* Mendagri Larang Pos Anggaran TPK
BANDA ACEH - Kalangan akademisi dan LSM antikorupsi, seperti GeRAK dan MaTA, mengkritik usulan belanja operasi kantor, gaji, dan tambahan tunjangan PNS Pemerintah Aceh tahun 2015 yang nilai totalnya mencapai Rp 1,9 triliun.
Usulan belanja operasi dan gaji PNS itu, nilainya sudah jauh melebihi dana alokasi umum (DAU) yang diberikan pusat untuk Pemerintah Aceh sesenilai Rp 1,237 triliun.
Demikian dikatakan akademisi dari Unsyiah, Rustam Effendi, Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani, dan Tim Advokasi MaTA, Hafidh kepada Serambi secara terpisah Rabu (24/2) saat dimintai tanggapannya mengenai belanja pegawai dan tambahan penghasilan PNSD Aceh yang dianggarkan dalam APBA 2015.
Menurut Rustam Efendi, untuk memenuhi kebutuhan belanja yang kurang tersebut, Pemerintah Aceh akan mengambilnya dari realisasi penerimaan pajak kendaraan dan sumber penerimaan asli Aceh lainnya yang sah, sebesar kekurangannya, yakni Rp 713,069 miliar. Tahun ini penerimaan pajaknya ditargetkan Rp 1,8 triliun.
Jika diambil dari sumber penerimaan Dana Otsus dan Dana Bagi Hasil Migas, bisa menjadi masalah hukum. Alasannya, penggunaan Dana Otsus dan Dana Bagi Hasil Migas itu telah diatur dalam UUPA dan dilarang untuk diplot sebagai tambahan penghasilan atau tunjangan prestasi kerja (TPK) bagi PNSD.
Rustam Efenddi mengatakan, Pemerintah Aceh tidak berlaku adil kepada rakyatnya. Alasan Rustam, karena belanja PNSD-nya telah melampui pagu DAU Rp 1,237 triliun dan hampir sama dengan belanja modalnya, Rp 2,042 triliun.
Anda sedang membaca artikel tentang
Akademisi dan LSM Kritik Belanja PNS Aceh Rp 1,9 T
Dengan url
http://acehnewinfo.blogspot.com/2015/02/akademisi-dan-lsm-kritik-belanja-pns.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Akademisi dan LSM Kritik Belanja PNS Aceh Rp 1,9 T
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Akademisi dan LSM Kritik Belanja PNS Aceh Rp 1,9 T
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar