PIHAK Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pos Meulaboh, Aceh Barat berharap kedatangan Presiden RI, Joko Widodo bersama Ibu Negara, Iriana ke Aceh sejak Minggu (8/3) harus menjadi spirit dalam rangka membenahi banyak sektor di Aceh. Terpisah, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) meminta Presiden memperhatikan berbagai permasalahan di Aceh, terutama terkait penanganan pascakonflik.
"Dengan kedatangan Pak Presiden menjadi spirit yang positif bagi Pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh," kata Koordinator LBH Pos Meulaboh, Wahyu Pratama SH dalam rilisnya kepada Serambi, Minggu (8/3).
Menurutnya, kehadiran Presiden secara langsung bisa melihat situasi dan kondisi tidak hanya hal-hal yang baik saja, tetapi juga melihat hal-hal yang mesti dibenahi. Seperti perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak-hak masyarakat dalam segala bidang yang tidak boleh terhenti baik dalam situasi, kondisi atau iklim apapun di Aceh.
Karena itu, kata Wahyu, dengan kehadiran Presiden di Aceh, Pemerintah Aceh dapat langsung menyuarakan permasalahan-permasalahan masyarakat kepada Presiden. "Walaupun Pak Presiden tidak mengunjungi seluruh kabupaten/kota di Aceh, setidaknya dengan kehadiran di Aceh dapat mendekatkan lagi hubungan Presiden selaku kepala negara dengan masyarakat untuk menuju Indonesia yang lebih baik dan teratur di masa depan," jelasnya.
Direktur YARA, Safaruddin SH mengatakan, dalam kegiatan advokasi YARA, ada beberapa kasus yang harus menjadi perhatian serius Presiden. Antara lain, permasalahan reintegrasi pasca-MoU Helsinki yang belum menyentuh semua pihak kombatan dan korban konflik. Hal ini, menurut dia, menjadi pemicu lahirnya kekerasan bersenjata di Aceh yang dilakukan oleh beberapa mantan kombatan, seperti kasus Din Minimi, Gambit, dan lain-lain.
Selain itu ada juga permasalahan pembebasan lahan dalam proyek besar pemerintah, seperti pembangunan waduk yang masih bermasalah dengan pemilih lahan dan belum dibayarkan ganti rugi. Kemudian pembangunan lahan perkantoran pemerintahan Nagan Raya yang sampai sekarang belum dibayar ganti rugi kepada puluhan pemilik lahan.
Selanjutkan, kata Safaruddin, permasalahan PT Arun, Lhokseumawe, saat ini sedang ada masalah oprasional, PT Arun (saham pertamina dan ExxonMobil) selaku operator lapangan kilang, mulai 4 Maret 2014 telah dilarang operasional oleh Dirjen Kekayaan Negara (Kemenkeu). "Setelah diperpanjang kontrak selama tiga bulan dengan tahapan per bulan, status operasional dan karyawannya yang lebih dari 300 orang terkatung-katung sejak 4 Maret 2015," kata dia.
Safaruddin yang saat pilpres ditunjuk sebagai Juru Bicara Tim Kampanye Daerah (Kamda) Jokowi-JK di Aceh, mendesak Presiden Jokowi melanjutkan program pembangunan kilang PT Arun menjadi kilang BBM seperti yang pernah dijanjikan oleh Presiden SBY. "YARA meminta Presiden membentuk tim pembentukan Komisi Klaim untuk mereparasi korban konflik Aceh secara materil. Serta meminta Presiden untuk menegur Gubernur agar mengubah status kewarganegaraan istrinya, dari WN Swedia menjadi WNI," demikian Safaruddin.(nal/riz)
Kunjungi juga :
www.serambinewstv.com | www.menatapaceh.com |
www.serambifm.com | www.prohaba.co |
Anda sedang membaca artikel tentang
Harus Jadi Spirit Benahi Aceh
Dengan url
http://acehnewinfo.blogspot.com/2015/03/harus-jadi-spirit-benahi-aceh.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Harus Jadi Spirit Benahi Aceh
namun jangan lupa untuk meletakkan link
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar