BANDA ACEH - Koalisi NGO HAM menilai pelaksanaan Pemilu 2014 masih menyisakan berbagai masalah, padahal pesta demokrasi itu sudah sangat dekat yaitu 9 April 2014.
"Pemilu 2014 kali ini memiliki banyak aturan-aturan baru yang benar-benar harus dipahami masyarakat, namun penyelenggara pemilu yaitu Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh belum maksimal meyosialisasikan aturan tersebut," kata Direktur Eksekutif Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad, melalui rilis ke Serambi, Kamis (27/2).
Ia menyebutkan, tahapan yang krusial dalam pemilu antara lain teknik pencoblosan kertas suara dan data pemilih penyandang disabilitas. "Pada 2014 ini, surat suara yang dicoblos lebih dari satu kali tetap dianggap sah selama nama-nama calon anggota legislatif (caleg) yang dicoblos terdaftar di satu partai. ini penting bagi masyarakat untuk dipahami," katanya.
Selain itu, kata dia, KPU juga menganggap sah surat suara yang dicoblos pada batas di antara dua baris caleg dalam satu parpol dan suara tersebut dianggap milik parpol. "Bukan hanya soal pencoblosan kertas suara, kami menduga kuat pemilu 2014 akan melanggar HAM karena secara sistematis telah mengkaburkan data pemilih penyandang disabilitas/cacat. UU Pemilu memerintahkan secara khusus pelayanan terhadap penyandang penyandang disabilitas. Bahkan untuk penyandang tuna netra harus ada kertas suara khusus," jelasnya.
Dari pantauan Koalisi NGO HAM Aceh, lanjutnya, KIP provinsi dan kabupaten/kota belum memiliki data terpilah menyangkut hal ini. "Yang ada hanya data pemilih dengan nama pemilih tanpa menguraikan kondisi dari pemilih. Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Sosial Aceh, ada lebih 30.000 penyandang cacat dengan berbagai jenis dan umur," paparnya.
Hal lainnya yang jug aperlu diperhatikan adalah soal kuota caleg 120 persen yang diatur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2008 sebagai aturan bagi kekhususan Aceh. "Terkait kuota ini juga masih banyak yang belum paham bagaimana mekanismenya. Apakah dengan penambahan kuota menjadi 120 persen akan berpengaruh pada penambahan kursi di parlemen atau tidak," ujarnya.
Karenanya, sambungnya, kondisi Pemilu 2014 kali ini yang sangat berbeda dengan pemilu sebelumnya berpotensi muncul konflik terutama di daerah-daerah dengan pola pengerahan massa pendukung masing-masing partai. "Ini tentunya akan berpengaruh pada kualitas pemilu yang akan dihasilkan nanti," katanya.
Oleh karena itu, Koalisi NGO HAM mendesak pihak KIP untuk bekerja keras, sebab pemilu semakin dekat. "Koalisi NGO HAM akan terus memantau pola kerja KIP dan akan terus memberikan masukan melalui media sebagai upaya pencegahan terhadap tercederanya pesta rakyat ini," pungkas Zulfikar.(sr/rel)
Anda sedang membaca artikel tentang
Koalisi NGO HAM Nilai Pelaksanaan Pemilu belum Optimal
Dengan url
http://acehnewinfo.blogspot.com/2014/02/koalisi-ngo-ham-nilai-pelaksanaan.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Koalisi NGO HAM Nilai Pelaksanaan Pemilu belum Optimal
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Koalisi NGO HAM Nilai Pelaksanaan Pemilu belum Optimal
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar