Selasa, 12 Februari 2013 16:07 WIB
BLANGPIDIE - Anggota Anggota DPRK dan tokoh pemuda Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menilai permintaan Bupati kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI untuk membatalkan Clear and Clean (C&C) tiga perusahaan tambang adalah baik dalam rangka penegakkan aturan.
Di sisi lain, Bupati diminta memberikan solusi yang baik, karena bila perusahaan tambang bijih besi tersebut ditutup ratusan tenaga kerja akan menganggur.
Anggota DPRK Abdya Nasrullah Us dan tokoh pemuda Babahrot Thamrin menyampaikan hal kepada Serambi, Jumat (8/2) lalu. Pernyataan sehubungan Bupati Jufri Hasanuddin mengirim surat kepada Dirjen Minerba berisikan permintaan pembatalan C&C (bersih tanpa masalah) yang telah dikeluarkan kepada tiga perusahaan pertambangan bijih besi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kecamatan Babahrot, karena dinilai mengangkangi aturan.
Usulan pembatalan C&C ketika perusahaan pertambangan dimaksud adalah PT Juya Aceh Mining (JAM) di Desa Persiapan Alue Dawah/Desa Ie Mirah, PT Leuser Karya Tambang (LKT) di Desa Pantee Rakyat, dan PT Meudang Perdana (MP) di Alue Ara Desa Pantee Cermin, Kecamatan Babahrot (baca, Serambi edisi Kamis-7/2).
Nasrullah Us, politi dari Partai Demokrat (PD) itu sangat memahami reaksi keras Bupati Abdya atas kebijakan Dirjen Minerba yang telah mengumuman C&C terhadap tiga perusahaan tambang pemegang IUP di daerah setempat, karena diduga tidak melalui persyaratan administrasi yang ditetapkan atau menyimpang dari aturan "Kita minta pihak perusahaan harus mengikuti prosedure berlaku dalam pengurusan mendapat C&C," ungkapnya.
Di sisi lain, Nasrullah Us mengatakan bila C&C yang telah diumumkan oleh Dirjen Minerba itu akhirnya dibatalkan, dikhawatirkan berdampak perusahaan akan tutup, karena tidak bisa melakukan ekspor bijih besi. Dampaknya adalah ratusan tenaga kerja perusahaan tambang tersebut menajdi pengangguran.
"Kita mengimbau Pemkab Abdya memberikan solusi yang baik. Perusahaan bisa beroperasi dengan mengikuti aturan berlaku sehingga masyarakat memiliki lapangan kerja, " ungkapnya.
Tanggapan yang sama juga disampaikan Thamrin, Pemuda Kecamatan Babahrot. "Kita mendukung bupati yang konsisten menegakkan aturan. Dalam hal ini, pihak perusahaan harus mengikuti aturan," ungkapnya. Tapi diharapkan Pemkab Abdya juga memberikan solusi kepada pihak perusahaan tambang sehingga perusahaan tidak sampai tutup sehingga berdampak terhadap terjadi pengangguran tenaga kerja.
Dari informasi diperoleh Thamrin, bahwa saat ini sebagian besar tenaga kerja PT JAM dan PT LKT terpaksa dirumahkan sementara oleh manajemen perusahaan. Pasalnya, ekspor biji besi sudah terhenti selama satu tahun terakhir sehingga puluhan ribu ton bijih besi saat ini menumpuk di lokasi pertambangan, yaitu di Desa Persiapan Alue Dawah/Desa Ie Mirah dan Desa Pantee Rakyat.
Salah satu solusi, menurut Thamrin, Pemkab Abdya mendorong Pemerintah Provinsi Aceh dan DPR Aceh untuk mempercepat lahir Qanun Aceh tentang pengelolaan mineral dan batu bara yang merujuk kepada UUPA. "Sementara Qanun belum ditetapkan, apa sulusi yang baik sehingga mashyarakat bisa bekerja kembali," ungkap Thamrin.
Ketiga perusahaan tambang bijih besi di Kabupaten Abdya berhenti beroperasi karena belum memiliki Clear and Clean (C&C) atau sertifikat bersih tanpa masalah sebagai persyaratan administrasi.
Artinya, setelah memiliki penilaian C&C, maka ketiga perushaan tambang bijih besi ini sudah dapat beroperasi kembali atas rekomendasi Menteri ESDM, dengan melunasi kewajiban pembayaran keuangan kepada negara, menyampaikan rencana kerja dan kerja sama dengan pengelolahan pemurnian mineral di dalam negeri, dan manandatangani pakta integritas.(nun)
Anda sedang membaca artikel tentang
Anggota DPRK Abdya Minta Pemkab Cari Solusi
Dengan url
http://acehnewinfo.blogspot.com/2013/02/anggota-dprk-abdya-minta-pemkab-cari.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Anggota DPRK Abdya Minta Pemkab Cari Solusi
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Anggota DPRK Abdya Minta Pemkab Cari Solusi
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar