Mahasiswa Tolak Alokasi APBA untuk TNI/Polri

Sabtu, 4 Mei 2013 14:45 WIB

* Gelar Demo di Kantor Gubernur

BANDA ACEH - Sepuluh mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Unsyiah berdemo di depan Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Jumat (3/5). Mereka mendesak Gubernur Aceh agar membatalkan kontrak alokasi APBA 2013 untuk TNI/Polri yang mencapai Rp 100 miliar, misalnya, untuk pembangunan Asrama Kodim Bireuen, pembangunan asrama polisi, dan lain-lain.

Mereka datang naik sepeda motor dari arah Kopelma Darussalam. Tiba di Kantor Gubernur Aceh sekitar pukul 10.30 WIB. Tapi karena tak diizinkan masuk oleh petugas keamanan kantor gubernur, para mahasiswa ini pun berorasi secara bergantian di depan pintu pagar yang dibiarkan petugas terbuka.

Sebagian mahasiswa memegang spanduk bertuliskan "Tolak Kontrak APBA 2013 untuk TNI/Polri". Seorang di antara mereka membagi-bagikan selebaran tentang penolakan itu kepada pengguna jalan. Termasuk kepada pegawai atau tamu yang masuk ke pekarangan kantor gubernur.  

Koordinator aksi, Ahmad Irawan dalam orasinya mengkritik pengalokasian dana APBA 2013 senilai Rp 100 miliar untuk pembangunan Asrama Kodim Bireuen, pembangunan PAUD Kodim, pembangunan asrama polisi, dan lain-lain. Hal ini, menurutnya, dapat dilihat dari layanan pengadaan secara elektronik yang bisa diakses di internet.

"Padahal, secara umum kita ketahui pengalokasian dana untuk instansi vertikal, termasuk TNI/Polri, berasal dari APBN," kata Ahmad.

Menurut Ahmad Irawan, pengalokasian itu melanggar hukum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan Permendagri.

Semua aturan hukum ini, sebut Ahmad, menerangkan bahwa pembiayaan instansi TNI/Polri berasal dari APBN. "Pengalokasian dana ini sampai Rp 100 miliar hanya skenario elite politik di Aceh untuk kepentingan mereka atau kelompoknya pada pemilu legislatif 2014 mendatang," tambah Ahmad.

Orator lainnya, Maulana Ridha menyatakan, pengalokasian dana itu dapat memunculkan korupsi. Semestinya APBA sebanyak itu bisa digunakan untuk membangun rumah duafa, membangun jalan, dan lain-lain untuk kebutuhan publik. "Jangan-jangan selama ini beasiswa distop, salah satu penyebabnya juga karena ini," tandas Maulana Ridha.

Karena itu, pengunjuk rasa meminta Pemerintah Aceh menyetop pengalokasian dana APBA untuk instansi vertikal dan segera gunakan dana tersebut untuk pembangunan Aceh.

Ditanggapi
Setelah sekitar satu jam berorasi di depan pintu pagar tak ada yang menanggapi, para mahasiswa ini pun menuju teras Kantor Gubernur Aceh. Kedatangan mereka diterima Kasubbag Administrasi Perjalanan yang juga Plt Kepala Keamanan Kantor Gubernur, Syukrianto MSi. Menurutnya, Gubernur Zaini Abdullah tak di tempat, karena sedang melayat ke rumah duka, Abu Panton di Panton Labu, Aceh Utara, yang meninggal Senin (29/4) di Medan.

Sedangkan Wagub Muzakir Manaf juga sedang di luar kota, sehingga aksi itu hanya ditanggapi Syukrianto. "Saya akan menyampaikan aspirasi Saudara-saudara kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti," janji Syukrianto.

Para mahasiswa yang tampak kecewa karena tak ada seorang pun pejabat terkait menjumpai mereka, akhirnya bubar sekitar pukul 12.00 WIB. Meski tak dikawal polisi dan Satpol PP karena pendemo terlambat melapor, aksi ini berjalan tertib. (sal)

tuntutan bem fh
- Hentikan pengalokasian dana APBA untuk instansi vertikal
- Gunakan dana tersebut untuk pembangunan Aceh

Anda sedang membaca artikel tentang

Mahasiswa Tolak Alokasi APBA untuk TNI/Polri

Dengan url

http://acehnewinfo.blogspot.com/2013/05/mahasiswa-tolak-alokasi-apba-untuk.html

Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya

Mahasiswa Tolak Alokasi APBA untuk TNI/Polri

namun jangan lupa untuk meletakkan link

Mahasiswa Tolak Alokasi APBA untuk TNI/Polri

sebagai sumbernya