Minggu, 3 Februari 2013 15:26 WIB
Barisan Muda Mahasiswa Aceh (BM2A) adalah salah satu pihak yang mengkritisi kebijakan ini. "Kami meminta Pemerintah Aceh dan DPRA untuk tidak menghentikan program beasiswa tersebut. Jika pun memang terpaksa dihentikan sementara, maka Pemerintah harus memberikan deadline yang pasti kepada LPSDM, agar penghentian program ini tidak berlangsung lama," tulis Pj Ketua BM2A, Khairun Zikry, melalui pesan singkat kepada Serambi, kemarin.
Ia juga menegaskan, pihaknya akan menempuh upaya-upaya hukum (advokasi) jika program pengiriman mahasiswa Aceh untuk belajar ke luar negeri ini dihentikan secara permanen. "Penghentian program ini sama dengan upaya pembodohan kembali generasi Aceh," tegas dia.
Ditambahkan, berdasarkan penilaian BM2A, selama program beasiswa dikucurkan banyak generasi Aceh yang mulai menampakkan kualitas yang baik dalam dunia akademisi. "Selain itu komparasi sains dan kapabelitas kemajuan negara-negara tempat mereka belajar akan membuka cakrawala kompetitif bagi generasi Aceh ke depan," ujarnya.
Terpisah, Direktur Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin SH, mengaku menerima sejumlah pengaduan dari mahasiswa calon penerima beasiswa ke luar negeri. "Mereka heran dengan kebijakan ini. Mereka sepakat jika ada evaluasi dan audit menyeluruh terhadap para pengurus LPSDM, tapi bukan berarti program beasiswa ini dihentikan. LPSDM yang salah kenapa mahasiswa yang dikorbankan," kata dia.
Menurut dia, kebijakan ini memang tidak berdampak bagi para mahasiswa yang sedang belajar di luar negeri. Namun, kata Safaruddin, Pemerintah Aceh perlu tahu bahwa kebijakan ini akan berdampak pada kekecewaan sejumlah mahasiswa yang saat ini sedang dalam proses untuk belajar ke luar negeri.
"Dari beberapa keluhan yang saya terima, seorang di antaranya adalah mahasiswa yang sudah lulus tes pada satu universitas di Taiwan. Saat ini dia sedang dalam pelatihan bahasa dan akan berangkat. Tentunya dia adalah salah satu dari banyak mahasiswa yang sangat mengharapkan bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Aceh," kata dia.
Karena itu, Safaruddin berharap Pemerintah Aceh, termasuk DPRA, agar meninjau kembali kebijakan penghentian pengiriman mahasiswa ke luar negeri. "Jika persoalan ini tidak segera dituntaskan dalam waktu dekat, kami dari YARA siap mendampingi mahasiswa untuk menggugat kebijakan Pemerintah Aceh ini," tuntas Safaruddin.
Diberitakan kemarin, kebijakan Pemerintah Aceh menyetop sementara pengiriman mahasiswa ke luar negeri dengan sumber dana APBA disetujui oleh fraksi-fraksi DPRA. Gubernur Aceh, Zaini Abdullah berjanji akan membenahi dan mengaudit LPSDM yang sebelumnya bernama Komisi Beasiswa Aceh tersebut.
Menurut informasi, dalam RAPBA 2013 dialokasikan anggaran beasiswa Rp 78 miliar. Anggaran Rp 78 miliar itu dibintangkan dulu sampai adanya pembenahan LPSDM, seperti sistem perekruktan dan data rinci mengenai mahasiswa Aceh yang pernah dikirim ke luar negeri selama ini.
"Program pengiriman mahasiswa S1,S2, dan S3 pada tahun 2013 ini distop sementara karena kita ingin membenahi kembali manajemen lembaga yang mengirim mahasiswa itu ke luar negeri," kata Gubernur Zaini Abdullah yang ditanyai seusai penutupan sidang paripurna pengesahan APBA 2013 di Gedung DPRA, Jumat (1/2) malam.(nal)
Anda sedang membaca artikel tentang
Mahasiswa Minta Program Beasiswa tak Dihentikan
Dengan url
http://acehnewinfo.blogspot.com/2013/02/mahasiswa-minta-program-beasiswa-tak.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Mahasiswa Minta Program Beasiswa tak Dihentikan
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Mahasiswa Minta Program Beasiswa tak Dihentikan
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar