturan dan mekanismen yang harus ditempuh jika Pemerintah Pusat ingin mengoreksi, mengevaluasi, dan melakukan pembatasan terhadap sebuah peraturan daerah atau qanun yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah Aceh.

"Misalnya pemerintah pusat kurang berkenan dengan sejumlah pasal dan isi Qanun Jinayah yang telah disahkan DPRA, tidak bisa dilakukan pembatalannya dengan perpres langsung, tapi harus lebih dulu melakukan uji materiil ke Makamah Agung," kata Abdullah Saleh, kepada Serambi Jumat (7/11) malam.

Abdullah Saleh yang terpilih kembali sebagai anggota DPRA periode 2014-2019 menyampaikan pendapat itu ketika dimintai tanggapannya tentang rencana Pemerintah Pusat mengevaluasi sejumlah qanun di Aceh, termasuk Qanun Hukum Jinayat.

Abdullah Saleh mengatakan, sampai akhir masa Pemerintahan Presiden SBY, 20 Oktober 2014 lalu, masih ada beberapa qanun Aceh yang telah disahkan DPRA, tapi belum disetujui Pemerintah Pusat. Antara  lain Qanun Bendera dan Lambang Aceh, Qanun Wali Nanggroe, Qanun Jinayat, Qanun Pembentukan Bank Aceh Syariah, Qanun Perubahan Pajak Aceh (BBNKB), Qanun Penyelenggaraan Pendidikan, Qanun Pengelolaan Keuangan Aceh, Qanun Ketenaga Kerjaan, dan lainnya.

Dari sejumlah qanun yang belum disetujui pusat itu, ada satu qanun yaitu qanun Wali Nanggroe, yang sudah setahun lebih disahkan DPRA, namun belum disetujui pusat. Tapi, Pemerintah Aceh tetap melaksanakan implementasinya. Antara lain dengan melakukan upacara pengukuhan dan pengucapan sumpah janji Wali Nanggroe Aceh yang baru, Malik Mahmud Al Haitar, menggantikan Wali Nanggroe yang lama, almarhum Tgk Hasan Muhammad Di Tiro.

Mengenai Qanun Hukum Jinayat yang disahkan DPRA bulan September 2014, Abdullah Saleh mengatakan, saat penyusunan materi qanun jinayah tersebut, Pansus DPRA telah melakukan konsultasi ke berbagai lembaga tinggi negara, termasuk kepada Kementerian Hukum dan HAM, Kemendagri, Menkopolhukam, dan lainnya. Hasil konsultasi, pejabat di pusat menyatakan, tidak keberatan jika DPRA mengesahkan qanun tersebut.

Abdullah Saleh juga mengaku mendengar kabar ada beberapa hal dalam Qanun Jinayat yang belum disetujui oleh Pemerintah Pusat. "Pusat akan mengundang tim Pemerintah Aceh bersama tim DPRA, untuk membicarakannya kembali.

Tapi, kapan pertemuannya akan dilakukan, sampai hari ini kita belum mendapat undangannya dari Kemendagri. Intinya, DPRA sudah siap untuk menghadiri undangan Mendagri," tegas Abdullah Saleh.

Khusus untuk qanun yang mengatur tentang pelaksanaan Syariat Islam, kata Abdullah Saleh, pusat tidak bisa membatalkannya dengan perpres, tapi harus lebih dulu mengajukan uji materiilnya ke Makamah Agung. Mekenisme ini diatur dalam UUPA.

Sementara untuk qanun yang menyangkut pelaksanaan pemerintahan umum dan keuangan atau fiskal, seperti RAPBA dan lainnya, pusat bisa langsung menerbitkan perpres. Atau Kemendagri bisa langsung meminta  isi qanun tersebut diperbaiki, melalui surat keputusannya.  

Karena itu, lanjut Abdullah Saleh, pihaknya tidak gelisah dengan putusan yang akan diambil Kemendagri terhadap sejumlah isi qanun yang telah disahkan DPRA, tapi belum disetujui pusat. "Mekanisme kerja pengambilan keputusannya sudah diatur dalam UU yang berlaku secara khusus, seperti UUPA maupun UU yang berlaku secara nasional," demikian Abdullah Saleh.(her)

Kunjungi juga :
www.serambinewstv.com | www.menatapaceh.com |
www.serambifm.com | www.prohaba.co |

16.24 | 0 komentar | Read More

Penjelasan Kadis Syariat Islam

Amanah Konstitusi

KEPALA Dinas Syariat Islam Aceh, Prof Dr Syahrizal Abbas MA menyatakan Qanun Hukum Jinayat yang dibentuk di Aceh merupakan amanah konstitusi pasal 18 UUD 1945 yang mengakui kekhususan dan keistimewaan daerah-daerah tertentu, seperti Aceh, Papua, dan Yogjakarta.

"Aceh juga memiliki dua landasan yuridis yang kuat memberikan amanah kepada kekhususan dan keistimewaan yaitu UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh, dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh," kata Syahrizal kepada Serambi, Jumat (7/11).

Dalam UU Nomor 44 Tahun 1999 disebutkan ada empat kekhususan Aceh yaitu di bidang agama, adat, budaya, pendidikan, dan peran ulama dalam menetapkan kebijakan daerah. Sementara UU Nomor 11 Tahun 2006 juga menyebutkan sejumlah keistimewaan di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, termasuk syariat Islam.

"Salah satu amanah yang terdapat dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 adalah pelaksanaan syariat Islam bagi masyarakat muslim di Aceh, dan bagi nonmuslim tidak diberlakukan," ujarnya.

Selain itu, tambah Syahrizal, pembentukan qanun di Aceh merupakan amanah UU Nomor 11 Tahun 2006, bukan kehendak sebagian masyarakat Aceh, anggota DPR Aceh, maupun pemerintah. "Tapi ini karena amanah UU Nomor 11 Tahun 2006. Dalam UU itu juga disebutkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," kata Syahrizal.

Guru Besar UIN Ar-Raniry ini juga menjelaskan, syariat Islam hadir untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia (HAM), dan hukuman yang ada dalam hukum syariat dan jinayah itu semata-mata untuk melindungi, menjamin, serta menghormati HAM. "Jangan hanya melihat sepintas saja dari luar, tapi resiko dari hukuman itu. Misalnya minum khamar, berzina kenapa dihukum dengan hukuman yang berat, karena untuk menjaga harkat dan martabat garis keturunan manusia," jelasnya.

"Agar bangsa ini memiliki keturunan dan kepribadian yang jelas, nasab yang bersih. Jadi, hukum syariat dengan cambuk itu untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia itu sendiri. Ajaran agama ini untuk menghormati dan menghargai manusia, menjunjung tinggi hak asasi manusia melalui aturan-aturannya," pungkas Syahrizal.(una)

Kunjungi juga :
www.serambinewstv.com | www.menatapaceh.com |
www.serambifm.com | www.prohaba.co |

16.24 | 0 komentar | Read More

Pakar Hukum: Pemekaran belum Waktunya

BANDA ACEH - Pakar hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Mawardi Ismail mengatakan bukan tidak mungkin pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) dan Provinsi Aceh Barat Selatan (Abas) dilakukan. Namun, ia menilai pelaksanaan pemekaran tersebut belum saatnya diwujudkan.

"Bukan berarti pemekaran tidak bisa dilakukan. Tapi sejauh mana pentingnya pemekaran saat ini? Kita jangan hanya melihat terpenuhinya persyaratan formal saja, tapi yang terpenting adalah persyaratan nonformal. Sebab, pemekaran harus benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Mawardi, ketika dimintai tanggapannya terkait Laporan Eksklusif Serambi berjudul "Siapkan ALA Abas Berpisah?" yang dilansir, Kamis (6/11).

Itu sebabnya, menurut Mawardi, dibutuhkan keterbukaan informasi publik mengenai apa saja yang diperlukan dan darimana biaya untuk mendirikan provinsi. Sehingga, masyarakat dapat memberi penilaian secara objektif terhadap rencana pemekaran itu. "Jadi, jangan hanya mengatakan pemekaran wilayah untuk mempersingkat rentang kendali pemerintahan," terangnya.

Mawardi mengatakan, tuntutan pemekaran yang disuarakan selama ini dikarenakan adanya perlakuan tidak adil terhadap wilayah tersebut. Namun demikian, ia menganjur Pemerintah Aceh untuk menjawab persoalan itu dengan fakta, bahwa tanpa pemekaran mereka tetap sejahtera. "Misalnya, bagaimana dana otsus dan APBD dibagi dengan proporsional antara barat selatan dengan timur utara," sebutnya.

Selain itu, tambahnya, Pemerintah Aceh harus mempublikasikan jumlah dana pembangunan setiap tahun kepada publik dan menjelaskan mekanisme dan kritiria yang digunakan ketika mengalokasikan dana pembangunan. "Inilah pentingnya transparansi APBD, dimana proyek-proyek itu dikerjakan secara proporsional atau  tidak, antara barat selatan dengan timur utara," ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan untuk melakukan pemekaran setiap daerah harus melewati tahapan daerah persiapan provinsi. Untuk membentuk daerah persiapan provinsi, kata Mawardi, harus melewati dua syarat yaitu, persyaratan dasar dan administratif. "Persyaratan dasar meliputi persyaratan dasar kewilayahan dan kapasitas daerah," jelasnya.

Mawardi mengungkapkan, persyaratan dasar kewilayahan mencakup jumlah wilayah, jumlah penduduk, batas wilayah, cakupan wilayah, dan batas usia minimal daerah provinsi. Sementara persyaratan  dasar kapasitas daerah merupakan kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dalam peraturan tersebut juga disebutkan, bahwa cakupan wilayah untuk daerah pemekaran minimal harus ada lima kabupaten atau kota.

Apakah persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan UUPA? Menurut Mawardi, sepanjang persyaratan tersebut terpenuhi, maka tidak ada persoalan dengan UUPA. Hanya saja, tambahnya, hambatan yang ditemukan hanya berdampak pada perubahan undang-undang terkait luas Aceh dan jumlah penduduk.(mz)

Kunjungi juga :
www.serambinewstv.com | www.menatapaceh.com |
www.serambifm.com | www.prohaba.co |

16.24 | 0 komentar | Read More

Gubernur Salurkan Dana Tanggap Darurat Rp 1,4 M

BANDA ACEH - Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyalurkan bantuan dana tanggap darurat senilai Rp 1,4 miliar kepada tujuh kabupaten yang terkena bencana banjir dan longsor. Bantuan bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kepala Biro Humas Setda Aceh, Mahyuzar  kepada Serambi Jumat (7/11) mengatakan, bantuan tanggap darurat itu diserahkan oleh pihak BNPB kepada Gubernur Aceh pada, Rabu (5/11) malam, di Meuligoe Aceh. Sehari setelahnya, Gubernur Zaini Abdullah bersama sejumlah kepala SKPA langsung terjun ke lapangan, mengunjungi korban banjir, sekaligus menyalurkan bantuan masing-masing senilai Rp 200 juta ke tujuh kabupaten yang dilanda bencana.

Mahyuzar menyebutkan, ketujuh kabupaten yang mendapat bantuan dana tanggap darurat dari BNPB adalah Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, dan Aceh Singkil. Ke tujuh kabupaten itu pula, Gubernur melakukan kunjungan sejak Kamis sampai Jumat.

Kepala Biro Humas Setda Aceh mengatakan, selain bantuan dana tanggap darurat dari BNPB, Pemerintah Aceh juga telah mengalokasikan dana Rp 2,1 miliar untuk membeli barang bantuan untuk disalurkan ke lokasi-lokasi posko pengungsi di daerah yang dilanda banjir dan tanah longsor.

Kunjungan lapangan
Wartawan Serambi dari sejumlah daerah melaporkan, setelah mengunjungi kawasan barat Aceh Besar dan Aceh Jaya, Kamis (6/11), Gubernur Zaini Abdullah bersama rombongan secara marathon mengunjungi titik-titik bencana dan lokasi penampungan korban banjir di lima kabupaten lainnya, yaitu Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, dan Aceh Singkil.

Di Aceh Barat, Gubernur Zaini Abdullah menegaskan larangan aktivitas penambangan batu gajah yang selama ini masih marak dilakukan di gunung-gunung khususnya kawasan pantai barat selatan Aceh. Pasalnya, dampak dari penambangan yang dilakukan oleh pengusaha atau kontraktor dapat menyebabkan malapetaka banjir dan tanah longsor yang kini melanda wilayah barat selatan Aceh.

"Itu sangat berbahaya dan harus segera dihentikan. Perlu diingat gunung adalah kepentingan umat maka segera stop pengangkutan batu gajah," tegas Gubernur Zaini kepada wartawan, di sela kunjungan ke lokasi pengungsi korban banjir di gedung STM Meulaboh, Aceh Barat, Kamis (6/11) sore.

Kedatangan gubernur dan rombongan dari Banda Aceh sekitar pukul 17.00 WIB disambut Bupati Aceh Barat, HT Alaidinsyah. Menurut Gubernur, batu gajah yang kini diangkut oleh sejumlah rekanan adalah kepentingan pribadi dan hal ini harus segera dihentikan sehingga banjir dan longsor ke depan diharapkan tidak lagi terulang.

Sementara di Nagan Raya, Gubernur Zaini meninjau sejumlah lokasi yang rusak akibat terjangan banjir di lintasan Kuala Tuha-Lamie di kawasan Lueng Keubeu Jagat serta Pasi Keubeu Dom yang mengalami kerusakan parah, akibat erosi Krueng Tripa yang terus mengikis badan jalan.

"Semua kerusakan ini akan ditangani, karena itu pemerintah kabupaten harus mengusulkan proposal untuk dilakukan perbaikan," katanya di hadapan Asisten II Setdakab Nagan Raya, HM Junid, Plt Kadis Bina Marga Nagan Raya Ir H Adi Martha, serta sejumlah pejabat dari jajaran SKPA, Kamis (6/11) malam, di Tripa Makmur.

Dalam kunjungan ini, Gubernur Zaini juga melihat sejumlah kerusakan yang diakibatkan terjangan banjir dan berjanji akan menangani persoalan ini secara serius. Mengingat erosi Krueng Tripa ini kerap menyebabkan banjir di pemukiman masyarakat di Nagan Raya, serta menyebabkan banjir besar di wilayah ini.

Tak hanya itu, dalam kunjungan tersebut, Gubernur Zaini juga melakukan kunjungan ke masyarakat korban banjir yang masih mengungsi akibat luapan air masih menggenangi rumah mereka. Dalam kegiatan ini, gubernur juga berdialog dengan masyarakat korban bencana.

Di Aceh Barat Daya (Abdya), Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, menerima laporan bahwa warga tiga dusun di Desa Gunung Samarinda, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Abdya, terancam tenggelam akibat abrasi Krueng Seumanyam yang semakin parah. Laporan disampaikan langsung Keuchik Gunung Samarinda, M Akhir kepada Gubernur, saat meninjau peristiwa abrasi sungai di perbatasan Kabupaten Abdya dengan Kabupaten Nagan Raya, Jumat (7/11) pagi.     

Dari lokasi atas jembatan Krueng Seumanyam, Keuchik Gunung Samarinda, M Akhir kepada Gubernur Zaini Abdulah menjelaskan, abrasi Krueng Semanyam semakin parah sekitar satu tahun belakangan. Bangunan lama masjid desa setempat sudah ambruk ke dalam sungai. Demikian juga tanaman  kelapa sawit dan tanaman lainnya milik warga di tebing sungai sepangang 500 meter arah atas jembatan dan 400 meter arah bawah jembatan.

Abrasi semakin menjadi-jadi dalam peristiwa banjir Sabtu (1/11) dan Senin (3/11) lalu. Bila tidak ditangani, kata Keuchik M Akhir, warga dalam tiga dusun bakal tenggelam akibat berpindah arus sungai ke dalm pemukiman penduduk melalui bekas sungai (alue matee) di bagian hulu dan hilir jembatan. "Warga di tiga dusun akan tewas (korban karena tenggelam) akibat berpindah arus sungai," tandas Keuchik  Akhir kepada Gubernur Aceh.            

Dari Abdya, Gubernur Zaini Abdullah bersama sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) melanjutkan kunjungan ke Kabupaten Aceh Selatan. Dalam perjalanan, rombongan sempat singgah di Gampong Peulokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat. Selain bersilahturahmi dengan tokoh masyarakat dan mengunjungi korban banjir, Gubernur menyempatkan diri melihat kondisi salah satu SD di gampong dimaksud yang rusak akibat banjir.

Beberapa saat setelah meninjau kondisi banjir di Gampong dimaksud, Gubernur Aceh beserta rombongan bertolak ke Tapaktuan dan singgah sejenak di Pendopo Bupati. Setelah itu, doto Zaini Abdullah melanjutkan perjalanan menuju Aceh Singkil menggunakan pesawat melalui Bandara Teuku Cut Ali di Gampong Teupin Gajah, Kecamatan Pasie Raja.

Pembalakan liar
Saat mengunjungi korban banjir di Desa Ujung Bawang, Aceh Singkil, Jumat (7/11), Gubernur Zaini Abdullah menilai banjir di Singkil merupakan yang terparah, karena sudah berlangsung selama  tujuh hari. "Banjir Aceh Singkil, merupakan yang terparah. Bila di daerah lain sudah surut, ini sampai tujuh hari," kata Zaini didampingi Bupati Aceh Singkil, Safriadi.

Ditanya rencana penanggulangan banjir, Zaini menyatakan khusus Aceh Singkil, akan dibangun tanggul sepanjang 13 kilometer mulai Tanah Merah, Gunung Meriah, hingga Singkil. Pembangunan tanggul tersebut, membutuhkan biaya sekitar 125 miliar. "Pelaksanaannya segera mungkin, secepatnya," ujar Gubernur.

Pada bagian lain, Gubernur mengungkapkan, akan melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap pelaku pembalakan liar (illegal loging). Sebab menurutnya, banjir yang melanda Aceh, selain faktor curah hujan tinggi. Juga karena adanya pembalakan liar di hulu sungai. "Kami akan cari aktor utama illegal loging," tegas Zaini.

Sementara itu, belasan anak-anak dan kaum ibu, terlihat berebut minta makanan di dapur umum BPBD di Desa Suka Makmur, Singkil. Mereka seakan tidak peduli dengan kehadiran orang nomor satu di Aceh, yang menjenguk dan memberikan bantuan.

Teriakan minta jatah makan pun silih berganti bersahutan. Malah Serambi, yang mengabadikan kejadian itu, tiba-tiba diminta menyodorkan mangkuk plastik oleh seorang bocah agar diisi makan petugas dapur umum BPBD.

Permintaan makan itu, menurut informai terus berlangsung, tak peduli siapa pun  yang hadir di sana. "Orang ini, udah pun dikasih, taruh di rumah datang minta lagi," kata seorang warga.

Lain di Suka Makmur, lain di Ujung Bawang. Di sana korban banjir, begitu melihat Gubernur datang, langsung berdampeng (kesenian tradisional). Dengan pakaian basah, kaum laki-laki menari diringi dendang berbahasa Singkil. "Bapak ibu, Pak Gubernur sudah datang meninjau dan memberikan bantuan untuk korban banjir di daerah kita," kata Bupati Safriadi.(her/riz/edi/nun/tz/de)

Kunjungi juga :
www.serambinewstv.com | www.menatapaceh.com |
www.serambifm.com | www.prohaba.co |

16.24 | 0 komentar | Read More

Belajar ke Negeri Tiongkok

ARIF ARHAM, PNS di Badan Investasi dan Promosi Aceh, melaporkan dari Tiongkok
 
SAYA sedang mengikuti pendidikan singkat di Tiongkok (Cina) terkait investasi, perdagangan, dan ketenagakerjaan yang diselenggarakan Kementerian Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Pertama kali menginjakkan kaki di Bandara Beijing, persepsi saya tentang Tiongkok yang kumuh, miskin, dan tertinggal langsung berubah 180 derajat. Bandaranya luas, bersih, dan modern seperti bandara di Amerika Serikat.

Peradaban Tiongkok adalah peradaban tua. Negeri itu jatuh bangun selama ribuan tahun. Sejak sekitar 200 tahun yang lalu, Kekaisaran Qing mulai melemah. Hingga pada tahun 1912, kekaisaran itu pun menjadi yang terakhir bertahan, berganti dengan republik yang silih berganti pemerintahnya.

Seusai Perang Dunia Kedua, pada tahun 1949 RRT diproklamasikan. Negara yang kala itu dijuluki "Negeri Tirai Bambu" ini benar-benar miskin, kumuh, dan lemah. Namun, dengan berbekal pengalaman ribuan tahun, peradaban ini bangun. Tiongkok kemudian memasuki babak baru, menjelma menjadi sebuah kekuatan baru ekonomi dunia dengan pertumbuhan rata-rata 10% per tahun. Ini tertinggi di dunia.

Ada lima hal yang mengubah Tiongkok menjadi maju seusai fase kemundurannya. Pertama, kepemimpinan (leadership). Sejak Deng Xiaoping memimpin pad tahun 1979, Tiongkok menetapkan visi pembangunan untuk seluruh rakyat. Visi Xiaoping tidak saja untuk lima atau sepuluh tahun, tapi 100 atau bahkan 200 tahun melampaui zamannya. Ia memimpin para birokrat dan politisi untuk mengabdi bagi rakyatnya.

Kedua, hukum ditegakkan. Kemunduran ratusan tahun yang dialami Tiongkok tidak saja karena intervensi asing melului perdagangan atau peperangan, tapi juga karena korupsi yang besar dalam pemerintahan. Karena itu, hukuman berat dan tanpa pandang bulu ditegakkan penguasa di seluruh Tiongkok.

Hal ketiga yang membuat RRT bangkit adalah pembangunan dengan pendekatan kewilayahan (zonasi). Xiaoping membuang "tirai bambu" yang menutupi negaranya dan mengajak negara-negara lain menjalin kerja sama. Tiongkok kala itu benar-benar awam dengan dunia, sehingga perlu berhati-hati. Filosofinya adalah bagai menyeberangi sungai: kaki melangkah meraba-raba batu di dasar sungai, jika aman, maka maju selangkah demi selangkah.

Perusahaan asing di Tiongkok hanya bisa membuka usahanya di satu kawasan tertentu yang ditentukan. Begitu berhasil, kawasan-kawasan lain dibuka sedikit demi sedikit sehingga menjangkau seluruh daratan Tiongkok.

Qingdao dapat menjadi alat ukur keberhasilan Tiongkok selama era keterbukaannya itu. Kota yang terletak di tepi Laut Kuning ini 30 tahun yang lalu hanyalah kampung nelayan miskin. Kemudian, Qingdao ditetapkan sebagai kawasan industri dan perdagangan sebagai uji coba.

Segala kemudahan investasi untuk perusahaan dalam dan luar negeri diberikan di Qingdao, sehingga menjadikannya kawasan yang sangat makmur di Tiongkok. Kawasan perhatian investasi yang ada di kota ini adalah: 1) Kawasan Ekonomi Khusus Teknologi Qingdao, 2) Kawasan Perdagangan Bebas Qingdao, 2) Kawasan Industri Berteknologi Tinggi Qingdao, dan 4) Kawasan Industri Universitas Qingdao.

Pembangunan dengan pendekatan kawasan diikuti dengan peningkatan sumber daya manusia, teknologi, konektivitas, dan produktifitas hasil-hasil usaha rakyat Tiongkok. Semua provinsi digerakkan untuk maju secara bersama. Tak heran, pusat pemerintahan memang di Beijing, tapi yang namanya Shanghai, Qingdao, dan daerah lain menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang memakmurkan 1,3 miliar orang rakyatnya.

Sejalan dengan semangat belajar dari keberhasilan daerah dan negara lain, Pemerintah Aceh saat ini sedang menyiapkan aturan tentang kawasan perhatian investasi. Mudah-mudahan, apa pun yang baik dari Tiongkok dapat kita contoh untuk kemajuan dan kemakmuran kita bersama. Bukankah Nabi Muhammad saw menyeru kita untuk menuntut ilmu hingga ke Negeri Cina? Nah, Aceh melakukannya sekarang. [email penulis: arifarham@gmail.com]

Jika Anda punya informasi menarik, kirimkan naskah dan fotonya serta identitas bersama foto Anda ke redaksi@serambinews.com

16.24 | 0 komentar | Read More

Pusat Evaluasi 85 Qanun Aceh

* Hukum Jinayat Jadi Sorotan

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menyatakan Pemerintah Pusat akan mengevaluasi puluhan qanun (peraturan) yang berlaku di Aceh. Salah satu yang mendapat sorotan adalah qanun yang mengatur tentang hukuman bagi pelanggar syariat Islam (Qanun Hukum Jinayat).

Hal tersebut disampaikan Tjahjo Kumolo usai melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (6/11). "Salah satu agenda rapat hari ini adalah RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) yang belum selesai. Ada 85 qanun yang sedang dievaluasi, yang belum mengena seluruh masyarakat Aceh," kata Tjahjo, seperti dilansir merdeka.com.

Sementara metrotvnews.com memberitakan, selain membahas RPP turunan UUPA, salah satu agenda rapat Mendagri dengan Wapres Jusuf Kalla kemarin adalah membahas tentang Qanun Hukum Jinayat di Aceh.

Tjahjo pun berharap, pembahasan mengenai qanun ini tidak hanya dibahas pemerintah pusat saja. Dia berencana mengundang perwakilan dari Pemprov dan DPR Aceh untuk duduk bersama membahas peraturan ini. "Mudah-mudahan minggu depan ada rapat kembali mengundang pihak Aceh untuk menyamakan persepsi," kata Tjahjo.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Sabtu 27 September 2014, telah mengesahkan 7 rancangan qanun. Salah satunya adalah qanun Jinayat. Qanun Jinayat merupakan qanun yang mengatur tentang pelanggaran syariat Islam di bumi Serambi Mekkah. (Lihat, tujuh qanun terakhir disahkan)

Kasus pelanggaran syariat Islam yang diatur dalam Qanun Jinayat berupa pelecehan seksual, perzinahan, pemerkosaan, mesum, minuman memabukkan, perjudian, dan menuduh orang lain berzina. Selain itu, juga berlaku untuk kaum gay dan Lesbian. Dendanya berupa hukuman cambuk maksimal 100 kali.

Persoalan kaum gay dan lesbian tersebut diatur dalam Pasal 61 dan 62 dengan denda bagi liwath (gay) dan musahabaqah (lesbian), berupa hukuman hukuman cambuk maksimal 100 kali atau membayar denda sebesar 1.000 gram emas.

Sejumlah situs berita berbasis nasional itu memberitakan, Qanun Hukum Jinayat merupakan qanun yang mendapat perhatian dari banyak pihak. Sekretaris Daerah Aceh Dermawan mengaku qanun ini memang merupakan qanun usulan dari Pemerintah Aceh sebagai perwujudan dan implementasi Undang-Undang Nomor 11/2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA).

Azriana, aktivis perempuan dari Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat (JMSPS), menyatakan prihatin qanun jinayat yang baru disahkan oleh DPRA dan Pemerintah Aceh pada rapat paripurna Sabtu (28/9/2014) lalu, mengabaikan hak-hak politik perempuan.

Menurut Azrina, Qanun Jinayat Pasal 53 tentang pokok-pokok syariat Islam menyebutkan bahwa syarat menjadi pemimpin di Aceh harus mampu membaca Alquran, mampu khutbah Jumat dan khutbah shalat Id, serta bisa memimpin shalat berjamaah.

Sementara Koordinator Jaringan Pemantau Aceh, Suraiya Kamaruzzaman berpendapat, penerapan peraturan pidana ini bertentangan dengan beberapa Undang Undang. "Qanun Jinayat bertentangan dengan UU HAM, UU Anti Penyiksaan, UU Penghapusan KDRT, dan lain-lain," kata Suraiya Kamaruzzaman, Rabu 5 November, seperti dilansir metrotvnews.com, Jumat (7/11).

Pengelolaan laut
Sementara situs detik.com memberitakan, Minggu depan, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dijadwalkan memimpin rapat bersama Gubernur Aceh Zaini Abdullah, untuk membahas qanun (peraturan daerah) yang berlaku khusus di Aceh. "Wapres mengusulkan pertemuan minggu depan. Mengundang lengkap gubernur, dan sebagainya (semua elemen di Aceh) mari duduk bersama supaya clear," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di kantornya, Jumat (7/11).

Tjahjo menyatakan batas wilayah pengelolaan laut sepanjang 12 mil juga bakal dibahas. Semua akan dicarikan jalan terbaik demi keadilan antar daerah. "Karena kalau salah, otonomi lain akan menuntut," kata Tjahjo.

Masalah lain yang akan dibahas pekan depan adalah masalah pembagian pengelolaan Sumber Daya Alam. Perkara pertanahan di Bumi Serambi Mekah juga akan ikut jadi bahasan."Tadi menteri ESDM juga ikut, karena terkait SDM yang cukup besar di Aceh. Lalu kementerian agraria karena persoalan pertanahan di Aceh. Tinggal cari waktu Minggu depan," kata Tjahjo.(*/nal)  

qanun belum disetujui pusat (antara lain)
tujuh qanun terakhir disahkan

•  Qanun Bendera dan Lambang Aceh
•  Qanun Wali Nanggroe
•  Qanun Hukum Jinayat
•  Qanun Pengelolaan Kekayaan Aceh (perubahan Qanun No 1/2008)
•  Qanun Pajak Aceh (perubahan Qanun No 2/2012)
•  Qanun Pembentukan Bank Syariah Aceh
•  Qanun Pokok-pokok Syariat Islam
•  Qanun Penyelenggaraan Pendidikan
•  Qanun Ketenagakerjaan

Kunjungi juga :
www.serambinewstv.com | www.menatapaceh.com |
www.serambifm.com | www.prohaba.co |

16.24 | 0 komentar | Read More

Mulai Sekarang, PNS tak Boleh Lagi Rapat di Hotel

SERAMBINEWS.COM - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran tentang larangan para pegawai negeri sipil (PNS) dari pusat sampai daerah menggelar rapat atau kegiatan kedinasan di hotel-hotel. Kebijakan ini membuat pengusaha hotel teriak.

Dilansir Kompas.com, Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) PHRI Kabupaten Semarang Sumardi mengatakan, selama ini kegiatan kedinasan instansi Pemerintah di hotel menyumbang hampir 50 persen dari total pendapatan hotel. Dengan adanya larangan bagi instansi pemerintah menggelar rapat atau kegiatan di hotel, dipastikan lambat laun bisnis perhotelan akan terpuruk.

"Secara pribadi sebagai pengusaha hotel menolak. Bagaimanapun juga ini sangat berpengaruh terhadap okupansi hotel, juga berpengaruh terhadap orang-orang yang bergantung dari atau berhubungan dengan hotel," kata Sumardi, Jumat (7/11/2014).

Kebijakan yang sama, ungkap Sumardi, pernah dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah, era Bibit Waluyo. Saat itu, kondisi bisnis perhotelan khususnya di Kabupaten Semarang juga mengalami kelesuan.

"Kebijakan yang terakhir saja (larangan PNS/instansi berkegiatan dihotel)-waktu zaman pak Bibit juga sangat berpengaruh terhadap bisnis perhotelan," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa anggota PHRI Kabupaten Semarang mencapai 150 hotel/restoran dan hampir 100 di antaranya berada di kawasan wisata Bandungan. Menyikapi hal itu, BPC PHRI Kabupaten Semarang berencana mengirimkan surat keberatan ke Badan Pimpinan Daerah (BPD) PHRI Jawa Tengah agar diteruskan ke Pemerintah pusat.

PHRI sebenarnya sangat mendukung upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran negara, naman disisi lain pihaknya meminta agar sektor perhotelan tidak terpuruk dengan adanya kebijakan itu.

"Secara informal sudah kami sampaikan ke BPD PHRI Jateng, suratnya menyusul. Intinya kami meminta langkah-langkah apa agar kebijakan itu bisa dievalusi, sehinga tujuan pemerintah untuk efisiensi tercapai, kami juga masih bisa survive," pungkasnya.

16.24 | 0 komentar | Read More

TAF Haikal: Jawab Pemekaran dengan Solusi

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh perlu menetapkan langkah-langkah konkret yang solutif untuk merespon isu pemekaran Aceh Leuser Antara (ALA) dan Aceh Baras Selatan (Abas). Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) menilai tindakan cepat pemerintah yang beritikat baik menyelesaikan isu ALA-Abas sangat menentukan integritas wilayah Aceh terhindar dari ancaman berpisahnya sejumlah kabupaten/kota dari provinsi induknya.

"Bukan soal siap atau tidak siap. Tapi ini soal waktu saja, sejauh mana pemerintah bisa merespon isu pemekaran ini, akan sangat menentukan wacana ini terus menguat atau melemah," kata Juru bicara Kaukus Pantai Barat Selatan TAF Haikal menanggapi Laporan Eksklusif Serambi berjudul "Siapkan ALA Abas Berpisah?" yang dilansir Kamis (6/11) kemarin.

Menurut Haikal masyarakat sudah begitu jenuh dengan sistem pemerintah yang berjalan selama ini, namun mereka masih terkungkung dalam ketidakadilan ekonomi dan akses pembangunan. Kondisi ini terutama dirasakan oleh masyarakat di sejumlah kabupaten/kota yang termasuk dalam wilayah Aceh Lauser Antara (ALA) dan Aceh Barat Selatan (Abas).

Haikal menyebutkan wacara pemekaran ALA-Abas muncul sebagai wujud dari ketidakpuasan masyarakat atas berbagai ketimpangan yang terjadi. Namun, ironisnya, isu pemekaran ini tidak menjadikan pemerintah provinsi sadar untuk mengambil langkah-langkah solutif dan nyata dirasakan rakyat.

Menurut Haikal, sikap pemerintah yang acuh tak acuh ini membuat isu ALA-Abas terus bergulir menuju puncaknya. Bahkan sebagian masyarakat, katanya, memandang sinis atas sikap pemerintah tersebut yang tidak menginginkan Aceh pecah dalam pemekaran, namun tidak pernah mendapat tawaran solusi atas permasalah yang mereka hadapi.

"Kalau hanya sekedar bilang kepada Jusuf Kalla untuk memperhatikan Aceh, semua orang bisa melakukannya. Tapi sekarang apa yang bisa dilakukan pemerintah, solusi apa yang ditawarkan kepada daerah-daerah yang menuntut pemekaran ini, sampai sekarang belum terlihat apa tindakannya," tegas mantan aktivis HAM Aceh ini.

Haikal menyebutkan semakin lama sikap acuh tak acuh pemerintah Aceh merespon tuntutan ini, maka akan semakin cepat membuka jalan bagi ALA-Abas berpisah dari provinsi induk. "Kalau saya mengatakan hanya menunggu waktu," tegasnya.

Dia sebutkan untuk pemekaran ALA-Abas, bukan soal siap atau tidak siap. Di lihat dari kesiapan, segalanya sudah dalam agenda dan hanya menunggu legalitas secara administrasi konstitusional. Haikal memandang sikap dan karakter kepemimpinan suatu rezim akan sangat mempengaruhi pasang surut isu pemekaran ALA-Abas. "Jangan mengatakan ingin membangun bersama, tapi saat sudah terlibat dalam membangun tidak diajak," ujarnya.

Seharusnya, kata Haikal, pemerintah Aceh lebih responsif menangkal isu pemekaran dengan menerapkan program pembangunan yang berazas merata dan adil.

"Misalkan mengalokasi anggaran untuk pembangunan, menjalankan roda ekonomi untuk rakyat setempat, maupun melibatkan putra daerah dari dua wilayah ini dalam kabinet pemerintah," ujarnya.

Haikal menyebutkan pada masa pemerintahannya, mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf pernah menggagas terbentuk Komite Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Aceh. Menurutnya program ini bisa dikembangkan kembali untuk melahirkan solusi menangkal tuntutan pemekaran provinsi. "Tapi sekarang itu tidak pernah dilakukan (pemerintah). Sehingga kedua wilayah ini (ALA-Abas) seperti sudah benci ruman dengan Pemerintah Aceh," ujarnya.

Sementara itu pegiat sosial di kawasan Barat Selatan Aceh Thaifa Herizal ST mengatakan hampir tidak ada rencana strategis pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan kawasan ALA dan Abas.

"Jadi lebih baik Aceh membangun kawasannya sendiri, begitupun ALA dan Abas. Saya rasa ini akan sangat fair bagi masyarakat Aceh secara keseluruhan, biarlah masing-masing urus kawasan sendiri," ujarnya dalam pernyataan tertulis yang dikirim ke redaksi Serambi kemarin.

Dia menyebutkan pemekaran ALA-Abas merupakan suatu keharusan. Terlebih lagi, katanya, secara prasyarat pemekaran ALA-Abas sudah sangat siap, hanya saja gubernur dan DPRA belum memberi rekomendasi.

Menurutnya pemekaran dibutuhkan agar adanya peningkatan dan percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kawasan tersebut. Salah satunya dengan memangkas jarak birokrasi pemerintahan dan konsentrasi pembangunan. "Dengan berpisahnya ALA dan Abas, ketiga  provinsi akan bisa lebih fokus membangun kawasan masing-masing," ujar Thaifa.

Dia menyebutkan Provinsi Aceh yang ada saat ini begitu luas, membuat pembangunan sulit terjadi secara merata. Padahal, katanya, sudah lebih 50 tahun Aceh membangun tetapi kawasan ALA-Abas masih jauh tertinggal. "Maka kini saatnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di kawasan ALA-Abas dengan memekarkan kedua kawasan tersebut dari provinsi induk," ungkapnya.(sar)

Kunjungi juga :
www.serambinewstv.com | www.menatapaceh.com |
www.serambifm.com | www.prohaba.co |

16.24 | 0 komentar | Read More

Seorang Warga Tersengat Listrik Saat Bersihkan Rumah

* Empat Travo Masih Terendam

MEULABOH - Husaini (40), warga korban banjir yang menetap di rumah bantuan BB I Desa Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, dilaporkan tersengat listrik, saat membersihkan rumahnya yang terendam banjir setinggai 2 meter, Kamis (6/11) pagi. Oleh warga sekitar, korban yang tidak sadarkan diri segera dilarikan ke RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh.

Jatuhnya kembali korban tersengat listrik ini menambah jumlah warga yang terkena ekses musibah banjir. Sebelumnya dua orang tewas terseret banjir, yakni Novi Aroyan (7) warga Seunebok Johan Pahlawan dan M Daud (89), warga Putim Kaway XVI.

"Rumah korban sebelumnya terendam banjir dan sedang bersih-bersih sehingga tersengat arus listrik," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Barat, Saiful AB kepada Serambi Kamis (6/11).

Terpisah, Asisten Manager Jaringan PLN Area Meulaboh, Edi Saputra menyatakan, sebagian Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Jaya yang sempat mengalami pemadaman listrik karena travo terendam banjir, kini berangsur pulih. Sejauh ini, dari 143 travo yang sempat terendam banjir, tinggal empat travo yang belum bisa dinyalakan.

Keempat travo yang masih terendam adalah, 2 unit di Aceh Barat 2 yakni Ranto Payang dan Reudep, 1 unit di Nagan Raya yaitu di Beutong, dan 1 unit di Teunom, AcehJaya. "Kita upayakan segera bisa menyala," katanya.

Ia mengatakan, perlu kehati-hatian untuk menghidupkan kembali jaringan listrik yang travo terendam banjir, termasuk melihat jaringan apa ada yang rusak atau tidak. Ia juga mengatakan, musibah dan banjir besar juga menyebabkan patahnya tiang listrik di Geuretee dan di Teunom, Aceh Jaya. "Namun sudah diperbaiki kembali dan sudah normal lagi suplai arus," jelasnya.

Sementara itu, banjir besar yang melanda Aceh Barat sejak lima hari terakhir, pada Kamis (6/11) sudah mulai surut. Seiring itu, ribuan warga telah kembali ke rumah masing-masing. Namun sejumlah desa dilaporkan masih belum surut total, sehingga ribuan warga masih bertahan di lokasi pengungsian di gedung STM dan rumah famili.

"Harapan kita banjir terus surut dan warga bisa kembali ke rumah," kata Saiful AB, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Barat. Namun ada juga beberapa titik masih terendam seperti di wilayah Kecamatan Meureubo.

Ia mengatakan, untuk jumlah pengungsi terus berkurang setelah mereka kembali ke rumah masing-masing, namun demikian terhadap banjir masih terus dipantau termasuk membuka posko oleh tim BPBD bersama dinas teknis guna memberikan bantuan bila terjadi banjir susulan. "Kita juga sedang mendata terhadap fasilitas apa saja yang rusak dan hancur dihantam banjir besar yang melanda Aceh Barat kali ini," katanya.(riz)

Kunjungi juga :
www.serambinewstv.com | www.menatapaceh.com |
www.serambifm.com | www.prohaba.co |

16.24 | 0 komentar | Read More

Politisi PKS Kritisi Pernyataan Menteri Dalam Negeri

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Alhabsy mengkitisi pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang memperbolehkan bagi warga negara, mengosongkan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Aboebakar mengingatkan akan dasar negara, Pancasila.

"Saya melihat ada empat hal yang harus diperhatikan dengan statemen yang diberikan oleh Mendagri kemarin. Pertama, harus disadari bahwa negara kita berdasarkan Pancasila," Aboebakar, Jumat (7/11/2014).

"Bukankah dalam sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa? Bila kita percaya bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan identitas jati diri bangsa, kenapa harus malu mencantumkan agama pada kolom KTP kita? Bisa dikatakan, ini tidak Pancasilis lagi" Aboebakar mempertanyakan.

Seharusnya, Mendagri Tjahjo Kumolo, sambung Aboebakar, bermainstream ajaran Soekarno, dan memahami hal itu. Kemudian, pengosongan kolom agama, ia anggap akan menyulitkan pengangkatan para pejabat. Indonesia memang bukan negara agama, namun sangat mengakui keberadaan agama.

Oleh karenanya setiap pejabat, sebelum memangku jabatannya akan selalu diwajibkan mengambil sumpah. Ini menunjukkan
bahwa jabatan yang dianut bukan sekedar kontrak sosial dengan masyarakat belaka, namun ini juga merupakan perjanjiannya dengan
Tuhan," ia mengingatkan.

Oleh karenanya, sambung Aboebakar, Ketua MA akan menyumpah para aggota DPR dan Presiden, sebelum menjalankan tugas. Demikian pula Ketua PT menyumpah para Advokat, sebelum menjalankan profesinya.

Selama ini, lanjutnya lagi, penyumpahan dilakukan berdasarkan identitas yang tercantum dalam kolom KTP. Bila tidak didasarkan pada landasan dokumen yang jelas, bisa kacau pengambilan sumpah para pejabat publik di republik ini.

Selain itu, pengosongan kolom agama akan membawa ketidakpastian hukum. Ia mencontohkan, saat seseorang akan memberikan kesaksian, atau pada saat harus dilakukan pembagian waris, saat akan melangsungkan perkawinan, atau bahkan ketika akan dilakukan penguburan.

Selama ini, katanya lagi, tindakan hukum tersebut didasarkan pada identitas di KTP, bila nanti dikososngkan lantas apa yang akan menjadi dasar hukumnya. Hal lainnya, publik akan menjadi semakin pesimis dengan janji kampanye Jokowi.

Dulu isu penghapusan kolom agama sudah sempat disampaikan oleh salah satu tim sukses Jokowi JK saat kampanye. Kemudian dibantah, Jokowi JK berjanji akan pertahankan kolom agama di KTP. Apa yang disampaikan pak Tjahjo,membuat publik pesimis dengan janji kampanye Jokowi JK," Aboebakar mengingatkan.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak mempermasalahkan masyarakat mengosongkan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Hal tersebut menyikapi adanya kepercayaan yang dianut sekelompok masyarakat Indonesia, namun belum dijamin oleh negara melalui undang-undang.

"Dalam Undang-undang, baru enam agama yang diakui. Kalau ingin tambah ya harus diubah dahulu undang-undangnya. Tetapi dikosongkan nggak ada masalah kan," ujarnya.

Sejauh ini, mengenai kolom Agama, menurut Tjahjo, sedang dikomunikasikan dengan Kementerian Agama. Karena itu, tegasnya, untuk sementara, tak masalah, ada warga yang ingin mengosongkan kolom agama di KTP.

"Undang-undang kan tidak boleh dilanggar, tetapi keyakinan orang lain juga jangan sampai diganggu," kata Politikus PDIP tersebut.

Menurut Tjahjo, agama lain di luar Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu, juga perlu diperjuangkan.

Sebab keyakinan seseorang itu adalah hak asasi manusia (HAM). Terlebih, tegas Tjahjo, Indonesia bukanlah negara agama, tetapi berlandaskan hukum. "Jadi sepanjang agama dan keyakinan itu tidak menyesatkan, mengganggu dan akidahnya jelas, kitab sucinya juga jelas, ya perlu diperjuangkan," kata Tjahjo.

16.24 | 0 komentar | Read More

Pilih-pilih Kerja, Banyak Sarjana di Aceh Menganggur

* Tenaga Kerja Didominasi Lulusan SD

BANDA ACEH - Jumlah angkatan kerja di Aceh pada tahun 2014 mengalami peningkatan. Data Badan Pusat Statistik, jumlah angkatan kerja Aceh pada Agustus 2014 mencapai 2,12 juta orang, bertambah sekitar 73.000 dibandingkan Agustus 2013 yang sebesar 2,05 juta orang.

BPS juga mengungkapkan, sebagian besar tenaga kerja di Aceh ternyata hanya tamatan SD (Sekolah Dasar). Jumlahnya mencapai 692.000 orang atau sekitar 35,83 persen dari total jumlah tenaga kerja di Aceh.

Sementara untuk lulusan SMA sebanyak 495.000 orang (25,63%), kemudian tingkat SMP sebesar 402.000 orang (20,79 persen), lalu tamatan diploma dan universitas sebanyak 270.000 orang (13,97 persen), dan terakhir tamatan SMK sebanyak 73.000 orang (3,77 persen).

"Data tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar tenaga kerja di Aceh masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah. Kebanyakan mereka itu bekerja di sektor informal, misalnya menjadi buruh bangunan, buruh petani dan pekerjaan lepas lainnya," kata Kepala BPS Aceh, Hermanto, Rabu (5/11).

Sehingga lanjut Hermanto, apabila dilihat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh pada bulan Agustus 2014, maka terlihat bahwa pengangguran di Aceh sebagian besarnya adalah masyarakat yang berpendidikan tinggi, yaitu tamatan SMK, diploma dan universitas.

"Orang-orang yang berpendidikan tinggi ini, kebanyakan mereka memilih-milih pekerjaannya sehingga jika belum didapatkan pekerjaannya itu, maka mereka lebih memilih menganggur," ujarnya.

Menurut Hermanto, kondisi itu terjadi karena lapangan kerja di Aceh masih sangat sedikit, baik sektor informal maupun sektor industri pengolahan. Akibatnya mereka terpaksa harus menunggu sektor formal dari pemerintahan seperti menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil).

"Dibutuhkan perhatian pemerintah untuk lebih serius membangun sektor-sektor industri atau pengolahan yang nantinya mampu menyerap tenaga kerja siap pakai, seperti para lulusan sekolah kejuruan," ucapnya.

Hermanto menyebutkan, tingkat pengangguran terbuka di Aceh mencapai 9,02 persen. Dari 23 kabupaten/kota di Aceh, 11 di antaranya memiliki TPT lebih tinggi dari 9,02 persen. Tertinggi di Kabupaten Aceh Utara (13,58%), disusul Pidie, Lhokseumawe, dan Aceh Timur. "Sementara untuk angka pengangguran paling rendah yaitu Kabupaten Gayo Lues hanya sebesar 0,37 persen," sebutnya.

Dalam kesempatan yang sama, BPS Aceh juga merilis data pertumbuhan ekonomi Aceh. Hermanto menyebutkan, pada triwulan III 2014, pertumbuhan ekonomi Aceh dengan migas tumbuh 0,55 persen, tak sampai 1 persen. Sementara tanpa migas, tumbuh sebesar 1,79 persen.

"Dengan pencapaian hanya sebesar 0,55 persen ini, menunjukkan bahwa penurunan produksi migas pada triwulan ini lebih dalam dari pada triwulan sebelumnya," ujar Hermanto.

Dia menyebutkan, hanya empat sektor yang tumbuh positif, yaitu sektor bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan jasa-jasa. Sementara lima sektor lainnya mengalami pertumbuhan negatif, yaitu pertanian, pertambangan dan penggalian, sektor indusri pengolahan, listrik dan keuangan.

"Sektor pertanian biasanya tumbuh positif, tapi kali ini mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,72 persen. Penurunannya diakibatkan kemarau melanda delapan daerah menyebabkan turunnya produksi padi. Begitu pula cuaca buruk yang mengakibatkan turunnya hasil tangkapan nelayan," jelas Hermanto.

Ia juga menjelaskan, pertumbuhan ekonomi dilihat dari sisi pengeluaran secara umum mengalami pertumbuhan positif.  Pertumbuhan komponen pengeluaran yang paling tinggi pada triwulan ini adalah komponen PMTB sebesar 2,66 persen.

Komponen ini kata Hermanto, dapat tumbuh dengan baik karena realisasi belanja modal pemerintah baik dari APBD dan APBN mengalami pertumbuhan positif. "Seperti adanya pembangunan gedung kantor, sekolah, pengaspalan jalan, pembuatan parit dan pipa baru di tepian jalan pada beberapa daerah yang sebagiannya teloah direalisasikan," ungkapnya.

Namun, menurutnya realisasi investasi Aceh pada triwulan ini mengalami pertumbuhan negatif. "Tapi PMTB tetap tumbuh positif karena investasi pemerintah lebih besar dibandingkan investasi swasta," imbuhnya.

Komponen pengeluaran yang memiliki pertumbuhan positif terbesar kedua adalah konsumsi rumah tangga sebesar 1,75 persen. Hal ini didukung dengan adanya pengaruh pola musiman, adanya Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri dimana masyarakat banyak pengeluaran untuk merayakannya. Kemudian peringatan HUT RI ke-69 dan juga musim haji sehingga berpengaruh pada pengeluaran rumah tangga.

"Konsumsi pemerintah juga mampu tumbuh sebesar 1,45 persen. Tumbuhnya karena pola realisasi anggaran APBA dan APBN. Disebabkan juga oleh gaji ke-13 PNS, pengeluaran belanja barang dan jasa, serta belanja bantuan sosial," demikian Hermanto.(avi) 

16.24 | 0 komentar | Read More

Aceh Belum Laksanakan Syariat Secara Kaffah

BANDA ACEH - Provinsi Aceh belum melaksanakan syariat Islam secara kaffah seperti yang diharapkan. Pelaksanaan syariat Islam masih sebatas dilakukan oleh Dinas Syariat Islam.

Hal itu dikemukakan Dr Teuku Hasanuddin kepada Serambi, Selasa (4/11) setelah mempertahankan desertasi berjudul "nternalisasi Nilai Undang-Undang Syariat Islam dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (studi pada SMPN Kota Langsa-Aceh)" yang diajukan pada promosi doktor di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, Selasa (4/11) kemarin.

Dari penelitian yang dilakukan di Kota Langsa, Teuku Hasanuddin berkesimpulan, belum seluruh instansi dan lembaga pemerintahan di Aceh menerapkan syariat Islam, termasuk dengan sistem pembelajaran di sekolah-sekolah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, kata Teuku Hasanuddin, di SMPN di Langsa belum menerapkan nilai undang-undang syariat Islam dalam perencanaan, proses belajar dan penilaian pembelajaran.

Selain itu, pihak stakeholder seperti Dinas pendidikan, Dinas Syariat Islam, Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) belum memiliki program kajian strategis untuk menerapkan nilai syariat Islam dalam satuan pendidikan. Selain itu, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) masih melaksanakan pembelajaran secara transfer knowladge (transfer ilmu) dan belum memiliki inovasi untuk penerapan nilai undang-undang syariat Islam.

Karena itu, Teuku Hasanuddin mengatakan, penelitian ini merekomendasikan agar proses pembelajaran intra dan ekstra kurikuler pada pendidikan formal menerapkan nilai undang-undang syariat Islam, sehingga meningkatkan citra keislaman.

Dan, tambahnya, jika Aceh berhasil melaksanakan penerapan syariat Islam secara addin (tata cara hidup) maka daerah ini dapat menjadi "barometer" yang dapat dijadikan daerah modal dan model penerapan syariat Islam secara kaffah di Indonesia.

Dalam mempertahankan desertasi doktornya, Teuku Hasanuddin didampingi Prof Dr Rusmin Tumanggor MA, Prof Dr M Nasir Budiman MA, dan penasihat akademik Prof Dr Rusydi Ali Muhammad SH yang juga Direrktur Program Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry. Sedangkan tim penguji terdiri Prof Dr Farid Wajdi (ketua tim/Rektor UIN Ar-Raniry ), Prof Dr Warul Walidin MA, Prof Dr Jamaluddin Idris MEd, dan Prof Dr Darwis A Sulaiman MA.(sir)

16.24 | 0 komentar | Read More

Korban Banjir Singkil Teriak Minta Nasi

Laporan Dede Rosadi | Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL – Korban banjir di Aceh Singkil, yang berada di pedalaman berteriak lapar. Lantaran mereka tidak bisa memasak, setelah dapur serta perlengkapan masak terendam banjir. Satu-satunya harapan bantuan nasi bungkus atau mi rebus dari dapur umum Pemerintah Daerah.

Sayang hingga Rabu (5/11/2014) bantuan itu, belum masuk ke wilayah pedalaman. Sementara warga tidak bisa datang meminta makanan ke dapur umum, sebab terhalang banjir.

"Tolong makan antar ke tempat kami. Kami tidak bisa mencari ke luar karena tidak ada perahu," teriak Sarbaini warga Peabumbung, Singkil dengan nada tinggi melalui saluran telepon genggam yang menghubungi Serambinews.com.

Menurut Sarbaini, beberapa pria telah diutus mengambil makan ke dapur umum di Ujung Bawang. Namun karena keterbatasan transportasi, hanya sedik yang sanggup dibawa.

"Satu rumah paling dapat sebungkus, mana cukup. Yang ada malah diperebutkan," katanya.

16.25 | 0 komentar | Read More

BPBD Sabang Belum Bisa Taksir Kerugian Banjir

* Pengungsi di Banda Aceh Kembali ke Rumah

SABANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sabang menyatakan belum bisa menaksir kerugian materi akibat banjir atau meluapnya Muara Pria Laot dan Alur Jaba di Gampong Batee Shok, Kecamatan Suka Karya, Sabtu (1/11). Pasalnya, keuchik belum menyerahkan data kerugian di masing-masing gampong.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sabang, Muhammad Yunus mengatakan banjir luapan menerjang Gampong Batee Shok dan Paya Keneukai, Sabtu (1/11), tergolong bencana terparah dalam beberapa tahun terakhir.

"Yang lebih tahu tentang kerusakan itu adalah keuchik, namun hingga kini keuchik belum juga mengirimkan data tentang kerugian materi akibat musibah tersebut. Data yang dikirim baru sebatas rumah hanyut, rumah tertimbun lumpur, tergenang, jumlah boat tenggelam dan hanyut," kata Muhammad Yunus kepada Serambi, Selasa (4/11).

Muhammad Yunus, menambahkan, dari empat Kepala Keluarga (KK) yang mengungsi karena rumahnya tertimbun lumpur, sebanyak satu KK diantaranya hingga kini masih menumpang di tempat saudara, yakni keluarga M Jakfar yang mengungsi karena rumahnya serta isinya hanyut diterjang air bah.

Selain membantu membersihkan saluran bersama masyarakat, BPBD bersama PWI dan Dharmawanita Kota Sabang, juga sudah menyalurkan bantuan bahan makanan, peralatan dapur, dan pakaian kepada korban banjir di Gampong Batee Shok, Kecamatan Suka Karya.

Hanya saja, untuk bantuan korban banjir di Gampong Paya Keneukai, Kecamatan Suka Jaya hingga kini belum disalurkan, tetapi akan disalur dalam waktu dekat bersama Dharmawanita Kota Sabang.

Di Banda Aceh, kemarin sejumlah pengungsi di delapan titik pengungsian sudah kembali ke rumah masing-masing sejak pagi hingga sore hari. Plh Kabag Humas Pemko Banda Aceh, Wirzaini Usman menyampaikan hal ini kepada Serambi kemarin usai rakor tentang penanganan banjir yang dipimpin Asisten III, Nurdin SSos yang diikuti camat dan dari dinas terkait di Balai Kota.

Wirzaini menyebutkan mereka yang sudah kembali ke rumah ini sebelumnya mengungsi di Meunasah Batoh, Ateuk Pahlawan (Dusun Labuy dan Surabaya), Lampaseh Aceh, Suka Damai, Blang Cut, Meunasah Kuta Alam, Neusu Aceh, dan Neusu Jaya. Di gampong Ateuk Pahlawan, tambah Wirzaini ada warga gatal-gatal, namun sudah ditangani tim medis.

Ia menambahkan jika ada warga yang membutuhkan sembako agar disampaikan ke keuchik masing-masing agar keuchik menyampaikan ke camat. Kemudian camat menyampaikan ke posko induk di Balai Kota agar disalur melalui Dinsosnaker. "Namun apabila ada kebutuhan yang emergency, warga dapat langsung ke posko induk," ujarnya. Sebelumnya sejumlah bantuan dari Dinsos Aceh juga sudah diserahkan ke warga yang sempat mengungsi. Selain PMI, TNI/Polri, penanganan banjir itu juga melibatkan relawan RAPI. (az/una)

Kunjungi juga :
www.serambinewstv.com | www.menatapaceh.com |
www.serambifm.com | www.prohaba.co |

16.24 | 0 komentar | Read More

Hanif Dakhiri Ancam Tutup Penampungan TKI

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri menegaskan standar tempat penampungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2005 tentang Standarisasi Penampungan TKI.

"Bukan tidak layak, tapi tidak sesuai standar yang diatur dalam Permen nomor 7 tahun 2005," ujar Hanif di kantor Kementerian Tenaga Kerja, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2014).

Hanif mengatakan, ketentuan teknis tersebut mengatur hal-hal yang mendetail, seperti luasan bangunan dan kategori keamanan. Meski tempat penampungan TKI yang berada di Tebet memiliki pagar, Hanif tetap menilai tidak sesuai ketentuan.

"Misalnya penampungan itu diatur hal-hal kecil. Memang harus ada pagar, tapi tidak tertutup, harus bisa dilihat dari luar. Luasan kamar, jarak tempat tidur, itu semua detail diatur dalam Permen. Tapi ketika kami lihat di lapangan semua jauh dari itu," ucap Hanif.

Hanif menambahkan, ia tidak akan berkompromi dengan pengabaian yang dilakukan oleh pengelola tempat penampungan TKI tersebut. Hanif juga menegaskan akan menutup tempat-tempat penampungan yang tidak sesuai standar.

"Saya enggak mau berkompromi dengan penempatan TKI seperti itu, harus benar-benar menyiapkan infrastrukturnya kalau mau memberangkatkan TKI," kata Hanif.

16.24 | 0 komentar | Read More

Buru Gambit, Polisi Gerebek Rumah Warga

IDI – Kepolisian Resor (Polres) Aceh Timur terus menggencarkan operasi perburuan terhadap para buronan yang masuk daftar pencarian orang (DPO), seperti Gambit, Ta'uen, Din Minimi, dan Raja Rimba Cs.

Pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata api ini, antara lain, dilakukan dengan pengintaian bahkan penggerebekan, setelah semuanya pernah diimbau polisi untuk menyerahkan diri, tapi tak mereka gubris.

Di sisi lain, operasi pencarian dan penggerebekan itu membuat segelintir masyarakat Aceh Timur trauma karena rumahnya ikut digerebek. Bahkan, beberapa pintu rumah warga rusak ditendang aparat saat penggerebekan.

Seorang warga Desa Blang Bate yang meminta namanya dirahasiakan, Selasa (4/11) kemarin menyatakan kepada Serambi bahwa sekitar pukul 05.00 WIB dini hari, aparat Polres Aceh Timur yang dibantu personel Brimob Subden 2 Aramiah mendatangi rumahnya seusai shalat subuh. "Ketika itu, di meunasah jamaah sedang berdoa karena kami baru saja selesai shalat," kata sumber tersebut.

Menurutnya, aparat kepolisian yang berseragam maupun tidak, mendatangi rumah warga naik truk reo, double cabin, dan mobil Avanza.  

Masih menurut sumber tersebut, polisi langsung menggerebek beberapa rumah di Desa Blang Bate, Kecamatan Peureulak Kota. Salah satunya adalah rumah Halimah (60), ibu dari Gambit alias Syukriadi.

Sebagaimana pernah diwartakan, Gambit ditetapkan polisi sebagai DPO atas serangkaian ulahnya menyerang fasilitas milik Partai Aceh. Namun, saat digerebek di rumah itu hanya ada Rusli, keponakan Gambit. Ibunya justru sedang sakit dan menginap di rumah anaknya yang lain.

Rusli dikabarkan mendapat perlakuan tidak menyenangkan oleh aparat yang merangsek ke rumah ibunda Gambit tersebut. Sejumlah rumah lainnya di desa itu juga digerebek, bahkan beberapa pintu rumah rusak dan engselnya terlepas karena ditendang aparat. Rumah-rumah yang digerebek itu berdampingan dengan rumah ibunda Gambit, yakni rumah Abdul Rani, Ahmad, dan Ismail.

Sejumlah warga berharap agar polisi mengedepankan tindakan persuasif terhadap masyarakat saat mencari Gambit. "Setahu kami, Gambit tak pernah pulang lagi ke sini sejak diburu aparat," kata sang saksi mata yang berkali-kali minta namanya tak dipublikasi.

Menanggapi keluhan warga terkait aksi penggerebekan yang menyebabkan rusaknya beberapa pintu rumah warga tersebut, Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, Iptu Budhi Nasuha Waruwu mengatakan, pada waktu itu aparat Polres Aceh Timur dibantu Brimob Subden 2 Aramiah sedang menyisir keberadaan Gambit selaku target operasi (TO) Polres Aceh Timur dan Polda Aceh.

"Karena curiga di salah satu rumah warga ada TO dan kami tidak mau kehilangan target, maka kami langsung menggerebek rumah itu," kata Iptu Budi yang bicara atas nama Kapolres Aceh Timur, AKBP Muhajir SIK.

Ia tambahkan, tidak ada unsur bersengaja merusak rumah warga dalam aksi penggerebekan itu. "Oleh karenanya, kami minta maaf kepada masyarakat setempat apabila dalam kegiatan itu menyebabkan ketidaknyamanan warga," kata Iptu Budi. (c49)

Kunjungi juga :
www.serambinewstv.com | www.menatapaceh.com |
www.serambifm.com | www.prohaba.co |

16.24 | 0 komentar | Read More

Ruhut: PDI-P Bersandiwara

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, meminta politisi PDI Perjuangan tidak berpura-pura menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut Ruhut, suka tidak suka, rencana tidak populer itu harus didukung oleh PDI-P.

"Aku lihat sekarang PDI-P bagaikan simalakama, dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati," kata Ruhut di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, dirilis Kompas.com, Rabu (5/11/2014).

Ruhut menjelaskan, Fraksi Partai Demokrat solid mendukung kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM. Bagi Ruhut, soliditas dukungan dari partai pendukung akan membantu pemerintah menyukseskan program selama masih berorientasi untuk kebaikan masyarakat.

"Tidak usahlah PDI-P main sinetron tidak mendukung kenaikan (harga) BBM. Rakyat sudah cerdas, sudah tidak eranya lagi pencitraan," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa kenaikan harga BBM akan terjadi pada bulan November ini. Kalla menjelaskan, pemerintah harus menaikkan harga BBM untuk mengalihkan subsidi ke sektor yang lebih produktif.

Menurut JK, sapaan Kalla, pemerintah masih akan mencari waktu yang tepat sambil menunggu tersebarnya Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Subsidi BBM akan dialihkan ke beberapa program lain yang dianggap lebih memberikan manfaat terhadap masyarakat secara merata dan signifikan. Beberapa program itu adalah KIS dan KIP.

Terkait rencana itu, muncul penolakan dari dua anggota Fraksi PDI-P di DPR, yaitu Efendi Simbolon dan Rieke Diah Pitaloka. Keduanya secara terbuka menolak rencana kenaikan harga BBM dan meminta pemerintah mencari alternatif lain sebagai cara untuk menghindari defisit anggaran karena beban mensubsidi BBM.

16.24 | 0 komentar | Read More

Pria Tanpa Identitas Tembak Penjaga Alat Berat

BIREUEN – Seorang pria tanpa identitas menembak dengan airsoft gun dua penjaga alat berat milik PT Syaukat Sejahtera, perusahaan perkebunan sawit, di sebelah barat Km 29 jalan Bireuen-Takengon, kawasan Desa Suka Tani, Kecamatan Juli, Bireuen, Senin (3/1) sekitar pukul 05.00 WIB. Aksi pelaku mendapat perlawanan dari dua penjaga alat berat tersebut, sehingga pelaku luka kritis akibat dibacok dan terpaksa dirawat di UGD RSUD Bireuen.

Dari sejumlah warga, unsur pimpinan perkebunan sawit, maupun penjaga alat berat diperoleh informasi bahwa sekitar pukul 05.00 WIB pria yang sampai kemarin siang belum diketahui identitasnya itu datang ke lokasi tempat penjagaan alat berat. Ia membawa sebuah botol air mineral ukuran besar yang berisi bensin.

Setiba di tempat itu, pria tersebut meminta pinjam sepeda motor milik penjaga yang diparkir di dekat alat berat. "Hei Bro, pinjam sepeda motornya sebentar, penting," ujar pria itu sebagaimana ditirukan Azhar, salah seorang penjaga alat berat, kepada Serambi di UGD RSUD Bireuen.

Malam itu, selain Azhar (25), warga Suka Tani, penjaga lain yang bertugas mengawasi alat berat adalah Taufiq (21), warga Lhoksukon yang bekerja di tempat itu.

Keduanya menolak meminjamkan sepeda motor yang diminta pria yang tak mereka kenal itu. Di luar dugaan, pria tersebut malah mengeluarkan senjata jenis airsoft gun dan langsung menembak Azhar.

Peluru senapan angin tersebut mengenai pipi di dekat kuping Azhar. Refleks, korban langsung memegang pipinya yang tertembak itu. Tapi ternyata tak berdarah. Lalu ia bergegas turun dari atas alat berat dan langsung mengejar pelaku. Pelaku kemudian menembak Taufiq.

Dalam aksi menjelang fajar itu, pelaku kembali menembak Azhar. "Ada tujuh tembakan yang dia lepaskan, satu kena tangan saya karena tembakan pelurunya saya tahan dengan tangan," ujarnya.  

Merasa ada peluang untuk membela diri, Azhar dan Taufiq melancarkan serangan balasan. Salah satu di antara mereka mengambil parang, sehingga terjadi pertarungan dua lawan satu. Karena terkena tebasan parang, pelaku akhirnya jatuh bersimbah darah tak jauh dari alat berat yang tadinya dijaga Azhar dan Taufiq.

Salah seorang unsur pimpinan perusahaan sawit itu menduga, pelaku kemungkinan hendak merampas sepeda motor atau justru hendak membakar alat berat milik perusahaan, mengingat di tangannya terdapat botol berisi bensin. Selain itu, pelaku minta pinjam sepeda motor sambil mengacungkan senjata laras pendek yang belakangan diketahui ternyata airsoft gun.

Pelaku yang bersimbah darah segera dievakuasi ke UGD RSUD Bireuen. Pria itu ternyata sama sekali tak punya tanda pengenal.  "Polisi sudah turun ke lokasi mengumpulkan berbagai informasi mengenai kejadian itu," kata Hanafi, unsur pimpinan PT Syaukat Sejahtera.

Kapolres Bireuen, AKBP Ali Kadhafi SIK melalui Kasat Reskrim AKP Syamsul SH kemarin siang mengatakan, timnya sedang berada di lapangan untuk mengumpulkan barang bukti. Di antaranya sebuah botol air mineral berisi bensin yang disita dari Mister X.

Tim penyidik, kata Kapolres, belum bisa memintai keterangan dari Mister X itu karena ia dalam keadaan kritis dan belum mampu berbicara.  Kapolres menduga, semula pelaku hendak merampas sepeda motor atau bahkan hendak membakar alat berat PT Syaukat Sejahtera, tapi keburu dipergoki oleh dua penjaga malam.

Sekitar pukul 11.30 WIB, kedua korban penjaga alat berat itu dibawa ke UGD RSUD Bireuen untuk diperiksa apakah ada peluru airsoft gun yang bersarang di tubuh mereka atau tidak.

"Pelaku sedang menjalani perawatan intensif. Belasan anggota Polres sedang melakukan penyidikan apakah dalam bertindak ia sendiri atau ada orang lain di belakangnya. Kita juga sedang mengorek apa motif dari perbuatannya," ujar Kapolres Bireuen. (yus)

Kunjungi juga :
www.serambinewstv.com | www.menatapaceh.com |
www.serambifm.com | www.prohaba.co |

16.25 | 0 komentar | Read More

Nelayan Singkil Hilang di Laut

Laporan: Dede Rosadi | Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM,SINGKIL – Mufbin (30) nelayan asal Ketapang Indah, Singkil Utara, Aceh Singkil, dilaporkan hilang di laut saat dalam perjalanan dari Pulau Banyak, sejak tiga hari lalu. Sayangnya pihak keluarga baru melapor, Selasa (4/11/2014) ke kantor camat setempat, sehingga regu penolong kesulitan melakukan pencarian.

Camat Singkil Utara, Ali Hasmy mengatakan, korban hilang kontak dengan keluarga sejak Sabtu 1 November pukul 16.00 WIB. "Namun baru dilaporkan tadi (kemarin) pagi. Begitu mendapat informasi kami langsung tindak lanjuti untuk meminta bantuan pencarian," kata Ali.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun korban hilang dalam perjalan dari Pulau Banyak. Menggunakan robin (perahu bermesin tempel pemotong rumput) sendirian. Nahas baginya, ombak menggulung hingga hilang, tak diketahui rimbanya. Maklum dalam beberapa hari terakhir cuaca ditengah laut tidak bersahabat.

Pencarian terhadap korban sedang dilakukan dengan melakukan penyisiran mulai dari Pulau Banyak. Namun sejauh ini, belum ditemukan keberadaan korban. "Tadi Posal dan seorang anggota Satgas SAR Aceh Singkil ikut melakukan pencarian, namun terkendala speedboat rusak," kata Humas Satgas SAR Aceh Singkil, Edi Sugianto.

Edi mengatakan, guna meneruskan melakukan pencarian, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Singkil. "Kami tidak bisa meneruskan pencarian, lantaran tidak ada speedboat. Kami sedang koordinasi dengan BPBD masalah speedbot ini," jelas Edi. (*)

16.25 | 0 komentar | Read More

Perbedaan KIS, KJS, JKN, dan BPJS Kesehatan

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada 3 November 2014. Banyak warga yang bertanya-tanya soal kegunaan KIS karena sudah ada program-program jaminan kesehatan lainnya seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan khusus untuk wilayah DKI Jakarta sudah ada Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Dilansir Kompas.com, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati memaparkan, pada dasarnya KIS, JKN, dan KJS adalah program-program yang berada di bawah koordinasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

KIS, kata Dien, adalah perpanjangan dari program JKN yang khusus menyasar para fakir miskin. JKN merupakan program yang diluncurkan per 1 Januari 2014.

"Jadi warga miskin yang dulu terdaftar di Jamkesmas, sekarang terdaftar di Kartu Indonesia Sehat. JKN dan KIS datanya juga dari BPJS. Jadi semuanya satu pintu. JKN dan KIS itu kartunya, pelaksananya BPJS," papar Dien kepada Kompas.com, di Jakarta, Selasa (4/11/2014).

Mengenai hubungan antara KIS dan KJS, menurut Dien keduanya sama-sama menyasar kalangan fakir miskin. Namun, KIS dapat menutupi kekurangan pada KJS, yakni dapat membantu warga fakir miskin yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta tetapi tinggal di Jakarta.

Menurut Dien, selama ini banyak warga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Jakarta yang tidak bisa mendapatkan KJS dan memperoleh pelayanan kesehatan karena tidak memiliki KTP DKI.

"Jadi para PMKS kalau tidak punya KTP DKI tetap bisa punya KIS. Kalau orang tidak punya KTP DKI tetapi dia tinggal di Jakarta sebagai PMKS, itu yang menjadi sasaran KIS," jelas Dien.

Atas dasar itulah, Dien memastikan tidak akan ada penerima ganda dari progran-program tersebut. "Tidak bakal ada tumpang tindih. Kan semua datanya itu diperoleh dari data milik BPJS. KJS kan juga sudah kita integrasikan dengan BPJS," tukas dia.

16.25 | 0 komentar | Read More

Longsor di Sungai Mas Mulai Dibersihkan

Laporan Rizwan | Meulaboh

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH -Longsor Gunung Sakoy di lintas jalan Kajeng-Sakoy di Kecamatan Sungai Mas, Aceh Barat, Selasa (4/11/2014) mulai dibersihkan oleh anggota TNI bersama masyarakat setempat. Jalan yang longsor pada Senin (3/11/2014) akibat hujan lebat dan banjir menghubungkan 10 desa.

Danramil Sungai Mas, Lettu Inf Masagus Edwar kepada Serambinews.com, Selasa mengatakan, meski belum dapat dilalui kendaraan roda empat, tetapi akses warga sudah bisa dilalui dengan sepeda motor dengan membersihkan secara manual, sebab alat berat tidak bisa didatangkan ke Sungai Mas disebabkan sejumlah ruas jalan di lintas Meulaboh-Tutut dikepung banjir.

"Lokasi longsor Gunung Sakoy cukup parah dan kini sedang dilakukan pembersihan," katanya.(*)

16.25 | 0 komentar | Read More

Gubernur: Jangan Undang Bencana dengan Merambah Hutan

BANDA ACEH - Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah mengaku sangat prihatin atas terjadinya secara bertubi-tubi bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di Aceh dalam tiga hari terakhir. Bencana ini, menurutnya, terkait erat dengan perambahan hutan oleh pihak-pihak yang ingin memperkaya diri sendiri, sehingga fungsi hidrologis hutan menjadi terganggu.

"Ini hukuman terhadap kita karena ulah dari mereka yang mengundang bencana dengan cara merambah hutan tanpa terkendali. Ke depan, jangan ada lagi perilaku buruk seperti ini karena kerusakan yang ditimbulkannya luar biasa dan membuat banyak pihak tak berdosa menanggung akibatnya," ujar Gubernur Zaini kepada Serambi di Banda Aceh sekembali ia dari Lhokseumawe, Minggu (2/11) sore, membuka Pameran Pembangunan dalam Rangka HUT Kota Lhokseumawe dan Rakerda Dekranasda Se-Aceh yang berlangsung di Lhokseumawe.

Gubernur Zaini mengingatkan bahwa di Aceh masih berlaku kebijakan motarium logging (jeda penebangan kayu). Jadi, jangan pernah ada yang mengira bahwa larangan penebangan kayu di hutan alam itu sudah dicabut, lalu seenaknya saja merambah hutan.

"Kebijakan itu masih berlaku hingga kini. Hutan alam tidak boleh ditebang dengan alasan apa pun. Maka kami minta polisi hutan dan aparat kepolisian menindak siapa pun yang merambah hutan Aceh," tegas Zaini Abdullah.

Ia juga meminta Dinas Kehutanan Aceh Aceh mengoptimalkan fungsi jagawana (polisi hutan) dalam menjaga hutan dan jangan segan-segan menghukum berat mereka bila terbukti ikut mencuri kayu atau berkonspirasi dengan aparat dari kesatuan lainnya dalam menjarah hutan Aceh.

"Hampir setiap bulan ada kawasan yang banjir atau longsor di Aceh. Bayangkan, berapa kerugian materiil dan imateriil yang kita alami. Tidak sedikit dana yang tersedot untuk menanggulangi dampak bencana. Padahal, sebagian besar bencana itu bisa kita hindari jika tidak ada lagi orang yang merusak hutan Aceh," kata Gubernur Zaini.

Terkait bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi bertubi-tubi di sebagian Aceh sejak Jumat hingga kemarin sore, Gubernur Zaini mendadak menggelar rapat koordinasi di Pendapa Gubernur tadi malam.

Ia undang Sekda Aceh, Drs Dermawan MM dan sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait, untuk menghadiri rapat tersebut. Dalam rapat itu dikoordinasikan cara cepat menanggulangi dampak bencana, terutama di kawasan Gunung Paro, Aceh Besar, yang sebagian ruas jalannya di lintasan Banda Aceh-Calang (Aceh Jaya) putus akibat longsor, sehingga melumpuhkan hubungan darat Banda Aceh-Calang.

Dalam pertemuan itu dibicarakan juga penanganan masa panik di daerah-daerah bencana, seperti di Kota Sabang (banjir luapan), di Aceh Singkil (banjir bandang), serta sejumlah kawasan yang dilanda longsor, seperti lintasan Aceh Barat Daya-Gayo Lues, Banda Aceh-Calang, Bireuen-Takengon, serta Gayo Lues-Takengon.

Koordinasi penanganan dampak bencana itu melalui jaringan handphone seharian kemarin terganggu karena sinyal hp mengalami trouble. Gubernur Zaini yang berkali-kali dari Bandara Malikussaleh, Aceh Utara, berupaya menelepon Sekda Aceh di Banda Aceh untuk menyarankan agar turun langsung ke lokasi bencana, tapi tidak berhasil tersambung.

Demikian pula ketika Sekda Dermawan MM dari Bandara Sultan Iskandar Muda kemarin sore menghubungi para kepala SKPA terkait supaya hadir dalam rapat koordinasi di Pendapa Gubernur tadi malam. Komunikasi via hp tetap gagal total. Bahkan berkirim sms pun selalu pending. "Kita tak tahu mengapa kualitas jaringan di Banda Aceh hp buruk sekali hari ini. Jaringan di hp saya tertulis SOS," kata Sekda Aceh kemarin sore.

Hingga tadi malam, jaringan telepon selular di Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Barat, dan sebagaian daerah lainnya masih terganggu. (dik)

Kunjungi juga :
www.serambinewstv.com | www.menatapaceh.com |
www.serambifm.com | www.prohaba.co |

16.25 | 0 komentar | Read More

Tanggul Pengaman Tebing Krueng Baru Jebol

Laporan Zainun Yusuf | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM,BLANGPIDIE - Seluruh aliran sungai besar dan kecil di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), kembali meluap setelah diguyur hujan yang berlanjut, Senin (3/11/2014) pagi.

Camat Lembah Sabil, TR Syahril, dihubungi Serambinews.com menjelaskan, tanggul pengaman tebing Krueng Baru jebol sepanjang sekitar 150 meter di lokasi Desa Gelanggang Batee, dalam peristiwa meluap sungai tersebut, Senin pagi.

Peristiwa tersebut, menurut Camat TR Syahril, belum berdampak banjir dalam pemukiman penduduk, karena air luapan dari tanggul yang jebol, merayap dalam areal pantai, kecuali curah hujan semakin tinggi, maka dikhawatir banjir luapan melanda Desa Geulanggang Batee, Kuta Paya dan Ujong Tanoh.

Sementara Camat Tangan-Tangan, Ruslan Adly, melaporkan hujan mengguyur Senin pagi, mengakibatkan luapan aliran sungai Tangan-Tangan. Luapan menggenangi areal perkampungan dan belasan rumah penduduk Desa Masjid atau lokasi perbatasan dengan Desa Padang Kawa. "Permukaan air sudah surut dan petugas BPBK Abdya juga sudah turun ke lokasi," ungkap Camat Ruslan Aldy yang berada di Desa Masjid.

Sementara Camat Babahrot, Jailani, melaporkan permukaan air Krueng Ie Mirah semakin tinggi akibat hujan Senin pagi. Dampaknya, banjir genangan yang mengepung Dusun Kubang Gajah atau perumahan Komunitas Adat Tertinggal (KAT) sejak Minggu (2/11/2014) dinihari, semakin tinggi. Pun bengitu, menurut Camat Jailani, sekitar 80 KK warga Dusun Kubang Gajah, Desa Ie Mirah, belum bersedia menggungsi. Sementara Camat Babahrot, Jailani, dan Dandim 0110 Abdya, Letkol Inf Suhartono, tampak stanbay di Simpang Jalan 30 dan  Simpang Ie Mirah menuju Terangon, untuk memantau perkembangan di lapanan. Beberapa rumah warga Desa Persiapan Blang Raja, juga sempat terendam dari limpahan air saluran induk irigasi teknis Babahrot.

Peristiwa banjir genangan dan luapan aliran sungai terjadi dimana-mana di  Kabupaten Abdya. Guyuran hujan intensitas sedang dan lebat terjadi di Abdya sejak Sabtu (1/11/2014)) sore, berlanjut Senin (3/11/2014) pagi.

Permukaan air  sejumlah sungai besar dan sedang di kawasan Abdya, semakin tinggi, kemudian meluap menggenangi pemukiman, lahan pertanian dan perkebunan lokasi sekitar.(*)

16.25 | 0 komentar | Read More

Fadli Zon Angkat Bicara Soal Rencana Kenaikan BBM

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon heran mengapa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Rencana kenaikan itu dianggap tidak relevan dengan harga minyak dunia saat ini.

"Asumsi harga BBM di APBN kita sekarang itu 105 dollar AS per barrel, sementara harga minyak dunia itu hanya 82 dollar AS per barrel. Harusnya turun dong, kenapa malah naik?" ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dilansir Kompas.com, Senin (3/11/2014).

Politikus Partai Gerindra itu mencontohkan saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga BBM pada awal 2009 silam. Kebijakan tersebut, kata Fadli, diambil pemerintah saat itu lantaran harga minyak dunia mengalami kenaikan.

Fadli pun tidak setuju jika alasan pemerintah Jokowi-JK menaikkan harga BBM adalah karena penggunaannya yang tidak tepat sasaran. "Kalau alasannya yang pakai bensin bersubsidi tidak tepat sasaran, dari 20 tahun lalu juga ngomong-nya itu, argumentasi rutin saja," ujar Fadli.

Namun, jika memang alasannya demikian, Fadli mengkritik mengapa pemerintah tidak menyiapkan sistem dan perangkat aturan badan terlebih dahulu agar BBM bersubsidi tepat sasaran. Ia yakin tanpa persiapan sistem dan perangkat badan, kekacauan sosial akan terjadi.

"Yang susah rakyat miskin, yang tidak mampu mengejar harga BBM yang naik. Kan kalau harga BBM naik, harga-harga lain juga naik," ujar dia. "Kalau saya pribadi, tidak ada keharusan agar BBM naik. Tidak perlu karena harga minyak dunia itu turun," lanjut Fadli.

16.24 | 0 komentar | Read More

Perkelahian Tiga Saudara Berujung Maut

SINGKIL - Tarak Cibro (30), warga Desa Sirimo Mungkur, Kecamatan Suro, Aceh Singkil, meregang nyawa Sabtu (1/11) malam, setelah tubuhnya ditikam tujuh kali pakai pisau dapur oleh Sengab (19), sepupunya, yang membela ayahnya, Demon, saat berkelahi dengan Tarak Cibro.

Menurut informasi yang dihimpun Serambi, Minggu (2/11) kemarin, peristiwa yang berujung maut itu bermula dari perkelahian antara korban dengan pamannya, Demon (65). Belum diketahui persis apa penyebabnya, diduga lantaran sebelumnya antara sang paman dengan keponakannya itu sering terjadi adu mulut.

"Korban meninggal setelah ditikam tujuh kali oleh Sengab, anak Demon, saat Demon dan korban berkelahi," kata Kapolres Aceh Singkil, AKBP Anang Triarsono, melalui Kasat Reskrim AKP Yasir kemarin.

Menurut AKP Yasir, perkelahian antara Tarak dan Demon, dimulai sekitar pukul 17.00 WIB di belakang rumah Kepala Desa Sirimo Mungkur, Ober Berutu. Namun, perkelahian itu berhasil dilerai oleh Munggal, warga setempat, sehingga tak sampai ada yang korban nyawa ataupun cedera.

Tapi malam harinya, sekitar pukul 20.00 WIB, Demon pergi ke rumah kepala desa dengan maksud membicarakan permasalahan yang terjadi sorenya antara dia dengan Tarak. Rupanya di perjalanan ia sudah diintai Tarak yang tempat tinggalnya berdekatan.

Begitu sampai di depan rumah kepala desa, Demon dicegat Tarak sehingga terjadi lagi adu mulut yang berujung pada perkelahian. "Nah, perkelahian itu terlihat oleh Sengab, anak Demon. Dia pun datang dan langsung menusukkan berkali-kali pisau yang dibawanya ke tubuh Tarak, sehingga korban jatuh bersimbah darah," jelas AKP Yasir.

Sesaat setelah kejadian, korban sempat dilarikan warga ke rumah sakit. Tapi sayang, nyawanya tak tertolong karena kehabisan banyak darah. Bapak dan anak yang menjadi tersangka atas melayangnya nyawa korban itu, langsung diamankan di Mapolsek Suro. "Tersangka kami kenakan pasal penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia," kata Yasir.

Ditanya apa motif perkelahian yang berujung kematian itu, AKP Yasir hanya menjelaskan bahwa keluarga tersebut memang sudah lama tidak akur. "Sering cekcok, padahal selain masih memiliki tali persaudaraan, rumah pelaku dan korban pun berdekatan," ujarnya. (de)     

Kunjungi juga :
www.serambinewstv.com | www.menatapaceh.com |
www.serambifm.com | www.prohaba.co |

16.24 | 0 komentar | Read More

Jembatan Gantung di Kuta Cot Glie Putus

Laporan Misran Asri | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM JANTHO - Jembatan gantung sepanjang 200 meter di kawasan Gampong Cot Bayu, Kemukiman Lamleuot, Kecamatan Kuta Cot Glie, Aceh Besar, amblas diterjang banjir. Jembatan itu amblas akibat hujan deras yang terus mengguyur Aceh sepekan terakhir, Senin (3/11/2014). 

Informasi amblasnya jembatan itu diperoleh Serambinews.com dari Muklis tokoh warga Kecamatan Kuta Cot Glie, Aceh Besar. Menurut Muklis jembatan gantung yang putus tersebut menghubungkan tiga gampong, yakni Gampong Cot Bayu, Gampong Bak Sukon, dan Gampong Lamleuot, di Kemukiman Lamleuot. Dari ketiga gampong tersebut diadiami sekitar 500 Kepala Keluarga (KK).

"Putusnya jembatan gantung di Gampong Cot Bayu, Kemukiman Lamleuot, ini terjadi sekitar pukul 09.00 WIB," lapor Muklis.(*)

16.24 | 0 komentar | Read More

Banda Aceh dan Aceh Besar Terendam

Laporan Nasir Nurdin | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Hujan yang terus mengguyur wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar telah merendam sebagian besar desa-desa di ibu kota provinsi serta wilayah-wilayah sekitarnya yang masuk Kabupaten Aceh Besar.

Laporan yang dipantau Serambinews.com dari komunikasi relawan RAPI di Banda Aceh dan Aceh Besar menyebutkan ketinggian air sungai yang mengalir di wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar terus meningkat. Akibatnya, desa-desa di sepanjang aliran Krueng Daroy, baik di Aceh Besar maupun Banda Aceh terendam.

Di Kota Banda Aceh, kawasan-kawasan yang terendam dengan ketinggian air antara selutut hingga sedada orang dewasa antara lain kawasan Labui, Batoh, Sukadamai (Simpang Surabaya), Ateuk Munjeng, Ateuk Jawo, dan sejumlah kawasan lainnya.

Sedangkan di Aceh Besar kawasan paling parah dilaporkan antara lain desa-desa di pingggiran Gunung Mataie, seperti Leu-U, Geundrieng, Punie, Ajuen Jeumpet, Lampasie Eungkieng, Garot, Keutapang, Lambheu, dan sejumlah kawasan lainnya arah ke Sukamakmur (Sibreh).

Gelombang pengungsian tak terbendung. Tim BPBD bersama relawan penanggulangan bencana terus bekerja untuk mengevakuasi warga yang terkurung atau dibawa ke pusat-pusat konsentrasi pengungsi. Hingga saat ini cuaca masih buruk diwarnai hujan dengan intensitas sedang hingga ringan.(*).

16.24 | 0 komentar | Read More

Titik Longsor Semakin Banyak di Gunung Paro

BANDA ACEH - Jalan Nasional Banda Aceh-Calang di kawasan Gunung Paro, Gunung Kulu, dan Gunung Geurutee (wilayah Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Jaya) tak kunjung bebas dari hambatan. Seperti halnya Sabtu kemarin, ratusan kendaraan dari kedua arah tak bisa melanjutkan perjalanan karena banyaknya pohon tumbang dan longsor yang menutup badan jalan.

Sekitar pukul 21.30 WIB tadi malam, Serambi mendapat laporan terbaru dari Kasat Lantas Polres Aceh Besar, AKP Abdul Mutholib SE MM yang menyebutkan terjadinya longsor tambahan di Gunong Pulot (Km 27), Kecamatan Leupung. "Bebatuan dari tebing bukit berjatuhan dan menutupi hampir seluruh badan jalan. Sebuah mobil Avanza BL 734 W yang sedang melintas sempat tertimpa jatuhan batu namun tidak berakibat fatal," lapor Abdul Mutholib yang sejak Sabtu (1/11) sore berada di kawasan Leupung mengatur lalulintas dan ikut memimpin memotong pohon yang tumbang ke badan jalan di Km 25.

Seperti dilansir Serambinews.com, longsor dan tumbangan pohon di Gunung Paro juga menyebabkan sebuah ambulans RSUZA Banda Aceh yang sedang membawa jenazah bayi ke Tapaktuan harus kembali lagi ke Banda Aceh.

Wakil Ketua Sementara DPRA, Drs Sulaiman Abda MSi kepada Serambi mengatakan, pada Sabtu (1/11) mulai pukul 14.00 WIB terjadi longsor di jalan pegunungan Paro-Kulu (Km 35-41).

Menurut catatan Sulaiman Abda, ada lima titik longsor, namun paling besar volume longsorannya pada Km 41. Para sopir dan penumpang angkutan umum L-300, mobil barang, dan mobil pribadi yang terjebak longsor bergotong royong dengan masyarakat setempat membersihkan tumpukan batu, tanah, dan kayu yang jatuh ke badan jalan agar bisa dilewati. Rombongan anggota DPRA yang kembali dari Calang sempat tertahan sekitar dua jam akibat longsor di pegunungan tersebut.

Menurut Sulaiman Abda, pihak Dinas Bina Marga Aceh telah mengirimkan satu unit alat berat ke lokasi longsor tersebut dan tiba di lokasi sekitar pukul 18.00 WIB, kemarin. "Tanah longsor di lintasan pegunungan dan perbukitan pada musim hujan tidak bisa dielakkan. Peristiwa itu pasti akan terjadi," kata Kadis Bina Marga Aceh, Ir Anwar Ishak.

Menurut Anwar, untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di kawasan rawan longsor, seperti Gunung Paro, Kulu, dan Geurutee, serta Biruen-Takengon dan lainnya, pihaknya telah mengingatkan UPTD Dinas Bina Marga I-IV untuk selalu siaga. "Tidak hanya alat berat yang disiagakan, tapi juga operator dan bahan bakar," kata Anwar.(nas/her)

Kunjungi juga :
www.serambinewstv.com | www.menatapaceh.com |
www.serambifm.com | www.prohaba.co |

16.24 | 0 komentar | Read More

Pangdam: Prajurit TNI tidak Boleh Kurang Ajar Sama Rakyat

SINGKIL - Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen TNI Agus Kriswanto, menegaskan prajurit TNI tidak boleh kurang ajar sama rakyat. Pernyataan itu, disampaikan Agus, saat melakukan pertemuan dengan masyarakat di Pendopo Bupati Aceh Singkil, Sabtu (1/11).

Menurut Pangdam, rakyat merupakan ibu kandung TNI, sehingga tidak boleh mendurhakainya. "Prajurit TNI tidak boleh kurang ajar sama rakyat, karena rakyat merupakan ibu kandung TNI. TNI lahir dari rakyat dan untuk rakyat," tegas Agus.

Pangdam minta kepada segenap masyarakat setempat untuk menerima keluarga besar TNI diterima sebagai anak kandung di Aceh Singkil. "Bila ada anggota TNI yang melakukan kesalahan, segera tegur dan beri bimbingan," kata Jenderal bintang dua itu.

Pangdam menambahkan, selama ini TNI selalu menjadikan para tokoh sebagai panutan dalam mengambil tindakan. "TNI yang ada di sini itu adalah anak-anak kita semua, bila ada kesalahan dibimbing. Panutan kami adalah ulama dan bapak-bapak semuanya," ujarnya.

Pada bagian lain Agus menyatakan, mendukung program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Aceh Singkil. Segala potensi yang dimiliki jajaranya, siap dikerahkan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. "Program pembangunan yang dilaksanakan Pak Bupati, kami siap mendukungnya," kata Agus.

Sebelumnya Bupati Aceh Singkil, Safriadi mengatakan, daerahnya memiliki potensi yang sangat besar di sektor perikanan, pertanian dan perkebunan. Namun perikanan belum terkelola lantaran daerahnya masih kekurangan pengusaha di sektor tersebut. "Kita punya laut tapi ikannya banyak diambil luar daerah, karena di daerah kami masih kekurangan pengusaha perikanan," kata Bupati.

Bupati meminta Pangdam memberikan dukungan, dalam memajukan kabupatenya. Sehingga Aceh Singkil, lekas sejajar bahkan melewati daerah lain di Aceh. "Kami senantiasa berusaha memberikan manfaat bagi masyarakat. Kami terus berbenah menjadi daerah maju dan berkembang. Dengan kehadiran Bapak Pangdam semoga bisa membantu percepatan pembangunan di daerah kami," kata Safriadi.(de)

Kunjungi juga :
www.serambinewstv.com | www.menatapaceh.com |
www.serambifm.com | www.prohaba.co |

16.24 | 0 komentar | Read More

Dua Muara di Sabang Meluap

* Puluhan Boat Tenggelam dan Hanyut
* Rumah Tertimbun Lumpur

SABANG - Muara Pria Laot dan Alur Jaba di Kota Sabang meluap menyebabkan puluhan boat nelayan hanyut dan tenggelam. Selain itu, belasan rumah di pinggiran muara tertimbun lumpur luapan.

Seperti halnya di beberapa wilayah daratan Aceh, kawasan Pulau Weh, Sabang juga diguyur hujan deras sejak Jumat (31/10) malam hingga Sabtu kemarin. Dua muara di kepulauan tersebut, yaitu Muara Pria Laot dan Alur Jaba yang masuk kawasan Gampong Batee Shok, Kecamatan Suka Karya, meluap.

Berdasarkan pemantauan Serambi dan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, banjir luapan itu terjadi sekitar pukul 06.00 WIB, Sabtu (1/11). Meski hanya berlangsung satu jam, namun bencana itu memunculkan kepanikan luar biasa. Masyarakat lari kucar-kacir sambil menyelamatkan barang dari rumah masing-masing yang direndam air bercampur lumpur.

Keuchik Batee Shok, Ishak kepada Serambi mengatakan, banjir luapan itu telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Selain menimbun empat unit rumah dan satu munasah beserta perlengakapannya, juga menjebol pagar beton menasah sepanjang 10 meter.

Banjir luapan yang terjadi ba'da subuh itu juga menghanyutkan satu unit rumah semipermanen milik Jafar di Jurong Pria Laot. Sedangkan rumah yang ditimbun lumpur dengan ketebalan sekitar 50 centimeter tercatat masing-masing milik Muhammad Sabri, Ridwan, Fitriah, dan Supriadi Supi, semuanya di Jurong Alue Jaba. "Banjir luapan seperti ini hampir rutin terjadi setiap tahun namun tahun ini yang terparah," kata Ishak.

Air bah yang mengalir dari pegunungan itu juga mengakibatkan sekitar 40 unit boat nelayan yang sedang ditambat di Muara Pria Laot hanyut dan tenggelam. Laporan ini dibenarkan Panglima Laot Lhok Pria Laot, Mansur.

Beberapa saat setelah bencana terjadi, boat nelayan yang hanyut dan tenggelam ditemukan dan diangkat oleh nelayan secara bergotong royong. Namun sebanyak dua unit lainnya hingga siang kemarin dilaporkan belum ditemukan, yaitu sebuah perahu dayung milik Hamdani dan boat thep-thep 8 PK milik Dahlan.

Banjir luapan bukan hanya menerjang Gampong Batee Shok tetapi juga Gampong Keneukai, Kecamatan Sukajaya menyebabkan sejumlah rumah dan tempat usaha (jualan) menjadi korban. Sepanjang 180 meter tanggul parit patah diterjang air bah dari pegunungan. "Kami berharap pemerintah secepatnya membangun kembali dinding parit yang patah diterjang air bah," kata Keuchik Gampong Keneukai, Usman Y.

Menurut Keuchik Usman, hujan deras juga menggenangi ruas jalan di Paya Karing sehingga mengganggu arus transportasi. Untuk menuju ke seberang, para pengguna sepeda motor terpaksa menggunakan rakit kayu yang diikat dengan jeriken.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sabang, T Zakaria Al-Bahri mengatakan pihaknya sudah melakukan pendataan korban banjir luapan yang menerjang Gampong Batee Shok dan Keunekai.

Menurut Zakaria, selain merendam sejumlah rumah, menenggelamkan dan menghanyutkan boat nelayan di Gampong Batee Shok dan Gampong Keneukai, ruas jalan di Ujong Murung, lintasan ke objek wisata Gapang tertimbun longsor. "Kita mengimbau masyarakat, terutama nelayan agar tetap hati-hati menghadapi cuaca buruk yang melanda Sabang," katanya.(az)

Kunjungi juga :
www.serambinewstv.com | www.menatapaceh.com |
www.serambifm.com | www.prohaba.co |

16.24 | 0 komentar | Read More

Lintas Abdya-Galus Putus

* Ribuan Rumah di Nagan Terendam

BLANGPIDIE - Badan jalan yang menghubungkan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dengan Kabupaten Gayo Lues (Galus) dilaporkan ditimbun longsor, Sabtu (1/11) sore. Sedangkan di Kabupaten Nagan Raya, ribuan rumah dalam wilayah delapan desa di Kecamatan Tripa Makmur, terendam banjir luapan.

Informasi tanah longsor yang menimbun jalan di lintas Abdya-Galus tersebut diterima Serambi dari Thamrin, Ketua Pemuda Desa Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, Abdya, Sabtu (1/11) malam. Menurut Thamrin, longsor menimbun badan jalan di Km 14, masih di Kecamatan Babahrot.

"Jalur darat Babahrot-Terangon putus total setelah badan jalan ditimbun tanah longsor di Km 14 pada Sabtu sore," kata Thamrin.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten (BPBK) Abdya, Empy Syafril yang dihubungi Serambi mengatakan, hingga pukul 21.00 WIB tadi malam tim BPBK masih di lapangan memantau perkembangan. Banjir terjadi akibat hujan lebat di Kecamatan Manggeng, Lembah Sabil, Tangan-Tangan, dan Babahrot.

Di Kecamatan Manggeng, banjir melanda Desa Panton Makmur, Simpang Tiga Lhok Pawoh, Seuneulop, Sejahtera, Pantee Raja, dan Desa Tokoh. Dari 118 rumah warga Desa Simpang Tiga Lhok Pawoh, 115 rumah terendam sebagian warga menggungsi ke masjid atau tempat-tempat  aman.

Di Kecamatan Lembah Sabil, banjir luapan Krueng Baru merendam Desa Alue Rambot, Ladang I dan Ladang Tuha II, Cot Ba'U, dan Meunasah Sukon. Di Kecamatan Tangan-Tangan, merendam Desa Suak Nibong, Suak Labu dan sekitarnya. Sedangkan di Kecamatan Babahrot, luapan Sungai Babahrot mengakibatkan banjir antara lain di Desa Persiapan Cot Seumantok dan Desa Ie Mirah akibat luapan Krueng Ie Mirah.    

Badan Jalan Nasional di sejumlah titik juga di terendam banjir genangan, Sabtu (1/11) malam,  di lokasi Desa Menasah Sukon, Kecamatan Lembah Sabil, lokasi Paya Laot atau di perbatasan Desa Panton Makmur dengan Desa Lhueng Baru, Kecamatan Manggeng, Desa Suak Nibong dan Desa Suak Labu, Kecamatan Tangan-Tangan.

Banjir juga merendam badan jalan nasional lokasi Alue Diwi Desa Alue Pade, Kecamatan Kuala Batee, dan Desa Gunung Samarinda, Kecamatan Babahrot. Hingga tadi malam hujan masih mengguyur Abdya.

Dari Nagan Raya dilaporkan, ribuan rumah dalam wilayah delapan desa di Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, sejak Jumat (31/10) malam hingga Sabtu sore kemarin terendam. Delapan desa yang terendam banjir itu adalah Gampong Pasi Keubeudom, Kuala Tripa, Ujong Krueng, Mon Dua, Neubok Yee PP, Neubok Yee PK, Babah Lueng, dan Panton Pange.

Camat Tripa Makmur, Ahmad Fuad SIP mengatakan, banjir yang merendam delapan desa itu akibat luapan Krueng Tripa menyusul hujan deras sejak beberapa hari terakhir. "Ini bencana rutin yang dihadapi masyarakat," kata Ahmad Fuad. Menurutnya, tim BPBD Nagan Raya sudah turun ke lokasi banjir.

Informasi lain yang diterima Serambi dari jaringan relawan komunikasi RAPI Aceh Selatan menyebutkan, pada pukul 19.00 WIB tadi malam terjadi longsor di jalan Gunung Peulumat, Labuhan Haji Timur. Sedangkan sejumlah kawasan lainnya sempat terendam banjir, antara lain di beberapa lokasi dalam wilayah Labuhan Haji, Labuhan Haji Timur, dan Meukek. "Relawan RAPI Aceh Selatan tetap siaga memantau perkembangan," lapor Sekretaris RAPI Aceh Selatan, Zumardi Chaidir (JZ01TAX), tadi malam.(nun/edi/nas)

Kunjungi juga :
www.serambinewstv.com | www.menatapaceh.com |
www.serambifm.com | www.prohaba.co |

16.24 | 0 komentar | Read More

Banjir Bandang Terjang Gunung Meriah

SINGKIL - Banjir bandang menerjang dua desa di Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, Sabtu (1/11) pagi. Desa yang jadi korban yaitu Blok 15 Sanggaberu dan Siderejo. Menjelang siang air menyebar ke Desa Suka Makmur dan Desa Pandan Sari, namun tak sampai menghantam permukiman.

Banjir bandang tersebut merendam ratusan rumah, bahkan beberapa di antaranya rusak ringan. Sedikitnya 50 hektare sawah yang padinya sedang bunting tersapu banjir. Saluran irigasi rusak. "Persawahan itu milik tiga kelompok tani Suka Makmur," kata Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan Aceh Singkil, Syahbuddin.

Seorang relawan penanggulangan bencana, Edi Suginato mengatakan, belum pernah banjir separah ini, kalaupun ada hanya di sekitar sungai Lae Butar saja. "Ketinggian air di titik-titik terdalam mencapai sedada orang dewasa," kata Edi.

Camat Gunung Meriah, M Ichsan mengatakan, data sementara warga yang terkena musibah banjir tercatat 69 KK (278 jiwa). Menjelang sore kemarin air mulai surut namun masyarakat tetap siaga karena hujan masih mengguyur.

Selain di Gunung Meriah, banjir juga merendam jalan evakuasi bencana dari arah Trans Das, Singkil. Kendaran tidak bisa melintas ke wilayah itu.

Cuaca buruk juga menyebabkan ombak besar menyebabkan transportasi Singkil-Pulau Banyak dan sebaliknya dengan boat nelayan tidak bisa berlayar. "Seluruh pelayaran terhenti akibat badai. Boat yang sudah mencoba berlayar dari Singkil ke Pulau Banyak, balik lagi," kata seorang nakhoda boat, Azwar.(de)

Kunjungi juga :
www.serambinewstv.com | www.menatapaceh.com |
www.serambifm.com | www.prohaba.co |

16.24 | 0 komentar | Read More

Bupati dan Wabup Aceh Selatan Pantau Daerah Banjir

Laporan Taufik Zass | Aceh Selatan

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan, HT Sama Indra SH dan Kamarsyah S.Sos MM turun langsung kelokasi untuk meninjau situasi kawasan yang tergenang banjir. Informasi tersebut diterima Serambinews.com dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten (BPBK) Aceh Selatan, Cut Sazalisma STTP, Minggu (2/11/2014).

"Bapak Bupati tinjau daerah Barat, bapak Wabup tinjau di deerah Timur Aceh Selatan. Sesuai data yang kami peroleh banjir terparah terjadi di daerah Labuhan HaJi Raya (wilayah barat aceh selatan) disana hampir semua kampung terendam," kata Cut Sazalisma saat dikonfirmasi Serambinews.com.

Sementara untuk wilayah Timur Aceh Selatan banjir terparah terjadi di Kemukiman Manggamat, Kecamatan Kluet Tengah, yakni di Gampong Koto Indarung dan Siurai-urai."Banjir menyeluruh terjadi, namun sesuai data sementara yang kita peroleh yang terparah di Labuhan Haji dan Kluet Tengah," jelasnya.

BPBK Aceh Selatan terus melakukan pendataan terhadap kawasan yang terkena banjir dan tanah longsor. "Dari hasil pantauan dan data yang akan baru kita cari solusi pencegahan. Bencana banjir kali ini lebih karena faktor derasnya hujan," pungkas Cut Sazalisma.

Terkait arus lalulintas pasca terjadinya longsor di Gunung Peulumat, Labuhan Haji Timur, Kasat Lantas Polres Aceh Selatan, AKP Ikmal SE yang dikonfirmasi Serambinews.com terpisah mengaku sudah kembali lancar. Sebab material longsor yang menimbun badan jalan dimaksud sudah berhasil diangkat dan dibersihak.

"Secara umum arus lalulintas di Aceh Selatan lancar, tidak ada kendala lagi. Namun demikian kita menghimbau kepada pemilik Galian C di kawasan Gunung Meukek dan Trumon untuk menstanbaykan alat berat dilokasi untuk mencegah terjadinya longsor yang tidak kita inginkan," kata Ikmal.(*)

16.24 | 0 komentar | Read More

Tabrakan Beruntun, Dua Sopir Meninggal

IDI - Tabrakan beruntun terjadi antara dua truk tronton dan sebuah bus penumpang di Km 381-382 jalan Medan–Banda Aceh, tepatnya di Desa Paya Gajah, Kecamatan Peureulak Barat, Aceh Timur, Jumat (31/10) sekitar pukul 12.30 WIB. Akibat kejadian itu, kedua sopir truk meninggal, sedangkan sopir bus penumpang hanya luka ringan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Serambi kemarin, truk tronton boks merek Mitsubishi BL 8659 AC melaju dari arah Banda Aceh menuju Medan, dikemudikan Sarbaini (50), warga Desa Lamkupok Barwo, Kecamatan Inderapuri, Aceh Timur. Ia mengangkut ikan tongkol dan ikan leubim (jabung) untuk ekspor sebanyak 12,5 ton. Setiba di kawasan Desa Payah Gajah, Aceh Timur, truk yang ia kendarai bertabrakan dengan tronton yang juga produksi Mitsubishi dengan nomor polisi BL 8992 DB. Truk itu disopiri Muliadi (28), warga Desa Cempedak, Kecamatan Tanah Jamboe Aye, Aceh Utara. Di belakang truk itu, mobil penumpang jenis bus jumbo BL 7377 FA yang disopiri Sarifuddin (32), menghantam belakang truk yang dikemudikan Muliadi.

Dalam insiden itu Sarbaini dan Muliadi (keduanya sopir truk) meninggal. Sarbaini meninggal di tempat kejadian dan langsung dibawa ke rumah duka naik ambulans, sedangkan Muliadi meninggal dalam perjalanan menuju RSUD Idi Rayeuk, Aceh Timur. Sementara, sopir bus jumbo, Sarifuddin yang merupakan warga Desa PB Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, hanya luka ringan. Begitu pula sejumlah penumpang yang diangkutnya.

Kapolres Aceh Timur, AKBP Muhajir SIK MH melalui Kasat Lantas Polres Aceh Timur, AKP Nita Febrianti ST mengatakan, tabrakan tiga pihak itu berawal saat truk tronton box yang disopiri Sarbaini melaju dari arah Banda Aceh menuju Medan dengan kecepatan sedang. Setibanya di lokasi kejadian, truk boks itu tiba-tiba menyempal ke arah kanan jalan dan langsung menabrak truk tronton yang dikemudikan Muliadi. Truk itu melaju dari arah berlawanan dengan kecepatan sedang.

Karena Muliadi mengerem mendadak, Syarifuddin di belakangnya yang sedang mengendarai bus jumbo dalam kecepatan tinggi, tak sempat memperlambat laju kendaraannya. Alhasil, bus itu langsung menabrak bagian belakang truk Muliadi. Ketiga kendaraan itu kini sudah diamankan polisi di Mapolres Aceh Timur sebagai barang bukti untuk pengusutan selanjutnya.

AKP Nita mengimbau para kendaraan agar mematuhi peraturan berlalu lintas. "Jika lelah, istirahatlah. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan dan utamakan keselamatan daripada kecepatan," ucapnya.

Amatan Serambi, akibat tabrakan itu arus lalu lintas sempat macet selama dua jam. Terutama saat operator beko mengevakuasi truk dari tengah jalan. Sangat ramai warga yang menyaksikannya. Sementara di lokasi tabrakan itu terlihat banyak ikan tongkol dan leubim yang tumpah dari truk boks dan berserakan di badan jalan.

Setelah dua jam berselang, truk itu berhasil dievakuasi dari badan jalan dan lalu lintas kembali lancar. (c49)

Kunjungi juga :
www.serambinewstv.com | www.menatapaceh.com |
www.serambifm.com | www.prohaba.co |

16.25 | 0 komentar | Read More

"UU ITE Perlu Direvisi"

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretarais Jenderal Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, mengatakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus direvisi. Pernyataan tersebut disampaikan Pohan menyusul penangkapan terhadap Muhammad Arsyad (23) alias Imen karena diduga menghina Joko Widodo saat pemilihan umum presiden dan wakil presiden lalu.

"Harus secepatnya memang ada revisi Undang-Undang ITE. Harus ada revisi-revisi yang kita lakukan mau tidak mau saat ini. Kalau misalnya bully membully, yang terakhir kita saksikan antara seorang tukang sate dengan Presiden Jokowi," ujar Pohan di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (1/11/2014).

Jika tidak segera direvisi, Pohan khawatir akan semakin banyak orang ditangkap karena menyebarkan gambar mengandung unsur berbau porno di media sosial.

Terkait perbuatan Imen, Pohan mengatakan harusnya itu dihentikan saja dan dicabut laporannya. Pasalnya, kata dia, Imen bukan lah orang hebat atau orang berbahaya yang perlu diseriusi.

Untuk itu, lanjut Pohan, harus dibuat semacam pengawasan di media sosial agar tidak terjadi banyak penangkapan. Menurut Pohan, kalau seluruh media sosial itu dibuka, maka bukan hanya Imen yang akan ditangkap.

"Bisa nggak kita lihat secara 'fair' ini kita buka semua sosmed? Kenapa cuma Imen. Emang pornografi hanya Imen? Banyak sekali. Maksud saya kita harus jernih lah melihat ini. Imen salah, iya," tukas Imen.

Sekedar informasi, Imen diciduk kepolisian pada 23 Oktober lalu. Imen digelandang ke Mabes Polri karena diduga melakukan penghinaan terhadap Joko Widodo dengan mengunggah gambar berbau porno melalui media sosial facebook. Gambar tersebut diunggah saat kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden lalu.

16.24 | 0 komentar | Read More