* Terkait Alokasi Dana Aspirasi
BANDA ACEH - Koordinator Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, Askalani, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyadap pembicaraan telepon seluruh anggota DPRA sebagai langkah antisipasi untuk mengungkap kemungkinan adanya potensi pelanggaran dalam penganggaran dana aspirasi dewan di Aceh.
"Penganggaran dana aspirasi ini merupakan kompromi politik antara DPRA dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Kompromi politik tersebut menyepakati pengesahan APBA lebih cepat. Sebagaimana diketahui, pengesahan cepat alias kilat yang dilakukan DPRA dan eksekutif itu adalah wujud kompromi politik untuk kepentingan bersama," tegas Askalani kepada Serambi di Banda Aceh, Kamis (9/1).
Menilai kebijakan menganggarkan dana aspirasi untuk anggota DPRA dalam APBA 2014 yang membengkak dari tahun 2013 itu sebagai bentuk kompromi politik, Askalani menyatakan, baik DPRA maupun TAPA patut diduga telah melakukan praktik ilegal. Juga mengangkangi kaidah-kaidah pengusulan anggaran secara proporsional dan transparan dalam penganggaran dana aspirasi dewan pada APBA 2014.
Praktik kompromi politik alias politik anggaran antara kedua lembaga itu dikategorikan Askalani masuk dalam ranah tindakan korupsi bidang perencanaan. "KPK dan BPK telah mewanti-wanti agar dewan dan eksekutif tidak melakukan praktik ilegal dalam pengusulan anggaran," tegasnya.
GeRAK berharap dengan adanya penyadapan telepon semoga dalam waktu dekat akan ada anggota DPRA yang ditangkap tangan oleh KPK. "Kalau ini dapat dilakukan, maka seluruh tahapan praktik perencanaan ilegal ini dapat berakhir di Aceh," sebutnya.
Askalani menambahkan tindakan penganggaran dana aspirasi untuk anggota dewan adalah prilaku tidak baik dan hanya untuk tujuan politis meraup suara menjelang Pemilu 2014.
Anggota Fraksi PKS/PPP, Fuadi Sulaiman yang dikonfirmasi Serambi, Kamis (9/1) malam soal itu mengatakan, program aspirasi yang diusulkannya dalam APBA 2014 ini memang sedikit lebih banyak dari usulan dalam APBA 2013 lalu. Kalau tahun lalu kuota anggarannya sekitar Rp 5 miliar, tahun ini naik menjadi sekitar Rp 7 miliar.
Anggota dewan minta kuota anggaran program jaring aspirasinya ditambah, kata Fuadi, karena banyaknya usulan program dan kegiatan yang disampaikan masyarakat pada saat anggota DPRA melakukan reses ke daerah pemilihannya masing-masing.
Karena itu, dalam pertemuan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRA dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), anggota dewan minta TAPA memberikan tambahan peluang usulan dari dewan untuk program APBA 2014.
"Program dan kegiatan yang kita usulkan kepada ekseklutif dalam pembahasan bersama RAPBA 2014 bulan lalu, adalah pembangunan jalan desa dan kecamatan, serta bantuan penambahan ruang kelas sekolah, dayah, dan pesantren. Selain itu, bantuan untuk pembangunan masjid, meunasah, dan lainnya," kata Fuadi.
Anggota Fraksi Partai Golkar, Aminuddin menyebutkan, kuota anggaran jaring aspirasi atau muatan lokal tahun 2014 yang diberikan kepada anggota DPRA nilainya hampir sama dengan tahun lalu. "Kalaupun ada lebih, lebihnya sedikit saja," ujarnya.
Menurut Aminuddin, anggota legislatif periode 2009-2014 yang mencalonkan diri kembali sebagai calon anggota legislatif 2014-2019, harus bekerja ekstrakeras. Caranya, antara lain, dengan banyak mengusul program jaring aspirasi, supaya dukungan pemilih kepadanya pada waktu pemilihan 9 April nanti, menjadi lebih banyak.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRA, Yunus Ilyas menyatakan, yang ia ketahui tentang kuota anggaran usulan aspirasi anggota DPRA untuk tahun 2014 nilainya hanya Rp 5 miliar per anggota dewan. "Kalaupun ada lebih, hanya sedikit. Tapi, jika ada yang mendapat kuota usulan aspirasi mencapai Rp 10 miliar, hal itu patut kita pertanyakan kepada Pimpinan DPRA besok," ujarnya tadi malam.
Ketua Fraksi Partai Aceh, Tgk Harun mengatakan, fraksinya tidak mengenal dana aspirasi atau anggaran aspirasi buat anggota dewan. "Yang kami tahu adalah usulan program dan kegiatan masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah," ucapnya.
Pada tahun ini, kata Harun, jumlah usulan program dan kegiatan masyarakat dari hasil reses yang dia lakukan di daerah pemilihannya Pidie dan Pidie Jaya, cukup banyak. Kalau dihitung nilainya lebih dari Rp 10 miliar yang telah diusul kepada Gubernur maupun SKPA ke dalam APBA 2014. Misalnya, untuk pembangunan waduk Rp 2 miliar. Ada juga yang usulan anggarannya Rp 10 miliar, yakni untuk jalan kecamatan dan desa Rp 1 miliar, dan banyak lagi lainnya.
Program pembangunan waduk, jalan, jembatan, ruang kelas belajar, rumah duafa yang diusulkan Fraksi PA merupakan program yang belum ada usulannya dalam KUA dan PPAS yang diserahkan eksekutif kepada DPRA. "Oleh karena itu, agar usulan program reses anggota dewan itu tidak menjadi usulan 'penumpang gelap', makanya dalam pembahasan bersama dokumen KUA dan PPAS maupun RAPBA, kita usul kembali secara resmi kepada pihak eksekutif," ujar Harun. (sar/her)
Anda sedang membaca artikel tentang
GeRAK Minta KPK Sadap Anggota DPRA
Dengan url
http://acehnewinfo.blogspot.com/2014/01/gerak-minta-kpk-sadap-anggota-dpra.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
GeRAK Minta KPK Sadap Anggota DPRA
namun jangan lupa untuk meletakkan link
GeRAK Minta KPK Sadap Anggota DPRA
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar