* Saran Husaini Hasan untuk Menghindari Meluasnya Konflik
MEULABOH - Dokter Husaini Hasan yang mengaku sebagai mantan sekretaris negara merangkap menteri Pendidikan dan Penerangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) meminta kepada DPRA untuk menunda sementara waktu pengukuhan Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe Aceh Ke-9.
"Persoalannya, apabila pengukuhan itu dipaksakan pada Desember mendatang, justru akan menimbulkan konflik baru di tengah-tengah masyarakat Aceh. Juga akan dapat merusak perdamaian yang selama ini sudah berjalan dengan baik setelah penandatanganan MoU Helsinki di Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka," kata Husaini Hasan dalam konferensi pers di sebuah rumah makan Jalan Imam Bonjol, Meulaboh, Aceh Barat, Jumat (29/11) siang.
Sejumlah tokoh muda Aceh Barat hadir dalam konferensi pers itu, seperti Teuku Neta Firdaus, Oma Arianto, dan Amiruddin yang juga Pengurus Front Pembela Tanah Air (PeTA) Aceh. Hadir juga tokoh yang gigih memperjuangkan lahirnya Provinsi Aceh Barat-Selatan (Abas), H Tjut Agam.
Dr Husaini Hasan menilai, proses pembentukan aturan/Qanun Lembaga Wali Nanggroe yang sudah disahkan DPRA bersama Pemerintah Aceh, tapi kemudian mendapat penolakan dari pemerintah pusat serta sebagian masyarakat Aceh, terdapat banyak kekeliruan dan pertentangan. "Sehingga apabila Wali Nanggroenya tetap dipaksakan untuk dikukuhkan, maka akan menimbulkan masalah baru di Aceh. Saya khawatir akan memecah belah persatuan masyarakat di wilayah ini. Maka sebaiknya tunda dulu rencana pengukuhan, selesaikan dulu masalahnya. Setelah selesai dan tak ada lagi pertentangan di tengah masyarakat, barulah dilakukan pengukuhan," kata Husaini Hasan.
Ia bahkan bersaran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA agar segera melaksanakan musyawarah dengan seluruh perwakilan masyarakat Aceh guna menuntaskan pro-kontra terkait keberadaan Wali Nanggroe di provinsi ini.
Husaini juga meminta Pemerintah Aceh dan DPRA untuk segera menuntaskan konflik yang terjadi di tubuh mantan kombatan GAM yang kini belum diselesaikan dengan baik dan tuntas. "Apabila hal ini tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru serta berbagai persoalan lain yang sama sekali tidak diharapkan.
Harusnya setelah semua masalah selesai, barulah Wali Nanggroe dikukuhkan," ucapnya dalam bahasa Melayu-Indonesia dan sesekali berbahasa Inggris.
Konferensi pers di Meulaboh kemarin merupakan yang kedua dilakukan Husaini Hasan selama dua bulan terakhir. Konferensi pers pertama berlangsung di Sultan Hotel Banda Aceh pada 28 September 2013. Waktu itu Husaini menyatakan tentang perlu adanya satu upaya rekonsiliasi internal bersama untuk membangun Aceh pascapenandatanganan kesepakatan damai antara Pemerintah RI-GAM.
Menurutnya, rekonsiliasi diperlukan sebagai jalan menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di kalangan eks GAM, para pelaku sejarah perdamaian Aceh dan para tokoh yang terlibat dalam konflik. "Konflik kalau tidak diselesaikan sekarang semasa tokoh-tokoh konflik masih hidup, ditakutkan akan berkelanjutan ke generasi berikutnya, mungkin lebih sulit untuk diselesaikan di kemudian hari," kata Husaini dalam konferensi pers yang didampingi Tgk Sufaini Syekhy dari Komite Acehnese Australia Association (AAA), salah seorang penggagas kepulangan Husaini Hasan.
Seperti dikatakan sebelumnya, kepulangannya ke Aceh untuk menjenguk sanak saudara yang sudah lama tak bertemu, sekaligus ingin melihat perkembangan di Aceh pascakonflik.
"Namun sayangnya, Aceh sudah rusak dan terpecah belah," kata mantan tokoh GAM yang kemudian mendirikan Majelis Pemerintahan (MP) GAM ini.(edi/nas)
Anda sedang membaca artikel tentang
Sebaiknya Tunda Pengukuhan Wali
Dengan url
http://acehnewinfo.blogspot.com/2013/11/sebaiknya-tunda-pengukuhan-wali.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Sebaiknya Tunda Pengukuhan Wali
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Sebaiknya Tunda Pengukuhan Wali
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar