Kamis, 8 November 2012 14:35 WIB
BANDA ACEH - Badan Anggaran DPRA dalam penyampaian pendapatnya terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBA 2011 meminta gubernur menelusuri aset yang belum tercatat dan nilainya telah menyusut (berkurang).
"Menurut LHP APBA 2011, hasil audit BPK masih banyak aset milik Pemerintah Aceh yang belum tercatat dalam buku inventaris daerah dan juga ada yang telah dimasukkan, tapi waktu dicek ke lapangan barangnya tidak berwujud, sehingga nilainya berkurang," kata Juru Bicara Badan Anggaran DPRA, Erli Hasyim, pada Sidang Paripurna IV DPRA tentang LPP APBA 2011, di Gedung Utama DPRA, Rabu (7/11) kemarin.
Dalam LHP APBA 2011 hasil audit auditor BPK, disebutkan nilai aset Pemerintah Aceh pada tahun 2011 yang dilaporkan gubernur kepada BPK Rp 13,193 triliun. Tapi, setelah dilakukan pengujian konsolidasi aset tetap, berdasarkan neraca setiap Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), diketahui total nilai aset tetap, namun besarannya Rp 12,996 triliun. Ini artinya telah terjadi sesilih kurang, sebesar Rp 197,287 miliar.
"Ini merupakan nilai yang sangat besar, dan patut dipertanyakan," kata Erli Hasyim. Selain itu, dalam LHP APBK 2011, BPK juga memaparkan ada pelaksanaan program pada tahun 2011, anggarannya tersedia dan programnya dilaksanakan, tapi asetnya tidak berwujud. Contohnya pembangunan aplikasi sistem informasi berbasis web pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika sebesar Rp 11,463 miliar. Kemudian program kajian analisis, dan rancangan pembangunan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Rp 8,627 miliar.
Selain itu, masih ada lagi tuntutan ganti rugi senilai Rp 33,5 miliar, merupakan penggunaan Silpa yang telah diterbitkan SKPS-nya, sesuai surat Keputusan Gubernur Aceh, Nomor 951.633/2012 tanggal 11 September 2012.
Erli menyebutkan untuk menindaklanjuti temuan BPK tersebut, Badan Anggaran DPRA, menyarankan agar gubernur membentuk tim khusus. (her)
---------
Saksikan konser kemanusian untuk Rakyat Palestina bersama Fadly (Padi), Sulis (Cinta Rasul), Tim Nasyid Izzatul Islam dan Rafli Kande, 18 November 2012 di AAC Dayan Dawood.
Infaq dapat juga disalurkan melalui Rek BSM Nomor 707 555 6661 a.n KNRP Aceh | Info: 0877 4757 6844.
Komite Nasional Untuk Rakyat Palestina (KNRP) Aceh adalah lembaga kemanusian yang peduli permasalahan Masjid Al-Aqsa dan isu kemanusian rakyat Palestina.
Anda sedang membaca artikel tentang
Dewan: Periksa Aset Menyusut
Dengan url
http://acehnewinfo.blogspot.com/2012/11/dewan-periksa-aset-menyusut.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Dewan: Periksa Aset Menyusut
namun jangan lupa untuk meletakkan link
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar