* Jika DPRA Tolak Modali BUMA
BANDA ACEH - Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah menyatakan sangat khawatir bakal banyak kerja sama investasi yang terhenti pelaksanaannya, terutama yang telah dilakukan Badan Usaha Milik Aceh (BUMA), seperti Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) dan PT Aceh Investa dengan sejumlah perusahaan nasional dan asing.
"Penyertaan modal kepada PT Aceh Investa dan PDPA dimaksudkan supaya kedua BUMA itu bisa beroperasi melaksanakan bisnis kerja samanya dengan sejumlah perusahaan nasional dan asing pada tahun 2015 ini," kata dr Zaini Abdullah kepada wartawan seusai coffee morning dengan Pimpinan dan Anggota DPRA serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis (8/1).
Tujuan dari penyertaan modal kepada kedua perusahaan daerah tadi, menurut Gubernur Zaini, agar kedua perusahaan daerah itu bisa beroperasi. Misalnya, kepada PT Aceh Investa akan diberikan modal Rp 125 miliar pada tahun ini supaya perusahaan itu bisa melaksanakan kerja samanya dengan sebuah perusahaan peternakan sapi dari Australia (Lawsons).
Penyertaan modal yang diberikan Pemerintah Aceh kepada PT Aceh Investa, lanjut Zaini, akan digunakan untuk pembangunan kandang dan padang penggembalaan peternakan di kawasan Krueng Raya, Aceh Besar. Setelah kandang dan kawasan padang penggembalaannya selesai dibangun, maka tahap berikutnya adalah mengimpor bibit sapi dari Lawsons, Australia, untuk dibesarkan. "Setelah besar ya dipotong dan dagingnya diekspor kembali ke luar negeri," sebut Zaini.
Program pengembangan industri peternakan modern dengan pola kerja sama dengan pihak asing itu dilakukan, menurut Zaini, karena sudah ditunggu sekian lama agar ada pihak swasta lokal dan nasional yang mau bekerja sama dengan Lawsons, tapi sampai akhir tahun lalu belum ada yang mau melakukannya.
Lawsons, kata Zaini Abdullah, telah berkali-kali mempertanyakan kapan pihaknya bisa memasukkan bibit sapi yang hendak digemukkan di Aceh dari Australia.
Menurut Zaini, program tawaran rencana investasi kerja sama dengan pihak asing itu, sangat strategis dan penting bagi pelaksanaan swasembada daging untuk Aceh dan nasional kini dan ke depan.
Kalau tidak ada pihak yang mau melakukan program seperti ini, kata Zaini, maka pembangunan industri peternakan sapi di Aceh, tidak akan tumbuh dan berkembang pesat, melainkan tetap pada kondisi apa adanya. Sementara, untuk membangun sebuah industri peternakan yang modern, Aceh perlu bermitra dan belajar pada pihak luar yang sudah berpengalaman dalam bidang kerjanya.
Lawsons, terang Zaini, merupakan perusahaan industri peternakan di Australia yang berhasil mengembangkan industri peternakan penggemukan sapi potong dan perah secara modern.
Perusahaan itu telah menyatakan siap membantu industri peternakan di Aceh, seperti yang mereka lakukan di Australia. Tapi, untuk memulai kerja sama itu, mereka butuh mitra kerja sama di Aceh, karena itu Pemerintah Aceh perlu mencarinya. Tapi, mitra kerja sama yang diinginkannya itu haruslah punya modal yang cukup dan siap membangun kawasan industri peternakan yang bagus, sehingga pada saat sapinya nanti masuk ke Aceh, kondisi kesehatan anak-anak sapinya bisa terjamin untuk dipelihara sampai besar dan bisa dipotong untuk diekspor dagingnya ke luar negeri.
Kepada PDPA, kata Zaini, diberikan modal, tujuannya sama, agar perusahaan daerah itu punya dana untuk operasi dan kerja samanya dengan sejumlah perusahaan bisa dilanjutkan. Antara lain, dengan Triangle Enerny Global, salah satu perusahaan migas dari Australia. Kerja samanaya dalam hal eksploitasi sumur migas Block Pase.
Selanjutnya kerja sama dengan PT Pertamina untuk melakukan eksploitasi panas bumi di Gunung Seulawah, Aceh Besar, sebagai sumber energi listrik. Masih dengan Pertamina, PDPA juga sudah melakukan penandatangan MoU dalam usaha receiving terminal gas Arun, untuk penyuplaian gas rumah tangga dan industri.
Jadi, kata Gubernur Zaini, kalau PDPA tidak punya modal, mana mungkin mitra kerjanya mau melanjutkan kerja sama sampai pada tahap produksi. Dalam UU Investasi dan UUPA, keterlibatan usaha lokal dalam pelaksanaan pemberdayaan berbagai sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, harus melibatkan perusahaan lokal, daerah maupun nasional, dalam setiap kerja sama investasi.
Tapi, perusahaan lokal dan nasionalnya tidak ada yang bersedia untuk bekerja sama dengan mitra yang telah memenangkan tender proyek tersebut, makanya mau tidak mau, harus perusahaan daerahnya yang disodorkan ke depan untuk mitra kerjanya.
Yang menjadi masalah bagi Aceh saat ini, menurut Gubernur Zaini, perusahaan daerahnya saat ini tidak punya modal. Makanya perlu penyertaan modal kerja dulu kepadanya, baru nanti ia memberikan income bagi daerah dan masyarakat Aceh.
Untuk itu, Gubernur Zaini berharap DPRA jangan cepat-cepat mengambil sikap untuk menolak penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan daerah tersebut. Kaji dulu dan masih ada waktu tiga pekan lagi sebelum pengesahan RAPBA 2015 yang telah direncanakan pada 30 Januari 2015.
Jika kedua perusahaan itu nanti berjalan, kata Zaini, ia optimis bisa memberikan manfaat bagi penerimaan daerah dan masyarakat. Selain itu, bakal banyak masyarakat Aceh yang terlibat di dalamnya. (her)
Kunjungi juga :
www.serambinewstv.com | www.menatapaceh.com |
www.serambifm.com | www.prohaba.co |
Anda sedang membaca artikel tentang
Kerja Sama Ekonomi Bakal Banyak Batal
Dengan url
http://acehnewinfo.blogspot.com/2015/01/kerja-sama-ekonomi-bakal-banyak-batal.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Kerja Sama Ekonomi Bakal Banyak Batal
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Kerja Sama Ekonomi Bakal Banyak Batal
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar