BANDA ACEH - Aktivis perempuan Aceh Dra Naimah Hasan MA menyebutkan sebagian besar partai politik di Aceh mengabaikan pendidikan politik bagi kaum perempuan. Kondisi ini mengakibatkan tingkat pemahaman dan partisipasi politik perempuan menjadi rendah.
"Keterlibatan partai politik dalam melakukan pendidikan politik untuk perempuan hampir sama sekali tidak ada. Baru-baru ini saja terdengar ada kegiatan internal partai dalam bentuk public speaking," kata Naimah dalam diskusi publik bertema Demokrasi Indonesia, Antara Perempuan dalam Politik dan Penyelesaian Tindak Pidana dalam Pemilu, Senin (11/11).
Diskusi yang diselenggarakan Atjeh Social Community di 3 in One Cafe, Banda Aceh, ini juga menghadirkan Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi SH dan musisi Aceh Rafly.
Menurut Naimah Hasan, bila dibandingkan dengan negara-negara Eropa, khususnya di kawasan Skandinavia, keterlibatan perempuan di Indonesia dalam politik jauh lebih kecil. Bahkan, katanya, parpol kerap mengabaikan perempuan dalam pengakderan. Pengkaderan politik, kata Naimah Hasan, hanya terjadi pada internal parpol di saat menjelang pemilihan umum terjadi.
"Perjuangan perempuan masih panjang untuk mendapat hak-hak politik mereka yang semestinya, apabila parpol tidak melakukan pendidikan politik untuk perempuan," ungkapnya.
Sebaliknya, kata dia, perempuan di negara-negara Skandinavia memiliki hak politik dan layanan publik yang jauh lebih baik. Misalkan saja, tingkat keterlibatan perempuan di parlemen di negara Skandinavia bisa mencapai 46 persen. Sedangkan di Indonesia keterwakilan perempuan di parlemen hanya pada angka 18 persen. Selebihnya merupakan laki-laki.
Padahal, kata dia, perempuan akan memiliki banyak keuntungan apabila keterwakilan perempuan di parlemen dapat bersaing dengan laki-laki. Tidak hanya itu, dengan adanya keterwakilan perempaun yang signifikan di parlemen akan berdampak pula pada pengambilan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Misalkan, di negara Skandinavia, seorang perempuan hamil mendapat cuti sampai 18 bulan dengan menerima gaji penuh dari pemerintah.
"Tapi semua ini tergantung pada rakyat. Sulit untuk memastikan kuota yang diberikan 30 persen oleh undang-undang tersebut dapat diwujudkan. Di sisi lain ada juga persepsi soal kapasitas perempuan dalam memimpin," ujarnya.
Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Ridwan Hadi menyebutkan tingkat partisipasi politik perempuan di Aceh belumlah mencapai posisi yang menggembirakan meskipun secara regulasi pemerintah sudah mebuka ruang parpol wajib mengajukan keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif 30 persen.
"Idealnya perempuan dapat menciptakan kondisi dimana kaum perempuan dapat dipilih dalam pemilu," kata Ridwan Hadi, pada diskusi publik bertema Demokrasi Indonesia, Antara Perempuan dalam Politik dan Penyelesaian Tindak Pidana dalam Pemilu, di Banda Aceh, Senin (11/11).
Namun begitu, kata dia, faktanya masih ada caleg perempuan yang sudah ditetapkan dalam DCT mengajukan mundur. Menurut Ridwan pada tataran calon anggota DPT, hanya ada empat orang perempuan atau 10 persen dari jumlah calon anggota DPD yang terdaftar pada Pemilu 2014.(sar)
Anda sedang membaca artikel tentang
Naimah Hasan: Parpol Abaikan Perempuan
Dengan url
http://acehnewinfo.blogspot.com/2013/11/naimah-hasan-parpol-abaikan-perempuan.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Naimah Hasan: Parpol Abaikan Perempuan
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Naimah Hasan: Parpol Abaikan Perempuan
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar