Front Pembela Tanah Air (PeTA) Aceh Barat menyatakan, menolak rencana pengukuhan Wali Nanggroe yang sudah dijadwalkan DPRA pada 16 Desember lusa. Mereka menilai, pengukuhan itu terlaku dipaksakan, mengingat masih ada beberapa poin yang seharusnya disempurnakan lebih dulu sebagaimana hasil koreksi Mendagri.
"Kami menolak, sebab Wali Nanggroe masih ada yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat Aceh," kata Ketua PeTA Aceh Barat, Amiruddin yang menghubungi Serambi, Jumat (13/12) siang.
Menurut Amiruddin, keberadaan Wali Nanggroe bukan tidak dia terima, mengingat keberadaan Wali Nanggroe tertuang di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Akan tetapi, masih harus disempurnakan, karena kewenangan Wali Nanggroe yang ada saat ini tidak sesuai dengan UUPA. Kalaupun revisi qanun itu sudah disahkan oleh DPRA kemarin, maka tetap harus dikonsultasikan dulu pada Mendagri. Jadi, tidak langsung dilanjutkan dengan agenda pengukuhan Wali Nanggroe.
"Atas dasar itu, PeTA menyampaikan sikap menolak Wali Nanggroe yang akan dikukuhkan pada 16 Desember mendatang," tegas Amiruddin.
Penolakan juga disampaikan Sufaini Usman Syekhy, juru bicara dr Husaini Hasan, salah satu mantan elite Gerakan Aceh Merdeka (GAM) seangkatan dr Zaini Abdullah yang kini Gubernur Aceh.
Dalam pernyataan sikapnya kepada Serambi kemarin, Syekny mengatakan, mantan GAM Australia menolak pengukuhan Wali Nanggroe, sebab pengukuhan itu bukan agenda yang mendesak dan bukan hal yang urgen. "Apalagi Mendagri masih melarang pengukuhan sebelum revisi qanun dilakukan sesuai koreksi Mendagri. Kita khawatir pengukuhan itu akan merusak perdamaian yang sudah terjaga selama ini," kata Syekhy.
Di matanya, keberadaan Wali Nanggroe yang hendak dikukuhkan itu belum ada kepastian hukum (legalitas)-nya, karena masih banyak persoalan yang belum diselesaikan sesuai koreksi Mendagri atas Qanun Lembaga Wali Nanggroe tersebut.
"Oleh karenanya, masyarakat kami minta untuk tidak perlu hadir saat pengukuhan nanti, apalagi masih ada pro-kontra terhadap Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe Aceh Ke-9. Lebih baik kita hindari bentrok di tengah masyarakat Aceh," kata Syekhy yang juga meminta masyarakat Aceh agar tidak mengibarkan bendera Bintang Bulan pada hari pengukuhan Wali Nanggroe di Gedung DPRA. (riz)
Anda sedang membaca artikel tentang
Menjelang Dikukuhkan pun Wali Masih Ditolak
Dengan url
http://acehnewinfo.blogspot.com/2013/12/menjelang-dikukuhkan-pun-wali-masih.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Menjelang Dikukuhkan pun Wali Masih Ditolak
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Menjelang Dikukuhkan pun Wali Masih Ditolak
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar