SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Wacana pemerintahan Jokowi membangun 10 juta unit rumah sampai 2019 mendatang mendapat tanggapan miring. Bukan tanpa sebab, rencana besar itu dinilai harus mempunyai pondasi kuat sehingga tidak dianggap 'bermimpi'. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda, Jumat (19/12/12014).
Menurut Ali, seharusnya konsep perumahan rakyat saat ini lebih maju dari sebelumnya dengan telah dipikirkannya pilar-pilar perumahan rakyat dan road map yang jelas.
"Saat ini tidak jelas road map perumahan nasional, karena kebijakan yang diambil tambal sulam. BTN yang ditunjuk sebagai bank yang fokus perumahan dan dibentuknya Perumnas dulu merupakan dasar yang kuat bagi perumahan. Lucunya, sekarang visi Perumnas malah tidak berjalan semestinya karena dituntut profit sebagai bagian dari BUMN. BTN juga selalu diganggu dengan isu akuisisi," kata Ali, dilansir Kompas.com.
Seperti diketahui, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merancang target membangun dua juta unit hunian per tahun. Totalnya akan mencapai 10 juta unit hingga 2019 mendatang.
Hal itu seperti dikatakan Sekretaris Menteri bidang Perumahan Rakyat Kementerian PU Perumahan Rakyat (PU-Pera), Rildo Ananda Anwar, di kantornya, Kamis (18/12/2014). Rildo mengatakan, Kemen PU-Pera tengah mengkaji sejumlah strategi yang disiapkan pemerintah. Dia menyebutkan, dari dua juta unit yang dicanangkan setiap tahunnya, pemerintah akan bertanggung jawab membiayai satu juta unit saja.
"Sisa satu juta unitnya diserahkan ke swasta yang membangun. Yang swasta itu bentuknya rumah komersial. Jadi, swasta bangun satu juta unit rumah komersial, pemerintah satu juta unit rumah subsidi," kata Rildo.
Menanggapi hal itu, Ali mengatakan bahwa konsep lingkungan siap bangun dan kavling siap bangun sudah harus dipikirkan pemerintah sebagai model perumahan nasional. Ironisnya, menurut dia, konsep perumahan nasional saat ini malah berjalan mundur.
"Target pemerintah membangun 10 juta unit perlu dipertanyakan, karena saat ini selain tidak ada bank tanah dan tata ruang di masing-masing pemda yang belum jelas untuk perumahan, berdasarkan historikalnya di Indonesia setiap tahun itu hanya bisa memasok 100 -150 ribu unit rumah, dan itu pun bukan pemerintah yang bangun, tapi swasta," kata Ali.
"Kalau melihat Singapura dengan Housing Development Board yang mereka bentuk, itu telah membangun satu jutaan unit flat sejak 1960-an dan sejak tahun 2000 pemerintah Singapura telah berhasil membuat 85 persen rakyatnya memiliki hunian. Jadi, bagaimana pemerintah dapat merealisasikan rencana itu. Pemerintah dapat bergerak cepat kalau dengan program kerja yang nyata," ujarnya.
Anda sedang membaca artikel tentang
Pengamat Anggap Rencana Jokowi Bangun 10 juta Rumah Cuma Mimpi
Dengan url
http://acehnewinfo.blogspot.com/2014/12/pengamat-anggap-rencana-jokowi-bangun.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Pengamat Anggap Rencana Jokowi Bangun 10 juta Rumah Cuma Mimpi
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Pengamat Anggap Rencana Jokowi Bangun 10 juta Rumah Cuma Mimpi
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar