KETUA Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A), Mirza Ismail mengatakan tak keberatan dengan klarifikasi Mendagri yang meminta Gubernur dan DPRA melarang alokasi RAPBA 2014 untuk BP2A Rp 80 miliar, bahkan mereka siap jika lembaga itu dibubarkan.
Menurut Mirza, pelarangan itu diperkirakan dapat memicu gejolak bagi korban konflik sebelumnya, yaitu mantan kombatan GAM, mantan tapol dan napol Aceh karena mereka tak mendapatkan hak seperti orang-orang bernasib sama, apalagi ada bantuan sebelumnya diduga tak tepat sasaran.
"Ya, kami tak ada masalah dana itu tak dianggarkan, bahkan siap dibubarkan. Namun, apakah itu dapat memberi rasa keadilan terhadap korban konflik, pasti bakal terjadi gejolak lagi," kata mantan Bupati Pidie tersebut.
Selain itu, kata Mirza, sebagian lainnya telah mendapatkan, namun ada pula dana tak tepat sasaran ketika dikelola BRA dulu. "Pembangunan untuk korban konflik, mantan kombatan GAM, dan mantan tapol napol Aceh ini juga amanah MoU Helsinki yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat," kata Mirza menjawab Serambi, malam tadi.
Mirza menegaskan, Koalisi NGO HAM jangan asal mengklaim BP2A sebagai tempat pencucian uang, apalagi jika menilai dana habis untuk gaji staf BP2A. "Jangan mengira BP2A adalah Badan Penampung Pengangguran Aceh atau Badan Peuabeh Peng Aceh, tetapi di BP2A itu adalah orang-orang yang mau bekerja ikhlas untuk kepentingan korban konflik, mantan kombatan GAM, mantan tapol dan napol Aceh, tanpa memikirkan materi semata. Saat ini jumlah tenaga di BP2A, termasuk di 23 kabupaten/kota di Aceh adalah 500 orang lebih," tandas Mirza.
Bangun 289 rumah
Mirza menambahkan, BP2A lahir pada 2013 sebagai pengganti BRA. Pada tahun tersebut, Pemerintah Aceh mengalokasikan APBA Rp 75,880 miliar dan dana itu telah dipergunakan untuk membangun rumah korban konflik, mantan kombatan GAM, mantan tapol dan napol Aceh se-Aceh sebanyak 289 unit atau masing-masing satu unit tiap satu kecamatan di Aceh sesuai data dari BP2A kabupaten/kota masing-masing yang juga disetujui bupati dan komandan kodim setempat.
"Rumah tipe 42 terdiri dari tiga kamar ini anggaran Rp 75 juta per rumah, kini ada yang hampir rampung dan target siap tahun ini. Selain untuk rumah, antara lain juga untuk membawa orang-orang dalam item yang mendapat jatah dana ini untuk berobat ke RS di Kuala Lumpur, membeli kursi roda, proses pembuatan Qanun BP2A dan lain-lain. Ya, dari dana ini juga termasuk sebagian untuk honor staf BP2A. Pokoknya semua pengeluaran APBA ini, bisa saya pertanggungjawabkan," jelasnya.
Sedangkan untuk 2014, kata Mirza, mereka berencana bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik untuk mendata jumlah korban konflik di Aceh, terutama yang belum mendapat bantuan ini. Sedangkan bantuan yang akan diberikan, tentu sesuai anggaran dari Pemerintah, tetapi pengelolaannya akan mereka swakelolakan melalui Dinas Sosial Aceh. Ditanya jumlah korban konflik yang telah dibantu BRA, baik untuk pembangunan rumah, maupun pembagian dana diyat, Mirza mengakui tak menghafal angka itu.
Menurut catatan Serambi, sesuai keterangan Humas BRA dulu, Syaikhu Ibas, target pembangunan rumah korban konflik di Aceh sejak 2005-2009 adalah 29.378 unit. Sedangkan yang sudah terealisasi 21.956. "Nah, masih ada 7.422 unit lagi rumah korban konflik yang belum dibangun. Sebanyak 4.000 unit rumah rencananya akan dibangun dengan APBN 2010 dan 250 dengan APBA," sebut Tgk Naga ketika itu. (sal)
Anda sedang membaca artikel tentang
Berpotensi Picu Gejolak
Dengan url
http://acehnewinfo.blogspot.com/2014/01/berpotensi-picu-gejolak.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Berpotensi Picu Gejolak
namun jangan lupa untuk meletakkan link
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar