Presiden RI, Joko Widodo bersama Ibu Negara, Iriana bersalaman dengan Pangdam IM Mayjen TNI Agus Kriswanto, Wali Nanggroe Malik Mahmud Alhaytar, Ketua DPRA, Muharuddin dan unsur Muspida Aceh saat tiba di Lanud Sultan Iskandar Muda, Blangbintang, Aceh Besar, Minggu (8/3) malam. SERAMBI/BUDI FATRIA
BANDA ACEH - Kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ibu Negara Iriana, dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja, ke Aceh, Minggu (8/3), mendapat sambutan antusias dari berbagai kalangan. Kunjungan pertama Presiden Jokowi ke Aceh diharapkan menjadi spirit dalam rangka membenahi banyak persoalan di Aceh, terutama menuntaskan peraturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Tuntutan dan harapan itu disampaikan sejumlah kalangan melalui pernyataan sikap yang dikirimkan ke e-mail redaksi Serambi, kemarin. Antara lain disampaikan oleh Anggota DPRA, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pos Meulaboh, dan Forum Payuguban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA).
Selain itu, Serambi juga menerima cukup banyak harapan warga yang disampaikan melalui laman facebook.com/serambinews. Sebagian dari komentar dan harapan warga itu diturunkan di rubrik Facebooker, halaman 16.
Anggota DPRA, Asrizal H Asnawi kepada Serambi, Minggu (8/3) mengatakan, ia mendapatkan cukup banyak harapan dan permintaan dari warga untuk disampaikan kepada Presiden Jokowi. Masukan warga ini dijaring Asrizal melalui pesan Blackberry (BBM), setelah sebelumnya menyebarkan pesan siaran (broaadcast) terkait harapan warga atas kedatangan Presiden Jokowi ke Aceh.
"Saya mendapatkan cukup banyak respons, namun ada 10 yang saya anggap cukup layak untuk disampaikan kepada Presiden. Tapi kalau memang tidak ada kesempatan bertemu langsung, saya akan menyampaikan pesan ini melalui media, termasuk melalui media sosial yang terkoneksi ke Presiden maupun pengambil kebijakan di Pusat," kata Asrizal.
Ketua Fraksi PAN DPRA ini mengatakan, di antara harapan masyarakat Aceh kepada Presiden adalah agar negara membuka lapangan kerja seluas-luasnya, sehingga bisa menghindarkan generasi dari pengaruh narkoba. Juga ada tuntutan terkait optimalisasi pelabuhan-pelabuhan jalur ekspor dan impor di Aceh.
"Warga juga berharap pemerintah memasukkan Aceh dalam daftar pembangunan tol laut dan jalur tol darat. Mereka menganggap pernyataan Menteri BUMN bahwa Aceh tak termasuk daerah yang akan dibangun jalan tol, keliru dan terlalu prematur," kata Asrizal seraya menguraikan sejumlah alasan.
Anda sedang membaca artikel tentang
Jokowi Harus Tuntaskan UUPA
Dengan url
http://acehnewinfo.blogspot.com/2015/03/jokowi-harus-tuntaskan-uupa.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Jokowi Harus Tuntaskan UUPA
namun jangan lupa untuk meletakkan link
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar