* LSM Tanggapi Dana Rp 1,4 T Masuk APBA-P
BANDA ACEH - Kalangan LSM antikorupsi mengingatkan agar dana hibah dan bansos senilai Rp 1,4 triliun yang lolos kembali dalam APBA-P 2013 jangan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu yang punya akses ke penguasa. Juga diingatkan agar dana hibah dan bansos tidak digunakan untuk kepentingan politik.
Warning tersebut disuarakan Koordinator Badan Pekerja Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian dan Koordinator Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani menanggapi disahkannya RAPBA-P 2013 yang di dalamnya termasuk dana hibah dan bansos senilai Rp 1,4 triliun yang sebelumnya (dalam RAPBA murni) sempat dikoreksi dan dilarang pencairannya oleh Mendagri.
Alfian kepada Serambi, Jumat (4/10) mengatakan, pada Kamis 4 Oktober 2013 DPRA mensahkan RAPBA-P 2013 menjadi APBA-P senilai Rp 12,3 triliun atau terjadi penambahan belanja sebagaimana diajukan Gubernur Aceh senilai Rp 618 miliar. Sedangkan pagu APBA murni 2013 adalah Rp 11,7 triliun.
Menurut Alfian, yang perlu menjadi perhatian bukan hanya dana belanja tambahan sebesar Rp 618 miliar tapi dana hibah dan bansos sebesar Rp 1,4 triliun. Soalnya, dana hibah dan bansos tersebut kembali lolos dalam APBA-P padahal sebelumnya pernah dilarang pencairannya oleh Mendagri.
Dasar larangan Mendagri tersebut, kata Alfian karena usulannya belum memenuhi Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengusulan dan Penyaluran Dana Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD/APBA.
Contohnya, lanjut Alfian, ada dana sebesar Rp 82,21 miliar yang akan diberikan kepada Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BPPA), KPA, FKK, dan untuk pemberdayaan ekonomi korban konflik yang dititipkan pada Dinas Sosial. Dana itu masuk dalam larangan untuk dicairkan sebelum lebih dulu dilakukan verifikasi. Ada juga dana penyertaan modal untuk PDPA sebesar Rp 4,5 miliar dan lainnya.
"Dalam penyaluran dana hibah ke BPPA, Gubernur Aceh kabarnya telah membuat Pergub BPPA dan kini telah disusul dengan pembuatan rancangan qanunnya," ujar Alfian.
Alfian berharap dana hibah dan bansos jangan terus dinikmati oleh orang-orang atau kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan saja, tapi rakyat secara meluas yang tak memiliki akses kepada penguasa harus tetap mendapatkan. "Jangan juga digunakan untuk kepentingan politik," tandas Alfian.
Harus diawasi
Tanggapan juga disampaikan Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani. Menurut Askhalani, harus terus diawasi pemanfaatan dana tersebut untuk kelompok tertentu atau mengalir untuk kepentingan politik.
GeRAK menyerukan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA agar mentaati peraturan yang terkait dengan dana hibah dan bansos. "Jika Pemerintah Aceh dan DPRA dalam pengusulan dan pencairan dana hibah tidak mentaati peraturan, harus siap-siap berhadapan dengan aparat hukum," kata Askhalani.
GeRAK juga menyerukan kepada BPK untuk menjadikan referensi surat klarifikasi Mendagri terhadap APBA 2013 untuk memasukkan dalam daftar kegiatan program auditnya tahun depan. Karena nilai anggarannya (hibah dan bansos) sangat fantastik, mencapai Rp 1,4 triliun. "Itu dana yang sangat besar sehingga harus benar-benar diawasi," demikian Askhalani.(her)
yang dikoreksi mendagri
* Dana Bos SMA/SMK Rp 91,27 miliar untuk 677 sekolah
* Dana kesejahteraan guru Rp 170 miliar untuk 71.817 guru
* Dana bantuan pendidikan yatim Rp 210 miliar untuk 116.000 orang
* Beasiswa lanjutan untuk 8.830 mahasiswa dan bantuan untuk PTN/PTS Rp 106 miliar
* Bantuan operasional BPPA, KPA, FKK dan pemberdayaan ekonomi korban konflik Rp 82,21 miliar
* Hibah ke KPA Pusat Rp 120 miliar dan lainnya
Anda sedang membaca artikel tentang
Dana Hibah jangan Jadi Milik Kelompok
Dengan url
http://acehnewinfo.blogspot.com/2013/10/dana-hibah-jangan-jadi-milik-kelompok.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Dana Hibah jangan Jadi Milik Kelompok
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Dana Hibah jangan Jadi Milik Kelompok
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar