Kelantan Sahkan Hukum Rajam dan Potong Tangan

SERAMBINEWS.COM, KUALALUMPUR - Negara Bagian Kelantan di Malaysia yang diperintah partai Islam oposisi, Kamis (19/3/2015), mengesahkan undang-udang hukuman pidana Islam yang keras. Langkah tersebut mengancam perpecahan di tubuh aliansi oposisi, seperti dilansir Kompas.com.

Menurut laporan sejumlah media Malaysia, majelis Negara Bagian Kelantan, yang dikendalikan Partai Islam Pan-Malaysia atau PAS, dengan suara bulat mengesahkan sanksi-sanksi termasuk amputasi untuk kasus pencurian dan rajam hingga mati bagi pelaku zina.

Hukum pidana Islam itu, yang dikenal sebagai hudud, tidak dapat diterapkan karena konstitusi federal Malaysia melarang hal itu. PAS yang konservatif berencana untuk mengajukan sebuah rancangan undang-undang di parlemen untuk mengubah hal tersebut, tetapi peluang lolosnya tidak pasti.

Sejumlah pejabat PAS mengatakan, hudud itu hanya akan berlaku untuk umat Islam.

Namun dorongan bagi hudud di negara bagian di utara yang konservatif itu membuat ketegangan hubungan dengan dua mitra koalisi PAS yang berhaluan nasional moderat, yang mengatakan langkah itu melanggar kerangka kebijakan yang telah disepakati.

Partai Tindakan Demokratik (Democratic Action Party/DAP), yang mewakili keragaman di negara itu walau kebanyakan anggotanya dari kalangan etnis minoritas Tionghoa dan sangat menentang hudud, mengatakan pihaknya akan bertemu pekan depan untuk mempertimbangkan masa depannya dalam aliansi itu. "PAS telah secara terbuka menunjukkan bahwa mereka tidak bisa dipercaya," kata Gobind Singh Deo, anggota parlemen dari DAP, dalam sebuah pernyataan, Kamis. "Karena itu, sekarang tidak mungkin bagi kami untuk mempertahankan hubungan dengan PAS."

Aliansi oposisi tiga partai itu meraih 51 persen suara dalam pemilihan umum tahun 2013, walau gagal penguasa parlemen karena terkait dengan cara kursi parleme dibagi. Parlemen masih didominasi rezim yang telah menguasai Malaysia selama 58 tahun.

16.24 | 0 komentar | Read More

Sulaiman Junjung Hukum, Muntasir Siap ‘Borong’

Sulaiman Abda MSi selaku Ketua DPD I Partai Golakr Aceh dari kubu Agung Laksono secara lugas menyatakan bahwa Muntasir Hamid MH adalah adiknya dan sang adik tak akan mungkin melakukan sesuatu terhadap abangnya.

"Muntasir adalah adik saya yang sudah saya bina sejak lama. Saya pikir, dia tidak katakan itu," ujar Sulaiman Abda kemarin menanggapi  klaim Muntasir yang menegaskan bahwa kepengurusan DPD I Partai Golkar Aceh yang sah saat ini adalah kepengurusan dari kubu Aburizal Bakrie. Selain itu, tidak sah.

Terhadap klaim Muntasir tersebut, Sulaiman Abda menyanggah dengan mengatakan, "Kita melihat proses hukum, hukumlah sebagai panglima." Menurutnya, dalam berpolitik tidak boleh berangan-angan. Bagi Golkar, hukum adalah panglima.

"Nah, karena Menkumham mengakui kepengurusan Agung Laksono sebagai ketua umum yang sah, maka ini harus dihargai," imbuhnya. Sulaiman menambahkan, untuk saat ini dia hanya mengakui Muntasir sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kota Banda Aceh, bukan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Golkar Aceh. "Adinda Muntasir sudah saya bina dan dia tahu betul akal abangnya, dan saya tahu betul akal adik saya itu. Yang paling penting, Adinda Muntasir dan saya bisa membawa Golkar lebih sejahtera," demikian Sulaiman Abda.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Partai Golkar Aceh kubu Aburizal Bakrie (ARB), Muntasir Hamid MH mengatakan, Sulaiman Abda tidak lagi memiliki hak sebagai Ketua Golkar Aceh setelah keluarnya surat pemecatan dari Ketua Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie.

"Saya meng-counter (pernyataan Sulaiman Abda pada konferensi pers) tadi bahwa dia masih berhak memimpin Golkar Aceh. Faktanya, dia justru sudah diberhentikan," katanya kepada Serambi.

Menurut Muntasir, berdasarkan surat keputusan DPP Partai Golkar Nomor KEP 4/DPP/Golkar/III/2015, Sulaiman Abda dan Zuriat Supardjo sudah diberhentikan masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris DPD I Partai Golkar Aceh. Melalui surat itu pula Yusuf Ishak dan Muntasir Hamid diangkat Aburizal Bakrie sebagai Plt Ketua dan Plt Sekretaris DPD I Partai Golkar Aceh.

16.24 | 0 komentar | Read More

Dua Kubu Golkar Aceh Saling Klaim

* Sebagai Ketua yang Sah

BANDA ACEH - Kisruh di tubuh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (DPP Golkar) terkait dualisme kepemimpinan, kini merembet ke Aceh. Pendukung kubu Agung Laksono, Drs Sulaiman Abda MSi dan pendukung kubu Aburizal Bakrie (ARB), Muntasir Hamid MH, Rabu (18/3) kemarin saling klaim sebagai pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Aceh yang sah.

Hal itu disampaikan kedua kubu tersebut kepada wartawan dalam konferensi pers di ruang rapat Kantor Partai Golkar Aceh, Jalan STA Mahmudsyah, Banda Aceh, Rabu (18/3).

Menariknya, pelaksanaan konferensi pers dari kedua kubu itu dilakukan bergantian di tempat yang sama. Padahal, awalnya sejumlah wartawan dari berbagai media hanya memenuhi undangan Sulaiman Abda.

Pada konferensi pers kemarin, Bang Leman--begitu Sulaiman Abda biasa disapa--didampingi oleh pengurus provinsi partai berlambang pohon beringin itu. Di antaranya, Husaini Ibrahim (Wakil Ketua), Hendra Budian (Wakil Sekretaris), Teuku Anwar (Wakil Bendahara), Teuku Husein Banta (Ketua Bidang Organisasi), Madani dan Ismed Tanjong (Wakil Sekretaris Angkatan Muda Partai Golkar Aceh).

Namun, seusai Bang Leman menyampaikan pernyataan, tanpa diduga masuk Muntasir Hamid seorang diri dan langsung menggelar konferensi pers. Kepada wartawan, dia meng-counter hasil keterangan Sulaiman Abda dengan memperlihatkan surat pemecatan Sulaiman dan Zuriat Supardjo sebagai Ketua dan Sekretaris DPD I Partai Golkar Aceh. Setelah menggelar konferensi pers, Muntasir juga mengajak wartawan melihat ruangan barunya yang belum tertata.

Ketua DPD I Partai Golkar Aceh kubu Agung Laksono, Sulaiman Abda mengatakan, dukungan yang diajukan pihaknya terhadap Ketua DPP hasil Musyawarah Nasional (Munas) Ancol, Agung Laksono bukan kehendak pribadinya, melainkan hasil rapat pleno DPD I Partai Golkar Aceh pada Selasa, 10 Maret 2015.

16.24 | 0 komentar | Read More

VIDEO Polda Aceh Tangkap Dua Truk Berisi Ganja

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dua truk bermuatan ganja kering, Rabu (18/3/2015) ditemukan Kepolisian Daerah Aceh. Bersama barang bukti, polisi juga menangkap empat tersangka.

Untuk menghindari penangkapan, tersangka menempatkan sejumlah kayu dibagian atas muatan truknya. Sementara barang bukti ganja yang telah terbungkus ditempatkan pada bagian bawahnya.

Penangkapan berlangsung dikawasan Ladong, Masjid Raya, Aceh Besar. Menurut pengakuan keempat tersangka, mereka dibayar Rp 7 juta untuk setiap truknya. Ganja ini sendiri berasal dari kawasan Lamteuba, Aceh Besar, dan direncakan dibawa ke luar Aceh.

Simak video lainnya di SERAMBIONTV

activate javascript

activate javascript

activate javascript

16.24 | 0 komentar | Read More

Ahok: Jangan Naik Lamborghini, tapi NPWP saja tak Punya

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyindir anggota DPRD DKI yang belum menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) dengan gaya hidup mewah.

"Selama ini nuduh saya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), CSR, Ahok Center dari 2013. DPRD tuh lapor dulu deh harta kekayaannya, jangan naik Range Rover, Lamborghini, tetapi NPWP pun tidak punya. Bagaimana dong?" kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balai Kota, Kamis (19/3/2015), seperti diberitakan Kompas.com.

Ia pun menyindir anggota DPRD yang mengkritik biaya operasional bagi wali kota di DKI sebesar Rp 3 miliar, padahal ada yang belum memiliki nomor peserta wajib pajak (NPWP). (Baca: Mayoritas Pimpinan DPRD DKI Tak Pernah Laporkan Harta Kekayaan)

"Terus sekarang dikritik biaya operasionalnya wali kota Rp 3 miliar. Segitu mah tidak bisa beli Range Rover atau Lamborghini," ucapnya.

Anggaran operasional wali kota tersebut, dijelaskan mantan Bupati Belitung Timur ini, ialah untuk membayar upah pekerja harian lepas (PHL) karena DKI tidak mau lagi menggunakan outsourcing.

"Dulu kan pakai outsourcing, orang digaji di bawah UMP. Saya tidak mau. Semua harus kontrak individual saja. Nah itu alokasi duit di situ termasuk alat tulis kantor di situ. Rp 3 miliar mah kecil dong untuk satu orang wali kota. Ini dinamakan operasional, bukan dikantongin ke pribadinya dia," ungkap Ahok. (Adi Suhendi)

16.24 | 0 komentar | Read More

Dian Sastro Berikan Tantangan Ini Kepada Suami

SERAMBINEWS.COM - Mengajak peran serta figur ayah dalam mengurus si buah hati rupanya dirasa perlu bagi sebuah keluarga. Ini pula yang sedang dilakukan selebriti kita Dian Sastro .

"Biasanya suami saya lebih sering nemenin main. Saya juga banyak belajar dari dokter Anne. Peran si bapak jangan nemenin main aja, tapi lakukan in touch , seperti mandiin, biar balance ngerasain sentuhan ibunya dan juga bapaknya. Jangan ibunya aja, karena ternyata berpengaruh pada perkembangan anak," ujar Dian saat ditemui tabloidnova.com di Acara Zwitsal Kampanyekan 'Suamiku, Ayah Luar Biasa, Double Tree, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (19/3).

Dian menceritakan, awalnya, ia kesulitan meminta suaminya, Maulana Indraguna Sutowo untuk memandikan anaknya. Namun, dengan ide cemerlang. ia berhasil mengajak Indra untuk memandikan buah hatinya.

"Agak enggak enak juga, suami udah capek kerja, tapi dia harus mandiin anak. Akhirnya aku suruh perawat di rumah untuk jalan-jalan, aku kasih uang, biar dia pergi dulu. Nah, aku kan udah mulai kerepotan karena enggak ada perawat. Aku tantang suamiku mandiin anak. Akhirnya aku siapin baju, handuk, dan perlengkapannya, Indra mandiin," cerita Dian.

Rencananya, Dian akan melakukan hal itu secara rutin kepada sang suami. "Dia sibuk, paling aku baru bisa ngajak suami mandiin anak, gantiin popok, itu biasanya weekend . Tapi setelah dokter menjelaskan, kayaknya harus rutin," lanjut Dian. (Icha/Tabloidnova.com)

16.24 | 0 komentar | Read More

Polda Identifikasi Penembak AU-Dec

* Peluru Dikirim ke Puslabfor

LHOKSEUMAWE – Tim Polda Aceh turun tangan membantu Polres Lhokseumawe untuk mengidentifikasi dua pria bersenjata api (bersenpi) jenis AK yang menembak Kantor Aceh Utara Development Committee (AU-Dec) di Ulee Madon, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Minggu (15/3) malam. Untuk menyelidiki motif dari tindakan nekat kedua pria itu, polisi sejak Senin-Selasa (16-17/3) sudah memeriksa empat saksi.

"Tapi hanya satu saksi yang sempat melihat kedua pria itu beraksi. Cuma, dia mengaku tidak mengenal keduanya, karena satu pria memakai helm dan satunya lagi memakai topi," ujar Kapolres Lhokseumawe, AKBP Cahyo Hutomo melalui Kasat Reskrim AKP Decky Hendra Wijaya MM kepada Serambi, Selasa (17/3).

AKP Decky menambahkan, saksi yang sempat melihat aksi penembakan itu juga mengaku belum pernah melihat kedua pelaku bermukim atau berkunjung di kawasan sekitar kantor itu sebelumnya.

Karena minimnya saksi, petugas kepolisian kesulitan mengungkap motif dan siapa kedua pria itu. "Oleh karenanya, personel kita dibantu tim Polda terus berupaya mengumpulkan keterangan dan barang bukti tambahan," kata AKP Decky Hendra.

Selain itu, polisi juga akan mengirim dua selongsong dan dua peluru kets (belum meledak) ke Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri Cabang Medan di Sumatera Utara, untuk memastikan senjata yang digunakan kedua pria itu apakah AK-47 atau AK-45. Soalnya, amunisi AK-45 bisa digunakan pada senpi AK-47, begitu pula sebaliknya.

"Secara kasatmata kalau kita lihat, selongsong dan peluru kets yang kita amankan itu tidak berkarat, masih terlihat baru," ujar Kasat Reskrim sembari mengimbau warga yang mengetahui atau menyaksikan kejadian itu segera melapor ke petugas.

16.24 | 0 komentar | Read More