Kamis, 6 Desember 2012 13:47 WIB
BANDA ACEH - Koordinator GeRAK Aceh Askhalani mengatakan Pemerintah Aceh belum menindaklanjuti sekitar 488 temuan dugaan korupsi senilai Rp 621 miliar sebagaimana hasil temuan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBA sejak tahun 2005-2011 dengan jumlah total 1.157 temuan dengan nilai Rp 713,4 miliar.
Hal itu terungkap dalam Seminar Pemanfaatan LHP BPK oleh Pemangku Kepentingan di Aula BPK Perwakilan Aceh, Selasa (4/12). Menurut Askhalani keterbukaan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK kepada publik memberi dampak positif dan negatif.
"Dampak positifnya masyarakat dapat memberi solusi atas proses pengelolaan keuangan yang tidak efektif dan tidak efisien terhadap pengelolaan keuangan daerah," ujarnya.
Dia sebutkan masyarakat juga ikut dapat mengawasi pemerintah dalam pengelolaan anggaran yang baik dan patuh kepada aturan perundangan dan mendorong upaya pencegahan terjadinya prilaku dugaan tindak pidana korupsi.
Askhalani mengatakan keterbukaan LPH BKP kepada publik juga dapat memberi dampak negatif. Salah satunya hasil audit LHP BPK RI dapat dijadikan sebagai media melakukan transaksi ilegal atau pemerasan kepada para pejabat publik atau pihak lainnya.
"Hasil audit LHP BPK RI juga dapat dijadikan alat transaksi ilegal untuk meraup keuntungan. Seperti 'ATM berjalan', barter proyek ilegal, kepentingan politik, barter posisi jabatan dan lainnya," tegas Askhalani.
Sementara itu Kepala BPK RI Perwakilan Aceh Maman Abdulrachman mengatakan, LHP APBA dan APBK penting diketahui masyarakat. Antara lain, untuk mengukur dan mengevaluasi visi dan misi kepala pemerintahan terpilih.
Selain itu juga untuk mengukur sejauh mana sistem pengendalian keuangan daerah telah berjalan dengan benar, untuk mencegah terjadinya pemborosan, dan manipulasi anggaran rakyat.
Maman Abdurrachman menambahkan bila publik hendak melihat kinerja seorang pemimpin daerah yang sedang berkuasa, maka dapat diteliti dari LHP APBA dan APBK. "LHP APBA dan APBK yang diterbitkan BPK setiap tahun, bisa dijadikan bahan dasar bagi masyarakat untuk menilai apakah sistem pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintahan daerah sudah berjalan baik atau belum," tegasnya.(her)
Anda sedang membaca artikel tentang
488 Temuan BPK Masih Mengambang
Dengan url
http://acehnewinfo.blogspot.com/2012/12/488-temuan-bpk-masih-mengambang.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
488 Temuan BPK Masih Mengambang
namun jangan lupa untuk meletakkan link
488 Temuan BPK Masih Mengambang
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar