* Bawaslu: Belum Ada Pelanggaran Berat
BANDA ACEH - Jaringan Pemilu Aceh (JPA) yang beranggotakan lima LSM menyatakan, dalam penyelanggaran pemungutan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli lalu banyak terjadi pelanggaran.
Bentuk pelanggaran itu mulai dari banyak formulir C6 atau undangan untuk memilih yang tidak diantar petugas Petugas Pemungutan Suara (PPS) kepada pemilih sampai penggunaan formulir C6 yang tak sesuai nama pemilih. Selain itu, terindikasi adanya money politics dan ada kelompok tertentu yang mempengaruhi pemilih untuk memilih salah satu pasangan capres.
Juru Bicara JPA, Juanda Jamal dalam konferensi pers di Media Center KIP Aceh, Kamis (10/9) mengatakan, aneka pelanggaran itu didapat saat Pilpres 9 Juli lalu yang mereka pantau pada 365 TPS di 15 kabupaten/kota se-Aceh.
Dari hasil pengamatan di lapangan, kata Juanda, ditemukan bahwa partisipasi masyarakat yang datang memberikan hak politiknya pada hari Pilpres 9 Juli 2014 diperkirakan cuma antara 40-60 persen atau lebih rendah dari partisipasi pada pemilu legislatif (Pileg) 9 April lalu. Saat itu, menurut Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, partisiapsi pemilih mencapai 77,8 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Aceh yang totalnya 3,3 juta jiwa.
Menurunnya tingkat partisipasi pada pilpres kali ini, menurut analisis JPA, justru karena rendahnya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat oleh penyelenggara pemilu.
Juanda menambahkan bahwa konferensi pers itu mereka lakukan untuk menjawab kondisi yang terjadi di lapangan, meskipun sampel yang digunakan belum begitu banyak. "Tapi kami sudah bisa menyimpulkan bawha di tempat lain terjadi juga peristiwa serupa," katanya.
Lalu Juanda menyebut contoh pilpres di Meunasah Ba'u, Kecamatan Leupung, Aceh Besar. Jumlah DPT di TPS 3-nya 367 orang, tapi yang datang memilih 262. Artinya, 105 orang tidak memilih.
Dari hasil pantuan LSM Solidaristas Perempuan Aceh, yang paling banyak tidak datang untuk menggunakan hak pilihnya adalah kaum laki-laki, lebih khusus lagi adalah pemuda. "Apakah ini ada kaitannya dengan jadwal pertandingan perempat final Piala Dunia yang pertandingannya baru dimulai pukul 04.00 WIB pagi, sehingga kaum laki-laki yang nonton pertandingan bola, terlambat bangun esok harinya. Kami belum melakukan penelitian secara detail," kata Direktur Solidaritas Perempuan Aceh, Rosnidar.
Aryos Nivada dari The Aceh Institute menambahkan, rendahnya partisipasi pemilih pada pilpres kali ini karena dua hal. Pertama, banyak pria yang terlambat bangun pagi setelah nonton Piala Dunia di televisi sampai pagi hari. Faktor kedua, banyak formulir C6 sebagai undangan untuk memilih, tidak disampikan petugas PPS di desa kepada warga desa yang telah terdaftar dalam DPT setempat. Salah satu buktinya, kata Aryos, di sebuah TPS Lampulo, Banda Aceh, banyak formulir C6 yang tak diantar petugas PPS desa. "Buktinya, formulir C6 untuk saya tidak diantar petugas PPS desa ke tempat saya tinggal," ujar Aryos.
Pelanggaran lain yang terdeteksi adalah tim sukses masing-masing capres masih memengaruhi masyarakat di lokasi TPS. Masih banyak terpasang gambar pasangan capres tertentu dekat lokasi TPS.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Aceh, Asqalani MH yang dimintai konfirmasinya mengatakan, sampai Kamis (10/7) siang belum ada laporan pelanggaran berat yang terjadi dalam masa pemungutan maupun penghitungan suara di masing-masing TPS di desa.
Meski demikian, kata Asqalani, pihaknya tetap melakukan pemantau dan meminta kepada para saksi capres maupun masyarakat yang melihat ada peristiwa pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan maupun penghitungan suara capres, segera melaporkannya kepada petugas panwas terdekat, agar pelanggaran yang terjadi, bisa ditindaklanjuti secara hukum.
Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi SH mengatakan, secara umum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara capres di 9.508 TPS di Aceh berjalan aman dan lancar.
Langkah berikutnya, setelah pungut dan hitung suara berjalan aman dan lancar, maka rekapitulasi hasil pemungutan suara, jangan salah. Petugas PPS dan PPK perlu lebih waspada lagi, dalam merekap suara hasil pemungutan suara pilpres. Dalam merekap dan mencatat, jangan ada lagi salah tulis angka. Karena, kalau salah tulis, bisa merugikan salah satu pasangan capres.
Ridwan mengatakan, masyarakat diminta tidak menjadikan hasil hitung cepat (quick count) yang telah diumumkan sehelas lembaga survei yang melakukan penghitungan cepat hasil pemungutan suara pilpres, sebagai dasar kemenangan salah satu pasangan capres.
Untuk mengetahui hasil yang valid dan sah, kata Ridwan Hadi, tunggu saja hasil hitungan yang dilakukan KPU/KIP. Rekab hasil pemungutan suara pilpres di tingkat kabupaten/kota akan dilakukan 12 Juli di masing-masing kabupaten/kota, sedangkan rekap suara untuk tingkat provinsi 18 Juli dan rekap nasional 22 Juli.
Quick count itu, katanya, memang menggunakan metode ilmiah. Meskipun demikian, karena sampel yang digunakan sangat terbatas, tetap saja bisa terjadi error dalam perkiraannya.
Sementara penghitungan yang dilakukan PPS, PPK, KIP kabupaten/kota, KIP Aceh dan KPU Pusat, sifatnya menyeluruh, menggunakan berbagai lapisan tahapan. Jadi, kalaupun terjadi kesalahan sangat kecil.
Untuk menghindari kesalahan itu, petugas PPS, PPK, dan KIP kabupaten/kota diminta bekerja profesional, lebih ekstrahati-hati, terutama jika melakukan pemindahan jumlah suara yang diraih salah satu pasangan capres. "Jangan sampai salah atau ada pihak yang ingin jual beli suara, sehingga bisa menodai hasil pilpres. Selain itu, pasangan capres yang telah mengeluarkan biaya yang cukup besar, juga jadi sangat dirugikan," ujar Ridwan Hadi.
ia sarankan, gunakan tata cara yang standar dalam melakukan rekap hasil pemungutan suara. Jangan terburu-buru dan selalu berpedoman pada aturan yang telah dikeluarkan KPU pusat dan KIP Aceh maupun kabupaten/kota. "Kehati-hatian dan komitmen dengan aturan, membuahkan hasil kerja yang benar dan mencegah terjadinya kecurangan serta kesalahan dalam pencatatan," ujar Ridwan. (her)
Kunjungi juga :
www.serambinewstv.com | www.menatapaceh.com |
www.serambifm.com | www.prohaba.co |
Anda sedang membaca artikel tentang
JPA Temukan Banyak Pelanggaran Pilpres
Dengan url
http://acehnewinfo.blogspot.com/2014/07/jpa-temukan-banyak-pelanggaran-pilpres.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
JPA Temukan Banyak Pelanggaran Pilpres
namun jangan lupa untuk meletakkan link
JPA Temukan Banyak Pelanggaran Pilpres
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar