BANDA ACEH - Pemerintah Aceh perlu menetapkan langkah-langkah konkret yang solutif untuk merespon isu pemekaran Aceh Leuser Antara (ALA) dan Aceh Baras Selatan (Abas). Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) menilai tindakan cepat pemerintah yang beritikat baik menyelesaikan isu ALA-Abas sangat menentukan integritas wilayah Aceh terhindar dari ancaman berpisahnya sejumlah kabupaten/kota dari provinsi induknya.
"Bukan soal siap atau tidak siap. Tapi ini soal waktu saja, sejauh mana pemerintah bisa merespon isu pemekaran ini, akan sangat menentukan wacana ini terus menguat atau melemah," kata Juru bicara Kaukus Pantai Barat Selatan TAF Haikal menanggapi Laporan Eksklusif Serambi berjudul "Siapkan ALA Abas Berpisah?" yang dilansir Kamis (6/11) kemarin.
Menurut Haikal masyarakat sudah begitu jenuh dengan sistem pemerintah yang berjalan selama ini, namun mereka masih terkungkung dalam ketidakadilan ekonomi dan akses pembangunan. Kondisi ini terutama dirasakan oleh masyarakat di sejumlah kabupaten/kota yang termasuk dalam wilayah Aceh Lauser Antara (ALA) dan Aceh Barat Selatan (Abas).
Haikal menyebutkan wacara pemekaran ALA-Abas muncul sebagai wujud dari ketidakpuasan masyarakat atas berbagai ketimpangan yang terjadi. Namun, ironisnya, isu pemekaran ini tidak menjadikan pemerintah provinsi sadar untuk mengambil langkah-langkah solutif dan nyata dirasakan rakyat.
Menurut Haikal, sikap pemerintah yang acuh tak acuh ini membuat isu ALA-Abas terus bergulir menuju puncaknya. Bahkan sebagian masyarakat, katanya, memandang sinis atas sikap pemerintah tersebut yang tidak menginginkan Aceh pecah dalam pemekaran, namun tidak pernah mendapat tawaran solusi atas permasalah yang mereka hadapi.
"Kalau hanya sekedar bilang kepada Jusuf Kalla untuk memperhatikan Aceh, semua orang bisa melakukannya. Tapi sekarang apa yang bisa dilakukan pemerintah, solusi apa yang ditawarkan kepada daerah-daerah yang menuntut pemekaran ini, sampai sekarang belum terlihat apa tindakannya," tegas mantan aktivis HAM Aceh ini.
Haikal menyebutkan semakin lama sikap acuh tak acuh pemerintah Aceh merespon tuntutan ini, maka akan semakin cepat membuka jalan bagi ALA-Abas berpisah dari provinsi induk. "Kalau saya mengatakan hanya menunggu waktu," tegasnya.
Dia sebutkan untuk pemekaran ALA-Abas, bukan soal siap atau tidak siap. Di lihat dari kesiapan, segalanya sudah dalam agenda dan hanya menunggu legalitas secara administrasi konstitusional. Haikal memandang sikap dan karakter kepemimpinan suatu rezim akan sangat mempengaruhi pasang surut isu pemekaran ALA-Abas. "Jangan mengatakan ingin membangun bersama, tapi saat sudah terlibat dalam membangun tidak diajak," ujarnya.
Seharusnya, kata Haikal, pemerintah Aceh lebih responsif menangkal isu pemekaran dengan menerapkan program pembangunan yang berazas merata dan adil.
"Misalkan mengalokasi anggaran untuk pembangunan, menjalankan roda ekonomi untuk rakyat setempat, maupun melibatkan putra daerah dari dua wilayah ini dalam kabinet pemerintah," ujarnya.
Haikal menyebutkan pada masa pemerintahannya, mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf pernah menggagas terbentuk Komite Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Aceh. Menurutnya program ini bisa dikembangkan kembali untuk melahirkan solusi menangkal tuntutan pemekaran provinsi. "Tapi sekarang itu tidak pernah dilakukan (pemerintah). Sehingga kedua wilayah ini (ALA-Abas) seperti sudah benci ruman dengan Pemerintah Aceh," ujarnya.
Sementara itu pegiat sosial di kawasan Barat Selatan Aceh Thaifa Herizal ST mengatakan hampir tidak ada rencana strategis pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan kawasan ALA dan Abas.
"Jadi lebih baik Aceh membangun kawasannya sendiri, begitupun ALA dan Abas. Saya rasa ini akan sangat fair bagi masyarakat Aceh secara keseluruhan, biarlah masing-masing urus kawasan sendiri," ujarnya dalam pernyataan tertulis yang dikirim ke redaksi Serambi kemarin.
Dia menyebutkan pemekaran ALA-Abas merupakan suatu keharusan. Terlebih lagi, katanya, secara prasyarat pemekaran ALA-Abas sudah sangat siap, hanya saja gubernur dan DPRA belum memberi rekomendasi.
Menurutnya pemekaran dibutuhkan agar adanya peningkatan dan percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kawasan tersebut. Salah satunya dengan memangkas jarak birokrasi pemerintahan dan konsentrasi pembangunan. "Dengan berpisahnya ALA dan Abas, ketiga provinsi akan bisa lebih fokus membangun kawasan masing-masing," ujar Thaifa.
Dia menyebutkan Provinsi Aceh yang ada saat ini begitu luas, membuat pembangunan sulit terjadi secara merata. Padahal, katanya, sudah lebih 50 tahun Aceh membangun tetapi kawasan ALA-Abas masih jauh tertinggal. "Maka kini saatnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di kawasan ALA-Abas dengan memekarkan kedua kawasan tersebut dari provinsi induk," ungkapnya.(sar)
Kunjungi juga :
www.serambinewstv.com | www.menatapaceh.com |
www.serambifm.com | www.prohaba.co |
Anda sedang membaca artikel tentang
TAF Haikal: Jawab Pemekaran dengan Solusi
Dengan url
http://acehnewinfo.blogspot.com/2014/11/taf-haikal-jawab-pemekaran-dengan-solusi.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
TAF Haikal: Jawab Pemekaran dengan Solusi
namun jangan lupa untuk meletakkan link
TAF Haikal: Jawab Pemekaran dengan Solusi
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar