* Saran Pakar Politik Norwegia
BANDA ACEH - Pakar ilmu politik dari Universitas Oslo, Norwegia, Prof Dr Olle Tornquist menyebut otoritas pemerintahan di Aceh yang mayoritas dijalankan eks GAM, belum melahirkan satu kebijakan populis yang mengakar di hati rakyat.
"Kalau mereka mau cerdas, mereka harus lebih populis. Semisal memberi bantuan ke orang-orang sehingga apa yang mereka lakukan dapat benar-benar dirasakan rakyat," kata Olle Tornquist, dalam forum Fokus Grup Discussion di Stone Cafe, Selasa (21/1).
FGD ini diikuti sejumlah unsur dari masyarakat sipil sebagai bagian dari input untuk penulisan buku "Peran Demokrasi Bagi Perdamaian dan Rekonstruksi". Buku ini telah terbit pada 2011 dan rencananya akan mengalami edisi pembaharuan beberapa waktu mendatang.
Menurut Olle kebijakan populis adalah kebijakan yang disukai masyarakat. Namun sayangnya, setelah sembilan tahun MoU berjalan, ia melihat pemerintah Aceh masih menerapkan pola-pola gaya politik "Jakarta".
Padahal, katanya, MoU Helsinki telah membuka ruang seluasnya kepada pemerintah Aceh yang mayoritas kepala daerahnya dijalankan eks GAM untuk menciptakan kebijakan-kebijakan populis dalam pemerintahan. Contohnya kepemimpinan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang menurutnya dianggap sesuatu yang populis karena kebijakannya di pemerintahan disukai rakyat.
Olle menegaskan diperlukan satu tinjauan kembali tentang politik tranformasi di Aceh pasca-MoU. Untuk hal ini maka kalangan masyarakat sipil maupun stakeholder lainnya, termasuk pemerintah perlu mencari satu formula da strategis tranformasi politik di Aceh sebagai penjabaran dari subtansi MoU dan UUPA yang lebih merakyat dan dirasakan dampaknya langsung oleh rakyat.
Menurut Olle kebijakan politik di pemerintah Aceh saat ini masih meniru politik Jakarta. Semestinya Aceh punya opsi sendiri untuk melahirkan gaya pemerintahannya sendiri yang berbeda dengan Jakarta.
"Ironisnya, Aceh mencoba menjadi lebih demokratis dari Indonesia, tapi justru sekarang Aceh menjadi persis dengan Indonesia. Bahkan menjiplak dan mengulang apa yang dilakukan Indonesia. Termasuk dalam konteks politik, sosial, kecuali agama," tegas Mantan Direktur Pelaksanaan Survei Nasional Demokrasi di Indonesia ini.
Olle juga menjelaskan ada satu posisi dimana ruang demokrasi dan transformasi politik yang unik di Aceh mendapat apresiasi positif hingga 2007 pasca MoU.
"Sangat disayangkan juga sekarang peran aktivis menyebar kemana-mana. Maka diperlukan satu upaya yang sinergi ke depan untuk mencari formula dalam proses transformasi politik di Aceh yang lebih baik," ujar.(sar)
Anda sedang membaca artikel tentang
Pemerintah Aceh Perlu Buat Kebijakan Populis
Dengan url
http://acehnewinfo.blogspot.com/2014/01/pemerintah-aceh-perlu-buat-kebijakan.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Pemerintah Aceh Perlu Buat Kebijakan Populis
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Pemerintah Aceh Perlu Buat Kebijakan Populis
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar