Jumat, 30 November 2012 11:19 WIB
BANDA ACEH - Sejumlah akademisi, PNS, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Banda Aceh, Kamis (29/11), membahas sejumlah isu yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik baru di Aceh. Mereka sepakat, potensi konflik ini harus dikelola dan dicegah agar tidak mengganggu ketertiban masyarakat banyak.
Kegiatan yang disebut "Roundtable Discussion tentang Pencegahan Dini Konflik Aceh" ini dilaksanakan oleh Pusat Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik (CPCRS) Unsyiah, di Ruang Seminar CPCRS, Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh. Diskusi dihadiri 12 peserta dari unsur Kesbang Linmas, Dinas Sosial, Bappeda, KIP Aceh, konsultan perdamaian, Pusat Studi Perdamaian Unsyiah, Pusat Studi Perdamaian IAIN, JKMA, Forum LSM, dan pekerja pers.
Direktur CPCRS, Saifuddin Bantasyam, mengatakan, roundtable discussion itu dilaksanakan berlandaskan pada sejumlah perkembangan di Aceh, sejak akhir tahun lalu sampai menjelang akhir tahun 2012. "Perkembangan-perkembangan tersebut menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang kehidupan sosial kemasyarakatan," kata dia.
Saifuddin merincikan, dalam bidang politik, terjadi sejumlah insiden, gesekan, yang telah menjurus kepada bentrok fisik dan kekerasan. Sebagian dari peristiwa-peristiwa tersebut berkaitan dengan pilkada. "Perbedaan pendapat terkait dengan pembangunan Aceh juga semakin meruncing, yang menimbulkan ketegangan-ketegangan antarberbagai pihak," ungkap Saifuddin.
Perwakilan Bappeda Aceh, Dinas Sosial, dan Kesbang Linmas yang hadir dalam diskusi itu menyatakan, Pemerintah Aceh telah menempuh sejumlah cara untuk mengelola dan mengantisipasi potensi konflik, termasuk dengan memasukkan program penguatan perdamaian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan jangka panjang (RPJP) Aceh.
Sekjen Forum LSM Aceh Roys Vahlevi Mahfud mengingatkan semua pihak di Aceh untuk mengantisipasi sedini mungkin potensi konflik yang kemungkinan akan terjadi akibat pro-kontra dalam menyikapi kelahiran Qanun Wali Nanggroe serta Raqan Bendera dan Lambang Aceh.
Wakil Ketua KIP Aceh, Ilham Saputra mengingatkan, potensi konflik juga akan semakin meningkat menjelang dimulainya pesta demokrasi Pemilu dan Pilpres 2014.
Diskusi tersebut juga menghasilkan sejumlah poin rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah Aceh dan pihak terkait lainnya. "Kerja menjaga perdamaian adalah tugas semua pihak. Untuk itu, hendaknya semua pihak perlu terus menerus mengidentifikasi dan mewaspadai berbagai bentuk masalah di dalam masyarakat yang dapat berubah menjadi ketegangan dan kemudian menjadi konflik terbuka," ujarnya.(nal)
Anda sedang membaca artikel tentang
Akademisi dan LSM Petakan Potensi Konflik
Dengan url
http://acehnewinfo.blogspot.com/2012/11/akademisi-dan-lsm-petakan-potensi.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Akademisi dan LSM Petakan Potensi Konflik
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Akademisi dan LSM Petakan Potensi Konflik
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar