* Terjadi di Aceh Tengah dan Aceh Selatan
TAKENGON - Hari "H" pemungutan suara untuk memilih calon-calon anggota legislatif tinggal lima hari lagi. Tapi hal itu tak menghambat keinginan puluhan petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan ratusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Aceh Tengah untuk mundur. Aksi mundur massal juga dilakukan puluhan PPS di Aceh Selatan. Alasan mereka mundur karena khawatir akan keamanan tong suara jika harus bermalam di desa setelah hari pencoblosan.
Di Aceh Tengah, alasan para PPK dan PPS mundur massal lain lagi. Mereka "surut dari gelanggang" justru karena menganggap belum ada kepastian hukum mengenai keabsahan anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tengah pascaterbitnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan surat keputusan (SK) pemberhentian dan pengangkatan anggota KIP Aceh Tengah.
"Berdasarkan keputusan itulah mereka mengundurkan diri," kata Ketua KIP Aceh Tengah, Marwansyah yang dijumpai Serambi, Jumat (4/4) seusai rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Tengah di operation room setdakab setempat.
Marwansyah menambahkan, pengunduran diri petugas PPK dan PPS tersebut tidak hanya dilatarbelakangi oleh putusan PTUN mengenai status para komisioner KIP Aceh Tengah, melainkan juga karena ada beberapa alasan lain. "Bahkan ada yang mengaku mundur karena terpaksa dan sebagian lagi karena alasan solidaritas antarsesama PPK," ungkap Marwansyah.
Surat pengunduran diri itu dilayangkan PPK dan PPS secara resmi pada Rabu, 2 April 2014 ke KIP Aceh Tengah. Tercatat, ada 42 anggota PPK dan para PPS dari 107 kampung mengundurkan diri.
Mundurnya petugas PPK dan PPS secara massal tentu saja akan mengganggu kesiapan penyelenggaraan pileg pada 9 April nanti di wilayah Aceh Tengah. "Oleh karenanya, semua komisioner KIP Aceh Tengah segera melakukan rapat pleno mencari langkah penyelesaian terhadap mundurnya puluhan anggota PPK dan ratusan petugas PPS itu. Bila mereka tetap mundur, maka harus dicari segera penggantinya. Perlu dilakukan rekrut ulang petugas PPK dan PPS," katanya.
Mundurnya para petugas PPK dan PPS itu kemarin dibahas intensif di Oproom Setdakab Aceh Tengah. Pertemuan itu dihadiri Wakil Bupati Drs Khairul Asmara, Ketua DPRK Zulkarnain, Kajari Takengon Dwi Aries Sudarto, Kapolres AKBP Artanto, Dandim 0106/Aceh Tengah-Bener Meriah Letkol Inf Lalu Habiburrahim, Ketua MPU Tgk H Muhammad Ali Djadun, anggota Panwas, camat, Danramil, dan sejumlah anggota PPK. "Dalam pertemuan tadi kita coba berikan pemahaman kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pileg, terutama soal putusan PTUN Jakarta," ujarnya.
Disebut-sebut, setelah pertemuan itu ada sejumlah petugas PPK dan PPS yang berubah pikiran. Kemungkinan besar mereka urung mundur. Ditanya Serambi kemarin sore apakah benar ada petugas PPK dan PPS yang menarik kembali surat pengunduran dirinya, Marwansyah membenarkan informasi itu. Namun, ia belum mau menyebutkan berapa banyak PPK dan PPS yang menarik kembali surat pengunduran diri mereka.
"Kita berharap PPK dan PPS yang menyatakan mundur itu bisa bergabung kembali. Mungkin batas waktunya sampai dengan laporan yang akan kami kirimkan ke pihak kepolisian," ujarnya.
PPK yang melayangkan surat pengunduran diri itu, antara lain berasal dari Kecamatan Silihnara, Lut Tawar, Pegasing, Jagong Jeget, Atu Lintang, Kebayakan, Bebesen, Kute Panang, Rusip, Linge, dan Kecamatan Celala.
Sedangkan petugas PPS yang ingin mundur berasal dari Kecamatan Silihnara 28 kampung, Kecamatan Pegasing 30 kampung, Kecamatan Atu Lintang 11 kampung, Kecamatan Kebayakan 12 kampung, Kecamatan Kute Panang 16 kampung, dan Kecamatan Jagong Jeget 10 kampung.
Aksi mundur petugas PPS juga terjadi di Aceh Selatan. Seorang petugas PPS mengabari Serambi, Jumat (4/4) kemarin bahwa banyak temannya sesama PPS yang minta mundur.
Alasan mereka mundur terkait dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 21 Tahun 2013 yang mengharuskan PPS melaksanakan pleno di masing-masing PPS sebelum tong suara diserahkan ke PPK di kecamatan. Mereka berharap KPU RI meninjau ulang peraturan tersebut, mengingat berbedanya kondisi keamanan di Aceh dengan di daerah lain menjelang Pileg 2014.
"Gara-gara itu banyak PPS yang minta mundur karena khawatir terhadap keamanan tong suara," kata seorang PPS di Tapaktuan yang minta namanya tak dipublikasi.
Menurutnya, rekap suara oleh PPS tetap dilakukan sesuai dengan jadwal, namun yang penting diamankan adalah logistik/kotak suara saat diserahkan ke PPK. Sedangkan rapat pleno mengenai jumlah suara sesuai PKPU Nomor 21 Tahun 2013 itu tetap dilaksanakan.
"Kami khawatir karena dilatarbelakangi oleh jumlah personel polisi yang terbatas dan mengingat kondisi politik di Aceh yang kian memanas. Kami sendiri selaku PPS sangat berharap pemilu kali ini bisa berlangsung aman, jujur, dan adil, tanpa intimidasi atau ancaman kepada pemilih maupun PPS," ucap sanga petugas PPS.
Ketua KIP Aceh Selatan, Syamsuhardi SP yang dikonfirmasi terpisah kemarin mengakui bukan cuma banyak, tapi bahkan hampir semua petugas PPS di Aceh Selatan ingin mundur. "Jika ini benar-benar terjadi, dikhawatirkan pemilu di Aceh Selatan akan gagal total."
Begitupun, kata Syamsuhardi, pihaknya sudah menyurati KIP Aceh untuk mengabarkan hal itu. Dalam surat pihaknya mengusulkan beberapa solusi supaya kekhawatiran PPS tersebut bisa teratasi dengan baik. "Namun, dari KIP Aceh sendiri belum ada tanggapan. Rencana kami besok (hari ini -red) hal ini kita sampaikan ke KPU Pusat. Sebab, kalau tanggal 10 April kotak suara tetap menginap di desa satu malam, itu akan membuat PPS semakin cemas dan khawatir," demikian Syamsuhardi. (c35/tz)
Anda sedang membaca artikel tentang
PPK dan PPS Mundur Massal
Dengan url
http://acehnewinfo.blogspot.com/2014/04/ppk-dan-pps-mundur-massal.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
PPK dan PPS Mundur Massal
namun jangan lupa untuk meletakkan link
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar