Selasa, 19 Februari 2013 15:03 WIB
Hal itu, disampaikan Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Singkil, Rosman Hasmy, Senin (18/2). Terkait belum selesainya rasionalisasi hasil evaluasi Gubernur Aceh terhadap APBK Aceh Singkil 2013 antara Badan Anggaran DPRK dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) setempat. Padahal jadwalnya telah berahir 4 Februari lalu.
"Tokoh adat, para imum sudah kumpul. Kami meminta eksekutif dan legislatif akur demi kepentingan lebih besar," ujar Rosman Hasmy.
Menurut Rosman Hasmy, semua masalah bisa diselesaikan dengan musyawarah. Penetapan anggaran tentunya tidak boleh melanggar aturan. Harus melalui pembahasan dan kesepakatan bersama eksekutif dengan lagislatif. "Nah bila ada yang belum disepakati, segera musyawarahkan. Buang intrik politik demi rakyat," ujar salah satu tokoh pendiri Aceh Singkil tersebut.
Selain kaum adat, tokoh pemuda serta mahasiswa, juga menyuarakan hal serupa. Mereka mendesak Gubernur Aceh turun tangan menyelesaikan perseteruan itu. Pasalnya, dalam dua bulan ini, masyarakat sudah merasakan dampak belum terealisasinya APBK. Roda perekonomian sangat lesu. Warung dan pasar sepi pembeli.
"Kami tidak menginginkan gara-gara elit politik tak sinkron rakyat rugi. Gubernur kami mohon segera turun tangan menyelesaikan," tandas Ridwan Zein tokoh pemuda Singkil.
Sementara Himpunan Pelajar Mahasiswa Aceh Singkil (Hipmasil) menilai perseteruan itu, merupakan perbuatan memalukan. Kedua belah pihak sedang unjuk kekuatan, tanpa memikirkan dampaknya bagi masyarakat. Bila tidak ada penyelesaian mahasiswa mengancam akan bertindak sesui versi mereka.
"Seharusnya SKPD telah bekerja, tapi karena anggaran belum disahkan jadi tertunda. Persetruan ini tidak lebih sebagai upaya unjuk taring," tegas Sukran Sastra Ketua Hipmasil.
Sebagaimana diberitakan, Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Singkil, disebut-sebut "bergerilya" meminta tandatangan persetujuan APBK 2013 pada anggota DPRK setempat, dengan cara mendatangi satu per satu rumah anggota wakil rakyat.
Kondisi itu, disinyalir akibat belum tercapainya kesepakatan penyesuaian hasil evaluasi Gubernur Aceh terhadap APBK Aceh Singkil, antara TAPK dengan Badan Anggaran DPRK. Terutama menyangkut dana Rp 5 miliar yang di satu sisi diklaim bantuan banjir penggunaannya berdasarkan proposal bupati. Sementara legislatif menilai uang itu, merupakan bantuan keuangan gubernur yang harus melalui pembahasan bersama penggunaanya.(c39)
Anda sedang membaca artikel tentang
Tokoh Singkil Desak Eksekutif dan Legislatif Akur
Dengan url
http://acehnewinfo.blogspot.com/2013/02/tokoh-singkil-desak-eksekutif-dan.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Tokoh Singkil Desak Eksekutif dan Legislatif Akur
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Tokoh Singkil Desak Eksekutif dan Legislatif Akur
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar