Laporan : Uun Auliaus Sakinah | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Pengamat politik dari Universitas Syiah Kuala, Mawardi Ismail menilai penegakan hukum terkait kasus pelanggaran Pilpres 2014 masih lemah. Hal ini disampaikan Mawardi dalam diskusi publik dengan tema "Kilas Balik Penyelanggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014" yang diadakan LSM MaTa (Masyarakat Transparasi Aceh) bekerjasama dengan ICW ((Indonesia Coruption Watch) di Media Center Komisi Independen Pemilihan (KIP)Aceh, Selasa (19/8/2014).
Dalam diskusi ini Mawardi mengatakan, ada beberapa masalah yang terjadi dalam Pilpres, seperti politik uang (money politic), penyalahgunaan fasilitas negara/daerah, dan masalah transparasi. Di antara ketiga masalah tersebut, penyalahgunaan fasilitas negara menjadi pelanggaran nomor satu.
"Kasus penyalahan fasilitas negara atau daerah yang tidak ditindaklanjuti menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait pelanggaran Pilpres masih sangat lemah. Jika tidak bisa menghadirkan terlapor (pihak yang melakukan pelanggaran) menjadi alasan kasus ini tidak dilanjuti, itu terlalu naïf, dalam dunia hukum itu tidak boleh terjadi," terang Mawardi yang juga merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) ini.
Lebih lanjut, Mawardi berharap berharap penegakan hukum dalam pemilu ke depan harus sangat jelas agar terciptanya pemilu yang jujur dan adil.
Anda sedang membaca artikel tentang
Penegakkan Hukum Pelanggaran Pilpres masih Lemah
Dengan url
http://acehnewinfo.blogspot.com/2014/08/penegakkan-hukum-pelanggaran-pilpres.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Penegakkan Hukum Pelanggaran Pilpres masih Lemah
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Penegakkan Hukum Pelanggaran Pilpres masih Lemah
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar